Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas pokok khusus dalam pelayanan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Penempatan TKI ke berbagai negara tujuan penempatan ternyata didominasi dengan pilihan tujuan ke Negara-negara di wilayah Timur Tengah yakni 72,8% dari seluruh jumlah TKI yang ditempatkan bekerja ke luar negeri. Pemberangkatan CTKI sebelum didirikan Unit Khusus TKI ini dilaksanakan tidak hanya oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKJ) yang mcrupakan perusahaan resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tetapi juga diberangkatkan oleh calo/sponsor/maupun agensi bebas. Penempatan oleh orang per orang tersebut dikategorikan sebagai penempatan ilegal karena tidak mengikuti ketentuan perundangan yangberlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mengingat penempatan CTKI tujuan Timur Tengah menyita jumlah yang dominan, dan terdapatnya penempatan secara ilegal, maka dilakukan usaha melokalisasi permasalahan untuk memudahkan pengamanan penempatan dan pemberangkatan TKI ke wilayah Timur Tengah, APJATI mengusulkan dibentuknya unit khusus dengan koordinasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dan Pemerintah Arab Saudi. Usulan ini disetujui oleh Kemnakertrans dan Pemerintah Arab Saudi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh APJATI ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan didirikanlah Unit Khusus TKI yang menerbitkan SPRI khusus bagi TKI yang akan bekerja ke wilayah Timur Tengah. Keberadaan Unit Khusus ini dipandang penting karena selain untuk memudahkan pemberian pelayanan, koordinasi, juga sebagai bentuk pengawasan, dan pengarnanan guna menangkal kondisi penempatan TKJ secara ilegal. Dalam pelaksanaan pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia dimaksud, Unit Klmsus TKI telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanmmya. Namun pada praktiknya di lapangan masih banyak ditemukan kendala dan permasalahan mengenai percobaan pemalsuan identitas dan dokumen para TKI dalam usahanya untuk mengajukan permohonan pembuatan SPRI. Berdasarkan data statistik yang ada, jumlah duplikasi identitas SPRI tertinggi seIndonesia terjadi di Unit Khusus TKL Permasalahan duplikasi data SPRI yang dominan terjadi pada data SPRI untuk TKI menandakan bahwa terdapat usaha tmtuk memperoleh SPRI baru dengan menggunakan berbngai cara meskipun TKI tersebut telah memiliki SPRI yang masih berlaku dan sah. Oleh karena itu peneiitian ini bertujuan untuk menemukan rumusan masalah mengenai bagaimana efektifitas Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam menangani permasalahan pemaisuan identitas dan dokumen Tenaga Kerja Indonesia dalam upayanya untuk mendapatkan SPRI serta faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penanganan permasalahdan pemalsuan identitas dan dokumen Tenaga Kega Indonesia dalam upayanya untuk mendapatkan paspor. Untuk mengukur tingkat efektifitas dimaksud, penelitian ini menggunakan metode campuran yang terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif, metode kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk mendukung basil wawancara, T eori yang digunakan oleb penulis dalam penelitian ini adalah teori efektifitas organisasi. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKJ) belum efektif dalam menangani pennasalahan pemalsuan identitas dan dokurncn Tenaga Ketja Indonesia dalam upayanya untuk mendapetkan SPRJ.

