Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2009 dalam Lembaran Negara nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5035. Undang-undang ini mengatur berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Undang-undang ini merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan penetapan, tata cara di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambing negara, serta lagu kebangsaan, serta ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ini."

"Perjanjian pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ranah hukum privat. Perjanjian pinjam-meminjam dapat juga menjadi perjanjian yang bersifat Hukum Perdata Internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur setiap perjanjian atau nota kesepahaman yang dibuat melibatkan subyek hukum Indonesia dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini merupakan kaidah memaksa dan bukan ketertiban umum. Antara kaidah memaksa dengan ketertiban umum memang terdapat bidang irisan, tetapi tidak selalu apa yang termasuk kaidah memaksa merupakan bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan tersebut juga mempengaruhi keabsahan dari kontrak internasional yang memiliki titik taut dengan wilayah atau kepentingan Indonesia.

---

Loan agreement is one form of private law. Loan agreement can also be an agreement that is both Private International Law. Under the provisions of Article 31 paragraph (1) and (2) Law of 24/2009 organize any agreement or memorandum of understanding that created involving Indonesian law subjects with foreign parties must be made in Indonesian. This provision is a mandatory rules and not a public order. Among the rules to force the public order there was indeed a slice field, but it is not always what is included mandatory rules is contrary to public order. Such provision also affects the validity of an international contract that has a point link with the territory or the interests of Indonesia."

"Kontrak adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah hal yang mendasari sebuah tindakan yang mewajibkan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain dapat memaksakan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Di dalam perjalanannya, terdapat undang-undang no 24 tahun 2009 yang mewajibkan kontrak yang dibuat untuk menggunakan hukum indonesia. Di dalam prakteknya, hal ini banyak menimbulkan masalah karena dianggap tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang mendasari dibuatnya kontrak tersebut. Hal ini juga dapat menjadikan celah bagi pihak-pihak yang tidak mempunyai itikad baik untuk tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya di dalam kontrak.

---

Contract is very important in everyday life. Contract is an action that requires a person to give something to others and others are entitled to ask what for what is agreed in the contract. Within its development, Law No. 24 of 2009 requires a contract to be written based on Indonesian law. In practice, this is a big issue because it is not in accordance with the principle of freedom of contract which can be regarded as a fundamental principle for making a contract. It can also create a loophole for those who do not have a good faith to perform his obligations in accordance with what was agreed in the contract."

"Skripsi ini membahas mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran Di Jakarta. Pada Perjanjian tersebut hanya memuat Bahasa Inggris tanpa mencantumkan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Simbol Negara, dan Lagu Kebangsaan agar tidak mematuhi Ketentuan Hukum Perjanjian dalam Pasal 1320 UU. Hukum Perdata Itulah Syarat obyektif Dimana Perjanjian tidak dapat melanggar hukum dalam hal ini yaitu pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Simbol Negara, Dan Lagu Kebangsaan sehingga perjanjian batal demi hukum, tetapi dengan efek dari Undang-Undang tersebut Pihak yang menyewakan dapat mengajukan gugatan terhadap Hukum dan meminta kompensasi jika penyewa dianggap Default karena tidak membayar sewa sampai dilunasi sebagaimana tercantum dalam kontrak.

---

This thesis discusses the Rental Lease Agreement Office Building In Jakarta. The Agreement contains only English without any translation in Indonesian so that it is contradictory to Law Number 24 Year 2009 regarding Flag, Language, State Symbol, and National Anthem so as not to comply with the Legal Terms of the Agreement in Article 1320 of the Law Civil Code That is the objective Terms Where the Agreement can not violate a law in this case that is article 31 of Law Number 24 Year 2009 on Flag, Language, State Symbol, And National Anthem so that the agreement null and void, but with the effect of such Law The leasing party may file a lawsuit against the Law and request a compensation in the event that the lessee is deemed Default for not paying the rent until it is paid off as set forth in the contract. "