Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect..."

"ABSTRAKPembangunan berwawasan lingkungan menuntut dilibatkannya semua manusia Indonesia termasuk didalamnya POLRI, untuk menjaga kemampuan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan hidup tetapi nampaknya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup belum seperti yang diharapkan. Oleh karena selama ini belum ada informasi yang dapat menjelaskan keragu-raguan tersebut maka dilaksanakanlah penelitian terhadap pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup. di jajaran KEPOLIITAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA, dengan tujuan mempelajari pelaksanaan pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mempelajari bobot sumbangan pengaruh faktor-faktor tersebut.Penelitian lapangan dilaksanakan dengan menerapkan penelitian survai (survey). Pengumpulan datanya digunakan kuesioner sebagai metode pokok dilengkapi dengan wawancara sebagai metode pelengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik melalui program SPSS (Statistical Packages For Social Science).Hipotesis dalam tesis ini menggunakan hipotesa kerja, yaitu :a. POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.b. Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor jenjang kepangkatan, pendidikan ABR1/POLRI dan latar belakang penugasan.c. Jenjang kepangkatan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (2) Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh jenjang kepangkatan dalam arti makin tinggi jenjang kepangkatan makin besar pengaruhnya, kemudian ditambah dengan tingkat pendidikan ABR1/POLRI. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan ABRI/POLRI makin besar pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Latar belakang penugasan memainkan peranan yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dicerminkan oleh semakin rendah wilayah penugasan (POLSEK) semakin banyak pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan, ditambah makin baik keadaan ekonomi keluarga makin banyak kesempatan yang dimiliki anggota POLRI untuk memperhatikan lingkungan hidup. Begitu juga anggota POLRI yang mempunyai jabatan di kampung akan lebih banyak kesempatan mengelola lingkungan hidup, dikarenakan mempunyai jam pertemuan dengan masyarakat yang cukup banyak. Hal ini dapat ditunjang apabila anggota POLRI yang penempatan tugasnya dibidang operasional, khususnya di BIMMA.S POL; (4) Adapun jenjang kepangkatan tidak mempunyai pengaruh yang besar, yang mempunyai pengaruh terbesar adalah jabatan di kampung dan wilayah penugasan. Banyak atau sedikitnya keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh pengalaman menjadi tokoh masyarakat atau jabatan di kampung, kemudian ditambah dengan pengalaman yang didapat di wilayah penugasan khususnya ditingkat Polisi Sektor.

---

ABSTRACT

Development based on environmental insight requires the involvement of all Indonesians, including the Police Force, to take care of the sustained capability of environment through environmental management. However, the realization of the environmental management has not gone as it is expected. Since no information is as yet available so far to clarify this question, a study on the involvement of the Indonesian Police Force in environmental management in the ranks of DKI Jaya Metropolitan Police. The objective of this study is to study the relationship of the Indonesian Police involvement in environmental management, the affecting factors, and intensity of the effects that these factors contribute to.

Field study was conducted using the survey method. The primary data were collected by means of a questionnaire and the secondary data were collected from reports and related documents. The collected data were analyzed by using statistical method and SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) program.

The working hypothesis includes:

a. DKI-JAYA Metropolitan Police (Jakarta Metropolitan Regional Police, Republic of Indonesia Police) is not yet much involved in the living environmental management.

b. The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is influenced by the respective ranks, their education and field of duty.

c. The respective rank is the factor which has the largest influence towards the involvement of Indonesian Police Force in the living environmental management.

The research/survey results indicate that (1) Metropolitan District Police, Indonesian Police Force is not yet much involved in the 'living environmental management; (2) The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is much more determined by the respective rank, in the sense that the higher the level of rank, the larger the influence. The same is true with the education level of the Indonesian Armed Forces/Indonesian Police Force, the higher the education level the larger the influence in the living environmental management (3) The background of duty assignment plays an important role in the living environmental management and it is reflected by the lower the assignment/task area (sector Police), the larger the influence in the environmental management. In addition, the better the family economical condition, the more opportunities they have to pay attention to the living environment. The same is true with Police Force members assigned in kampongs; they will have more opportunities to manage the living environment. This is clue to the availability of many meetings with the community. Such is the case if they were supported by Police Force members whose placement of duty is in the operational field, specifically in the BIMMAS POL (Community Guidance Police). (4) The respective ranks have no big influence. The biggest influences are those with jobs in the kampongs and field of duty. The amount of involvement in living environmental management is determined by their experience as community leader or jobs in the kampongs. In addition the experience obtained in their respective area assignment, especially at the level of sector Police."

"Naskah ini dibuat berdasarkan UUD 1945 TAP MPR Nomor VI & VII,tahun 1999, Undang-undang Nomor 212002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Keppres Nomor 700002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri,Visi dan Misi KAPOLRI serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004."

"Pelaksanaan Orasional Kepolisian dalarn rangka menanggulangi kejahatan yang semakin meningkat dapat dilakukan melalui penggunaan kekuatan Sat Brimobda. Pemanfaatan Sat Brimobda dalam kegiatan Operasional Kepolisian cukup beralasan, mengingat penggun an satuan ini merupakan suatu bentuk perkuatan.Namun dalam upaya memaduan satuan Reserse dan satuan Brimob tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan ber:upa ketidakselarasan pola tindak. Melalui penyempurnaan pola tindak Satuan Brimob dan Satuan Reserse pada Unit Resmob dan pemenuhan empat prasyarat fungsienal sebagai sistem Ke as maka akan tergambar dan terkategori struktur hubungan kerjasama, sekaligus berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi.Adapun masalah penelitiannya adalah mengenai orientasi tindakan sosial antara Brimob dan Reserse pada Unit Resmob Dit Serse Polda Metm Jaya dan pemenuhan empat prasyarat fungsional yang dicapai sebagai sistem kerjasama yang seimbang.Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pola tindak dan pemenuhan empat prasyarat fungsional Satuan Brimob dan Satuan Reserse. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati , tekhnik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara terstruktur ataupun spontan dalam rangkaian pengamatanterlibat."

