Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada intervensi yang dilalcukan oleh manajemen diPT KOE untuk mcmbcntuk perilaku hemat energi pada karyawan meialuiprogram carpooling.Pada saat ini ketersediaan energi BBM semakin berkurang. Menurut UUKonsewasi Encrgi no.30 tahun 2007 adalah tanggungjawab semua pihak untukmelakukan konservasi energi. Karena pemakaian BBM di Indonesia terbanynkdikonsumsi oleh sektor industrl, dengan perincian sebagai berikut : yaitu sektorrumah tangga sebesar 21,5%, sektor transportasi 37,9% serta sektor industrisebesar 40,6%, maka sektor indushi sangat mcnaruh perhatian khusus untukmenghemat energi. Disinilah perusahaan dapat berpanisipasi.Energi dalam arti spcsifik yang dipakai industri adalah energi listrik yangmenggunakan bahan bakar minyak untuk pembangkilnya. Dalam rangka ikutberpartsisi dalam melakukan pcnghematan energi di perusahaan, managemen PTKOE mcncari program konservasi energi yang sesuai dengan kesehariankaryawannya.' Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, tergambarkanpola keseharian karyawan di PT KOE yang mengakibatkan pemakaian listrik yangmelebihi semestinya di dalam kantor. Hal ini menyebabkan membengkaknyabiaya listrik yang harus dibayarkan oleh perusahaan.Untuk menimbulkan perilaku konscrvasi cnergi, penul is mengusulkankepada perusahaan untuk melakukan program kompetisi carpooling, yaitu sebuahperilaku dimana karyawan menggunakan satu mobil beramai-ramai sewakluberangkat dan pulang kerja.Bertujuan untuk melihat intensi karyawan dalam melakukan carpooling,penulis melakukan intervensi di perusahaan dengan menyebarkan informasiselama tiga hari benurut-turut kcpada kclompok yang terdiri dari 30 orang dengankritcria mcmiliki mobil pxibadi dan berdomisili di luar Jakarta. Dilakukan jugapengukuran intensi, sebelum dan sesudah intervensi. Hasil yang didapat adalahteljadi kcnaikan intcnsi untuk melakukan cmpooling puda karyawan setelahdiadakan intervensi.Berdasarkan hasil intervensi ini, pcnulis mengusulkzm kepada pemsahaanuntuk mclaksanakan kompetisi carpooling antar karyawan untuk membentukperilaku melakukan carpooling sewaktu berangkat dam pulang kantor bcrsamarekan sekerja.

---

ABSTRACTToday, the supply of energy from fossil fuel is depleting, white thedemand is increasingly higher. Consequently, the price is also rising higher everyday. The Conservation Bill no.30 year 2007 (Undang-undang Konservasi no.30tahun 2007) has stated that it is the responsibility ot' all involved in society such asthe industry, the transportation and the households sector to conserve energy. Thestatistics shows that the industrial sector has consumed 40,6% ot? all energyconsumption, followed by the transportation sector that reaches 37% and thehousehold sector is 21 ,5%. Therefore, the industry is the sector most conccmcd tosafe energy a way to cut energy cost. Energy in industrial term means electricity;as such electric power plant to be able to operate needs fossil fuel as the energy.The intervention in corporation done by PT KOE company toward itsemployees is done because the company is seeking a solution, a way to conserveenergy meaning to cut electricity cost.From observation and interviews, the writer finds out the routines of theeveryday life of the employees of PT KOE company which eventually effects theconsumption of electricity which is higher than it should be. The management ofPT KOE has agreed to a proposal submitted bythe writer to conduct interventionwithin corporation which is the carpooling, a behavior in which employees to goto work and go home together sharing one car with fellow employees.The writer conducts intervention in corporation by spreading infonnationto a group of 30 employees in a three days? time in sequence, with the followingcriteria: each has a private car, each lives in outer J akarta.Intention measurement is also done before and after intervention. Theresult is the raise of intention of the employees atier the intervention conducted.Based on the result of the intervention, the writer proposes to the management ofPT KOE to conduct carpooling competition to develop carpooling behavior to goto work and to go home together with colleague by sharing a car.

