Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba membahas tentangSeleksi Pengisian Jabatan Kepala Sub Dinas Dinas Sosial Propinsi Daerah KhususIbukota Jakarta. Pengisian jabatan, khususnya bentuk jabatan-jabatan Kepala SubDinas merupakan hal yang sangat panting dalam pembinaan dan pengembangan karirdi lingkungan Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta. Hal terscbut disebabkan, karenajabatan Kepala Sub Dinas merupakan jabatan kunci (key pm-ififm) yang menjaditerminal penyampaian arus informasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas.Posisi mereka sangat penting, karena mereka harus mampu menjabarakan perintahatasan ke dalaln beberapa macam perintah dan arahan untuk dilaksanakan sccara rincioleh para pejabat tingkat bawah. Namun dalam prosedur pengisian jabatan begjtupanting ini selama ini hanya mengacu pada Peraturan Pemenrintah RI Nomor 15Tahun 1994 tanggal 18ApriI 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural dan Keputusan Kepala Badan Administrasi Nomar 05 Tahun 1995tanggal 15 Februari 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Struktural, yang pada akhirnya melahirkan pcjabat yangtidak sesuai dengan tuntutan dan harapan jabatan di Dinas Sosial. Atau dapatdikatakan bahwa prosedur pengisian jabatan yang lama masih kurang mengukur aspekkompetensi dari calon pejabat.Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendapalkan cara yang efektifdalam mendapatkan calon pejabat Kepala Sub Dinas di Dinas Susial yang memilikikemampuan yang memadai untuk mengisi jabaian sesuai dcngan tumutan jabalan danmanfaat yang ingin dicapai adalah adanya bahan pertimbangan untuk BadanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dalam melaksanakanprosedur pengisian jabatan di lingkungan Dinas Sosial."

"Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh kantor cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang (PLN). Dalam melakukan penyetoran pajak tersebut, PLN tidak melakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Data yang berhubungan dengan Wajib Pajak seluruhnya berada pada PLN, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya mencatat besarnya setoran Pajak Penerangan Jalan dan melakukan koordinasi, apakah kondisi yang demikian sudah sesuai dengan sistem dan administrasi perpajakan. Dengan keadaan yang demikian, perlu dijelaskan betapa pentingnya administrasi perpajakan untuk mencapai tujuan pemajakan, bagaimana koordinasi yang dilakukan, dan mengetahui kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DK1 Jakarta dalam mengadministrasikan pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara akademis fenomena administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, dan memberikan sumbangan dalam membenahi administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan sistem perpajakan dan prosedur perpajakan, yang merupakan aplikasi ketentuan formal yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Kantor Cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang sudah cukup efektif, karena dapat menghemat biaya sarana pemungutan pajak yang cukup signifikan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi terhadap pemungutan dan administrasi perpajakan Pajak Penerangan Jalan, serta metode analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan mengunakan tolak ukur untuk menilai pajak Daerah (Devas dan kawan-kawan : 1989), dan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, tidak memiliki data objek pajak, kerena pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh PLN, perlakuan tersebut dapat menghematan biaya sarana pemungutan pajak. 2. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya melakukan koordinasi penyetoran pajak, dan tidak melakukan pemeriksaan pembukuan PLN, serta atas keterlambatan pembayaran tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan seringnya penyetoran Pajak Penerangan Jalan terlambat. 3. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada umumnya memenuhi target yang sudah ditentukan, apabila PLN menyetor penuh pajak yang dipungut. Penyetoran pajak hanya sebesar 93,2 % dari pajak yang dipungut, 6,8 % dipotong langsung oleh PLN sebagai biaya penggantian administrasi dan upah pungut Pajak Penerangan Jalan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reformasi Administrasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Proses reformasi administrasi dan faktor pendukung/penghambat pelaksanaan reformasi, serta dampak reformasi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah menjadi pokok pembahasan pada penulisan tesis ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam terhadap lima orang tokoh reformator administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Beberapa temuan penelitian adalah : Pertama, terdapat berbagai hambatan pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah sesuai Perda Nomor 9 Tahun 1995 untuk mencapai visi dan misi Penerimaan Daerah pada Tahun anggaran 2002 dan masa kedepan, sehingga dilakukan reformasi dengan Perda Nomor 03 Tahun 2001. Kedua, berdasarkan penelitian terbukti bahwa Pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang pantas untuk diandalkan yaitu rata-rata 44,68%/Tahun ke APBD Propinsi DKI Jakarta selama 10 Tahun terakhir ini. Namun, realisasi penerimaan dimaksud masih jauh di bawah potensi yang ada. Untuk itulah dirancang berbagai Iangkah yang mendukung terlaksananya Reformasi Administrasi Perpajakan di Propinsi DKI Jakarta. Ketiga, sumber daya manusia, target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta pelaksanaan prinsip-prinsip perpajakan di Propinsi DKI Jakarta ternyata masih harus direformasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Propinsi DKI Jakarta. Beberapa hal yang disarankan adalah : Pertama, demi suksesnya reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan diperiukan dukungan politik yang kuat dari para pimpinan Eksekutif dan Legislatif Daerah untuk membuat berbagai keputusan politik dalam bentuk regulasi. Kedua, diperlukan penambahan SDM melalui penerimaan pegawai baru dengan latar belakang profesi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai unit pada organisasi DIPENDA sehingga pelaksanaan tax collection dapat Iebih efektif. Ketiga, Biro Ortala, dan Pemimpin Dipenda perlu mempersiapkan langkah reformasi lanjutan untuk memampukan DIPENDA memasuki era globalisasi perekonomian dunia yang dalam kondisi bagaimanapun harus dihadapi. Bahwa perubahan tidak akan pernah berakhir dan bahkan akan semakin cepat terjadi seiring dengan tuntutan peran organisasi yang harus semakin baik dan Iebih baik lagi, karena kondisi yang dinilai baik saat ini akan pasti dinilai masih kurang baik pada masa yang akan datang."

"Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. PLN. Perlakuan khusus ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan Jafan tidak dapat dilaksanakan.Potensi Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta cukup besar. Namun penerimaan yang dicairkan oleh PT. PLN mengalami keterlambatan dalam penyetoran.Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip﷓prinsip perpajakan secara universal. Adapun tujuan lain dari tesis ini mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keteriambatan realisasi penerimaannya.Penulisan Tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus, yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in dept interview) dan observasi partisipasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Penerangan Jalan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu Propinsi DK1 Jakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment dan economy in collection. Namun terjadi keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena semua hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan disetorkan terlebih dahulu kepada PT. PLN Pusat."

"Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak minyak pada tahun 1983/1984 yang berdampak pada penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) tahun 1985/1986, timbullah kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintah daerah dan dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga dalam hal ini, pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dalam usaha nya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi dan jalannya pemerintahan di daerah.Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelumnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta, harus mengetahui potensi sektoralnya yang mana yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Untuk mengetahuinya, dapat dengan cara menghitung Location Quotientsnya, karena dengan perhitungan ini, pemerintah daerah dapat mengetahui potensi sektoral daerahnya. Perhitungan Location Quotients ini dapat menggunakan dua indikator, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tenaga kerja.Dari hasil perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memperlihatkan bahwa ada lima sektor basis dan ada empat sektor basis. Sektor basis ini mengandung arti bahwa kelima sektor tersebut mempunyai nilai tambah yang tinggi dimana nilai tambah yang tinggi ini disebabkan produktivitas kelima sektor tersebut tinggi dan tingginya produktivitas ini disebabkan kualitas tenaga kerja di kelima sektor tersebut tinggi dimana kualitas tenaga kerja ini dapat dilihat dari pendidikan akhir yang dimiliki tenaga kerja di kelima sektor tersebut. Kelima sektor basis ini, antara lain: sektor listrik, gas kota, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor non basis sebaliknya. Keempat sektor non basis ini, antara lain: sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; dan sektor jasa-jasa.Selain itu, dari perhitungan Location Quotients dengan menggunakan indikator tenaga kerja, memperlihatkan bahwa ada tujuh sektor basis dan ada dua sektor non basis. Sektor basis ini mengandung arti bahwa penyerapan tenaga kerja di ketujuh sektor ini sangat banyak dimana penyerapan tenaga kerja yang banyak ini disebabkan penggunaan tenaga kerja di ketujuh sektor ini sangat banyak dan hal ini dapat dilihat dari jumlah jam kerja, status pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama di ketujuh sektor tersebut. Ketujuh sektor basis ini, antara lain: sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas kota, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor non basis sebaliknya. Kedua sektor non basis ini, antara lain: sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian.Dari kedua perhitungan Location Quotients yang menggunakan dua indikator memperlihatkan ada perbedaan, yaitu: ada dua sektor yang pada perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator Produk Domestik Bruto, kedua sektor ini merupakan sektor non basis, tetapi pada perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator tenaga kerja, kedua sektor ini merupakan sektor basis. Hal ini mengandung arti bahwa kedua sektor ini di satu sisi mempunyai nilai tambah yang rendah, namun di satu sisi yang lain, penyerapan tenaga kerjanya sangat banyak.Dari hasil perhitungan Location Quotients dengan menggunakan dua indikator, pemerintah daerah DKI Jakarta dapat melihat potensi sektoral daerahnya yang mana yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya."

"Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.

---

Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility. "

"Penelitian pada tesis ini terfokus pada peran Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Dukungan Sekretariat Daerah tersebut diteliti pada bidang dukungan personil, administrasi, keuangan, dan dukungan sarana dan prasarana.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eskplanatif, dengan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan kajian perpustakaan dan teknik wawancara, khususnya terhadap Kepala dan staf Badan Kepegawaian Daerah, Biro Keuangan, Biro Umum dan Biro Perlengkapan serta Kepala dan staf Dinas Tramtib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta. Sebagai alat wawancara, penulis menyusun daftar pertanyaan terbuka untuk mendapatkan opini, pendapat serta melakukan diskusi dengan nara sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah dalam memberikan dukungan kepada Dinas Tramtib dan Linmas terbentur pada permasalahan bailk yang datang dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Sekretariat Daerah sendiri. Di antaranya yang bersifat eksternal adalah dampak kebijakan otonomi daerah terhadap jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta.Agar Sekretariat Daerah dapat memberikan dukungan secara maksimal terhadap tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Propinsi DKI Jakarta, konsentrasi dukungan harus diprioritaskan pada kebutuhan personil yang professional, kebutuhan anggaran, pembinaan pelaksanaan administrasi kearsipan dinamis dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional. Penurunan dukungan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas kinerja Dinas Tramtib dan Linmas dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat."

"ABSTRAKGambaran mengenai efektivitas Dinas Pendapatan Daerah diperoleh dengan melihat keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah dalam menghimpun dana yang tercermin dalam realisasi penerimaan serta proses penanganan pekerjaan yang berlangsung di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Mengingat kendaraan bermotor merupakan obyek yang potensial maka pemekaran unsur pelaksana Wilayah, yang ditandai dengan dibentuknya Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kendaraan bermotor. Di lain pihak, pelangsingan unsur staf dilakukan agar penanganan pekerjaan menjadi lebih sederhana. Karena volume pekerjaan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat maka dilakukan penambahan jumlah pegawai. Tetapi karena penambahan jumlah pegawai tidak dapat dilakukan setiap saat maka diberiakukan prosedur kerja yang lebih menitikberatkan pada pemerataan beban kerja kepada seluruh Sub Dinas yang ada, sehingga penanganan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, Hal ini oerlu mendapat perhatian karena proses pelaksanaan pekerjaan berkaitan secara langsung dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r2=0,96, yang berarti 95% realisasi penerimaan berasal dari pajak retribusi Daerah. Dengan memperhatikan pengaruh struktur orgadan nisasi, pegawai, prosedur kerja yang berlaku serta jumlah wajib pajak dan remribusi yang ditangani terhadap efektivitas Dinas Pendapatan Daerah tampak bahwa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap usana untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya lebih menonjol daripada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses penangenan pekerjaan di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka agar tercipta Dinas Pendapamsn Daerah yang efektif, dalam artian mampu menghimpun dana yang sebesar-besarnya dengan proses penanganan pekerjaan yang baik maka perlu dilakukan pembenahan kondisi intern Dinas Pendaratan Daerah dengan memperhatikan kesesuaian proses pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja yang berlaku serta keseimbangan penambahan jumlah pegawai dengan peningkatan volume pekerjaan yang ditangani."