Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya kasus pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit dan adanya kejadian tidak diharapkan (adverse evem) yang dialami oleh pasien, menunjukkan masih banyak pasien yang belum memperoleh haknya saat menerima pelayanan kesehatan. Ha1 ini merupakan masalah yang mencuat akhir-akhir ini. Untuk mengatasi hal tersehut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain adanya UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 yang bertujuan agar hak-hak pasien dapat terlindungi. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan RSU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kebijakan perlindungan hak pasien sesuai dengan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam dengan 14 informan, telaah dokumen kebijakan dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi isi (content analysis). Dari penelitian diperoleh hasil bahwa 1). elemen sumber daya manusia belum sepenuhnya dikatakan siap pada aspek jumlah tenaga keperawatan terutama di instalasi rawat inap berdasarkan standar Kepmenpan No.75 tahun 2004 dan Permenkes No.340 tahun 2010. Efisiensi dan mutu pelayanan masih kurang baik, berdasarkan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit tetapi ada upaya yang dilakukan antara lain rekruitmen tenaga kerja kontrak (TKK) sccara bertahap. 2). elemen dana belum sepenuhnya dikatakan siap karena pada penyusunan Rencana Bisnis anggaran (RBA) belum disesuaikan dan ditujukan untuk pemenuhan hak pasice oleh karena UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32 belum disosialisasikan, meskipun dalam penyusunan Rcncana Bisnis Anggara ( RBA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dilaksanakan setiap tahun secara tidak langsung dapat memenuhi beberapa butir hak pasien. 3). elemen sarana dan prasarana belum sepenuhnya dikatakan siap karena jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih ada yang kondisinya kurang baik dan tidak lengkap tetapi ada upaya yang dilakukan antara lain menyediakan tempat komplain pasien di Instalasi Hukum, Publikasi, dan Informasi (HPI), pembangunan fisik ruang rawat inap kelas tiga dan pembelian alat-alat kesehatan. 4). elemen metode/tatacara sudah cukup memadai meskipun peraturan internal rumah sakit yang berkaitan langsungdengan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 belum dikeluarkan tetapi prosedur dan tata cara yang lain sudah tersedia pada setiap unit pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen manajemen RSU Kabupaten Tangerang untuk mensosialisasikan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 kepada seluruh tenaga medis dan non medis serta menyusun peraturan internal rumah sakit (Hospital By Law). Advokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk dapat mengangkat tenaga kerja kontrak (TKK) rumah sakit menjadi Pegawai Negeri Sipil, menempatan tenaga keperawatan baru, memberi bantuan anggaran untuk pembangunan sarana/prasarana dan bantuan alat-alat kesehatan.

---

Today there are still many patients who haven't received their well-deserved rights on receiving health services, proven by the large numbers of unsatisfied patients to the service delivered by hospitals, and the occurences of adverse events. A "tip of iceberg" phenomena that become very popular recently. The govemment has issued several policy regarding this problem, one of which is UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 that aims to ensure patients" rights being protected. Nevertheless, on implementation term, this policy performs not as good as expected.

This research aims to analyze the readiness of Tangerang Regency General Hospital to implement patients rights protection policy according to UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009.

This is a qualitative research. Primary and secondary data are collected through detailed interviews with 14 informants, policy document review, and field observation. Data analysis was carried-out using "Content Analysis" technique.

The result showed : 1) The lacking numbers on human resource (nurses), especially in in-patient ward based on Kepmenpan No.75 tahun 2004 dan Permenkes No.340 tahun 2010 standards, 2) The funding is also not fully prepared (there has been no adjustment in Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT) to support the implementation) because UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 pusal 32 has not been socialized. Although fortunately, each years' Rencana Bisnis Anggaran (RBA), undirectly, already cover several aspects of these rights. 3) Facility and infrastructure are still below the minimum requirements, although they have built a patient complaint center inside Department of Instalasi Hukum. Publikasi, dan Informasi (HPI) building, expand class 3 in-patients ward , and procure more medical devices. 4) Standard Operating Procedures and conduct of practices regarding this issue are sufticient, despite that hospital internalregulations regarding UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 have not been proposed, the ongoing standards and procedures in every health service unit have complied to the fulfillment of patients' rights.

It requires further commitment from hospital management to socialize UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 to every medical and para-medical health professionals, and to asson its' own internal regulation (Hospital By Law). It is also crucial to negotiate an advocacy to Tangerang Regency Govemment office to change the status of hospital contract employee to a more permanent public servant (PNS), to recruit more nursing professionals, to allocate more budget for structure and infra-structure development, and to procure more medical devices."

"Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang.