---

"

"ABSTRAKProgram pengembangan PLTP memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan pencapaian ketahanan energi berbasis sumber energi terbarukan, mitigasi iklim, dan misi pembangunan berkelanjutan sekaligus pembangunan sosial. Meskipun demikian, dalam tahapan awal pembangunannya, pengembangan PLTP biasanya diwarnai dengan rendahnya dukungan/penerimaan sosial. Lemahnya penerimaan sosial tersebut biasanya diakibatkan oleh dampak negatif pembangunannya secara sosial dan lingkungan. Belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan persoalan sosial tersebut oleh negara dan/atau pengembang menjadikan isu ini selalu muncul dalam pengembangan PLTP. Riset ini ditujukan untuk membangun sebuah model penerimaan sosial dalam pengembangan PLTP dengan mengambil sampel studi dalam pengembangan PLTP di Baturraden. Perspektif ilmu lingkungan, pembangunan sosial dan peran negara menjadi alat analisis karena berpengaruh terhadap pengelolaan isu penerimaan sosial dalam pengembangan PLTP. Model tersebut dibangun menggunakan variabel bebas, yakni struktur, proses, dan kultur sebagai aspek-aspek penting sistem kehidupan sosial budaya, dari 100 sampel data yang dikumpulkan melalui metode survei, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Data diolah melalui metode permodelan persamaan struktural untuk menilai tingkat relasi antar-variabel dan analisis kualitatif. Penelitian ini mengkonfirmasi arti penting ketiga variabel tersebut untuk menentukan tingkat penerimaan sosial terhadap pengembangan PLTP di WKP Baturraden, dan menemukan variabel/subvariabel bebas baru yang berperan penting untuk mengefektifkan kebijakan pengelolaan isu penerimaan sosial sebagai variabel terikat dalam pengembangan PLTP. Variabel/subvariabel tersebut adalah penguatan peran negara sebagai lembaga rechstaat dan kulturstaat. Temuan ini menjadi kontribusi ilmiah riset terhadap model penerimaan sosial dan sekaligus memperkuat kebijakan pengelolaan isu sosial dalam pengembangan PLTP bagi terwujudkan pembangunan sosial dan berkelanjutan.

---

ABSTRACTThe geothermal power plant (GPP) program has a strategic value to sustain the interests of achieving renewable source-based energy security, climate mitigation, and the sustainable development agenda as well as social development. Nevertheless, in the initial stages of its development, the GPP program is usually characterized by weak social acceptance. The weak social acceptance is usually caused by social and environmental development impacts. The lack of optimal implementation of the social issue management has made this issue always arise in the GPP program. This research is aimed at building a model of social acceptance in the GPP progam by taking a sample of study in the GPP project in Baturraden. Environmental science perspective, social development and the role of the state become analytical tools because they influence the management of social acceptance issues in the project. The model is built using independent variables, namely structure, social process, and culture as important aspects of the socio-cultural life system, from 100 samples of data collected through survey method, indept interviews and field observations. Data is processed through structural equation modeling methods to assess the level of inter-variable relations and qualitative analysis. This study confirms the importance of these three variables to determine the level of social acceptance of the Baturraden GPP project, and finds a variable/sub-variable that plays an important role in making effective social issue management policies in the project. This new variable/subvariable is the strengthening role of the state as a rechstaat and kulturstaat institution. This finding is a scientific contribution to this research on the model of social acceptance and simultaneously strengthens social issue management policies in the development of GPP to social and sustainable development."

"Penelitian ini menguji pengaruh kinerja perusahaan terhadap imbal hasil saham yang dimoderasi oleh volume pencarian Google dan kualitas tata keloa pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di ISSI dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja perusahaan ROE, EPS berpengaruh positif signifikan terhadap imbal hasil saham. Selain itu, volume pencarian Google secara langsung berdampak pada peningkatan imbal hasil saham dan secara positif memoderasi hubungan antara EPS terhadap imbal hasil saham. Sedangkan kualitas tata kelola tidak berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil saham tetapi dapat memoderasi kinerja ROE terhadap imbal hasil saham. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi dan pasar modal dengan melihat sinergi antara perusahaan, perhatian investor, dan kualitas tata kelola terhadap imbal hasil saham syariah, terutama pada saat krisis.

