Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini diawali dengan penemuan kasus-kasus dalam bisnis Obat dan makanan berdasarkan pengalaman pribadi maupun studi pustaka. Dari temuan tersebut diketahui bahwa ternyata tidak semua produk obat dan makanan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, harga yang ditetapkan belum tentu adil bagi kedua belah pihak, informasi produk seringkali tidak lengkap, malah kadang menyesatkan dan manipulatif. Banyak kasus dalam bisnis obat dan makanan yang tidak mempedulikan lingkungan hidup, Selain itu, pelaku bisnis obat dan makanan seringkali dijumpai bersikap tidak etis. Walaupun sudah banyak Peraturan/Undang-Undang tentang Bisnis Obat dan Makanan diberlakukan, tetapi kenyataannya kasus-kasus tersebut dapat terjadi. Mengapa? Banyak orang bertindak tidak etis, tetapi mereka tidak melanggar hukum. Atau sebaliknya, banyak orang sudah bertindak sesuai dengan Hukum/Peraturan, tetapi tindakannya itu tidak etis. Oleh karena itu dalam Bisnis Obat dan Makanan dipandang perlu adanya Etika. Teori-teori etika dapat membantu pemahaman dan refleksi atas dilema moral. Utilitarianism dapat membantu mempertimbangkan hal-hal baik yang bersaing satu sama lain. Etika Kewajiban membantu mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang bersaing satu sama lain, misalnya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang terkena pekerjaannya dengan kewajiban untuk menghormati otoritas sah dari atasannya dalam mengambil keputusan-keputusan. Sedangkan Etika Hak menekankan hak masyarakat untuk dilindungi atau paling tidak untuk mendapatkan peringatan kalau ada faktor resiko dalam Obat dan Makanan. Demikian pula halnya dengan Etika Keutamaan yang menekankan bahwa tindakan baik itu adalah tindakan yang mendatangkan kebaikan sosial. Teori-teori etika dapat membantu dalam melakukan penalaran moral dan memperkuat kemampuan kita untuk mencapai penilaian yang seimbang dan penuh wawasan. Bisnis Obat dan Makanan adalah suatu praxis yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sedangkan Etika, dalam hal ini Etika Terapan pun bertujuan untuk membuat orang hidup dengan baik, karena etika menyediakan semacam visi atau perspektif agar manusia dapat menentukan sikap yang tepat dalam situasi konkrit. Bertindak secara etis adalah bertindak menurut pengertian yang tepat. Etika diperlukan bagi pelaku bisnis obat dan makanan agar memiliki: banyak keutamaan dan sadar akan kewajiban serta mementingkan kebaikan bagi orang banyak. Jadi tujuan bisnis dan etika tidak harus bertentangan, bahkan mungkin seiring sejalan - tidak ada dikotomi dalam bisnis dan etika - keduanya dapat dipersatukan dalam kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan (eudainronia).

---

"

"Tesis ini meneliti tentang kedudukan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan sebagai objek pembebanan Hak Tanggungan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Di dalam setiap kredit selalu diperlukan jaminan atau anggunan. Adapun jaminan yang dapat diberikan berbentuk benda tidak bergerak (tetap), misalnya tanah, rumah, dan pekarangan, sawah, ladang, tambak dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Undang-undang Hak Tanggungan). Dalam Undang-undang Hak Tanggungan diatur mengenai kedudukan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan apakah dapat dijadikan objek pembebanan Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa Hak Guna Bangunan dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan, dengan diperolehnya persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan melalui suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut mengikat terhadap pihak kreditur.

---

This thesis examines the position of Right to Build on the Right to Management as an object of the imposition of Mortgage, using a normative juridical research method with qualitative analysis method. Within each credit, it is always required guarantee. The guarantee can be given in the form of fixed object, such as land, houses, yards, fields, fields, ponds, etc. Therefore, it is required a strong guarantee rights institutions and able to provide legal certainty for the parties concerned, Law No. 40 of 1996 regarding the Mortgage on land and objects relating to the land (Mortgage Law) was made. The Mortgage Law regulates the status of Right to Build on the Rigt to Manage whether can be used as the object of Mortgage. The Mortgage Law stated that the Right to Build can be charged by the Mortgage, by obtaining the consent of the holders of Right to Manage through an agreement, which such agreement is binding on creditors."

"Legal aspects of apartments in Indonesia"

"Dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 1989 No. 169/HPL/BPN/89 telah diberikan Hak Pengelolaan atas nama SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN, atas tanah seluas 2.664.210 M2, terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya didaftarkan haknya dan terbit Sertipikat HPL NO.1/Gelora. Atas bidang tanah yang diberikan HPL No.1/Gelora tersebut sebelumnya telah lahir hak-hak atas tanah, antara lain HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora. Kedua HGB tersebut merupakan pecahan HGB No. 20/Gelora tercatat atas nama PT. INDOBUILDCO yang diberikan berdasarkan :Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Agustus 1972 No. SK 181/HGB/DA/72 dengan dasar pertimbangan tanah tersebut adalah Tanah Negara yang telah dikuasai pemohon atas dasar Penunjukan dan Pemberian Ijin Menggunakan Tanah dari Gubernur DKI Jakarta sesuai Keputusan tanggal 21 Agustus 1971 No. I744/A/K/B/BKD/71.Berkenaan di atas areal yang diberikan HPL No.l/Gelora tersebut di atasnya telah terdapat hak-hak atas tanah, maka dalam Keputusan pemberian HPL tercantum Diktum yang menyatakan bahwa tanah-tanah HGB dan HP yang haknya belum berakhir baru akan termasuk di dalam HPL pada saat berakhimya HGB dan HP tersebut. HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora akan berakhir haknya tanggal 4 Maret 2003, namun sebelum berakhir haknya kedua HGB tersebut telah diperpanjang haknya oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta dengan SK masing masing tanggal 13 Juni 2002 No. 016/11.550.2-09.012002 dan No. 017/11.550.2-09.0112002 dan kedua HGB tersebut diperpanjang di atas tanah Negara, tidak di atas HPL NO.1/Gelora. Pemberian perpanjangan kedua HGB tersebut telah menimbulkan keberatan bagi pemegang HPL No.l/Gelora karena perpanjangan kedua HGB tersebut tidak melalui ijin pemegang HPL NO.1/Gelora dan dalam SK Perpanjangan HGB tidak diterangkan keberadaan HGB tersebut di atas HPL No.l/Gelora.Menurut Hukum Tanah Nasional HPL diberikan di atas tanah Negara, apabila di atasnya terdapat hak atas tanah pihak lain, maka penerima hak terlebih dahulu berkewajiban membebaskan bidang tanah tersebut dan selanjutnya pemberian hak di atas HPL berdasarkan adanya perjanjian. Akibat pemberian perpanjangan HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora di atas tanah Negara sebelum jangka waktu haknya berakhir maka apa yang diamanatkan dalam SK No. 169/HPL/BPN/89 tidak terpenuhi, sehingga bidang-bidang tanah HGB No.26/Gelora dan HUB No.271/Gelora belum termasuk dalam HPL No. I/Gelora."