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review.

The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency. "

"Hingga saat ini Angka Kesakitan dan Angka Kematian di Indnonesia yang disebabkan oleh Pneumonia masih tinggi terutama pada usia balita. Pneumonia termasuk sepuluh penyakit terbanyak di Rawat inap RSU Kabupaten Tangerang yang membutuhkan antibiotika untuk infeksinya menggunakan Ceftriaxone atau Cefotaxime. Efektifitas biaya penggunaan obat tersebut perlu diteliti untuk mengetahui antibiotika yang lebih efektif biaya. Penelitian menggunakan data sekunder, diambil secara cross sectional selama Januari - Desember 2010 di Rawat Inap RSU Kabupaten Tangerang. Analisa biaya Investasi disetahunkan (Annual Investment Cost), menggunakan metoda ABC (Activity Based Costing) untuk analisis biaya. Hasil Penelitian didapat bahwa komponen biaya terbesar pada pengobatan Pneumonia Balita adalah Biaya Operasional, yaitu sekitar 99 % dari Biaya Total, diikuti biaya Pemeliharaan 0,02 % dan kemudian biaya Investasi 0,01 %. Biaya Obat dan Bahan Habis Pakai merupakan komponen terbesar dari biaya operasional. Pada Ceftriaxone biaya operasional Rp 39.053.526,- dan pada Cefotaxime sebesar Rp. 124.228.339,-. Efektifitas pada Ceftriaxone 29 pasien dan Cefotaxime 85 pasien dengan CER Cefotaxime lebih kecil dari Ceftriaxone berdasarkan hilangnya sesak, frekuensi nafas dan leukosit normal, hilangnya demam dan hari rawat maka disimpulkan bahwa Cefotaxime lebih cost effective dari Ceftriaxone. Disarankan x Universitas Indonesia pengobatan Pneumonia Balita menggunakan Cefotaxime yang bertujuan untuk efektifitas, efesiensi dan pengendalian biaya dapat terwujud.

---

Until now the Morbidity Rate and Mortality Rate due to pneumonia in Indonesia would remain high, especially under 5 years old. Pneumonia disease into ten largest in Hospitalizations RSU Tangerang Regency, they need antibiotics to cure infections, such as Ceftriaxone or cefotaxime. Cost effectiveness of theme need to be investigated to find out and determine the effective and efficience. Research conducted using secondary data in crosssectional taken during January to December 2010 in the Tangerang Regency Hospital Inpatient. Annualized investment cost analysis, methods of analysis using the method of the cost calculation ABC (Activity Based Costing).

Research results indicate that the largest cost component in the treatment of Pneumonia Toddlers are Operating Costs, which is about 99% of the total cost, followed by a maintenance cost of 0.02% and then 0.01% of the investment cost. Cost of Drugs and consumables is the largest component of operating costs. At the operational costs of Rp 39.053.526,- Ceftriaxone, - and on cefotaxime at Rp 124.228.339,-. Effectiveness on Ceftriaxone was 29 patients and 85 patients on cefotaxime. CER Ceftriaxone smaller than Cefotaxime values obtained by the loss of tightness, breathing frequency and leukocyte return to normal values, fever and loss of day care is also concluded that the use of Cefotaxime more cost effective than Ceftriaxone. Thus in the treatment of Pneumocystis Toddlers xii Universitas Indonesia are expected to use cefotaxime aiming for effectiveness, efficiency and cost control can be realized."

"ABSTRAKInstalasi Farmasi RSUD Balaraja berusaha menerapkan keselamatan pasienuntuk meningkatkan pelayanannya. Penelitian ini bertujuan mengetahuitingkat kematangan budaya keselamatan pasien di Instalasi Farmasi RSUDBalaraja serta komitmen RSUD Balaraja dalam menerapkan keselamatanpasien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan FGDberdasarkan Manchester Patient Safety Assessment Framework. Hasilpenelitian menyatakan bahwa penerapan budaya keselamatan pasien diInstalasi Farmasi RSUD Balaraja berada pada tingkat birokratis. Disarankanagar diadakan pelatihan keselamatan pasien kepada seluruh staf farmasi agarmereka memiliki kompetensi dalam hal keselamatan pasien. TimKeselamatan Pasien Rumah Sakit harus diaktifkan untuk menegakkanpenerapan budaya keselamatan pasien

