Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan dalam studi ini adalah mengangkat tentang pemenuhan hak atas penelidikan bagi anak pidana eli dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang dan bagaimana pelaksanaan pembinaan penelidikan anak yang berada · eli dalam Lembaga Pemasyimlkatan. Penelidikan merupakan hak semua warganegara termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak anak pidana tidak boleh dihapuskan walaupun status mereka sebangai anak pidana (terpidana). Tetap hak mereka harus dilindungi dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam pemenuhan hak bagi anak pidana dilaksanakan melalui peberian penelidikan formal maupun informal. Pemenuhan hak penelidikan dan pengajaran bagi anak pidana eliperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis eliatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999. Dalam pemenuhan hak atas penelidikan bagi anak pidana diLembaga Pemasyarnkatan telah dilaksanakan, mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional namun dalam pelaksanaanya terdapat kelemahan-kelemahan dalam fungsi-fungsi penelidikan.Studi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, mendiTesiskan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang elipakai adalah pendekata.'l. kualitatif, dengan tekuik peugumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan stueli literatur dengan jumlah responden 23 orang. Informan yang elipilih adalah anak­ anak yang masih aktif sebagai anak elidik eli Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Dalam pencarian data terdapat temuan rendahnya kualitas pemenuhan hak atas pendidikan yang dilaksanakan diLembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Kualitas penelidikan elipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Hasil analisis dari stueli ini menunjukkan bahwa pasilitas yang ada eli Lapas kurang memadai, elisamping itu faktor penelidik I guru yang tidak mempunyai, latar be1akang sarjana penelidikanlkeguruan memberikan anelil terhadap rendahnya kwalitas pendidikan yang ada di Lapas serta belum adanya aturan khusus yang mengatur pelaksanaan penyelidikan di Lembaga Pemasyarakatan.Dari basil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak atas penyelidikan bagi anak pidana oleh Lembaga Pemasyimlkatan secara umum telah dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan

---

The main issues raised in this study is about the fidfillment of the right to education for children in the Penitentiary tangerang male child and how the implementation of coaching education for the children who are in prison. Education is a right of all citizens including children - children in conflict with the law. The rights of criminal child should not be waived even though their status as criminal child (The accused). Permanently their right must be protected and obligatory to be carried out. In the fulfilment of the right for the criminal child was carried out through giving of formal education and informal. Fulfillment of the right to education and instruction for children in getting criminal through the coaching process, its implementation is technically stipulated in Government Regulation No. 31 year 1999. In fulfillment of the right to education for children of criminal in prison has been conducted based on the national education department curriculum but in practice there is a weakness, a weakness in the function's of education.

This study uses descriptive type, describing data's, analyze ·it as well. The approach in use is qualitative, with data collection through in-depth interviews, observation and literature study with the number of respondents 23 people. Informants who were in the select is still active as a child protege at the correctional institution tangerang male child, there is data in the search for finding the low quality of education which is implemented in prisons. Quality education is influenced by internal and external factors.

Results of analysis of this study indicate that the existing facilities in prisons are not appropriate in the conduct of education. In addition, factors educators I teachers who do not have the skills or background belakng graduate education contribute to poor quality of existing education in prisons. There has not been specified about the implementation of education in prisons."

"Penelitian ini menganalisis korelasi bantuan pendidikan dengan basis syarat need dan merit di Universitas Indonesia terhadap pendapatan individu dan ketimpangan pada tingkat program studi. Studi ini menggunakan metode pooled cross section regression dengan data Tracer Study Universitas Indonesia. Hasil menunjukkan penerima bantuan berbasis need memiliki pendapatan yang lebih rendah sedangkan penerima bantuan merit memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non-penerima bantuan. Pada penelitian ini juga ditemukan korelasi positif antara proporsi bantuan pendidikan need terhadap ketimpangan prodi. Namun tidak ditemukan korelasi antara proporsi bantuan merit dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat program studi. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari dua jenis bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia.

---

This research analyzes the correlation of educational aid based on need and merit at the University of Indonesia with individual income and inequality at the study program level. This research uses pooled cross-section regression method with data from the Tracer Study at the University of Indonesia. The results show that need-based aid recipients have lower incomes, while merit-based aid recipients have higher incomes compared to non-recipients. The study also found a positive correlation between the proportion of need-based educational aid and income inequality at the study program level. However, no correlation was found between the proportion of merit-based aid and income inequality at the study program level. The study provides a deeper understanding of the impact of these two types of education assistance at the university level, especially at the University of Indonesia."

