Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem peradilan pidana diharapkan bisa mewujudkan secara seimbang antara hak pelaku dan korban. Penelitian ini membahas mengenai hak korban kejahatan harta benda (pencurian ringan dan pencurian kendaraan bermotor) dalam mendapatkan ganti rugi dari pelaku menurut KUHAP. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori viktimologi dengan mengkaitkan kepada restorative justice sebagai suatu usulan dalam penyelesaian kasus kejahatan harta benda tersebut. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus dengan melakukan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberian ganti rugi kepada korban oleh pelaku merupakan hal yang penting meskipun dalam pelaksanaan dilapangan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal terutama ketidakjelasan payung hukum yang melandasinya.

---

Criminal justice system is expected to uphold the offender’s right and victim right equally. This study discusses about the rights of property crime’s victims (burglary and motor vehicle theft) in getting restitution from the offender under the criminal procedure code (KUHAP).

In this study, researchers uses the viewpoint of victimology theories to see the implementation and the relate to restorative justice as a proposal in the settlement of the property crime. This research is descriptive qualitative study and uses case study with interview methods.

The conclusion of this study that the providing restitution to the victims by the offender is really important. However, there still a lot of problems with the implementation, especially obscurity of legal framework."

"Penelitian ini mengeksplorasi korelasi antara faktor sosiodemografi, kekerasan seksual, dan pelaporan viktimisasi selama pandemi Covid-19. Model regresi logistik pada data Susenas 2018 dan 2021 menunjukkan korban kejahatan perempuan memiliki peluang lebih tinggi mengalami kekerasan seksual, dengan penurunan selama pandemi yang lebih kecil dibanding laki-laki. Individu berumur 17 tahun ke bawah juga lebih berpeluang mengalami dan melaporkan kekerasan seksual, demikian juga individu yang bekerja. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan lingkungan kerja, edukasi seks sejak dini, dan penegakan hukum kekerasan seksual untuk membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan berbasis data empiris sebagai strategi dalam mengatasi kekerasan seksual dan menciptakan masyarakat yang aman.

---

This thesis explores correlations between sociodemographic factors, sexual assault, and victimization reporting during the Covid-19 pandemic. Logistic regression models applied to Susenas 2018 and 2021 datasets reveal that among crime victims, women have higher odds of experiencing sexual assault, with a less pronounced decrease during Covid-19 compared to men. Underaged individuals also have higher odds of sexual assault and reporting, as do working individuals. Policy implications involve enhancing workplaces, early sex education, and enforcing sexual assault laws to build societal trust. This research provides valuable insights for evidence-based strategies to combat sexual assault and foster safer communities."

"Ex-partner cyberstalking merupakan kejahatan siber yang menyebabkan ketakutan dan bertujuan mengontrol kehidupan korban, melalui komunikasi yang terus-menerus dan dapat berisi ancaman sehingga dapat mengganggu korban. Karena pelaku merupakan mantan pasangan korban, tindakan ini termasuk dalam kekerasan terhadap pasangan intim. Komunikasi yang diterima korban dapat berupa chat di media sosial, telepon, SMS, dan komunikasi berbasis komputer lainnya. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk menemukan bentuk viktimisasi, hubungan antara pelaku dengan korban, dan coping mechanism. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) korban mengalami kekerasan verbal, seksual, dan emosional; (2) hubungan intim antara pelaku dengan korban memengaruhi pengalaman viktimisasi; dan (3) coping mechanism yang dilakukan bergantung pada kedekatan korban dengan orang terdekatnya dan bentuk viktimisasi yang diterima.

---

Ex-partner cyberstalking is a cybercrime that caused terror and is aimed to control victim’s life, through persistent and threatening communication thus disturb the victim. Since the stalker is/was the victim’s intimate partner, this act is also a form of intimate partner violence. Received communications are through online social media chat, calls, texts, and other computer-mediated communication. This qualitative research’s goals is to find forms of victimization, victim-perpetrator relationship, and coping mechanism by victims.

The result shows that; (1) victims experienced verbal, sexual, and emotional violence; (2) the victim-perpetrator relationship influenced the forms and the length victimization; and (3) coping mechanism by the victims vary depends on victim’s closeness to those around them and victimization experience."

"

Skripsi ini membahas mengenai restitusi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan mengenai hak atas restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia; penerapan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penganiayaan, dan perkara yang melibatkan anak ditinjau dari putusan pengadilan; dan peran dan tantangan LPSK dalam pemenuhan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara sebagai pelengkap atas data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam menguraikan pengertian restitusi di antara peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda di antara para penegak hukum dan kurangnya ketentuan subsider dalam UU No. 31 Tahun 2014, sebagai ketentuan yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta peraturan pelaksananya sehingga menjadi kurang efektif apabila pelaku ternyata tidak dapat membayar restitusi. Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI juga sangat diperlukan karena temuan dalam penelitian memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan performa dari LPSK dengan tidak membantu fasilitasi restitusi bagi korban tindak pidana umum seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

---

This research discusses about restitution as one of the rights of the victim of crime. The aims of this research are first, to show the critical analysis of the regulation of victims rights to receive restitution in Indonesia; second, to analyze the implementation of giving restitution to victim of crime precisely on human trafficking, battery, and relating to child abuse cases by reviewing criminal court decisions; and last but not least, to describe the role and obstacle of which LPSK has in fulfilling victims right to seek restitution. This research used normative methodology based on literature study and interview to support the existing data. The research founds that there is a slight disharmony in describing the definition of restitution between the laws, which affects the law enforcement officers especially judges to have different perceptions of the terminology; the lack of subsidiary provision in Law No. 31 of 2014 and its implementing regulations that causes ineffective protections of the victims if the perpetrator apparently unable to pay the restitution. On the other hand, in the last three years there has been a slight decline in performance of LPSK without facilitating victim(s) of crime to accomplish the restitution order.