---

ABSTRACTBalaraja Hospital?s Pharmacy trying to implement patient safety to improve itsservice . This study aims to determine the maturity level of patient safety culturein Balaraja Hospital?s Pharmacy and commitment in implementing patient safety .It?s a qualitative study that uses FGD by Manchester Patient Safety AssessmentFramework. The study states that the implementation of patient safety culture inBalaraja Hospital?s Pharmacy are at bureaucratic level . It?s recommended to heldpatient safety training to all pharmacy staffs so they have competence in patientsafety. Hospital Patient Safety Team must be activated to enforce implementationof patient safety culture"

"Terjadinya peningkatan jumlah kematian Ibu di Aceh Timur pada Tahun 2015 sebanyak 14 ibu menjadi 21 pada Tahun 2016, dan penurunan cakupan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2016, juga merupakan masalah kesehatan yang harus dihadapi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu Menurut Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa logical framework sebagai kerangka berpikir logis dalam penelitian ini masih belum seluruhnya terlaksana ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan seperti pendampingan ibu hamil, penempatan bidan desa dan masih ada desa yang belum memiliki polindes/poskesdes. Untuk implementasi kebijakan Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan masih didapati kendala dalam Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi Qanun No. 4 Tahun 2010, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan tercapainya tujuan logframe dalam upaya penurunan angka kematian ibu.

---

The increasing of maternal deaths in East Aceh in 2015 by 14 mothers compared to 21 in 2016, and the decrease in coverage of Minimum Service Standards in 2016, is also a health problem faced by East Aceh District. This study aims to obtain in-depth information on Implementation Analysis of Mortality Rate Decrease Policy of Mother Based on Qanun No. 4/2010 concerning Health in East Aceh Regency Year 2017. This research uses qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach, data collecting conducted through in-dept interview and documentation, the number of informants in this study as many as 5 people. Result of logical framework analysis showed health logical thinking in this research is still not fully implemented there are some activities that can not be done such as maternal assistant, placement of village midwife and there are still villages that do not have polindes/poskesdes. For the implementation of Qanun policy No. 4 of 2010 on Health, there are still obstacles in Communication, Resources and Bureaucracy Structure. Some suggestions recommended in this study include socializing Qanun No. 4 of 2010, improving cross-sectoral cooperation and achieving logframe goals in an effort to reduce maternal mortality."

"Program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin atau Askeskin bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pelayanan Askeskin di RSUD Kabupaten Tangerang menghadapi masalah penggunaan obat non formularium karena menjadi beban rumah sakit.Penelitian ini keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan obat bagi masyarakat miskin sesuai pedoman pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini berada dalam lingkup farmako ekonomi dengan disain comparative non experimental study dengan cara Pengukuran Sesudah Kejadian (PSK) atau ex-post pacto.Hasil penelitian menunjukan bahwa obat-obat formularium untuk pelayanan Askeskin tidak mencakup seluruh pelayanan obat untuk penyakit atau penderita yang di Rawat inap RSUD Kabupaten Tangerang. Dari 432 nama obat yang digunakan dalam pelayanan Askeskin terdapat 125 obat non formularium. Pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap bangsal kelas III Askeskin lebih banyak obat non formularium yang diberikan oleh dokter lama (lama kerja lebih dari 5 tahun) dan dokter dengan status kerja sebagai residen. Jenis obat non formularium banyak diberikan pada pasien lakilaki dan umumnya diberikan untuk pasien NCB KMK (Neonatus Cukup Bulan Kurang Masa Kehamilan), serta diresepkan paling banyak pada pasien yang dirawat di ICU.Melihat apa yang dapat disimpulkan dari hasil penulisan, dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan rawat inap rumah sakit terhadap pasien miskin dan menjadi telaah bagi pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan diusulkan agar jenis obat non formularium yang banyak digunakan dimasukkan ke dalam jenis formularium.

---

Health care program for poor community or Askeskin as a mean to upgrade access and health service quality for needy community in order to reach the optimal degree of health community. Askeskin service at Tangerang Regency Public Hospital faces a non formularium medicines?s using problem because it becomes a responsibility for hospital.

This research intends to evaluate medicines service for poor community according to health care for poor community?s manual. This research will be in farmaco economics area with comparative non experimental study design or ex-post facto.

Result of the research shows that fomularium medicines for Askeskin service do not include all medicine service for illness or the sicks who take care at Tangerang Regency Public Hospital. From 432 medicine names which used in Askeskin service contain 125 non formularium medicines. Health service for patients of class III ward Askeskin much more non formularium medicines which given by senior doctors (more than 5 years of work time ) and doctors with resident statues. Many kinds of non formularium medicine given to men patients and generally given to MNC KMK patients, the patients who stay in ICU too.

Looking at the result that can be concluded, it can be a reference to upgrade ward service of Hospital to poor community and be a study for interested parties toward upgrading of community health service on a whole scale. And suggested in order to kinds of non formularium medicines that many used may be included in formularium kinds."

