Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini yang menjadi masalah di Subdit Inspeksi Produk II, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisiona1, Kosmetik dan Produk Komplemen unt-uk kegiatan pengawasan kosmetik yang ada di peredaran adalah tidak adanya basis data kosmetik terdaftar yang lengkap dan cepat bila diperlukan sewaktu-waktu untuk proses tindak lanjut atau pemberian sanksi kepada produser distributor importir yang melanggar. Juga belum adanya basis data kosmetik yang diuji sehingga tidak ada data kosmetik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat baik tidak memenuhi syarat mutu maupun tidak memenuhi syarat penandaan.Kegiatan pengawasan kosmetik sangat didukung oleh sistem informasi yang 1engkap, cepat dan tepat. Dengan adanya prototype sistem informasi pengawasan kosmetik di Subdit Inspeksi Produk II ini diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini.Prototype ini selain menghasilkan basis data kosmetik terdaftar, basis data kosmetik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, data monitoring juga dapat menghasilkan output berupa laporan hasil pengawasan kosmetik berupa indikator pengawasan untuk laporan bulanan, triwulan atau tahunan. Manfaat dari prototype sistem informasi pengawasan kosmetik ini diharapkan dapat mendukung keiancaran dalam proses pengawasan kosmetik yang ada di peredaran, yaitu di Subdit Inspeksi Produk II.

---

During the time becoming the problem in Sub Directorate of Inspection Product II, Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicine, Cosmetic and Product Complement for cosmetic control on the market is the cosmetic registration of data bases inexistence, complete and quickly when needed at any times in process of follow-up action or give of sanction to the company/distributor/importer which not complying. Also there is no the cosmetic analyze data bases, so that there is no the cosmetic data for cosmetic is compliance and the cosmetic data for cosmetic is not compliance for quality requirements and also labeling requirements.

Activity of the cosmetic control is very supported by complete information system, quickly and correct. With existence of information system prototype of the cosmetic control in Sub Directorate of Inspection Product II that hoped as solution for the solving of problems that happened during the time.

This prototype unless produces the cosmetic registration data basis, cosmetic data basis of compliance and not compliance, monitoring data but also it can produce output the result of cosmetic control of control indicator for report every month, three months or year. Benefit of information system prototype of this cosmetic control is expected can support fluency in process of cosmetic control to the market in Sub Directorate of Inspection Product II."

"Praktik kerja profesi di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,Psikotropika dan Prekusor Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Periode Maret 2018 Bulan Maret 2018 bertujuan agar calon apoteker memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan, memahami tugas pokok dan fungsi instasi pemerintahan yaituBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk praktik kefarmasian di lembaga pemerintahan. Selama praktik kerja juga dilakukan pengerjaan tugaskhusus untuk menambah wawasan dan pengetahuan calon apoteker pengawasan sarana produksi obat di Indonesia. Tugas khusus berisi tentang kajian perbandingan alur sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik CPOB pada negara Indonesia dan Australia, serta perbandingan prinsip bangunan-fasilitaspada CPOB Obat dan CPOB sarana khusus Unit Transfusi Darah dan Plasmaferesis.

---

This Pharmacist Internship Program activity at Drugs Production Control Division on National Agency of Drug and Food Control of Republic Indonesian NADFCRI intended to allow the apothecary profession students to understand the pharmacist responsibilities on governmental organisation, to gain knowledge andinsight into all aspects related to the pharmaceutical practice in governmentalorganisation especially on National Agency of Drug and Food Control. The aim of special assignment given is to enhance pharmacist candidate knowledge and experience about drugs production control in Indonesia. Special assigment givenis about the comparation between Indonesia and Australia GMP ceritification procedure, and the comparation about Building- Facilities aspect on Drugs GMP and Blood Tranfusion-Plasmapheresis GMP."

"ABSTRAKPraktik Profesi Apoteker PKPA dilaksanakan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah berlangsung selama satu bulan dimulai pada tanggal 6 Maret ndash; 31 Maret 2017. Kegiatan Praktik Profesi Apoteker PKPA ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan peranan Apoteker di bidang Pemerintahan; mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di dalam lembaga pemerintahan Badan Pengawas Obat dan Makanan; memahami dan menjelaskan kegiatan Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Studi Reevaluasi Produk. Tujuan penyusunan tugas khusus ini adalah untuk mengetahui aspek apa saja yang diperlukan Badan Pengawas Obat dan Makanan khusus yang merupakan tugas dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi dalam menilai kembali produk yang telah beredar.

