Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daerah bantaran sungai Ciliwung tidak pernah lepas dari masa1ah banjir yang melanda apabiia hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Selama bertahun-tahun masyarakatnya hidup dengan kondisi demikian, dan fenomena banjir menjadi sesuatu yang dimaklumi oleh warga yang bermukim di bantaran sungai tersebut. Pemerintah beranggapan babwa solusi terbaik bagi permsalahan ini adalah pemindahan seluruh warga dari wilayah banjir ke tempat yang lebih baik dan permanen yaitu Rumah Susun (Rusun). Untuk itu, pemerintah merencanakan program relokasi masyarakat agar penertiban permukiman di bantaran sungai Ciliwung dapat terlaksana dengan baik. Hal ini diperlukan, agar kegiatan nonnalisasi DAS Ciliwung dapat dilaksanakan untuk mengatasi banjir yang sering kali melanda wilayah DKI Jakarta. Tidak mudah merelokasi warga hunian bantaran sungai Ciliwung yang diyakini menjadl sa1ah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta, karena para penghuni pemukiman tersebut sudah lama menetap disana. Rencana relokasi sebagai upaya penertiban permukiman di bantaran sungai Ciliwung.. menjadi isu yang kurang menarik bagi warganya karena kebanyakan dari mereka merasa kurang mampu untuk membayar biaya sewa Rusun. Kondisi itu menjadi hal yang melatarbelakangi pcmikiran rnasyarakat bantaran sungai Ciliwung untuk tetap tinggal dilokasi tersebut Disamping itu rencana penggantian terhadap aset yang dimiliki masyarakat tidak didasarkan pada nilai jual, sehingga membawa kekhawatiran bahwa masyarakat akan menanggung kerugian. Hal ini membuat masyarakat bantaran sungai Ciliwung kurang memberikan respons positif terhadap rencana pemerintah untuk merelokasi rnereka. ke Rusun, sebagai tempat yang dinilai layak huni Dengan adanya sikap masyarakat yang skeptis seperti itu, menjadi penghambat pelaksanaan upaya penertiban DAS Ciliwung dalam rangka penanggulangan banjir di Jakarta Terhambatnya pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan normalisasi DAS disebabkan oleh belum terlaksananya pcnertiban bangunan liar di sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan rencana...

---

Ciliwung riverbank area is never separated from the problem of flooding that hit when heavy rains flushed the area. Over the years the people living with such conditions, and the phenomenon of flooding into something understandable by citizens who live along the river is. The government thought that the best solution for this problem is to transfer all its citizens from flooding into the region a better place and that is permanent Flats (Flat). For that, the government is planning programs for regulating residential relocation communities along the river Ciliwung to performing well. This is necessary so that activities can be carried out Ciliwung normalization to overcome the floods that often hit parts of Jakarta. Not easy to relocate residents Ciliwung riverbank occupancy is believed to be one of the causes of flooding in Jakarta, because the inhabitants of these settlements have long settled there. Relocation plan as an effort to control the Ciliwung settlements along the river. an issue which is less attractive to residents because most of them feel less able to pay the rental fee Flat. The condition is a matter of thinking underlying the Ciliwung riverbank communities to remain at the site. Besides, the replacement plan to the community-owned assets is not based on the sale price, thus bringing the concerns that people will bear the loss. This makes poople less Clliwung riverbanks give positive response to the government's plan to relocate them to the Flat, as a place that is considered suitable for habitation. With the public skeptical attitude like that, be obstacles to the implementation of efforts to control the Ciliwung river in line with flood in Jakarta. Inhibition of development of infrastructure to reallze the oonnalization of the watershed caused by the wild has not been the implementation of the control building along the banks of the river Ciliwung. This is a constraint faced by the government in implementing the relocation plan on the banks of the river community. What effect as a result of this condition is?"

"Penelitian ini membahas efek program pendampingan dengan fitur pembekalan transformasi digitalisasi usaha terhadap performa ketahanan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM binaannya, studi kasus Program JakPreneur DKI Jakarta. Tahun observasi yang digunakan adalah tahun 2017 hingga 2021, menguji ketahanan usaha mereka dari segi waktu dan tantangan krisis ekonomi akibat pandemi. Data kelompok treatment menggunakan data primer 31 responden UMKM binaan JakPreneur di bawah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) yang sudah bergabung dengan program sejak tahun 2017 akhir atau 2018, tanpa batasan aspek demografi. Data kelompok kontrol menggunakan SAKERNAS 2017-2021. Model analisis untuk menguji efek treatment terhadap ketahanan pendapatan adalah Mahalanobis Distance Matching (MDM), sedangkan efek terhadap penyerapan tenaga kerja menggunakan model regresi logistik ordinal. Hasil yang ditemukan adalah kelompok treatment memiliki performa pendapatan yang lebih rendah namun sebaliknya, justru lebih mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rendahnya pendapatan mereka disinyalir sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan dalam menerapkan hasil pendampingan ke dalam konteks usaha mereka, spesifiknya dalam aspek digitalisasi usaha dan pencatatan keuangan. UMKM binaan JakPreneur juga terbukti lebih menyukai pilihan mempertahankan jumlah tenaga kerja walau harus mengorbankan profit dan aset mereka dalam kondisi guncangan ekonomi.