"Pada abad-abad 16, 17 dan 18, gagasan reformasi pendidikan di Prancis muncul pertama-tama dalam karya sastra. Dimulai oleh Rabelais dalam dongeng-dongengnya Pantagruel (1532) dan Gargantua (1534), tulisan tentang pendidikan dikembangkan dalam Essais (tiga jilid) karangan Montaigne (1580), dan dalam roman Jean-Jacques Rousseau, Emile (1762). Gagasan yang sama didukung pula antara lain oleh Descartes dalam Discours de la Méthode [Risalah tentang Metode] (1637) dan oleh Voltaire dalam dongengnya L?Ingénu (1767). Intinya adalah pertentangan antara sistem pendidikan lama yang mementingkan hafalan dan teori dengan sistem pendidikan baru yang mereka usulkan, yang lebih mementingkan pembinaan nalar, cara berpikir, dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata serta alam sekitar. Secara resmi reformasi pendidikan Prancis baru dicanangkan Menteri Pendidikan Jules Ferry pada tahun 1880 dengan pembuatan peraturan wajib belajar di sekolah dasar, biaya belajar cuma-cuma dan pemisahan pendidikan formal di sekolah dari pendidikan keagamaan.

---

In the 16th., 17th. and 18th. century, the first ideas of educative reform in France appeared in litterary master pieces. Rabelais wrote his critics and proposals on child education in his stories Pantagruel (1532) and Gargantua (1534), developped later in the Essays (three volumes) written by Montaigne and in Rousseau?novel, Emile. Actually the same ideas were supported also by Descartes in Discours de la Méthode (1637) and Voltaire in L?Ingénu (1767). The central issue was the opposition between the old system of education focusing on learning by heart and theories and the system they proposed which gave importance on the formation of the way of thinking, in a pleasant learning atmosphere, in relation to real life and nature. Officially French education reform was started by the Minister of Education Jules Ferry in 1880 in the decrees proclaming compulsory education in the primary school, free of charge, and the separation between secular and religious education."

"Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pengejawantahan dari asas-asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, utamanya  bagi anak yang sedang dalam proses Peradilan sehingga merampas kemerdekaannya untuk mendapatkan kesempatan bersekolah dan Pendidikannya menjadi terputus. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses Penahanan di Rumah Tahanan Negara telah dijaminkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menegaskan bahwa selama Anak ditahan, maka kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Namun dalam praktiknya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilakukan penggabungan program Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Tahanan dan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan program Pendidikan diberikan tanpa dibedakan antara bentuk Pendidikan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan Tahanan dengan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada, padahal kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dan Tahanan hanyalah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan lamanya (masimal 110 hari). Untuk itu diperlukan program Pendidikan yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

---

The Right to Education for Children in Conflict with the Law is an embodiment of the principles of the implementation of the Juvenile Criminal Justice System, especially for children who are in the process of justice so as to deprive their freedom to get the opportunity to go to school and their education is interrupted. The fulfillment of the right to education for children in detention at the State Detention Center has been guaranteed in Article 32 paragraph (4) of the Law on Juvenile Criminal Justice System which states that while the child is detained, the physical, spiritual and social needs of the child must be fulfilled. However, in practice, the fulfillment of the right to education for children in conflict with the law at the Class IIB Pinrang State Detention Center is carried out by combining the education program for children in conflict with the law with detainees and prisoners or prisoners. The implementation of the education program is provided without differentiating between the form of education provided to Children Against the Law and Prisoners and Prisoners or Prisoners, even though the conditions of Children Against the Law and Prisoners are only carried out for a period of approximately three months (maximum 110 days). For this reason, a special education program is needed for Children Against the Law at the Pinrang Class IIB State Detention Center. By using normative juridical research methods, this paper will analyze how the Fulfillment of Educational Rights for Children Against the Law at the Pinrang Class IIB State Detention Center."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pendidikan di ISCO Foundation yaitu program beasiswa pendidikan dan program sanggar kegiatan anak. Penelitian ini juga membahas program yang mendukung program pendidikan yaitu program nutrisi dan tambahan kesehatan dan program perlindungan dan advokasi hak anak. Program ini memberdayakan anak-anak dari kelompok marjinal dengan melakukan pemenuhan hak dasar anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan sebagai upaya pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara yang dilakukan secara luring. Penelitian ini melibatkan 10 orang informan yang terdiri dari staf ISCO Foundation, anak dampingan ISCO Foundation, dan alumni anak dampingan ISCO Foundation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pendidikan, ISCO Foundation berhasil memenuhi hak anak atas pendidikan. Dalam program nutrisi dan tambahan kesehatan, program ini melakukan pemenuhan hak anak atas gizi. Dalam program perlindungan dan advokasi hak anak, ISCO Foundation berhasil melakukan pemenuhan hak atas perlindungan dan hak atas identitas. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program adalah lokasi yang strategis, kedekatan dengan anak dampingan, adanya program pendukung dari donor, kesadaran orang tua yang tinggi, dan staf lapangan yang handal. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah pergaulan bebas, lingkungan yang berpengaruh buruk, dan penolakan dari anak dampingan.

