Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori diplomasi, kebijakan luar negeri, dan keamanan (security). Keamanan dilakukan karena adanya ancaman. Persepi akan ancaman menimbulkan perasaan tidak aman (insecurity). Menurut Daniel S Pap persepi dibangun dan komponen nilai, keyakinan, dan pengamatan. Setelah dilakukan analisis metode deskriptif diketahui bahwa Jepang menjalankan diplomasi dialog, tekanan, dan diplomasi ekonomi terhadap isu nuklir Korea Utara. Diplomasi dialog dijalankan dengan dialog bilateral dan multilateral yang saling melengkapi, diplomasi tekanan dengan pemberian sanksi, dan diplomasi ekonomi dengan pemberian bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Motivasi Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut adalah karena merasa keamanannya terancam, agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara mengcnai isu nuklir; yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek, dan dapat mengusahakan normalisasi hubungannya dengan Korea Utara; yang merupakan kepentingan strategis jangka panjang. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang adalah tercapainya resolusi isu penculikan dan terbebas dari ancaman nuklir. Implikasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dinilai kurang efektif karena Jepang rnenuntut pembahasan isu penculikan dan Korea Utara tetap bertahan dengan sikap tidak konsisten serta tidak terpengaruh tekanan dari Jepang.

---

The focus in this thesis is Japan?s foreign policies toward North Korea nuclear issue. Problems discussed hereby are foreign policies applied by Japan in facing North Korea`s nuclear issue to gain both strategic short and long term interests. This research is in a qualitative form with descriptive design and library-study data-collecting technique. Japan's foreign policies toward North Korea are described and then analyzed with descriptive method; which describes data systematic and accurately to result in conclusion.

The purpose of this research is to find out Japan's motivation in creating and applying foreign policies toward North Korea, and also other national interests which base those of Japan?s foreign policies. This research is based upon diplomacy, foreign policy and security theories. Security is applied because of existing threat, whilst the perception of threat causes insecurity feeling. According to Daniel S. Pap; perception is built from components of values, beliefs, and cognition.

After conducting the analysis with descriptive method, it is discovered that Japan has been running all three kinds of dialogue, pressure and economic diplomacies towards North Korea?s nuclear issue. Dialogue diplomacy is done with both completing bilateral and multilateral dialogues, pressure diplomacy is done by giving sanctions, and economic diplomacy is carried out with foreign aid grants to North Korea.

Japan's motivation in conducting such foreign policy is based on the nature of its alerted sectuity threat, as to be able to open the dialogue with North Korea about the nuclear issue; which was Japan?s strategic short term interest. Such motivation also provides a probable step to the effort of Japan-North Korea's relations non-nalization; which is Japan?s long term interest.

Japan's national interest in this scheme is to obtain a resolution of abduction issues and to be freed of nuclear threat. There is a nuisance of ineffectiveness in Japan?s foreign policy implications; because the country strongly demands to discuss thoroughly on abduction issues while North Korea remains in its inconsistency as if North Korea has never been afflicted by any pressure put by Japan."

"Sepanjang tahun 2006 hingga 2010 Iran didera dengan lima sanksi dari Dewan Keamanan PBB yang disponsori oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Hal ini diakibatkan dari sikap Iran yang terus mengembangkan program nuklirnya tanpa mematuhi resolusi DK PBB dan mengabaikan arahan badan atom internasional (IAEA). Dengan kebijakan luar negerinya, Iran berusaha menjelaskan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai dan sesuai dengan ketentuan Traktak Non-Proliferasi Nuklir (NPT).Menariknya, di tengah deraan sanksi tersebut, dukungan dunia internasional semakin meningkat. Salah satunya terlihat dari penurunan dukungan negara-negara anggota DK-PBB terhadap sanksi Iran. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana kebijakan luar negeri Iran terhadap AS dan pengaruhnya terhadap resolusi DK PBB.Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus, penulis menemukan bahwa kebijakan luar negeri Iran secara umum terhadap AS bersifat konfrontatif dan responsif. Iran selalu menentang kebijakan luar negeri AS yang dominatif terhadap kestabilan dalam negeri dan kawasan. Sedangkan secara khusus, Iran memfokuskan diri untuk mengedepankan negoisasi dan diplomasi dalam rangka kerjasama mengembangkan program nuklir ke berbagai negara anggota DK PBB maupun ke negara-negara kawasan.Kebijakan luar negeri Iran ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kepentingan pengembangan energi listrik sebagai antisipasi keterbatasan sumber daya alam lainnya (minyak dan gas), posisi geopolitik dan geostrategis Iran di jantung dunia, ideologi revolusi Islam para penguasanya yang selalu dijaga dan dilestarikan, dominasi ulama dan kelompok konservatif di dalam struktur pemerintahan, dan dukungan mayoritas masyarakat Iran terhadap kebijakan pemerintahan Ahmadinejad yang pro rakyat miskin.Dikarenakan kebijakan luar negeri ini, Iran mendapatkan sanksi secara berturut. Sanksi melalui resolusi DK PBB yang semakin berat. Tercatat dari resolusi dengan sanksi yang hanya sebatas penundaan (no. 1696), pembekuan aset (no. 1737), larangan bantuan keuangan dari negara lain (no. 1747), pembatasan hubungan negara lain terhadap Iran (no. 1803) dan embargo ekonomi dan senjata (no. 1929). Akan tetapi hingga saat ini Iran tetap bertahan untuk terus melakukan pengembangan program nuklirnya.

