Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis perlakuan akuntansi sukuk mudharabah dan ijarah pada perusahaan penerbit dan investor dengan menggunakan ED PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk sebagai acuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Sampel yang diteliti adalah sepuluh perusahaan penerbit (emiten) sukuk, dan sepuluh bank yang menjadi subscriber sukuk. Untuk akuntansi sukuk penerbit, hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi penerbitan sukuk oleh emiten sampel dalam hal pengukuran dan pengakuan sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Untuk akuntansi investor, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan oleh sampel bank sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

---

This paper analyzes accounting treatment on corporate sukuk issuers and investors by using ED PSAK No.110 : Akuntansi Sukuk as a reference. This research is descriptive analytical. The method used is a literature review with qualitative approach. The samples studied are ten companies issuing sukuk, and the ten banks that become sukuk subscriber. For sukuk issuer, the results showed the accounting treatment of sukuk issuance by the issuer in terms of sample measurement and recognition are in accordance with ED PSAK 110. For investors, it can be concluded that the accounting treatment of sukuk performed by the sample banks are in accordance with ED PSAK 110."

"Skripsi ini membahas tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data time series dengan rentang waktu penelitian dimulai dari Februari 2008 sampai dengan Oktober 2012. Penelitian ini diuji menggunakan metode multivariance regresi dengan software Eviews.6, menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif antara biaya intermediasi, bagi hasil DPK, dan PDB terhadap margin pembiayaan murabahah,mudharabah, musyarakah, dan ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selain itu variabel lainnya yaitu BI rate dan krisis ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan walaupun secara negatif terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan untuk variabel volume pembiayaan dan tingkat pertumbuhan inflasi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

This thesis discusses the variables that have an influence on the margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This study uses time series data to the study period starting from February 2008 to October 2012. This study tested using mutivariance regression methods with Eviews.6, found that there is a positive significant effect between the cost of intermediation, profit sharing of customer fund, and the GDP to the margin financing murabahah, mudarabah, Musharakah and Ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Besides other variables, BI rates and economic crisis also had a significant effect, although the negative effect on margin financing murabahah, mudarabah,musharakah, and ijarah and PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. As for the variable volume of financing and inflation growth rates in this study had no effect on margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah mengukur dan membandingkan imbal hasil, risiko, dan rating antara sukuk ijarah dengan sukuk mudharabah. Penulis menggunakan 32 sukuk ijarah dan 10 sukuk mudharabah sebagai sampel penelitian. Sukuk-sukuk tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum 1 Januari 2017, serta memiliki jatuh tempo setelah 31 Desember 2017. Penulis menggunakan metode Liliefors / Kolmogorov-Smirnov untuk mengukur distribusi normal data. Jika data terdistribusi normal, maka menggunakan uji t dua rata-rata untuk mengukur tingkat perbedaan data tersebut. Jika data tidak terdistribusi normal, penulis menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test untuk mengukur tingkat perbedaan dari variabel-variabel tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah tingkat imbal hasil dan credit rating sukuk ijarah lebih tinggi daripada sukuk mudharabah, sedangkan tingkat risiko sukuk ijarah lebih rendah daripada sukuk mudharabah.

---

ABSTRACT The main purpose of this paper is to measure and compare the valuation variables of ijarah sukuk and mudharabah sukuk. Using samples from 42 outstanding sukuk in Indonesia Stock Exchange secondary market of fixed income instrument within 2017. Samples are divided into 2 groups, 32 sukuk ijarah and 10 sukuk mudharabah. Researcher use Liliefors Kolmogorov Smirnov to measure whether datas are distributed normally or not. Then Paired Sample T test and Wicoxon Signed Ranks Test is used to measure the difference between two means. Conclusion is made from hipothesis, which is whether any differences in rate of return, risk rate, and transaction volume between ijarah sukuk and mudharabah sukuk. Conclusion from this research is that rate of return and credit rating of ijarah sukuk is higher than mudharabah sukuk, thus risk rate of ijarah sukuk is lower than mudharabah sukuk."

