Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Inpres program basically is one of the Government's effort to strengthen the capacities of the regional Government to plan and implement development projects which met the needs of the region by providing direct access to local agencies to substantial public resources, as well as to narrow the gap of economic development between regions. However, the diversity of regional economic activity in Indonesia have caused a large variations in the region's ability to make the most of Inpres program. It is obvious that the diversity between regions could be a simple explanation of why the `effectiveness' of Inpres program varies across regions, that is, of why Inpres gives a substantial stimulus to development in some regions and has a nautral or even negative effect in other. That is the principal focus of this study, which aims to analyzes how far the Inpres program could achieve its objective effectively. According to the Paul Mosley's model, it is substantiated that the effectiveness of aid such as Inpres program is determined by several ultimates parameters which are related to the share of aid allocated to recurrent budget, the side-effect of aid on private sector and the ratio of changes in output to changes in private capital stocks and government capital stocks. Empirically, the study shows that Inpres program has some kind of straightforward `leverage' on regional economic development especially for the regions with high rate of growth. In other words, the effectiveness of aid is high in the region with high growth rate."

"Tesis ini merupakan penelitian studi kasus Perencanaan Partisipatif dalam PNPM-PISEW di Kecamatan Sungai Gelam dengan pendekatan Kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi proses penjaringan usulan masyarakat dan mekanisme pemilihan usulan tersebut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan program. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan, parisipasi masyarakat, dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif PNPM-PISEW terjadi di perencanaan tingkat desa melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan di tingkat kecamatan merupakan pertemuan antara perencanaan yang bersifat top-down dan perencanaan yang bersifat bottom-up. Mekanisme penilaian usulan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan dilakukan dengan skoring analisa manfaat, dampak, dan kelayakan pelaksanaan.

---

This thesis is a case study of participatory planning on PNPM-PISEW in Sungai Gelam Sub-District with qualitative approach. The goal is to describe the process of collecting community proposals and selection mechanism of proposals to be priority in program implementation. The analysis was done by approaching with planning theories, community participation theories, and participatory planning theories.

The results showed that participatory planning in PNPMPISEW mostly occurs in program planning process in village level, trough public aspiration process. Program planning in sub-district level is consolidation process between top-down and bottom-up planning. The proposed assessment mechanism to be priority in implementation is done trough most applicable analysis (benefit), impact analysis, and the feasibility of implementation analysis."

"ABSTRAK Tesis ini berbicara mengenai Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN (KESR) khususnya di wilayah Timur ASEAN yang lebih dikenal dengan BIMPEAGA. Pembentukan kerjasarna segitiga pertumbuhan yang disetujui pada tanggal 24 Maret 1994 di Davao City ini, merupakan terobosan yang ketiga kalinya setelah dibentuk IMS-GT dan IMT-GT yang diarahkan untuk mempersiapkan wilayahwilayah Timur ASEAN dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia yang semakin mengglobal dan ditandai dengan liberalisasi perdagangan dalam konteks AFTA, APEC dan perdagangan bebas dunia pada umumnya yang dimotori oleh WTO. Krisis ekonomi yang merata di kawasan ASEAN mengakibatkan terpuruknya dunia usaha yang menjadi motor penggerak kerjasama BIMP-EAGA selama ini. Konsekuensinya, liberalisasi dalam kerangka perdagangan dunia menjadi tidak relevan untuk diterapkan oleh wilayah-wilayah EAGA yang sebagian besar merupakan wilayah miskin dengan tingkat efisiensi industri dan kompetitif produksi yang rendah. Penulis memandang bahwa alternatif terbaik bagi wilayah-wllayah tersebut adalah pengembangan kerjasama BM'-SAGA dengan pertimbangan reduksi tarif hanya dibatasi pada wilayah-wilayah yang sedang dilanda krisis ekonomi dan memiliki implikasi terhadap ketidaksiapannya dalam menghadapi liberalisasi. Selain itu dengan letak geografis yang berdekatan dapat merangsang minat sektor swasta untuk memperluas perdagangan dan investasi yang dimungkinkan oleh biaya yang relatif rendah dan sarana transportasi yang memadai. Disamping itu peran pemerintah pusat yang cukup disibukan oleh rehabilitasi ekonomi dapat dikurangi sekaligus dapat memberikan otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah yang menjadi lingkup kerjasama. Dalam perkembangan terakhir, kerjasama itu sangat tertinggal dan kurang diminati apabila dibandingkan dengan kerjasama serupa yang telah dirintis sebelumnya seperti IMS-GT. Melalui data perdagagangan bisa dilihat bahwa perdagangan intra EAGA sangat rendah dan realisasi Memorandum of Understanding baru sekitar 15 01o. Padahal secara teoritis kerjasama ini akan sangat menguntungkan wilayah-wilayah EAGA. Tesis ini secara spesifik akan menganalisa faktor-faktor penghambat Pembangunan Ekonomi Sub-wilayah EAGA berdasarkan data sejak tahun terbentuknya (1994) sampai sekarang. Dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi, penulis memperhitungkan faktor-faktor politik, ekonomi, geografis dan sosial budaya darn wilayah-wilayah EAGA karena semua faktor-faktor tersebut secara spesifik mempunyai andil dalam perkembangan BIMP-EAGA."