---

Since 2006 until 2010 Iran has been the subject of five UN sanctions sponsored by the United States and its allies. These sanctions resulted from the Iranian policy to continue their nuclear program despite of UN Security Council?s resolution and international atom agency (IAEA)?s advice. Iran continues to state that their nuclear program is for peace keeping purposes and is in accordance with Nuclear Non-Proliferation Treaty.Interestingly, in this unfortunate blow of sanctions, international support increases. One of them is the decreasing support of member countries of UN Security Council toward the sanctions; this lead to the question on US foreign policy against Iran and their implications on the Security Council resolutions.By using qualitative approach and by adopting case study model of research, the writer assumes that Iranian foreign policy is generally confrontative and responsive. Iran is always against US foreign policy which is dominative to domestic and regional stability. On the other hand, Iran focuses on negotiation and diplomacy to promote cooperation to develop nuclear program with the members of UN Security Council and with neighboring countries in the region.There are several key elements that give shape to Iranian foreign policy; development of electricity alternative energy, in an anticipation of the depletion of other natural resources (oil and gas), Iranian geopolitics and geocenties in the world, preserved Iranian Islamic Revolution ideology, ulama and conservative domination in the administration, and Iranian people?s support of Ahmadinejad administration policy which is in favor of the poor.Iranian foreign policy has led to multiple sanctions. UN Security council releases tougher resolutions day to day. The sanctions range from suspension (no. 1696), freezing of the assets (no. 1737), prohibition on foreign aid (no. 1803), to economic and weaponry embargo (no. 1929). However, Iran survives them and continues to develop its nuclear program."

"Kepentingan Iran mengembangkan kembali program nuklirnya adalah merupakan upaya pertahanan diri dalam mengantisinasi segala bentuk ancaman yang datang baik secara tiba-tiba atau terencana. Upaya memperkuat kekuatan bargaining politiknya melalui pengaktifan kembali program nuklir merupakan kebijakan yang strategis. Peningkatan kekuatan militer Iran merupakan suatu bentuk sikap waspada Iran atas fenomena yang terjadi saat ini, yaitu semakin meluasnya "penguasaan" wilayah Amerika Serikat di Timur Tengah, hingga beberapa negara Arab sudah berada di bawah kontrolnya, ditambah invasi dan pendudukannya di Irak, serta melemahnya sikap Libya yang bersedia menghentikan program nuklirnya atas permintaan Barat. Hegemoni Amerika Serikat sangat mengancam wilayah teritorialnya, karena Amerika Serikat telah memobilisasi pasukannya di berbagai wilayah yang berdekatan dengan Iran hingga menjepit Iran diantara wilayah penguasaannya.Iran adalah salah satu negara di Timur Tengah yang hingga sekarang belum bisa dikendalikan oleh Washington, serta kilang-kilang minyaknya yang belum dikuasai oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi minyak Barat. Iran adalah penghasil minyak terbesar kedua dunia, setelah Arab Saudi dan Irak pada urutan ketiga. Selain itu, dengan dimilikinya persenjataan nuklir maka Iran akan menjadi kekuatan penyeimbang di Timur Tengah terhadap kekuatan Israel yang selama ini menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah. Program nuklir Iran setidaknya bisa dijadikan sebagai komunikasi politiknya dalam menghadapi ancaman yang akan datang dan menimalisir ancaman tersebut.

---

Importance of Iran develop to return its nuclear program is represent effort of defender of its self in anticipating all the form of incoming threat either through sudden of planned. Efforts strengthen strength of his political bargaining through reactivation of nuclear program represent strategic policy. Make-Up of strength of military of Iran represent an form of attentive attitude of Iran Or phenomenon that happened in this time, that is progressively the wide-speeding of " domination" regional of Middle United States In the East, till some State of Arab have under his control, is added by invasion and occupying it in Iraq, and also wear away it attitude of Libya readying to discontinue his nuclear program by request of West. Hegemony of United States very menace region territorially, because United States mobilization of his team have in various nearby region with Iran till nip Iran of among region of his domination.

