Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian kredit oleh bank merupakan peran bank dalam menggerakkan motorperekonomian. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari danmenyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, baik peroranganmaupun badan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam pemberiankredit karena rentan terhadap risiko macet. Bank dituntut untuk menerapkanprinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain harus dilakukan denganperjanjian tertulis (sering disebut perjanjian kredit). Umumnya, bank telahmenetapkan sepihak syarat dan kondisi kredit. Lantaran ditetapkan sepihak,perjanjian kredit rentan terhadap klausula yang tidak sesuai dengan ketentuan.Walaupun bank sudah menetapkan klausula jaminan dan asuransi, ditemukan jugaklausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris ketika debiturmeninggal dunia yang kemudian mendorong Penulis untuk menulis tesis ini.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan data bersumber daristudi kepustakaan serta disajikan secara evaluatif-analitis untuk menjawabkeberlakukan klausula menurut KUH Perdata. Penerapan klausula tanggungjawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam perjanjian kreditmenimbulkan beberapa persoalan yuridis, baik dari perspektif Hukum Warismaupun Hukum Perjanjian. Klausula tersebut tidak mengikat ahli waris secarahukum karena merupakan hak sepenuhnya dari ahli waris untuk menerima ataumenolak tanggung jawab tersebut. Persoalan yuridis lain muncul dari perspektifHukum Perusahaan kalau debitur merupakan Perseroan Terbatas (PT). Hubunganhukum antara PT dan direktur berbentuk perwakilan sehingga perbuatan hukumdirektur menjadi tanggung jawab PT. Ketidakhati-hatian bank dalam inimenyebabkan klausula tersebut tidak mengikat secara hukum karena tidak sesuaidengan undang-undang.

---

ABSTRACTProviding credit is one of the active roles of commercial banks in driving themotor of our economy. Bank is an intermediary agent that collects funds from thepublic and then transfers the funds in the form of credits, either to individuals orbusinesses. Due to credit risk arising from the borrower uncertainty in the futureto meet its obligations, trust is one of the most important element in the process ofgranting a loan. Therefore, banks are required to comply with the credit guidanceunder Banking Act, namely to enter a written agreement, often called creditagreement, prior to granting the loan. It is a common practice that bank as alender has unilaterally set the terms and conditions applicable to the creditagreement. Hence, the credit agreement clauses are prone to be not in accordancewith applicable law. Unsatisfied with the collateral and insurance clauses in thecredit agreement, additionally the bank is trying to secure its interest by puttingthe heir?s liability clause to pay off the debt into effect on account of the debtordeath which encourages the author to complete this thesis. This research isconducted by using a normative legal perspective based on the library researchand presented by evaluative analysis to examine the clause validity according toIndonesian Civil Code. In general, this research concludes that heir?s liabilityclause to pay off the debts in the banking credit agreement is not legally bindingclause to the parties thereto as considered against the basic principles ofinheritance and contract laws. In addition, bank should be aware that a corporatebody, in this case Limited Liability Company, has a separate legal entity thus hasliabilities that are distinct from those of its directors. Therefore, heir?s liability isalso not applicable to the corporate entity or legally binding to its directors."

"Pada prinsipnya terdapat persamaan antara sistem kewarisan patrilineal Syafi'i (ahlussunnah), sistem kewarisan bilateral Hazairin dan sistem kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun dalam beberapa hal terdapat pula perbedaannya yang salah satunya adalah ketentuan mengenai bagian (warisan) untuk ayah dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak (keturunan).Menurut kewarisan patrilineal Syafi'i, ayah memper oleh bagian terbuka atau bagian sisa dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki. Pembagian warisan demikian hampir sama dengan pembagian menurut kewarisan bilateral Hazairin yang menempatkan kedudukan ayah sebagai ahli waris penerima bagian terbuka atau bagian sisa apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, Pasal 177 KHI menyatakan "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian". Kalimat pertama dari Pasal 177 KHI ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan pada kedua sistem kewarisan di atas, bahkan bertentangan dengan Al-Qur 'an (Q.S.IV:11e) dan Hadist Rasul. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan maksud serta ketidakpastian hukum dari Pasal tersebut. Lalu, keluarlah SEMA Nomor 2 Tahun 1994 yang menyempurnakan ketentuan Pasal 177 KHI dan menjelaskan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Dengan mempergunakan ijtihad para fukaha yang bersumber pada Q.S.IV:11e,f, maka dari SEMA tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah tidak memperoleh sepertiga atau seperenam bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan suami atau ibu."