"Lampiran III POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya yaitu menggunakan konversi pembiayaan. Pembiayaan IMBT dapat dikonversi menjadi Mudharabah dan Musyarakah. Fokus bahasan penelitian ini hanyalah pada konversi akad IMBT menjadi Mudharabah. Namun, konversi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hukum melakukan konversi akad Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT) menjadi akad mudharabah yang termaktub dalam Lampiran III POJK No: 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan perspektif Sadd al-Dzari’ah.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan bersifat evaluatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Pada penelitian ini menelaah peraturan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang konversi akad pada program restrukturisasi, terutama pada konversi akad Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) menjadi akad Mudharabah. Adapun sifat penelitiannya adalah penelitian evaluatif, yakni penelitian ini digunakan untuk menilai Lampiran III POJK No: 29/POJK.03/2019 mengenai program restrukturisasi yang dijalankan dengan cara konversi akad.Proses konversi IMBT menjadi Mudharabah tersebut akan menimbulkan beberapa risiko baik bagi nasabah maupun bank. Risiko yang akan dialami oleh nasabah adalah biaya proses perubahan pembiayaan, kerugian atas penurunan nilai aset, berakhirnya wa’d pada akad ijarah sehingga nasabah tidak dapat memiliki aset ijarah di akhir masa sewa, nasabah mengalami kebangkrutan pasca konversi, dan nasabah wajib mengembalikan seluruh modal kepada bank selaku shahib al-mal. Sedangkan risiko yang akan dialami oleh pihak bank adalah nasabah tidak potensial dan tidak memiliki prospek usaha, perubahan margin sewa dari IMBT yang bersifat tetap dan ditentukan dari awal menjadi imbal hasil pada Mudharabah yang bersifat tidak tetap, kerugian usaha mudharib yang tidak disebabkan adanya wan prestasi sehingga harus ditanggung oleh shahib al-mal, penurunan nilai aset yang digunakan sebagai modal usaha sehingga bagi hasil juga menurun, nasabah mengalami kebangkrutan pasca konversi, dan bank berisiko menanggung semua kerugiannya hingga kehilangan seluruh modalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait konversi akad IMBT menjadi Mudharabah diduga akan mengakibatkan kerusakan sehingga yang mengarah kepada perbuatan tersebut adalah dilarang.

---

Attachment III of POJK Number 29/POJK.03/2019 concerning Quality of Earning Assets and Establishment of Allowance for Elimination of Earning Assets for Islamic Rural Banks states that financing restructuring can use several ways, one of them is using financing conversion. As example, Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) financing can be converted into Mudharabah and Musyarakah. The focus of this research discussion is only on the conversion of IMBT financing into Mudharabah financing. However, the conversion can have a significant impact on the position of the bank as the lessor and the customer as the lessee.

The purpose of this study is to analyze the legal validity of converting IMBT financing into mudharabah financing as set out in Attachment III of POJK No: 29/POJK.03/2019 concerning Quality of Earning Assets and Establishment of Allowance for Elimination of Earning Assets for Financing Banks Sharia people based on Sadd al-Dzari'ah perspective.

This research is using normative legal research with statue approach and evaluative nature. This approach is carried out by reviewing all laws and regulations and other regulations related to the legal issues discussed. This study examines Indonesia's positive legal regulations governing the conversion of contracts in the restructuring program, especially the conversion of the IMBT contract into the Mudharabah contract. The nature of the research is evaluative research that is this research is used to assess Attachment III of POJK No: 29/POJK.03/2019 regarding the restructuring program carried out by means of contract conversion.