---

ABSTRACTProfession Internship at the Food and Drug Administration was held for one month starting on March 6 to March 31, 2017. The Pharmacist Profession Practice PKPA activity aims to know, understand and apply the role of Pharmacist in the field of Government Know and understand the duties and functions of the Food and Drug Control Agency and increase understanding of the role, functions and responsibilities of pharmacists within government institutions of the Food and Drug Control Agency Understand and explain the activities of the Directorate of Drug and Biological Product Assessment of the Food and Drug Control Agency. Special assignment given entitled Product Reevaluation Study. The purpose of this special assignment is to know what aspects of the Special Drug and Food Control Agency are required by the Directorate of Drug and Biological Product Assessment in re evaluating the products already in circulation."

"Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia BPOM RI merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ndash; undangan yang berlaku. Praktek Kerja Profesi PKP yang dilaksanakan di BPOM RI pada bulan Maret 2017 bertujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di lingkup pemerintahan khususnya di BPOM RI serta mengetahui peran, fungsi dan tugas Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam pencapaian misi BPOM RI. Kegiatan yang dilakukan selama PKP antara lain mempelajari sistem pengawasan obat dan makanan di BPOM RI khususnya Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya; membantu beberapa pekerjaan di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya seperti menyusun data perbandingan pedoman usulan Thailand dengan usulan Indonesia, evaluasi terhadap Food Contact Material FCM dalam portal EURASFF, serta pembuatan surat tindak lanjut laporan kegiatan pasar dari bahan berbahaya tahun 2016; membuat leaflet tentang bahan berbahaya; dan membuat kajian penambahan pemahit ke dalam formalin. Apoteker di BPOM RI memiliki peranan yang penting dalam melakukan tugasnya yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

---

The National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia BPOM RI is a non ministerial government agency that carries out government duties in the field of drug and food control in accordance with the prevailing laws and regulations. Profession internship at BPOM RI in March 2017 aims to gain experience in work, knowledge, description, and deeper understanding of the role, duties and responsibilities of pharmacists in the government, especially in BPOM RI and to know the role, Functions and duties of the Directorate of Hazardous Product and Material Control in achieving the mission BPOM RI. Activities conducted during profession internship among other learning about drug and food control system in BPOM RI especially Directorate of Control of Hazardous Products and Materials compiled data comparison of Thailand guidelines with Indonesia guidelines evaluation of Food Contact Materials FCM in EURASFF portal, and preparing a follow up on market activity report of hazardous materials in 2016 Create leaflets on hazardous materials And make a study of adding bitter substance into formalin. Pharmacists in BPOM RI has an important role in performing jobs such as development, supervision, and control, particularly Health Resources Section in pharmaceutical, food, and beverages."

"Praktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Bulan Maret Tahun 2018 bertujuan untuk mampu memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di BPOM RI; memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi terkait BPOM RI; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di BPOM RI; dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan terkait obat dan makanan di BPOM RI. Praktek kerja profesi ini dilaksanakan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Pengkajian Code Of Hygienic Practice For Low And Acidified Low Acid Canned Foods CAC/RCP 23-1979 dan Code Of Hygienic Practice For Aseptically Processed And Packaged Low-Acid Foods CAC/RCP 40-1993 rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan kedua peraturan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat Peraturan Kepala BPOM RI. Secara umum, BPOM RI telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

---

Internship at The National Agency of Drug and Food Control of Republic of Indonesia Period March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in The National Agency of Drug and Food Control; have the knowledges on main tasks and roles of The National Agency of Drug and Food Control; have the insight, knowledges, skills and practical experiences to undertake pharmaceutical practices in The National Agency of Drug and Food Control, and also have the insight of pharmaceutical practice issues related drug and food in The National Agency of Drug and Food Control. This internship was conducted for four weeks with special assignment ldquo;Assessment of Code Of Hygienic Practice For Low And Acidified Low Acid Canned Foods CAC/RCP 23-1979 dan Code Of Hygienic Practice For Aseptically Processed And Packaged Low-Acid Foods CAC/RCP 40-1993 . The purpose of this special assignment is to review and compare both regulations as consideration in making the regulation of Head of The National Agency of Drug and Food Control. In general, The National Agency of Drug and Food Control has carried out duties and responsibilities in controlling drug and food in accordance with applicable laws."

"Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Badan POM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan secara premarket dan postmarket. Salah satu kegiatan pengawasan postmarket adalah pemberantasan produk illegal dan penegakan hukum melalui penindakan (Penyidikan) yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yakni untuk mengetahui gambaran nyata tentang praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan seperti Badan POM, khususnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilakukan dengan metode kuliah umum secara daring, dilakukan dengan studi literatur dan observasi lapangan yang dilakukan pada 8-31 Maret 2021. Berdasarkan hasil pelaksanaan PKPA di Badan POM khususnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, dapat disimpulkan bahwa praktik kefarmasian yang dilakukan adalah dengan menyelidikan adanya pelanggaran dalam pembuatan/pendistribusian/penggunaan obat yang tidak sesuai, seperti obat tidak memenuhi syarat dan obat yang tidak memiliki izin edar. Alur penyidikan terdiri dari investigasi awal dan penindakan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat dibuat kesimpulan tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

---

According to Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, the POM Agency is a Non-Ministerial Government Institution that carries out government affairs in the field of drug and food supervision. The POM Agency is under and responsible to the president through the Minister of Health. Supervision carried out by BPOM is carried out on a premarket and postmarket basis. One of the postmarket surveillance activities is the eradication of illegal products and law enforcement through investigations carried out by the Directorate of Drug and Food Investigation. The purpose of implementing the Pharmacist Professional Practice (PKPA) activity at the Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia is to find out the real picture of pharmaceutical practice in government institutions such as the POM Agency, especially in the Directorate of Drug and Food Investigation. The Pharmacist Professional Work Practice is carried out using an online public lecture method, carried out with a literature study and field observations conducted on 8-31 March 2021. Based on the results of the PKPA implementation at the POM Agency, especially at the Directorate of Drug and Food Investigation, it can be concluded that the pharmaceutical practices carried out are to investigate violations in the manufacture/distribution/use of inappropriate drugs, such as drugs that do not meet the requirements and drugs that do not have a distribution permit. The flow of the investigation consists of an initial investigation and action which aims to collect evidence with which a conclusion can be drawn about the crime that occurred and find the suspect."

"Praktik kerja profesi di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Periode Bulan Maret 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan dalam hal ini adalah BPOM, memahami tugas dan fungsi BPOM, serta agar calon apoteker dapat memiliki wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan gambaran praktik kefarmasiaan di instansi pemerintah. Praktik kerja dilakukan di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berada kedeputian II BPOM. Selain itu, praktik kerja profesi di BPOM juga diperkenalkan terhadap tugas pokok dan fungsi dari direktorat lainnya yang berada di BPOM. Salah satu tugas khusus yang diberikan sebagai bentuk nyata pelaksanaan tugas BPOM yaitu ldquo;Evaluasi Laporan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan rdquo;. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus tersebut yaitu untuk evaluasi kesesuaian dan pencapaian target pengawasan dari pengawasan iklan dan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM. Berdasarkan praktik kerja profesi yang dilakukan tersebut, diketahui bahwa tugas dan peran apoteker di BPOM sangatlah luas yaitu dengan melaksanakan pengawasan dari sebelum produk dipasarkan hingga produk dipasarkan dan juga terkait dengan sarana industri dan sarana distribusinya.

---

Internship at Directorate Herbal Medicines and Health Supplements Control of National Agency of Drug and Food Control BPOM Period March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in government agencies in this case is BPOM, understanding the duties and functions of BPOM, and for prospective pharmacists can have insight, knowledge, experience, and overview of the practice of pharmacy in government agencies. Internship was done in the Directorate Herbal Medicines and Health Supplements Control which is the Deputy II of BPOM. In addition, internship in BPOM were also introduced to the main tasks and functions of other directorates who are in BPOM. One of the specific tasks assigned as a concrete form of BPOM duty was Evaluation of Balai Besar/ Balai POM rsquo;s Advertise and Label of Herbal Medicines and Health Supplements Control Reports . The purpose of the specific task was to evaluate the suitability and achievement of control targets from advertisement and label of herbal medicines and health supplements conducted by Balai Besar / Balai POM. Based on the internship , it is known that the duties and role of pharmacists in BPOM is very broad that is by carrying out pre market and post market control and also related to industrial facilities and its distribution facilities."