---

Unit Khusus Tenaga Kerja Indonesia is a special technical working unit of Directorate General of Immigration which has its main duty in issuing passport specifically for Indonesia labours (TKI). The placement of TKI to destination countries is mainly dominated to countries in Middle East. Before Unit Khusus .TKI was established, the TKI was being sent not only by official company (PJTKI) based on Act No. 39 year of 2004, but also by illegal sponsor/free agent, or person per person. Placement done person per person is categorized as ilegal placement because this placement is not following the regulation defined by Indonesian Government cq. Ministry of Labours and Transmigration. Regarding that the placement to Middle East area is holding lots number of labor, and the occurrence of illegal placement, there was an effort by APJATI to localize problems to organize and secure the placement of TKI to Middle East area by establishing Unit Khusus TKJ. APJATI was giving the proposal of this establishment to the Ministry of Labours and Transmigration; the Government of Saudi Arabian, and Directorate General of Inm1igration. This proposal was approved and then the Unit Khusus TKI was established. Its existence is very important not only for giving excellent service to TKI, but also for doing coordination, monitoring, and securing the placement of TKI In doing its job, Unit Khusus TKI has made some efforts to improve its services and security. However) in practice, there are still obstacles and problems faced regarding to the identity and document frauds. Based on the statistics, the highest number of identity duplication happened in Unit Khusus TKL It means that there are efforts from the TKJ to obtain new passports with many ways even though they already have the valid one. Therefore, this study is aimed to find out how effective is Unit Khusus TKI in preventing the using of fraud identity and document when applying for Indonesian passport and what factors that become obstacles in preventing this identity and document fraud. To measure the said effectiveness, this study is using mixed method of qualitative (by doing depth interview with some informers) and quantitative (by questionnaire) methods. The theory used to explain this matter is Organizational Effectiveness. Based on the analysis, it can be summarized that Unit Khusus TKI is not effective yet in overwhelming the problems of identity and document fraud."

"Sebagai salah satu faktor produksi, keberadaan tenaga kerja sangat penting dalam menentukan besaran output yang dapat di produksi. Walaupun sejalan dengan perkembangan tehnologi yang semakin maju, namun tetap diperlukan adanya tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan beraneka jenis barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Khususnya bila ditinjau secara mikro, komposisi penduduk yang bekerja dalam struktur kependudukan secara umum sangat penting khususnya dalam melihat distribusi output yang tercipta di tingkat nasional. Karena kurang berartilah kiranya apabila output nasional meningkat tetapi di lain pihak juga bertambah banyak jumlah penduduk non produktif yang harus menerima bagian dari total output tersebut. Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai populasi penduduk yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pula penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja. Namur banyak dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Tersedianya kelebihan tenaga kerja ini diantisipasi oleh pemerintah, yang salah satunya adalah dengan mengatur suatu bentuk ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri. Namun tenaga kerja yang lebih banyak berkecimpung dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini adalah berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sehingga pada negara tujuan, mereka lebih banyak mengisi lowongan yang ada pada sektor informal. Yang mana tingkat upah pada sektor tersebut lebih rendah dari yang tersedia pada sektor formal. Padahal peluang kerja baik untuk sektor formal maupun informal keduanya banyak didapati pada pasar kerja internasional. Walaupun demikian upaya penempatan TKI terampil untuk mengisi lapangan kerja formal sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Disamping dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah di dalam negeri, dengan keberadaan TKI ini juga memberikan masukan devisa yang bermanfaat dalain ketersediaan mata uang asing di dalam negeri yang akan digunakan sebagai alat transaksi dalam interaksi di tingkat internasional. Penerimaan devisa negara melalui TKI ini tentunya tidak terlepas dari berapa besar jumlah TKI yang beroperasi di luar negeri. Sementara baik penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI itu sendiri diperkirakan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan motivasi individu untuk ikut serta dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rasio gaji antara bekerja di dalam negeri dengan menjadi TKl di luar negeri, alokasi anggaran pemerintah terhadap program ini dan besarnya biaya untuk mulai beroperasi sebagai TKI. Dengan melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan metode regresi dalam ilmu statistik, maka dapat di perkirakan bagaimana kepekaan penerimaan devisa dari TKI dan jumlah TKI terhadap perubahan rasio gaji, alokasi anggaran pemerintah dan biaya akses. Disamping itu bila diperhatikan dari sembilan tahun observasi yang dilakukan, maka baik plot data penerimaan devisa dari TKI maupun plot data jumlah TKI akan membentuk suatu pola tertentu yang dapat diwakili oleh suatu persamaan matematis (juga diperoleh dengan metode regresi). Sehingga dapat diduga kemungkinan besarnya penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI pada masa yang akan datang (atau pada suatu waktu tertentu). Sehingga bagi pengambil kebijakan akan mempunyai alternatif pertimbangan yang lebih komfrehensif. "