---

This study examines the effect of company performance on stock returns moderated by Google search volume and governance quality in companies listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). The study samples are companies listed on the ISSI from January 1, 2020, to December 31, 2021. The study results indicate that the company's performance indicators ROE, EPS significantly positively affect stock returns. Furthermore, Google search volume directly impacts increasing stock returns and positively moderates the relationship between EPS on returns. Meanwhile, governance quality has no significant effect on stock returns but can moderate the performance of ROE on stock returns. This study contributes to the accounting and capital market literature by looking at the synergy between companies, investor attention, and governance quality on Islamic stock returns, especially during the crisis."

"Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

---

One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation."

"Laporan magang ini membahas hasil evaluasi penilaian domestic assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada bagian A tentang Hak-hak Pemegang Saham terhadap empat (4) emiten di Indonesia. Empat emiten terdiri dari industri yang berbeda yaitu industri telekomunikasi, barang konsumen, penyiaran, dan jasa kesehatan. Metode penilaian domestic assessment ACGS dilakukan dengan memberikan nilai Y, N, atau N/A berdasarkan informasi yang berasal dari dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Penilaian ACGS dievaluasi dengan membandingkan kesesuaian pedoman penilaian dengan proses skoring. Secara keseluruhan, pedoman penilaian ACGS Bagian A yang disusun oleh KAP LOTUS sudah baik. Dari total delapan (8) kriteria non-default yaitu A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, hanya satu (1) kriteria yang mendapat evaluasi kurang sesuai yakni kriteria A.3.10 Kriteria tersebut kurang sesuai karena pedoman penilaian terkait sumber dokumen kurang jelas. Rekomendasi untuk KAP LOTUS yaitu membagi emiten berdasarkan industri, memberi rekomendasi kepada OJK terkait peraturan yang belum dipenuhi emiten, dan tetap memberi penilaian pada kriteria default.

---

This internship report discusses the evaluation of ASEAN Corporate Governance (ACGS) domestic assessment part A: Rights of Shareholders on four public companies in Indonesia. Four public companies that are being evaluated are from different industries, i.e. telecommunications, consumer goods, media broadcasting, and healthcare. The process of domestic assessment was executed by filling in Y, A, or N/A on each criteria according to information in documents that are released for the public. The evaluation carried out by comparing the assessment guidance with the scoring process throughout the internship period. According to the evaluation, the assessment guidance provided by KAP LOTUS was set out correspondingly. Out of eight non-default criterias, namely criterias A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, only one non-default criteria, specifically A.3.10, that is not in accordance. It is considered to be not in accordance due to unclear elaboration on source of documents. Recommendations for KAP LOTUS including classifying public companies by industries before distributing to assessor, giving recommendations to OJK in relation to regulations that have not been obeyed, and assess the default criterias."

"[ABSTRAK

PROPER adalah program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Pengumuman hasil penilaian PROPER mendapatkan kritik dari masyarakat yaitu tidak transparan, akuntabel dan profesional, padahal PROPER sebagai satu-satunya program command and control pemerintah yang menganut prinsip good environment governance. Oleh karena itu, perlu dimaksimalkan kelembagaan dan penerapan prinsip good governance pada PROPER sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam pengawasan industri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme proses penilaian PROPER saat ini berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. PROPER masih belum menerapkan good governance dengan baik. Prinsip yang belum dimaksimalkan adalah transparansi dan partisipasi.

---

ABSTRACT

PROPER is one of the main programs of the Ministry of Environment to encourage company compliance in environmental management through information instruments. PROPER assessment announcement results drew criticism from the public that is not transparent, accountable and professional, whereas PROPER as the only command and control government program that adheres to the principles of good governance environment. Therefore, it should be maximized institutionally and implementable for good governance principles in the PROPER as part of government efforts in surveillance industry. The approach used in this study was a qualitative method of collecting data through in-depth interviews. This study found that implementation of the mechanism of PROPER assessment process is in progress well in accordance with the applicable regulations. However, this study found that the implementation of PROPER needs to be improved particulary in the area of transparancy and participation., PROPER is one of the main programs of the Ministry of Environment to encourage company compliance in environmental management through information instruments. PROPER assessment announcement results drew criticism from the public that is not transparent, accountable and professional, whereas PROPER as the only command and control government program that adheres to the principles of good governance environment. Therefore, it should be maximized institutionally and implementable for good governance principles in the PROPER as part of government efforts in surveillance industry. The approach used in this study was a qualitative method of collecting data through in-depth interviews. This study found that implementation of the mechanism of PROPER assessment process is in progress well in accordance with the applicable regulations. However, this study found that the implementation of PROPER needs to be improved particulary in the area of transparancy and participation.]"