The process of converting IMBT to Mudharabah will caused several risks for both customers and banks. The risk that will be experienced by the customer is the cost of changing the financing process, losses on asset impairment, the end of the wa'd in the ijarah agreement so that the customer can not own the ijarah asset at the end of the lease period, the customer experiences bankruptcy after conversion, and the customer is required to return all capital to the bank as shahib al-mal. Meanwhile, the risks that will be experienced by the bank are customers who are not potential and have no business prospects, changes in rental margins from IMBT which are fixed and determined from the beginning to return on Mudharabah which are not fixed, mudharib business losses that are not due to defaults so that must be borne by the shahib al-mal, the decrease in the value of the assets used as business capital so that the profit sharing also decreases, the customer goes bankrupt after the conversion, and the bank is at risk of bearing all the losses and losing all of his capital. Thus, it can be concluded that the regulation related to the conversion of IMBT financing into Mudharabah is expected to cause damage so that what leads to the act is prohibited.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi terhadap imbalan yang didapatkan dan kesesuaian syariah untuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dan mudharabah pada. Kehadiran ini dalam lembaga keuangan syariah menimbulkan isu yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dan kesesuaian syariah dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dan mudharabah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk membandingkanldata maupuncinformasi yangndiperoleh darinhasil kepustakaanjdan hasilkpenelitian langsung padam PT.QRS dan PT. NOP. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berkaitan dengan P2P lending, fatwa DSN-MUI dan surat perjanjian maupun konsep surat perjanjian antara kedua perusahaan syariah dengan para . Hasil penelitian menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh PT. QRS dan PT. NOP karena strategi bisnis dan kesalahan sistem pada nya, namun dalam melakukan pencatatan atas imbalan telah sesuai dengan PSAK 59 dan PAPSI 2013. Selain itu, salah satu kendala dalam penerapan syariah adalah POJK yang ada belum mengatur secara spesifik penerapan prinsip syariah bagi yang berbasis syariah. PT. NOP dan PT. QRS perlu memperbaiki strategi bisnisnya serta pada nya agar dapat menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.This research aims to analyze the implementation of accounting for the fee based income obtained by fintech and the compliance of sharia standards for financing using the murabahah and mudharabah agreements. The presence of this fintech in Islamic financial institutions raises problems relating to accounting and Islamic compliance in financial transactions using the murabahah and mudharabah agreements.This research was conducted with a descriptive qualitative method to compare data and information obtained from the results of the literature and the results of direct research on the integration of PT.QRS and PT. NOP. This study uses to discuss content analysis of the Financial Services Authority Regulation relating to P2P fintech loans, Fatwa of DSN-MUI and cooperation contract agreements between Islamic fintech companies with funders and beneficiaries.The results of the study found the fact of the incompatibility of the application of Islamic principles carried out by PT. QRS and PT. NOP because of the business strategy and bugs in system of its marketplace, but in recording the non-compliance is in accordance with PSAK 59 and PAPSI 2013. In addition, one of the safeguards in the application of sharia is the existing POJK for sharia-based PT. NOP and PT. QRS needs to improve its business strategy and bugs in its marketplace in order to be able to apply sharia principles in accordance with the DSN-MUI fatwa."

"Tabungan Haji dan Dana Talangan Haji merupakan beberapa produk yang umum ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu LKS yang menawarkan produkproduk tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM). BSM menawarkan produk Pengurusan Haji, dengan opsi Dana Talangan Haji, bagi nasabah yang telah membuka Tabungan Mabrur. Tabungan Mabrur menggunakan jenis akad mudharabah mutlaqah, sedangkan Pengurusan Haji beserta Dana Talangan Haji menggunakan jenis akad qardh wal ijarah. Masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Mabrur dan penerapan akad qardh wal ijarah pada produk Pengurusan Haji. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya unsur gharar dan riba pada Tabungan Mabrur dan unsur riba pada Pengurusan Haji dan Dana Talangan Haji. Penelitian ini menyarankan agar ada perbaikan terkait pelaksanaan akad tersebut, baik terkait regulasi, pengawasan, pemberian sanksi administratif, maupun perubahan kebijakan perusahaan (company policy) dari BSM sendiri.

---

Hajj loan and hajj saving are among the products that are commonly offered by Sharia-based Financial Institutions (Lembaga Keuangan Syariah, hereinafter LKS). One of LKS?s that offers such products is Bank Syariah Mandiri (hereinafter BSM) which offers Hajj Service (which may optionally include Hajj Loan) for Tabungan Mabrur (hajj saving) customers, although the latter may not include the former. The problems in this writing are how mudharabah mutlaqah on Mabrur Saving and qardh wal ijarah on Hajj Service are implemented. Using normative legal research method, this research found that there are incompliances in the implementation of aforementioned agreemets which are riba or usury in the Mabrur Saving and gharar in the Hajj Service. To address such incompliances, this research suggests that there need to be changes in terms of regulations and enforcement by authorities involved, and ultimately, the company policy of BSM itself."