---

This study discusses the implementation of educational programs at ISCO Foundation, namely educational scholarship programs and children's activity studio programs. This research also discusses programs that support educational programs, namely nutritional and supplementary health programs and programs for the protection and advocacy of children's rights. This program empowers children from marginalized groups by fulfilling children's basic rights. The purpose of this research is to describe the implementation of the program and explain what factors influence the implementation of educational programs as an effort to fulfill children's rights. This research is qualitative research with a descriptive study through literature studies, observations, and interviews conducted offline. This research involved 10 informants consisting of ISCO Foundation staff, ISCO Foundation assisted children, and ISCO Foundation assisted alumni. The results of the research show that in terms of educational programs, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling children's right to education. In the nutritional and additional health program, this program fulfills children's right to nutrition. In the protection and advocacy program for children's rights, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling the right to protection and the right to identity. Supporting factors that influence program implementation are strategic location, proximity to assisted children, existence of donor support programs, high parental awareness, and reliable field staff. Meanwhile, the inhibiting factors are promiscuity, an environment that has a bad influence, and rejection from assisted children."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap mobilitas pendidikan antargenerasi. Studi ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) untuk memperoleh informasi pendidikan, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal anak saat usia sekolah. Data infrastruktur pendidikan berasal dari survei PODES 1983- 2003 (Potensi Desa). Hasil empiris menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) meningkatkan mobilitas pendidikan antargenerasi. Pembangunan infrastruktur SMA memiliki peran yang lebih krusial dalam meningkatkan mobilitas pendidikan antargenerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur SMP. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan mobilitas pendidikan antargenerasi antara anak laki- laki dan perempuan.

---

This study aims to determine the role of educational infrastructure development on intergenerational education mobility. This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to obtain information on education, income, and the location of a child's residence at school age. Meanwhile, education infrastructure data comes from the PODES 1983- 2003 (Village Potential Survey). Empirical results show that the infrastructure development of junior high schools and senior high schools increases intergenerational education mobility. The development of high school infrastructure has a more crucial role in increasing intergenerational education mobility than the construction of junior high school infrastructure. In addition, this study also found differences in intergenerational education mobility between sons and daughters."

"Studi ini menetengahkan transformasi pembangunan persekolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Disadari bahwa pembangunan persekolahan di kabupaten tersebut masih jauh tertinggal. Oleh karena itu, ICT dianggap sebagai media zaman untuk membantu mengakselerasi transformasi pembangunan persekoloahan di daerah ini. Dalam core teori transformasi pendidikan pada model pembelajaran di abad 21 melalui kontribusi teknologi dan mempertimbangkan situasi problematika sosial, maka penulis menggunakan Soft System Methodology (SSM) sebagai penuntun bagi masalah problematik tersebut.Penulis mengembangkan penelitian di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melibatkan sembilan (components) sekolah sebagai lokus penelitian. Melalui interview/ diskusi secara formal maupun informal dan juga studi literatur, maka penulis menemukan sejumlah situasi problematis tentang pembangunan persekolahan melalui penguatan ICT. Dengan mengadaptasikan teori NIES dalam kerangka kerja model systems thinking yang dikategorikan dalam tiga level yaitu makro (institutional) level yang meliputi sistem aktifitas tentang peraturan daerah tentang pendidikan dan sistem optimasi anggaran pendidikan di daerah bagi pembangunan persekolahan; kemudian meso (organizational) level yang meliputi sistem aktivitas pada manajemen sekolah, kepemimpinan sekolah, dan teknologi pendidikan; serta mikro (individual/operational) level sebagai sentra dari pengembangan ICT sekolah yang meliputi sistem aktifitas kompetensi guru.Selanjutnya, melalui perbandingan dan debating, maka penulis mengimpulkan bahwa pembangunan persekolahan bagi penguatan ICT di daerah tersebut masih mengalami berbagai kelemahan diantaranya sumberdaya dari makro level sampai pada mikro level. oleh karena itu, direkomendasikan agar dikembangkan koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak bagi perubahan melalui komitmen yang sama dengan terus melakukan proses bottom-up and top-down bagi penguatan ICT berbasis sekolah (school-based ICT) di sekolah berdasarkan kebutuhan pembangunan pendidikan pada pembelajaran di abad 21.