"Pengembangan perekonomian Indonesia ke depan diharapkan akan lebih efektif, yaitu menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara nyata, baik perekonomian nasional, perekonomian daerah, maupun tingkat pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itulah perlu dilakukan perencanaan yang tepat, agar dapat diketahui kemana sebaiknya alokasi pemanfaatan dana yang ada. Analisis yang dilakukan mencakup beberapa metode, yaitu: (1) analisis pengganda yang terdiri dari pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda lapangan pekerjaan; (2) analisis sektor kunci melalui indeks keterkaitan ke depan dan ke belakang; (3) analisis efek intra dan antarregion untuk pengganda output; (4) analisis dekomposisi perubahan output (decomposition of output changes); dan (5) analisis struktur perekonomian (economic landscape dari angka indeks multiplier product matrix / MPM). Berdasarkan hasil analisis, secara umum pola perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1995 dan 2000 serta kesimpulan yang dapat ditarik adalah: (1) Sektor primer khususnya pertanian masih memerlukan perhatian karena masih menjadi andalan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, dan masih menjadi andalan input bagi beberapa sektor industri. Implikasi kebijakan dari sektor ini adalah perlunya dukungan teknologi peningkatan kapasitas tenaga kerjanya; (2) Sektor sekunder yang perannya terlihat sangat dominan pada seluruh propinsi di Indonesia, terutama dalam hal pengganda output dan keterkaitan ke depan dan ke belakang, diharapkan mendapatkan dukungan dana untuk perkembangannya, terutama untuk peningkatan teknologi bagi efisiensi produksi; (3) Sektor tersier cukup berkembang peranannya, terutama sektor transportasi dan komunikasi serta sektor jasa lain, terlebih dengan dominasi sektor jasa lain sebagai sektor yang memiliki nilai pengganda pendapatan terbesar pada seluruh proinsi di Indonesia. Oleh karena itu sektor tersier juga perlu dikembangkan dan mendapatkan alokasi dana yang optimal untuk perkembangan sektor tersier ini sendiri dan sektor-sektor lainnya; (4) Sektor-sektor yang ada di Indonesia Tengah-Timur perlu dikembangkan terutarna untuk peningkatan pendapatan daerah itu sendiri dimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat. Oleh karena itu upaya yang paling penting dilakukan di propinsi-propinsi di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur sehingga memerlukan alokasi dana yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur yang akan menjadi sarana bagi pengembangan sektor-sektor yang ada. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku atau sumberdaya manusianya perlu diperhatikan mendapatkan alokasi dana yang besar pula; dan (5) Ketergantungan perolehan pendapatan dari sektor-sektor tertentu, perlu dieliminasi dengan peningkatan kinerja seluruh sector yang ada secara proporsional. Oieh karena itu hasil analisis input-output antar daerah ini perlu menjadi dasar perhitungan dalam pengalokasian dana yang ada."