Iran, is one of State in the East which until now not yet can be controlled by Washington, and also his refinery is which not yet been mastered by company of explores of West oil. Iran is producer of biggest oil of world second, after Arab of Saudi and Iraq of at third sequence. Others, owned of nuclear weapons hence the Iran will become strength of middle compensating In the East to strength of Israel which during the time become strength of middle dominant In the East. Nuclear Program of Iran at least can be made by as his political communications in face of coming threat and of the threat."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir periode 2003-2010. Analisa penelitian ini menggunakan teori nuclear deterrence strategy untuk menjelaskan bentuk pengembangan senjata nuklir yang dilakukan sebuah negara dan implementasi pengembangan nuklir untuk memproduksi berbagai senjata nuklir yang ditujukan untuk membangun kekuatan penangkalan nuklir. Imbas dari pengembangan senjata nuklir tersebut, pada akhirnya, tidak hanya bersifat defensif atau penangkalan dalam mempertahankan keamanan nasional saja, juga memiliki kekuatan ofensif, yaitu kekuatan untuk memberikan pengaruh di dalam interaksi antar negara. Analisa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan pola sebab akibat antar dua variabel yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan pola interaksi antar dua variabel, yaitu variabel pengembangan senjata dan variabel strategi nuklir sebagai langkah perimbangan kekuatan Korea Utara terhadap Amerika dan aliansinya. Interaksi antar dua variable ini mengindikasikan bahwa terdapat bentuk pengembangan nuklir yang dimulai pada paska keluarnya Korea Utara dari perjanjian NPT (Non Proliferation Treaty) tahun 2003. Paska keluarnya Korea Utara dari NPT, negara tersebut memulai pengembangan nuklirnya untuk menghasilkan berbagai uranium sebagai bahan utama dalam menghasilkan senjata-senjata nuklir. Kepemilikan senjata nuklir ini kemudian menjadi sebuah strategi penangkalan nuklir Korea Utara dalam menghadapi permusuhan dengan Amerika Serikat. Senjata nuklir yang dijadikan sebagai kemampuan penangkalan mengindikasi bentuk strategi penangkalan yang bersifat defensif dan ofensif. Kemampuan defensif Korea Utara terletak pada pembangunan senjata nuklir yang berimplikasi pada pembangunan kredibilitas kekuatan nuklir yang dapat membuat pihak lawan mengurungkan niat untuk melakukan invasi mengingat bentuk serangan balasan atas invasi yang jauh lebih destruktif. Sedangkan kemampuan ofensifnya terletak pada besaran pengaruh dan intimidasi yang dilakukan Korea Utara di dalam interaksi yang dapat mendegradasi dominasi Amerika dan aliansinya dalam konteks perundingan dan diplomasi.

---

This analysis stands to answer research question which states that why North Korea did the development of nuclear weapons in 2003-2010 period. To do the analysis, this research uses nuclear deterrence strategic theory to explain the development of nuclear weapons done by country and its implementation in producing any weapons which is purposed to create nuclear deterrence strategy. To do such analysis, this research lies on quantitative method which focuses on the interaction between two variables to explain the causality or resiprocal interaction between variables. Empirically, this research is done to figure out about interaction pattern of two variables, namely the development of nuclear and nuclear strategy as the strategy to reach equilibrium power of North Korea toward America and its ally. The interaction between two variables indicate that North Korea begun its nuclear development program in 2003 after its turning out to leave the NPT. After leaving NPT, it started to begin the development of uranium enrichment to create certain nuclear weapons. These nuclear weapons purposed to increase its defensive and ofensive capability are restored as a part of deterrence strategy implemented by North Korea as strategy to face America, South Korea, and Japan. In summary, North Korea defensive capability has great implication to prevent any military invasion attack from its enemy, considering the second strike capability of nuclear attack which can employ great destruction. On the other side, ofensive capability of North Korea can boost up its influence among parties interaction. Its ofensive capability lies on the way of North Korea getting involved in diplomatic activity and negotiation and the degradation of America?s domination to intimidate and influence North Korea."