---

This research discusses the effect of the mentoring program with business digitization provisioning features on the performance of income security and employment of the MSME assisted by it, a case study of JakPreneur program. The observation year used is from 2017 to 2021, testing the resilience of their business in terms of time and the challenges of the economic crisis due to the pandemic. The treatment group data uses primary data from 31 respondents of JakPreneur-assisted MSMEs under Suku Dinas PPKUKM who have joined the program since late 2017/2018. Control group data uses SAKERNAS 2017-2021. The effect of treatment on income resilience was tested by Mahalanobis Distance Matching (MDM), while the employment variable was tested by ordinal logistic regression. Results found that the MSMEs assisted by JakPreneur had lower income performance, but on the other hand they were more resilient in maintaining their workers compared to the control group. Their low income is allegedly the result of their ability limitations to apply mentoring results on their business, specifically in the business digitization and financial records aspects. MSMEs assisted by JakPreneur have also proven to prefer maintaining their workers even if they must sacrifice their profits and assets."

"Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Berencana dan faktor-faktor yang berhubungan di masyarakat DAS Ciliwung. Populasi dari penelitian adalah seluruh keluarga/Pasangan Usia Subur DAS Ciliwung dan sampel penelitian adalah jumah kepala keluarga yang diambil secara purposive random sampling, dengan terlebith dahulu mengelompokkan ke dalam empat kecamatan menurut kondisi pembagian wilayah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada empat vaiabel yaitu ekonomi, pendidikan, TER (Total Fertility Rate), dan CPR (Contraceptive Prevalense Rate). Pertanyaan yang muncul adalah benarkah Program Keluarga Berencana (TFR dan CPR) meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada masyarakat DAS Ciliwung? Berdasarkan hasil analisa dan model struktural dari penelitian ini, terlihat bahwa model yang diperoleh dengan dasar empirik sudah memenuhi persyaratan yang baik. Untuk itu dengan temuan dan model penelitian yang dikaji ternyata bahwa pelaksanaan Program KB (CPR dan TFR) serta faktor kesejahteraan keluarga cukup kuat dan efektif sebagai penentu dalam upaya menumbuhkan/peningkatan Ketahanan Nasional/Keluarga. Dengan kata lain pengembangan Ketahanan Nasional akan bisa ditingkatkan dan diperbaiki dengan upaya terus melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap aspek Program Keluarga Berencana dan faktor peningkatan kesejahteraan keluarga. Apabila diamatt, variabel-variabel pelaksanaan program KB dan peningkatan kesejahteraan keluarga, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pengaruhnya terhadap ketahanan nasional adalah sangat bermakna (signifikan). Kebermaknaan pengaruh ini diduga ada alasan yang menyebabkannya. Yaitu faktor yang menentukan tumbuhan kesadaran ketahanan nasional adalah karena adanya upaya perbaikan pelaksanaan program KB (CPR dan TFR) yang tertangani/terkontrol dengan baik, di mana hal tersebut memberikan pengaruh pada penguatan kesejahteraan keluarga dengan lebih baik pula. Keadaan ini menunjukkan bahwa kalau faktor pelaksanaan Program KB dapat ditangani dengan baik, maka secara Jangsung dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Hingga akhirnya upaya peningkatan ksejahteraan keluarga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih baik pula untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan keluarga dan Ketahanan Nasional para peserta KB.

---

Base on Population Regulation No. 10 Year 1992, the Familiy Planning Program is one efforts to increase awareness and community action irugh increase age of the first marriage, setting the fertilty, and increase the social welfare of the family.

The aims of this study are io know the Family Planning Program and correlation within some factors in DAS Ciliwung. This research population are all eligible in DAS Ciliwung and research sample are 200 Family/eligible couple take by purposive random sampling, with devide 4 district according.

This research focus on four varible, there are economic, educational level, TFR, and CPR. The question was ia it the true that Family Planning (TFR and CPR) increasing Family welfare in DAS Ciliwung?