"Food waste is a major global challenge with significant impacts on the environment, economy, and society. As a major contributor to food waste, Indonesia has initiated several programs to address this issue. This study investigates the driving forces behind these efforts, focusing on the role of global governance and its influence at the national level. This research uses qualitative data from official documents, policy reports, conferences, and dialogues with stakeholders to uncover that global governance exerts significant influence on national policy-making. It applies the concept of global governance, particularly focusing on the way international norms, such as the SDGs, shape national strategies and policies. The study identifies political, economic, and environmental factors as key motivators for these measures. The findings suggest that despite progress in policy-making and stakeholder engagement, Indonesia faces challenges in implementation, public awareness, and infrastructure improvement. The influence of global governance is evident in the formulation of national strategies, highlighting the necessity for improved coordination between agencies and more robust public education initiatives to combat food waste effectively. This thesis contributes to the academic discourse by offering an extensive examination of Indonesia’s approach, underlining the relationship between international norms and domestic practices. It emphasizes the importance of food waste reduction policies to fit the specific conditions of each country. The results also have wider implications for other developing countries seeking to align their domestic policies with global sustainability targets.

---

Limbah makanan merupakan tantangan global dengan dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar, Indonesia telah memulai beberapa program untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menganalisis kekuatan terhadap program-program tersebut, dengan berfokus pada peran tata kelola global dan pengaruhnya di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari dokumen resmi, laporan kebijakan, konferensi, dan dialog dengan pemangku kepentingan untuk mengungkap bahwa tata kelola global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan nasional. Penelitian ini menerapkan konsep tata kelola global, khususnya berfokus pada bagaimana norma-norma internasional, seperti SDGs, membentuk strategi dan kebijakan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan sebagai pendorong utama dalam inisiatif tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembuatan kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi, kesadaran masyarakat, dan peningkatan infrastruktur. Pengaruh tata kelola global terlihat jelas dalam perumusan strategi nasional, terkhusus pada perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dan inisiatif pendidikan publik yang lebih kuat untuk memerangi limbah makanan secara efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademis dengan menawarkan kajian ekstensif terhadap pendekatan Indonesia, yang menekankan pada hubungan antara norma-norma internasional dan praktik domestik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kebijakan tentang pengurangan limbah makanan menyesuaikan dengan kondisi spesifik setiap negara. Hasil-hasil pada penelitian ini mempunyai implikasi yang lebih luas bagi negara-negara berkembang lainnya yang berupaya menyelaraskan kebijakan dalam negeri mereka dengan target keberlanjutan global."

"Pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Perusahaan diharapkan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan para pemangku kepentingan menuntut transparansi dan keberlanjutan yang lebih besar. Penelitian kami bertujuan untuk menguji pengaruh determinan terhadap ESG praktik di negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina,Thailand, dan Vietnam), yang diukur dengan kinerja ESG di Refinitiv Eikon. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang ESG, namun hanya sedikit yang membahasnya hubungan ini dengan melibatkan orientasi strategis, pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan secara bersamaan. Kami menggunakan regresi panel berdasarkan sampel sebanyak 2373 observasi dari tahun 2004 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi strategi prospektor mendorong peningkatan yang lebih besar dalam praktik ESG dibandingkan dengan orientasi strategi defender, artinya perusahaan dengan orientasi prospektor lebih bersedia melakukan praktik ESG karena mempunyai sumber daya yang strategis. Meningkatnya pengambilan risiko yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi praktik-praktik ESG. Semakin tahap siklus hidup mature perusahaan ini akan meningkatkan praktik-praktik ESG. Hal ini membawa implikasi bahwa orientasi strategi yang dipilih perusahaan, pengambilan risiko, dan siklus hidup perusahaan menjadi penentu faktor bagi perusahaan yang menerapkan praktik ESG di negara-negara ASEAN. Penelitian ini berkontribusi pada literatur terkait keberlanjutan perusahaan dengan mempertimbangkan ESG sebagai salah satu tolok ukur keberlanjutan yang saat ini menjadi investasi utamatren yang diamati di pasar keuangan, khususnya negara-negara ASEAN yang merupakan area terbaik untuk berinvestasi.