"

"Gagasan Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian melalui peradilan pidana untuk perlindungan korban penganiayaan berat, telah memiliki satu argumentasi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, filosofis/ ideologis, dan humanis atau hak asasi manusia. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek yuridis, bertolak dari pemahaman bahwa anti kerugian merupakan salah satu sarana yang tepat untuk melindungi dan melayani hak-hak pihak korban secara proporsional, demi tegaknya hukum dan keadilan. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek sosiologis, bertolak dari pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan salah satu instrument sosial yang handal untuk melindungi masyarakat, membangun solidaritas sosial, memperkuat sistem kontrol sosial, mengembangkan tanggung jawab sosial, mencapai prevensi sosial, membina sikap toleransi dan kepedulian scsial terhadap sesamanya dalam masyarakat. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek filesofis/ideologis, berlandaskan pada pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan salah satu bentuk aplikasi konkrit nilai-nilai luhur kehidupan, yang berakar pada nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan/Demokrasi, dan nilai Keadilan Sosial. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek humanis atau hak asasi manusia, berlandaskan pada pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan wujud dari suatu tuntutan moral (moral claimed) atas perlunya suatu pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia untuk memiliki hidup dan hak menjalani kehidupan secara bebas dan bertanggung jawab dalam batas-batas kebebasan orang lain. Pemberdayaan lembaga ganti kerugian melalui peradilan pidana dapat dilakukan melalui tiga model/cara kerja, yaitu : Pertama, penerapan "denda damai" oleh polisi kepada pelaku penganiayaan berat untuk mengganti kerugian korbannya lewat penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, dalam rangka pelaksanaan fungsi "police disceretion" sebagai pejabat fungsional penegak hukum dan keadilan, serta sekaligus pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, penerapan suatu "restitusi" oleh hakim kepada terpidana melalui suatu prosedur penggabungan perkara atas permohonan korban kepada hakim ketua sidang untuk menggabungkan tuntutan ganti-kerugian pada perkara pidana yang bersangkutan, yang diputus bersama secara kumulatip dengan sanksi pidana penjara, sebagai upaya untuk menghematkan waktu dan biaya. Ketiga, penerapan perintah hakim kepada terpidana bersyarat untuk dalam waktu yang lebih pendek/singkat dari masa percobaan membayar ganti kerugian kepada pihak korban, sebagai pelaksanaan "syarat khusus" pidana bersyarat, dalam hal dijatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun. Terdapat hubungan yang asimetris antara ganti kerugian sebagai salah suatu "alat/sarana" yang efektif di satu pihak dan perlindungan serta pemulihan hak-hak dan kesejahteraan pihak korban di pihak lain, sebagai "tujuan" yang ingin dicapai dengan upaya fungsionalisasi lembaga ganti kerugian melalui peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dari segenap manfaat yang diperoleh melalui penerapan ganti kerugian dimaksud, baik bagi kepentingan korban, kepentingan masyarakat, kepentingan terpidana, dan kepentingan negara atau praktek peradilan pidana itu sendiri. Untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap korban maka, selain diperlukan pengkajian ilmiah secara mendalam mengenai masalah korban kejaratan, juga diperlukan kebijakan legislasi nasional perlindungan korban dalam satu undang-undang supaya segenap tindakan yang diambil memiliki unsur kepastian hukum, dan kegunaan hukum demi mencapai kebenaran dan keadilan."

"Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan Umrah mengakibatkan kerugian ratusan miliyar rupiah dan dengan jumlah korban yang sangat banyak, oleh sebab itu perlindungan hukum bagi korban sangat dibutuhkan bagi korban, terutama perlindungan hak ganti kerugian bagi korban, karena seperti yang kita ketahui selama ini tuntutan pidana penjara bagi pelaku tidak memenuhi hak ganti kerugian pada korban. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah serta aparat hukum di Indonesia untuk melindungi hak ganti kerugian kepada korban.Serta diperlukan peran pemerintah dalam upaya mencegah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah umrah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data skunder dengan bahan hukum primer yaitu peraturan kementrian agama, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum skunder meliputi artikel, makalah, dan berita online yang terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah ini terdapat didalam KUHP pasal 372 dan 378, serta Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, tetapi memang tidak diatur tentang pengembalian hak ganti kerugian secara penuh kepada korban, oleh sebab itu para korban dapat menempun jalur penggabungan perkara pidana dan perdata untuk mendapatkan hak ganti kerugian secara penuh.

---

The crime of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency resulted in losses of hundreds of billions of rupiah and with a very large number of victims, therefore legal protection for victims was very much needed, especially protection of compensation rights for victims, because as we know during this demands a prison sentence for the offender not fulfilling the right to compensate the victim. Therefore, the role of the government and the legal apparatus in Indonesia is needed to protect compensation rights to victims. And the role of the government is needed in an effort to prevent fraud and embezzlement carried out by the Umrah pilgrimage travel agency. The method used in this study uses a normative juridical approach, by using secondary data types with primary legal material, namely the regulations of the Ministry of Religion, legislation, and secondary legal materials including articles, papers, and journals. The results of this study conclude that in legal protection for victims of criminal acts of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency contained in the Criminal Code article 372 and 378, and Article 64 Paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the implementation of the Hajj, but indeed it is not regulated about returning full compensation rights to victims, therefore victims can establish a path of combining criminal and civil cases to obtain full compensation rights."