Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maritim dan bahari sering dipertukarkan untuk maksud yang sama. Meskipun pada umumnya mempunyai arti yang sama yakni tentang laut, tetapi terdapat perbedaan dalam makna tertentu. Substansi maritim tidak hanya berarti laut, tetapi juga menunjuk pada “lokasi yang dekat dengan laut”. Itu artinya bahwa daratan berupa daerah pesisir, menjadi penghubung antara wilayah laut dengan daerah di pedalaman. Bahari memiliki arti lain tentang dimensi waktu dan tradisi berkaitan dengan laut. Dalam hal ini bahari lebih sesuai dikaitkan dengan budaya (budaya bahari), sedangkan maritim untuk negara (negara maritim). Dalam perspektif kekinian untuk mendukung visi-misi pemerintahan Ir. Joko Widodo, “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Pendapat tentang poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga Indonesia menguasai jalur pelayaran maritim; dalam istilah Global Maritime Nexus (GMN), lebih cocok dengan ‘benang merah’ sejarah mengenai jaringan pelayaran dalam konteks nusantara silang bahari. Untuk menjadi negara maritim perlu kerja keras dari setiap komponen bangsa melalui keahlian dan bidangnya masing-masing. Untuk menjadi negara maritim diperlukan budaya bahari. Perwujudan hard power pada negara maritim harus diiringi dimensi soft power, suatu kekuatan yang berasal dari budaya: nilai dan tradisi budaya bahari yang dalam perspektif historis telah terbukti. Faktor sejarah memiliki nilai lebih yaitu, memberikan banyak pilihan yang mengarah pada penemuan atau kesimpulan baru."

"Nowadays, Indonesia has not been considered as a Maritime State yet this country has a huge potential of maritime resources as an Archipelago State. Bearing the predicate of Maritime State could only be achieved if the government is able to explore the maritime resources using its own capability and not depends on other country. In fact, Indonesia has not fully maximized its effort to develop the potential of maritime resources. In this modern era, Indonesia has no longer maritime culture and maritime character as Majapahit and Sriwijaya Kingdom is truly identical with both of it. On traditional shipping (Pelayaran Rakyat), practically, Pelayaran Rakyat has not been developed well. Even, it almost dies since there is no support from the government by creating regulation that will possibly encourage the role of Pelayaran Rakyat as one of maritime strength. Facing this challenges, UU Pelayaran is supposed tobe put forward in order to strengthen national shipping. Taking a look at the definition of Pelayaran Rakyat, it is said that Pelayaran Rakyat is a small business made by people traditionally. Based on that definition, ?traditional? term refers to ship that should be made by wood and use wind power. Consequently, it becomes a boundary to develop small business that is related to Pelayaran Rakyat. At the end, Pelayaran Rakyat cannot compete with other shipping and is left by the customers because they need speed, safety and reliable transportation for their business."

"This aritcle discusses about the phenomenon of globalization involving two fishermencommunities, the Tomalou fishermen in Tidore islands and the Philipines fishermen. Bothof them sail and hunt in the same seawater zone, constructed and formed as a transborderterritory between Indonesia and the Philipines. The natural resources management systemthrough decentralization should ensure the exsistence of local fishermen (Tomalou) to gainmarine (fish) resources, secured by government without interference by the Philipine fishermen.The data in this paper has been analyzed with several transborder theories. As a result, thispaper shows that the state representated by the regional government has failed to protect thelocal fishermen (Tomalou) and ensure in continued presence in achiving welfare from the searesources."

"Kawasan Asia Timur yang meliputi Asia Tenggara dan Asia Timur Laut mempunyai wilayah perairan yang sangat kaya dan strategis. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, terutama sengketa batas laut dan tindakan saling klaim. Berdasarkan Analisis Regional Security Complexes (RSC), kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya negara-negara yang berkonflik, adalah terorisme, perompakan, penyelundupan, dan stabilitas ekonomi. Negara-negara tersebut tidak dapat disatukan pemikiran dan kebijakannya pada tataran politis karena adanya sengketa wilayah yang berpotensi peperangan. Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang tinggi di bidang keamanan maritim. Kepentingan tersebut dapat dicapai dengan berfokus pada kepentingan bersama negara-negara di kawasan, khususnya di bidang perekonomian. Walaupun berada pada tingkatan yang berbeda, hampir semua negara di kawasan mempunyai kepentingan ekonomi yang tinggi di dalam pengamanan maritim. Indonesia dapat mendorong peningkatan kerja sama penanganan keamanan maritim dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi kawasan."

"Perwujudan poros maritim dunia menjadi bukti bahwa Indonesia adlah negara maritim yang besar dan digdaya. Namun dalam perjalannya masih penuh dengan berbagai dinamika dan tarik marik antar kepentingan kelompok tertentu."

"Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan berlakunya UNCLOS 1982 telah mempengaruhi penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia, termasuk penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Di satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan manfaat bagi pembangunan nasional yang meningkatkan luas wilayah yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa Indonesia dapat mengambil keuntungan di ZEE dan landas kontinen. Di sisi lain juga meningkatkan kerentanan karena wilayah yang semakin luas. Teori Seapower tentang karakteristik kekuatan negara maritim dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kegagalan Indonesia menjadi negara maritim. Penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, aspek fisik dan aspek kebijakan. Menurut Alfred T. Mahan bahwa ada enam karakteristik kekuatan negara maritim, yaitu geografi, posisi wilayah, jumlah dan karakter penduduk, karakter nasional dan karakter pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia gagal menjadi negara maritim, karena minimnya sumber pendukung dari Seapower yaitu minimnya armada niaga, kekuatan angkatan laut, serta pangkalan dan pelabuhan, dan lemahnya kebijakan maritim Indonesia.

---

The Declaration of Djuanda on December 13th 1957 and the entry into force of UNCLOS in 1982 have influenced the use of the sea for economic and defense interests of Indonesia, including the application of Exclusive Economic Zone (EEZ) and the continental shelf of Indonesia. On one hand, the 1982 UNCLOS provides benefits for national development which increases the extent of national jurisdiction. This also means that Indonesia can take advantages in the ZEE and the continental shelf. On the other hand it also increases vulnerability because of the vast marine area. The Seapower theory about the characteristics of maritime power in this study is used to examine and analyze the failure of Indonesia as a maritime state.

The study is divided into two aspects, the physical aspects and the aspects on policy. According to Alfred T. Mahan, there are six characteristics of maritime state. They are geography, position of the region, number and character of population, national character and character of the government. This study concludes that Indonesia has failed to become maritime state, due to the lack of supporting power as Seapower factors such as the limitation of trade shipping, the limited force of the navy, the limitation of bases and sea ports, and the weakness of Indonesian maritime policy."

"ABSTRAKThis writing discusses how Indonesia achieving its interests to become a world maritime axis. Where in this context the Indian Ocean Rim Association (IORA) is used as an instrument to actualize these interests. Indonesia is one of the members as well as havingserved as chairman of the IORA in the period 2015 until 2017. The main focus in the IORA is about the economy, where regional stability in particular maritime security play crucial roles in achieving it. Considering that there are many crimes occur in the IORAterritorial waters especially piracy cases, the security of the IORA waters is an important issue. Seeing this condition can be an opportunity for Indonesia to show its position in the international world as an active country in handling security maritime matters.The results of this writing will also be expected to become recommendations for the Indonesian government regarding strategies that can be taken so that Indonesias goals as a world maritime axis can be achieved."