---

Environmental, social, and governance (ESG) considerations have become increasingly important in the business world. Companies are expected to operate responsibly and sustainably, and stakeholders are demanding greater transparency and accountability. Our research aims to examine the influence of determinants on ESG

practices in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, Thailand, and Vietnam), as measured by ESG performance on the Refinitiv Eikon. Although there have been many studies discussing ESG, only a few have discussed this relationship by involving strategic orientation, risk taking and corporate life cycle

simultaneously. We use panel regression based on a sample of 2373 observations from 2004 to 2022. The results show that the prospector strategy orientation encourages a greater increase in ESG practices compared to the defender strategy orientation, which means that companies with a prospector orientation are more willing to practice ESG because they have strategic resources. The increasing risk-taking by companies will reduce ESG practices. The more mature the company's life cycle stage will improve ESG practices. This brings implications that the strategy orientation chosen by the company, risk-taking, and corporate life cycle are the determining

factors for companies implementing ESG practices in ASEAN countries. This research contributes to the literature related to corporate sustainability by considering ESG as one of the measurements of sustainability which is currently the main investment trend being observed in financial markets, especially ASEAN countries which are the best areas to invest."

"Penelitian ini menganalisis metode pengukuran ESG rating yang dikeluarkan oleh 4 lembaga pemeringkat ESG yaitu S&P , MSCI, Sustainalytics, dan Refinitiv dengan metode AHP dan Delphi dimana hasilnya akan menentukan metode mana yang paling cocok digunakan untuk menganalisa risiko ESG di  PT. PLN (PERSERO). Dari hasil pengolahan data ditemukan bahwa metode pengukuran ESG rating dari Sustainalytic memiliki nilai prioritas yang paling tinggi yaitu 43,3% hal itu tidak berbeda jauh dengan metode dari S&P dengan nilai 34,1%. Sementara itu metode dari 2 lembaga pemeringkat ESG lainnya memiliki bobot yang lebih rendah yaitu MSCI dengan 12,1% dan Refinitiv dengan 10,5%. Untuk pengelolaan risiko ESG yang efektif, PLN disarankan untuk membentuk sub-divisi risiko ESG di bawah divisi risiko strategis yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko ESG. Dimana mitigasi untuk Risiko lingkungan adalah membuat laporan risiko iklim fisik dan kekurangan air, menetapkan tanggung jawab manajerial untuk mengurangi intensitas karbon energi, melindungi keanekaragaman hayati, rehabilitasi lingkungan. Dari risiko sosial mitigasinya adalah berkomitmen pada program tanggap darurat yang efektif dengan penetapan tanggung jawab manajerial yang jelas, komunikasi yang efektif, dan penyediaan akses layanan bagi kelompok kurang mampu, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dari risiko tata kelola mitigasinya adalah memperkuat program whistleblower dan menetapkan tanggung jawab manajerial terhadap penilaian risiko etis.

---

This study examines the ESG rating measurement methods issued by four ESG rating agencies: S&P, MSCI, Sustainalytics, and Refinitiv, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and delphi. The results determine which method is most appropriate for analyzing ESG risks at PT. PLN (Persero). Data analysis reveals that the ESG rating measurement method from Sustainalytics has the highest priority value at 43.3%, which is closely followed by the S&P method at 34.1%. The methods from the other two ESG rating agencies have lower weights, with MSCI at 12.1% and Refinitiv at 10.5%. For effective ESG risk management, PLN is advised to establish an ESG risk sub-division under the strategic risk division, which will be fully responsible for ESG risks. Environmental risk mitigation includes preparing reports on physical climate risks and water shortages, assigning managerial responsibilities to reduce energy carbon intensity, protecting biodiversity, and environmental rehabilitation. Social risk mitigation involves committing to effective emergency response programs with clear managerial responsibilities, effective communication, and providing access to services for underprivileged groups, as well as creating an inclusive work environment. Governance risk mitigation includes strengthening the whistleblower program and assigning managerial responsibilities for ethical risk assessments."