"Institusi rumah sakit seperti rumah sakit didesak untuk mengevaluasi budaya keselamatan pasien mereka untuk meningkatkan keselamatan, kualitas perawatan, dan penyembuhan pasien. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran budaya keselamatan pasien di antara perawat rawat inap di rumah sakit Hermina. Penelitian ini menggunakan cross-sectional dengan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data univariat menggunakan penelitian menggunakan instrumen kultur keselamatan pasien rumah sakit oleh AHRQ. Hasil penelitian menunjukkan ada empat budaya yang kuat (lepas tangan dan transisi, persepsi perawat terkait dengan keselamatan pasien, pembelajaran organisasi, umpan balik dan komunikasi kesalahan), empat budaya menengah (pelaporan insiden frekuensi, dukungan manajemen keselamatan pasien, keterbukaan komunikasi, kerja tim dalam unit), dan satu budaya lemah (staf). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran budaya keselamatan pasien di rumah sakit Hermina adalah budaya sedang. Perbaikan Suggesterd diperlukan dalam setiap dimensi budaya keselamatan pasien terutama dalam budaya yang lemah.

---

Hospital institutions such as hospitals are urged to evaluate their patient safety culture to improve patient safety, quality of care, and healing. The purpose of this study was to obtain a picture of patient safety culture among inpatients at Hermina Hospital. This study uses cross-sectional quantitative descriptive methods with univariate data analysis using research using hospital patient safety culture instruments by AHRQ. The results showed that there were four strong cultures (hands off and transition, nurses' perceptions related to patient safety, organizational learning, feedback and communication errors), four intermediate cultures (frequency incident reporting, patient safety management support, communication openness, teamwork in unit), and one weak culture (staff). Overall, this study shows that the culture of patient safety in Hermina Hospital is a medium culture. Suggesterd improvement is needed in every dimension of patient safety culture, especially in a weak culture."

"Stroke merupakan salah satu penyebab kematian ketiga. Ketahanan Hidup Satu Tahun Pasien Stroke dipengaruhi oleh umur, tipe stroke, larna hari rawat, diabetes melitus, hipertensi, hiperkolesterol, penyakit jantung, merokok, jenis kelarnin dan riwayat stroke. Desain penelitian ini adalah kohort restrospektif. Probabilitas ketahanan hidup pasien stroke satu tahun sebesar 61% . Pasien stroke berulang memiliki resiko meninggal 2,0 kali dibandingkan yang stroke pertama pada penyakit jantung dan kolesterol yang sarna. Pasien stroke yang menderita penyakit jantung memiliki resiko meninggal 2,8 kali dibandingkan dengan yang tidak menderita penyakit jantung pada riwayat stroke dan kadar kolesterol yang sarna. Pasien stroke dengan kolesterol memiliki resiko meninggal 1,8 kali dibandingkan dengan yang tidak kolesterol pada riwayat stroke dan penyakit jantung yang sarna.

---

Stroke is the third most common cause of death. A one-year survival rate of stroke patients has been affected by their ages, type of stroke, period of treatment, diabetes mellitus, hypertension, hypercholesterolemia, heart disease/cardiovascular disease, smoking, gender, and the patients' parental/maternal history of stroke. This research uses retrospective cohort design. The probability of stroke patients' survival rate for the duration one year is 61%. Patients with frequent stroke recurrence have 2,0 times of death risk compared to patients with first time stroke on identical level of medical history in heart disease and cholesterol leveL Whereas stroke patients with heart disease have 2,8 times of death risk compared to stroke patients with no heart disease on identical level of medical history in stroke illness and cholesterol level. Meanwhile stroke patients with hypercholesterolemia have 1,8 times of death risk compared to stroke patients with low cholesterol level on identical level of medical history in stroke illness and heart disease."

"Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 yaitu masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal ini dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi KRIS JKN, ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan.

---

One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2-4 years."

"Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi faktor kurangnya komunikasi, terbatasnya sosialisasi, inkonsisten kebijakan, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan kurangnya koordinasi antarunit maupun organisasi penyelenggara sistem KOMANDAN.

---

This thesis discussed about the implementation which related with factors that affect the implementation of KOMANDAN, as a policy to accelerate the delivery of local financial information to the Central and integrate all financial data into a central database of the Local Financial Information System (SIKD). However, since published in December 2010, implementation of KOMANDAN by a number of Local Government has not gone as expected. Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of communication dan socialization, inconsistent policies, lack of quality and quantity of human resources, the sanctions have not been applied, the less leadership role, and lack of coordination between units and organizations which implement system."