---

This study perpetuates transformation of schools development in South Central Timor Regency by strengthening Information and Communication Technology (ICT). Schools development of this Regency are still left behind. So, ICT is considered as current media to accelerate and help transforming schools development in the region. The core theory of transformation in education of this 21st century learning model over the contribution of technology and considering this social problematic situation, then, the writer develops Soft System Methodology (SSM) as a guide for solving this problem interest as well.The writer develops research in educational chamber of South Central Timor Regency included nine selected schools as locus of study. Through formal and informal interview/ discussions and literary study, the writer found kinds of real world problematic situations about schools development to strengthening ICT. Then, by adapting NIES theory in framework model of systems thinking which are categorized into three levels as macro (institutional level) which covers activity system of educational local regulation and optimum budgeting for schools development; Mezzo (organizational) level which covers school management, school leadership, technology in education and the micro (individual/operational) level as the center of ICT development which involves school teachers competences.Over the comparison and debating, the writer concludes that schools development to strengthening ICT still bears kinds of shortcomings in resources from macro through micro levels. So, the writer suggests to develop coordination and communication among parts for improvement through the same commitment to keep up bottom-up and top-down procession in order to strengthen school-based ICT around schools based on the need of educational development in this 21st century learning."

"Skripsi ini tentang dukungan sosial yang diberikan oleh layanan bimbingan dan konseling kepada anak lamban belajar dan sejauh mana dapat membantu penyesuaian anak lamban belajar di sekolah yang dibahas dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan sosial anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu lain dan lingkungannya sejalan dengan kemampuan penyesuaian sosialnya. Tetapi terdapat beberapa anak yang memiliki hambatan dalam penyesuaian sosial di sekolah, salah satunya anak lamban belajar. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 161 Jakarta dengan pendekatan kualitatif dan tujuan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan tujuh orang informan dalam rentan waktu penelitian sejak bulan Oktober 2021 sampai Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan layanan bimbingan dan konseling telah memberikan dua bentuk dukungan sosial pada anak lamban belajar di SMP Negeri 161 Jakarta yaitu instrumental support yang terdiri dari reliable alliance, guidance, dan emotional support yang terdiri dari attachment, reassurance of worth, social integration, dan opportunity to provide nurturance. Adapun hambatan yang dihadapi oleh layanan bimbingan dan konseling dalam memberikan dukungan sosial adalah sikap diam anak dan pembelajaran dengan metode online. Dengan dukungan sosial yang diberikan membantu penyesuaian sosial anak lamban belajar berupa terdapat peningkatan kepercayaan diri anak lamban belajar sehingga berpengaruh pada penampilan nyata, penyesuaian diri dalam kelompok, sikap sosial, dan kepuasan pribadi anak lamban belajar. Tetapi peningkatan kemampuan penyesuaian sosial berbeda pada setiap peserta didik tergantung pada kondisi lamban belajar. Penelitian ini memberikan sumbangsih bagi mata kuliah tingkah laku manusia terkait materi life span dan tugas perkembangan sosial anak dan mata kuliah kesejahteraan anak terkait materi anak dalam kebijakan dan perlindungan anak khususnya anak berkebutuhan khusus pada program studi ilmu kesejahteraan sosial. Serta memberikan gambaran dan ragam contoh layanan bimbingan dan konseling sekolah lain dalam pemberian dukungan sosial pada anak lamban belajar dalam penyesuaian sosial.

---

This studies discusses about the social support provided by the guidance and counseling services to slow learners and the extent to which it can help the adjustment of slow learners in schools from social welfare disciplines. This research was motivated by the social needs of children to interact and communicate with other individuals and their environment in line with their social adjustment abilities, including children who are diagnosed as slow learner, who then face obstacles in social adjustment at school. This research was conducted at SMP Negeri 161 Jakarta using a qualitative approach and a descriptive model. Data collection carried out using in-depth interviews with seven informants in the research period from October 2021 to June 2022. The results show that guidance and counseling services have provided two forms of social support for slow learners at SMP Negeri 161 Jakarta, namely instrumental support consisting of reliable alliance, guidance, and emotional support consisting of attachment, reassurance of worth, social integration, and opportunity to provide nurturing. The obstacles faced by guidance and counseling services in providing social support are the silence of children and online learning methods. The social support provided helps the slow learner's social adjustment in the form of an increase in the slow learner's self-confidence so that it affects the real appearance, self-adjustment in groups, social attitudes, and personal satisfaction of the slow learner. But the increase in social adjustment ability differs for each student depending on the slow learner conditions. This research contributes to human behavior courses related to life span material and children's social development tasks and child welfare courses related to children's material in policy and child protection, especially children with special needs in social welfare science study programs. As well as providing an overview and variety of examples of guidance and counseling services for other schools in providing social support to slow learners in social adjustment."