"Sejarah panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membentuk sikap dan perilaku anggota Polri cenderung militeristik dan merugikan masyarakat. Integrasi Polri dengan ABRI selama Orde Baru ternyata membawa dampak buruk terhadap kineija Polri di masyarakat. Polri cenderung bertindak sebagai aparat penguasa yang melindungi kepentingan pemerintah dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Pada tanggal 1 April 1999 Polri resmi berpisah dari ABRI dan kemudian pada tanggal 1 Juli 2000 Polri benar-benar menjadi lembaga independen dibawah Presiden (Polri Mandiri). Perubahan ini kemudian membawa dampak kepada perubahan paradigma Polri dari kecenderungan mengabdi pada kepentingan penguasa menjadi institusi sipil yang mengabdi kepada masyarakat (civilian police). Berbagai kebijakan dan strategi Polri Mandiri yang gencar digalakkan Polri merupakan salah satu upaya Polri dalam memaksimalkan peran, fungsi dan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan sikap anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri. Sampel diambil menggunakan metode non probability sampling dengan teknik Occidental sampling, dengan jumlah sampel 200 orang yang terdiri dari 100 anggota Polri dan 100 masyarakat. Untuk melihat perbedaan sikap tersebut dilakukan perhitungan t-test for independent sample pada skor rata-rata sikap masing-masing kelompok. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan perbedaan sikap yang signifikan antara anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa anggota Polri mempunyai kecenderungan sikap yang favorable terhadap Polri Mandiri, sedangkan masyarakat mempunyai kecenderungan sikap yang unfavorable terhadap Polri Mandiri. Perbedaan ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sikap seperti pengalaman langsung masyarakat ketika berurusan dengan polisi, pengaruh orang lain, media massa dan juga faktor-faktor emosional. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan sikap antara anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri adalah indentitas sosial, faktor ingroupoutgroup, dan juga prasangka kelompok."

"ABSTRAKKepolisian Negara Republik Indonesia telah mencapai usia ke-58, dimana padausia ini adalah usia yang bisa dikatakan dewasa dalam suatu perkembangan sebuahorganisasi. Dalam usia yang sudah semakin dewasa ini, Polri semakin berusahamembenahi diri dalam segala bidang, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.Masyarakat yang semakin kritis dan maju, menginginkan aparat Polri-nya untukmenjadi Polri yang mandiri dan profesional. Semenjak Polri berpisah dari ABRI, Polrisemakin berusaha untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya. Telah banyak caradan usaha yang dilakukan untuk itu.Walaupun demikian, banyak faktor yang harus diperhatikan pada individu itusendiri. Selain penguasaan pengetahuan tentang kepolisian dan masyarakat, harusdiperhatikan juga masalah kesejahteraan anggota Polri. Masalah ini merupakan masalahyang sangat penting dan fundamental bagi setiap orang di dunia timur seperti Indonesia.Sebagai aparat negara penegak hukum, akan sangat berbahaya bila kesejahteraanmereka tidak diperhatikan atau dalam tingkat rendah karena bukan tidak mungkin merekaakan menggunakan hukum itu sendiri untuk tujuan yang tidak kita kehendaki bersama(Korry, dalam Kunarto, 1995).Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkatkesejahteraan subyektif anggota Polri, terutama yang masih melajang pada masa dewasamuda di Jakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan tehnik incidentalsampling. Sampel berjumlah 108 orang yang bertugas di wilayah hukum Jakarta danberpangkat Tamtama, Bintara dan Perwira. Alat ukur yang digunakan berbentukkuesioner yang peneliti susun berdasarkan dimensi-dimensi yang membentukkesejahteraan subyektif. Untuk melihat gambaran umum dari tingkat kesejahteraansubyektif anggota Polri ini, dilakukan tehnik perhitungan nilai rata-rata dari seluruhkuesioner.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan anggota Polriyang melajang pada masa dewasa muda di Jakarta berada pada tingkat yang agak tinggi.Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Diantaranya yaitu kurangnyaperilaku asertif dari anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, aktivitasyang cenderung monoton, neflected appraisal dari lingkungan sekitar atau masyarakatyang sudah melabel Polri bahwa Polri bukan untuk masyarakat, kurangnya dukungansosial untuk Polri guna merubah dirinya serta kurangnya sumber daya yang ada dalamtubuh Polri dan anggotanya. Terutama untuk sumber daya materi, harus diberi perhatianlebih karena gaji polisi kita hanya 26 % dari gaji pegawai keuangan negara, padahalstandar PBB, gaji anggota polisi harus di atas gaji pegawai bank atau keuangan negarauntuk menciptakan polisi yang professional (Tabah, 2002).Dengan meningkatkan kesejahteraan subyektif anggota Polri, merupakan salahsatu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan oleh Polri untuk dapat mencapai Polriyang mandiri, Polri professional yang diidam-idamkan masyarakat Indonesia selama ini. "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

---

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."