"Koordinasi berbagai aspek dalam sistem informasi psikotropika membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen psikotropika yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Sistem informasi ini harus mampu menyediakan laporan-laporan baik rutin maupun khusus, yang terkait dengan impor produksi dan distribusi psikotropika. Studi evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan psikotropika di Ditwas Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan guna mengevaluasi laporan psikotropika untuk mendapatkan suatu laporan yang tepat waktu dan akurat.Pendekatan kajian dengan evaluasi sistem laporan dimana data dikumpulkan melalui, telaah dokumen, pengamatan kegiatan dan fasilitas terkait, dan wawancara dengan pengelola laporan psikotropika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan psikotropika belum tepat waktu dan akurat. Kurang tepat dan akuratnya laporan psikotropika disebabkan oleh mekanisme penyampaian laporan memerlukan waktu panjang sesuai dengan birokrasi yang ada dan dipengaruhi juga oleh fasilitas dan dana yang sangat terbatas.Untuk mendapatkan laporan yang tepat waktu dan akurat perlu dilakukan intervensi, faktor strategik yang perlu diintervensi adalah membuat mekanisme pengiriman baru dengan menggunakan fasilitas faximile langsung kepada Kepala Tim Pengelola Laporan dan penyediaan dana oleh Badan POM, membuat peraturan baru yang mengatur sistem pelaporan psikotropika.

---

The Evaluation on the Psychotropic Reporting and Recording System : The Study in National Agency of Drug and Food Control, 2002The coordination in the aspects of the psychotropic information system needs the supporting of the psychotropic management information system that is produced completely, accurately, and the up to date information. The information system must be able to supply routine and non-routine reporting, which is related with import, production, and distribution of psychotropic. The evaluation study on the psychotropic reporting and recording system in Directorate of Narcotics, Psychotropic and Addictive Substance Control, National Agency of Drug and Food Control, were aimed to evaluate of psychotropic report to get the up to date and accurate report.The assessment approach used reporting system evaluation, which data were collected to proceed i.e. to analyze the documents, to observer the related activities and facilities, and interviews to the psychotropic report officers.The results of research study have revealed that the psychotropic report is not be up to date and accurate yet. They are caused by the report-delivery mechanism inquired long time according the bureaucratic procedures and the report facilities and financial recourses are very limited.In order to acquire the up to date and accurate report has needed the intervention. The strategic factors are needed the intervention, which developed the new report-delivery mechanism used facsimile directly to Head of Reporting Handler Team and to supply budget by National Agency of Drug and Food Control, to establish the new regulation in the psychotropic reporting system."

"Praktik kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang dilaksanakan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor pada bulan Maret 2018 bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan, mengetahui tupoksi BPOM, serta mendapatkan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga calon apoteker dapat melihat gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di pemerintahan. Tugas khusus yang diberikan adalah 'Pembuatan Skema Alur Distribusi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor'. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ini adalah untuk menambah wawasan para peserta praktik kerja profesi apoteker, sebagai bahan edukasi bagi pelaku usaha agar lebih mudah memahami alur dan ketentuan distribusi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, serta sebagai metode edukasi yang dapat dilakukan BPOM kepada calon apoteker dalam pembekalan sebelum masuk ke dunia kerja.

---

Internship at the Food and Drug Supervisory Agency which conducted at the Directorate of Control of Distribution and Drug Services, Narcotics, Psychotropic Subtances and Precursors in March 2018 aim to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in government agencies, recognize the duties and functions of Food and Drug Supervisory Agency, as well as gain practical experience to perform pharmaceutical work in the field of Drug and Food supervision, so that pharmacist candidates can see the real pharmaceutical problems in the government. The special assignment given is Creating the Distribution Flow Chain Scheme of Narcotics, Psychotropic, and Precursor. The purposes of this special assignment in Directorate of Supervision of Distribution and Service of Drugs, Narcotics, Psychotropic Substances, and Precursors is to increase the insight of the internship participants, as educational materials for business actors to more easily understand the flow and provision of distribution of Narcotics, Psychotropic Subtances, and Precursors, as well as educational methods that can be done by Food and Drug Supervisory Agency to pharmacist candidates in debriefing before entering the world of work."