"Transaksi jual beli benda tidak bergerak (tanah atau bangunan) diperlukan catatan kepemilikan seperti akta autentik sebagai bukti hukum yang sah terjadinya jual beli, yang selanjutnya dikenal dengan Akta Jual Beli (AJB), Fakta yang ada di lapangan, masyarakat melakukan jual beli tanah tanpa melampirkannya pada akta PPAT atau akta dibawah tangan. Akta ini akan memiliki kekuatan pembuktian apabila kedua pihak mengakui kebenaran atas akta dan transaksi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1857 KUH Perdata bahwa akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, akan dibahas mengenai kekuatan jual beli di bawah tangan dalam peralihan hak sebelum pewaris meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengelola dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat di bawah tangan dan surat pernyataan waris dari pewaris setelah meninggal dunia dalam perjanjian jual-beli tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses perjanjian. Akibat yang ditimbulkan apabila transaksi terjadi pada objek yang bermasalah adalah berpotensi menimbulkan sengketa terkait dengan proses jual beli tanah yang dilakukan.

---

The sale and purchase transaction of immovable objects (land or buildings) requires ownership records such as an authentic deed as legal evidence of a sale and purchase, hereinafter known as a Sale and Purchase Deed (AJB). on the PPAT deed or underhanded deed. This deed will have the power of proof if both parties acknowledge the truth of the deed and the transactions that have occurred. This is in accordance with Article 1857 of the Civil Code which states that the private deed has the same evidentiary power as the authentic deed. In connection with the case of position in the study, it will be discussed about the power of buying and selling under the hand in the transfer of rights before the testator dies. The research method used is normative juridical which is carried out by tracing secondary materials. The data analysis method in this study is qualitative, namely by managing and analyzing the collected data into systematic, orderly, structured and meaningful data. The results of the study indicate that the private letter and the statement of inheritance from the testator before death in the sale and purchase agreement do not have legal force in the agreement process. The consequences if a transaction occurs on a problematic object is that it has the potential to cause a dispute related to the process of buying and selling land carried out"

"Notaris dalam membuat akta pemisahan dan pembagian harta warisan harus mengetahui status harta yang ditinggalan. Dalam hal harta warisan berupa polis asuransi jiwa terdapat ketidakpastian hukum terkait status harta tersebut yang didalamnya hanya memuat satu nama penerima manfaat. Permasalahan yang dibahas adalah status polis asuransi jiwa sebagai harta peninggalan dan ketentuan dalam polis asuransi jiwa apabila hanya mencantumkan satu nama ahli waris dari beberapa ahli waris. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan penelitian ini status polis asuransi jiwa sebagai harta peninggalan pewaris adalah bagian dalam budel harta waris dan bukan wasiat walaupun didalam polis tersebut hanya mencantumkan satu nama ahli waris. Namun untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris ataupun ahli waris maka ketentuan dalam polis asuransi harus mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa pencairan uang klaim asuransi jiwa sebagai bagian harta waris. Apabila polis asuransi jiwa memang diniatkan oleh pewaris sebagai wasiat untuk penerima manfaat maka notaris harus dilibatkan untuk pembuatan akta wasiat nya sehingga akta wasiat tersebut menjadi satu kesatutan dokumen dengan polis asuransi jiwa yang diterbitkan dan hal ini mempermudah notaris dalam pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta warisan.

---

The notary has to know the treasure status that left behind in making the deed of the separation and distribution of inheritance. In case of inheritance in life insurance policy, there is legal uncertainty regarding the treasure status, which contains only a beneficiary. The problems discussed are life insurance policy status as an inheritance and the provisions that only includes the name of heir which from several heirs. The researcher used normative juridical by reviewing the provisions legislation and supported by the interview results as the research method. Based on this research, the life insurance policy status as an inheritance of heir is part of inheritance in a bundle and is also not an inheritance if the insurance policy includes only a name of heir. However, to give legal certainty to heir, so that there has to be provision in insurance policy must include clause stated that the fund disbursement of life insurance as part of inheritance. If insurance policy is intended benefit from the heir as inheritance, then the notary has to be involved in making inheritance deed so that it becomes one complete document with life insurance policy that published and can make easier for the notary in making the deed and classifying the allocation of inheritance."