Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menjadi tuan rumah atau memegang keketuaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 43. Penelitian ini menjelaskan tentang diplomasi digital sebagai bagian dari diplomasi publik Indonesia dalam konteks ASEAN. Untuk meneliti hal tersebut, penelitian mengamati tweet atau pesan pada media sosial Twitter dengan konsep diplomasi digital melalui twiplomacy, computer-mediated communication (CMC), dan strategi komunikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan kasus tunggal, dan metode analisis data menerapkan analisis teks kualitatif pada akun Twitter Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pengumpulan data dari Twitter dengan kata kunci “ASEAN” pada 2 – 10 September 2023, dan wawancara dengan pegawai Kementerian Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema ekonomi digital dan peran Indonesia dalam ASEAN menjadi tema utama pada pesan diplomasi Indonesia. Strategi komunikasi yang diterapkan menunjukkan adanya strategi transparansi komunikasi, sentimen, dan networking. Diperlukan strategi untuk twiplomacy pada publik domestik dan meningkatkan keterlibatan pada pesan-pesan twiplomacy.

---

Indonesia hosts the chairmanship of the 43rd ASEAN Summit. This research explicates digital diplomacy as part of Indonesia's public diplomacy within the ASEAN context. To investigate this, the study observes tweets or messages on the social media platform Twitter concerning digital diplomacy through twiplomacy, computer-mediated communication (CMC), and communication strategies. The methodology employed in this research is a single-case case study, utilizing qualitative text analysis methods on Twitter accounts from the Ministry of Foreign Affairs (Kemlu), Ministry of Trade (Kemendag), Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf), and Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo). Data collection from Twitter utilized the keyword "ASEAN" from September 2nd to 10th, 2023, and interviews were conducted with employees of the Ministry of Foreign Affairs. The research findings demonstrate that the themes of digital economy and Indonesia's role within ASEAN are predominant in Indonesia's diplomatic messages. The communication strategies applied reveal transparency, sentiment, and networking strategies. There is a need for strategies in twiplomacy targeted at the domestic public and enhancing engagement with twiplomacy messages."

"Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan iklan di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Industri Perik lanan dan Masyarakat. Melalui wawancara dan studi pustaka, terlihat bahwa perangkat peraturan dan aparat pengawasan iklan sudah ada. Demikian pula kepedulian terhadap perkembangan iklan1 ada pada semua unsur pengawasan. Hanyasaja pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena masalah-masalah sosial dan, ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing unsur pengawasan. Sec:ara khusus diteliti kasus iklan pengobatan tradisional pada surat kabar yang mendapat teguran Deppen RI, karena pelanggaran ketentuan legal dan etis, serta pelaksanaan pengawasan semua pihak yang terkait terhadapiklan pengobatan tradisional tersebut. Ternyata pelanggaran ketentuan yang terjadi misalnya sec:ara sengaja atau tidak menggunakan kata-kata yangmemberi janji atau jaminan, serta tidak etis, disamping juga tidak memenuhi persya ratan admini stratif untuk pengiklanan produk pengobatan tidak terlepas dari kurangnya pembinaan pada bidang usaha dan kelemahan pengawasan. Peng awasan juga menjadi kurang efektif, karena bersifat reaktif , tidak kontinyu dan tidak dilakukan secara menyeluruh pada semua unsur pengawasan. Hasil peoelitian analisis isi merupakan data penunjanguntuk mengenal bentuk dan isi iklan pengobatan tradisional, sekaligus untuk memperlhatkan bahwa ikla sebagai suatu pesan memiliki kekuatan persu si, melanggar ketentuan atau tidak. Kalaupun iklan tersebut melanggar, pembuat iklan yang paling bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan iklantersebut."