Based on anatiysis and structural model from this research, show that model which get by base empiric, data have fulfil the classification. And with this jinding and from research model inspected really that that family planning and Jamily welfare strong enough and effective as determination in effort to increase national resilience or family resilience. What we get from this research basically with theories or results of other research. if we inspect the variable family planning and family welfare, in partial or simultance, influences toward national reasilience are very significant. These influences have reason, factor which determine good or bad of increase national resilience are the effort on CPR participants, TFR which have good control, that term give influences on strengthen better family welfare. That all about influences family planning factor ioward affectivity family economic related with increase family welfare on DKI Jakarta people. Otherwise the activities of influence toward family income as a factor of more attention in term af supporting increasing family welfare and influence toward national resilience of family planning acceptors."

"Meningkatnya kebutuhan berbagai negara di dunia akan CPO berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap produksi buah kelapa sawit. Konflik yang terjadi antara Korporasi dan masyarakat adat Suku Anak Dalam di Batang Hari merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis hubungan pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Asiatic Persada dan masyarakat adat suku anak dalam.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekologi politik, konflik yang terjadi merupakan konflik dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya yang membuat masyarakat menjadi landless dan termarjinalkan secara ekonomi dan sosial. Hubungan antara tiga aktor yang terlibat langsung dalam konflik memperlihatkan perusahaan lebih mendominasi dan berkuasa atas pemerintah dan masyarakat.

---

With the growing number of demands from nations across the globe for Crude Palm Oil is bringing result on the increase of pressure to the production of palm fruit. The conflict happened between corporation and indigenous people, suku anak dalam, in Batang Hari is a contest for the access to natural resource. This research was conducted by using qualitative method which inted to analyze the relation among government, corporation and society in resolving conflict between PT. Asiatic Persada and indigenous people, suku anak dalam.

The result of research reveals that in ecological politic perspective, the conflict occurred as the result of the contest for the access to natural resource which made suku anak dalam become landless dan marginalized economically and socially. The relation among the three stakeholders involved in conflict shows that corporation is more dominating and become more powerful than government and society."

"Permasalahan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar Teluk Bintuni-Papua Barat dipengaruhi oleh berkembangnya perusahaan ekstraktif yang melakukan pengeboran lepas pantai dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Adapun pelanggaran hukum sering terjadi di Teluk Bintuni adalah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut, masalah ekonomi dan juga Hak ulayat. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai metode yang tepat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berdampak terhadap industri di Teluk Bintuni. Hasil Penelitian ini adalah metode pencegahan kejahatan yang secara efektif dengan menggunakan metode Human Security dan Community Policing yang dapat meredam tingkat pelanggaran hukum. Penggerak dari metode pencegahan ini adalah kolaborasi antara Masyarakat itu sendiri, Kepolisian dan juga Perusahaan.

---

The problem of law violations that often occurs around Bintuni Bay-West Papua is influenced by the development of extractive companies that carry out offshore drilling in the exploitation of natural resources. The law violations that often occur in Bintuni Bay are due to the large number of workers who are not absorbed by the industry, economic problems and also customary rights. Therefore, this thesis discusses the appropriate method to prevent law violations that have an impact on the industry in Bintuni Bay. The results of this study are an effective crime prevention method using the Human Security and Community Policing that can reduce the level of law violations. The driving force behind this prevention method is the collaboration between the Community itself, the Police and the Company."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Jaminan Sosial yaitu Raskin dan BLSM yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian digunakan data cross section yang didapat dari hasil Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (Sakerti) 2014 dengan sampel rumah tangga penerima Program Jaminan Sosial.  Analisis logistik biner digunakan untuk mengetahui pengaruh Program Jaminan Sosial yaitu Raskin dan BLSM terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Raskin dan BLSM berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Sementara terdapat faktor lain yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga diantaranya gender kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, daerah tempat tinggal, dan akses kredit.

---

This study aims to analyse the effect of Social Security programs (Raskin and BLSM) on households food security. In this sudy used cross section data from Indonesia Family life Survey (IFLS) 2014, with a sample of household receiving Social Security program. Binary logistic analysis was used to find the effect of social security programs on households food security. The result of this research indicated that Social Security programs (Raskin and BLSM) negative effect on household food security. While, there are other factors that affect household food security include gender of household head, education of household head, household size, income household, residential area and access to credit.Key words: Social security, Household food security, Binary logistic regression."

"This paper aims to explain the emergence of terrorism issue in the security studies. The unusual characteristics of the threat of terror fores a new way of handling security, besides the conventional military approach. However, the human security approach that once was expected to be able to cope with this problem in fact has faced difficulties in its implementation. The 'search and destroy' effort, with its militaristic and interventionist tendency, proves to be in the front line now in the conduct of antiterrorism. Some notes are to be considered seriously here, though. First, there is a need to be very precise in using force. The avoidance of attacks in civilians is an urgency. Second, there is also an urgency in finding legal umbrella in doing the 'search and destroy' approach. The purpose is to find justification for the action."