"ABSTRAKTesis ini akan membahas tentang gerakan anti nuklir yang dilakukan masyarakat Jepang terkait penggunaan PLTN sebagai sumber energi Jepang setelah insiden Fukushima Daiichi. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan anti nuklir ada sejak 1954 dan semakin meluas setelah insiden Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011. Tuntutan inti gerakan anti nuklir yaitu dihentikannya penggunaan PLTN dan mengembangkan sumber energi lain karena nuklir dinilai berbahaya dan tidak aman. Tuntutan ini menjadi yang rumit karena penggoperasian PLTN terkait dengan kemanan energi Jepang, perekonomian Jepang (perdagangan ekspor impor) dan keamanan Negara terkait pengayaan uranium. Terlepas dari penolakan terhadap tenaga nuklir, ditemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang pro nuklir tergolong tinggi karena adanya permasalah lain yang menjadi permasalah pokok Jepang dibandingkan isu tentang tenaga nuklir. Analisis dilakukan untuk menilai seberapa jauh peran gerakan anti nuklir dalam perumusan kebijakan energi Jepang pasca insiden Fukushima Daiichi.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the anti nuclear movement by Japanese related to the use of nuclear power plants as an energy source in Japan after the Fukushima Daiichi incident. The study will use qualitative descriptive method, with the support of quantitative data. Anti-nuclear movement has been existence since 1954 and then widespread after the Fukushima Daiichi incident on March 11, 2011. The demands of anti-nuclear movement are Japan phase-out from nuclear power plants and developing other energy sources because nuclear is dangerous and unsafe. This demand to be something complicated because the use of nuclear power plants related to Japanese energy security, the Japanese economy (import- export trade) and national security-related uranium enrichment. Regardless of the rejection of nuclear power, it was found that public support for the pro-nuclear government is high because of the other problems that become the principal problems of Japan compared to the issue of nuclear power. The analysis was performed to assess how far the role of anti-nuclear movement in influencing the formulation of Japan's energy policy after the Fukushima Daiichi incident."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh senjata nuklir terhadap pemilihankebijakan luar negeri suatu negara. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh KoreaUtara telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea dan AsiaTimur secara lebih luas. Proliferasi tersebut juga memicu kehadiran kekuatanmiliter AS yang lebih besar di Korea Selatan maupun Jepang. Hal tersebutmengancam Tiongkok, sebagai sebuah negara kekuatan baru di Asia Timur.Terlepas dari aliansi pertahanan yang dibangun oleh Tiongkok dan Korea Utara,Tiongkok menolak secara konsisten proliferasi nuklir yang dilakuan oleh negaraaliansinya tersebut. Maka dari itu tesis ini mempertanyakan mengapa Tiongkokmenolak proliferasi nuklir Korea Utara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalamtesis ini adalah extended deterrence untuk menganalisis faktor-faktor yangmendasari penolakan Tiongkok terhadap Korea Utara. Tesis ini merupakanpenelitian kualitatif dengan teknik analisis ilustratif-kalrifikasi kasus. Tesis inimenggunakan data sekunder karena adanya keterbatasan dalam prosespengumpulan data. Hasil dari tesis ini adalah Tiongkok menolak proliferasi nuklirKorea Utara karena, kerugian Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir KoreaUtara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan yang akan didapatkan.Kemudian, konsekuensi yang akan dihadapi oleh Tiongkok bila mendukungproliferasi nuklir Korea Utara adalah besarnya kemungkinan Korea Utara akanhancur akibat intervensi militer AS, yang tentu menjadi tidak menguntungkan bagiTiongkok baik secara kalkulasi kepentingan keamanan strategis maupun kepentingan nasional Tiongkok secara keseluruhan.

---

This thesis aims to understand the influence of nuclear weapons on a country's

foreign policy. North Korea's nuclear proliferation has created instability in the

Korean Peninsula and more broadly to East Asia region. The North Korea’s nuclear

proliferation also trigger a larger US military presence in South Korea or Japan.

This situation has threatening China as a new regional power in East Asia.

Regardless of the defense alliance built by China and North Korea, China

consistently rejects nuclear proliferation by its alliance. Therefore, this thesis

questions why China rejects North Korea's nuclear proliferation. The theoretical

framework used in this thesis is extended deterrence to analyze the factors

underlying China's response to North Korea. This thesis is a qualitative research

using case-illustrative analysis technique. This thesis uses secondary data because

of limitations in data collection process. The result of this thesis is China rejects

North Korea's nuclear proliferation because, the cost if China supports North

Korea's nuclear proliferation will be greater than the benefits that will be obtained.

Furthermore, the consequence that will faced by China if it supports North Korea's

nuclear proliferation is the possibility that North Korea will be destroyed due to US

military intervention, which of course becomes unfavorable for China both in its

calculation to strategic interests and national interests as a whole."