"Penelitian ini berfokus pada pencarian strategi pencegahan perdagangan perempuan dibawah umur pada Direktorat Jenderal Imigrasi serta latar belakang terjadinya perdagangan perempuan dibawah umur para korban, pelaku maupun kondisi pasar tenaga kerja internasional.Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kualitatif fenomenalogis yaitu mencari pemaknaan dan proses dari fenomena migrasi berupa perdagangan perempuan dibawah umur. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang calon TKI yang memalsukan identitas diri, 3 orang agen PJTKI dari ketiga calon TKI tersebut, serta 5 orang petugas imgrasi dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan penilaian dari jawaban para informan.Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) latar belakang para korban (calon TKI) terjerumus dalam perdagangan manusia sebagian besar karena faktor ekonomi meskipun ada faktor lingkungan maupun keluarga yang juga dominan dalampengambilan keputusan oleh para korban. 2) latar belakang para pelaku (agen PJTKI) melakukan perdagangan manusia antara lain karena faktor lingkungan kerja yang mengharuskan bekerja sesuai target yang disebabkan besarnya permintaan dari luar negeri. 3) latar belakang kondisi pasar tenaga kerja luar negeri yang paling dominan adalah karena permintaan jumlah TKI yang sangat besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. 4) Pada akhirnya dirancang strategi pencegahan perdagangan manusia dari segi eksternal maupun internal Ditjen. Imigrasi. Hasil penelitian menyarankan agar SDM imigrasi digunakan secara maksimal, memperbarui peraturan keimigrasian dan menciptakan kerjasama eksternal.

---

This research is focus on finding strategies on prohibiting the traffick of underage women and also background on victims, actors and the condition of he labour market on the international level.The working research is including the phenomenalogist qualitative. Research wich finding the mean and process of migration phenomena such as traffick of underage women. The informan in this research are contain 3 Indonesian labours contender that fraud the self identity, 3 PJTKI agens of Indonesian labour contender, and 3 immigration officer that use interview technik. While the analisist was doing with use a judgment by the answer of the informan.From the analisist of interview result, have a conclusion that: 1) The reason of the victim has been involve in to human trafficking most of them are economic factor although there are any environment family factor that has dominant effect in the deacision of the victim. 2) The reason of the actor do the human trafficking are because of working environment factor that must work to reach the target. It cause of a big applyment of foreign. 3) Back ground of the international labour market which has dominant effect is applyment of Indonesian labour is very big and always increase every years. 4) In the end was design a strategy on prohibiting the human trafficking from eksternal and internal side of Directorate General of Immigration. The result have an argument to maximalize the immigration human resource, renew the immigration rule and create eksternal relation."

"Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal.

---

Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how is implementation process of covering and settling TM's

Insurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal."

"Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan, kendalakendalanya, upaya-upaya apa saja dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS hanya berupa sanksi administrasi. Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor / calo yang melakukan perekrutan terhadap CTKI / TKI. Penjatuhan pidana terhadap sponsor / calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana ini bisa dilihat dari kendala-kenadala yang dihadapi oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, substansi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ) dan budaya yang ada dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 baik secara vertikal maupun horizontal, mengatur pemberian sanksi secara menyeluruh /Integral terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali, meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus, meningkatkan ?pendekatan keilmuan? dalam penegakan hukum.

---

The high interests of CTKI (Indonesian Work Force Candidates)/TKI (Indonesian Migrant Workers) to work abroad have been taken advantage by several work force recruiter agencies which are called PPTKIS (Private Indonesian Migrant Worker Placement Administrator). However, in reality the criminal acts often happen in the implementation of the CTKI/TKI placement abroad done by PPTKIS. The law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS may be established through criminal justice system. The thesis discusses the implementation, the challenges, and any efforts in conducting law enforcement towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system.

This research is a normative judicial research supported with empirical research. The analysis in this research is done by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement implementation towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system is still small. This happens because most PPTKIS in doing the CTKI/TKI placement abroad only commit administrative violation so that the sanction given to PPTKIS is merely an administrative sanction.

Most of the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad have been committed by individuals or by sponsors/agencies doing recruitment of CTKI/TKI. To pass sentence towards those sponsors/agencies will be required to use the articles contained in KUHP (Penal Code). The challenges faced in law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad in this criminal justice system could be seen from the challenges faced by the components in criminal justice system, substances (the Law No. 39 of the year 2004), and cultures existing in the society.

The efforts done are to synchronize the Law No. 39 of the year 2004 vertically and horizontally, to govern the sentencing of the sanctions wholly/integrally towards the people involved in the Indonesian work force placement abroad without any exception, to improve the coordination between the law enforcement officers and the relevant institutions related to the TKI placement abroad, to increase the human resources of the law enforcement officers through continuous education and training, and to raise ?scientific approach? in law enforcement."

"Penelitian ini adalah mengenai pengamanan dokumen serta tahapan wewenang pejabat imigrasi dalam pengamanan dokumen yang menjadi celah penyebab terjadinya pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana akan berusaha untuk mengamati system pengamanan dokumen yang telah diterapkan dengan lebih rinci melihat setiap tahapan dalam pengamanan dokumen apakah ada celah dari wewenang yang dimiliki oleh pejabat imigrasi untuk digunakan dalam pemalsuan dokumen perjalanan republic Indonesia.Hasil pengolahan data dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa system pengamanan dokumen yang diterapkan sudah berjalan dengan baik namun tidak tertutup kemungkinan wewenang yang dimiliki dalam tahapan pengamanan menjadi celah penyebab pemalsuan dokumen perjalanan republic Indonesia. Kata Kunci: Dokumen Perjalanan, Pengamanan, Pemalsuan, dan wewenang

---

This research document is about security and immigration officials stages authority in security documents be gap causes falsification of travel documents of the Republic of Indonesia. This study used qualitative methods, which will attempt to observe a document security system that has been implemented with a more detailed look at each stage in the security document whether there is a gap of authority held by immigration officials for use in falsifying travel documents republic of Indonesia.The results of the data processing of the results of interviews and observations in the field, it can be concluded that the security system has been applied to the document that goes well, but it was likely the authority vested in stages into a crevice causes security travel document forgery Indonesian republic."

"Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI] Dan Pelayanan Pengurusan Paspor Ke Timur Tengah. Rumusan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut : (a). Proses penyaluran TKI ke Timur Tengah sering terbentur oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga bagaimana analisis kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran TKI ke Timur Tengah ?; (b). Faktor-faktor pelayanan apa saja dalam pengurusan paspor yang menentukan tingkat kepuasan pelayanan pada Kantor Unit Khusus Imigrasi ?; (c) Apa keinginan dan harapan masyarakat (PJTKI&TKI) dalam pengurusan paspor pada Kantor Unit Khusus Imigrasi ?; dan (d) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat (PJTKI&TKI) terhadap proses pembuatan paspor ? dan bagaimana Kantor Unit Khusus Imigrasi menentukan skala prioritas pembenahan ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (analisis kebijakan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia) dan Metode Kuantitatif (dengan menggunakan analisis mean score, analisis faktor dan regresi berganda). Dalam analisis kebijakan penyaluran tenaga kerja ke Timur Tengah pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirasakan kurang melakukan langkah-langkah koordinasi, komunikasi, dan tanggap terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kegiatan penyaluran TKI menjadi terganggu. Sementara dari analisis mean score terhadap pelayanan pengurusan paspor yang dilakukan Kantor Unit Khusus Imigrasi dirasakan sudah termasuk cukup baik, terutama dalam hal kemudahan dalam pembayaran paspor serta kejelasan wawancara dan sidik jari. Adapun penyebab ketidaknyamanan yang dirasakan oleh TKI/PJTKI disebabkan penyediaan fasilitas yang belum memadai. Dari analisis regresi berganda menunjukkan terdapat hubungan timbal balik antara variabel tingkat kualitas pelayanan dengan variabel kemudahan proses pelayanan, variabel kepastian proses dan prosedur; variabel kelengkapan fasilitas yang menunjang proses pelayanan dan variabel kemudahan dan keramahan petugas. Untuk lebih terjalinnya kebijakan penyaluran TKI ke Timur Tengah yang terintegrasi maka diperlukan surat kesepakatan bersama (SKB) 4 menteri terkait yaitu : Menaker dan Transmigrasi, Menkumdang dan HAM, Menlu, dan Mendagri dan Otonomi Daerah, kemudian diwujudkan pembuatan kantor bersama untuk penyaluran Tenaga Kerja Indonesia khususnya ke Timur Tengah."