"Tulisan ini menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri China dalam menjalankan sanksi ekonomi berdasarkan Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara yang dikeluarkan pada tahun 2017. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran bahwa komitmen negara anggota DK PBB serta antusiasme dari Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sanksi ini. Namun, dalam konteks sanksi ekonomi yang dikeluarkan DK PBB pada tahun 2017, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan bagaimana implementasi oleh China terkait sanksi tersebut. Hal ini mengingat China sebagai negara anggota tetap DK PBB yang seharusnya menjadi penjuru dalam penegakkan Resolusi DK PBB terbukti menjadi salah satu negara yang justru rendah komitmennya dalam menegakkan sanksi ekonomi DK PBB terhadap Korea Utara. Dengan menggunakan konsep Restrukturisasi Perubahan Kebijakan Luar Negeri (Hermann, 1990) dan Kebijakan Luar Negeri (Holsti, 2016), temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa perubahan sikap China atas sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dipengaruhi oleh persepsi Xi Jinping terhadap Korea Utara, pertimbangan potensi ancaman non-militer serta kepentingan strategis China di Kawasan yang juga berkaitan dengan pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

---

This research analyzes changes in the direction of China's foreign policy in carrying out economic sanctions based on the UNSC Resolution on North Korea in 2017. Previous studies on this topic illustrate that the commitment of UN Security Council member states and the enthusiasm of North Korea greatly influence the success of the sanctions. However, in the context of economic sanctions issued by the UNSC in 2017, previous studies have not yet explained how China implements these sanctions. As a permanent member of the United Nations Security Council (UNSC), China should be the cornerstone in enforcing the UN Resolutions. China proved to be one of the major countries classified as not having a strong commitment in enforcing the UNSC economic sanctions against North Korea. By using the concept of Foreign Policy Restructuring (Hermann, 1990) and Foreign Policy Change (Holsti, 2016), the findings in this study indicate that the change in China's attitude towards UNSC sanctions on North Korea is influenced by Xi Jinping's perception of North Korea, potential non-military threats as well as China's strategic interests in the Region which are also related to the influence of the United States on the Korean Peninsula."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di semananjung Korea. Krisis nuklir yang terjadi, melibatkan dua negara yang berkonflik Amerika Serikat dan Korea Utara. Kemauan Korea Selatan untuk turut serta dalam penyelesaian konflik antara KoreaUtara dan Amerika Serikat adalah sangat beralasan, karena Korea Selatan sedang dalam upaya menciptakan reunifikasi Korea, sementara Amerika Serikat tetap menjadi sekutu tradisional Seoul. Walaupun Korea Selatan menyadari bahwa sejatinya krisis nuklir tersebut hanya dapat diselesaikan di Washington dan bukannya di Seoul. Dengan tetapmenjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua negara yang berkonflik, Korea Selatan merespon konflik yang terjadi ini dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dibahas dalam tesis ini.Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negri Korea Selatan yang terkandung dalam kebijakan kebijakan luar negeri yang mencerminkan tujuan negara ini dalam keputusan politik luar negerinya. Jenis penelitian penulisan ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil studi ini diharapkan tersedianya gambaran lengkap tentang kebijakan politik, ekonomi, danpertahanan keamanan Korea Selatan terhadap kedua negara yang berkonflik. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aplikasi dan analisa proliferasi nuklir Korea Utara pada masa forum dialog Six Party Talks dalam teori permainan deterent asimetris dengan Amerika Serikat. Pada permainan deterent asimetris tersebut kedua negara pemain memiliki preferensi hasil akhirnya masing-masing berdasarkan asumsi permainan dan ketersediaan kelengkapan informasi dalam permainan. Terkait empat hasil akhir yang berupa status quo, keunggulan bagi negara penantang, keunggulan bagi negara bertahan dan konfrontasi atau konflik, Korea Utara sebagai negara penantang dan Amerika Serikat sebagai negara bertahan akan menggunakan kredibilitas deterentnya masing-masing guna mendapatkan hasil akhir sesuai yang diinginkan oleh negaranya sekaligus menghindari konfrontasi atau konflik sebagai hasil terburuk.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the application and analysis of the North Korean nuclear proliferation during the Six Party Talks in asymmetric deterrence game theory with United States. On the asymmetric deterrence game both of country players have its own final results preference based on the games assumption and the availability of the complete information in the game. Four related outcome such as the status quo, advantage for challenger state, advantage for defender state and confrontation or conflict, North Korea as a challenger state and United State as a defender state will use its credibility of deterrence in order to get the desired final results of its country preference and avoiding confrontation or conflict as the worst result at once."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"