Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas motif konvergensi IFRSs di Indonesia dan bagaimana dampaknya terbadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perekononomian dunia didominasi oleh sistem kapitalisme global yang heroirikan pergerakan modal uang yang bebas, lintas batas dan mernberi peluang investasi portofolio lebih berkembang dari FDI. Kebutnban untuk mengalirkan ataupun mendapatkan modal lintas batas akhimya mendorong terwujudnya IFRSs sebagai standar akuntansi global. Konvergensi IFRSs di Indonesia merupakan sebuah kenyataan global yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sebnah opsi karena status pelaku dalam lingkuagan masyarakat ekonomi global sekaligns konseknensi keanggotaan dalam organisasi intemasional yang mendakung konvergensi. Kebijakan otoritas pajak untuk merespon konvergensi IFRSs seharusnya berkaitan dengan fungsi budgetair dan regulerend bagi perekonomian nasional.

---

The concern of this study is about IFRSs convergence motive in Indonesia and its impact to tax policy. The study uses qualitative method research and descriptive design approach. The findings show that world economic system is dominated by global capitalism system that identic with the free movement of capital and give portfolio investment a chance to rise faster than foreign direct investment. A need to flow or get borderless capital finally encourage lFRSs as global accounting standard, lFRSs convergence in Indonesia is an unavoidable global reality. It was not an option because Indonesia is an actor in global economic society and its consequence as member of international organizations that support IFRSs convergence. Tax authority policy to respon IFRSs convergence should be related with budgetair and regalerend function fur national economy."

"Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.

---

This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets."

"Konvergensi teknologi digital dan konvergensi perusahaan menuntut perusahaan untuk melakukan diferensiasi layanan dan produk agar bisa bertahan hidup dan memaksimalkan keuntungan sehingga muncullah konvergensi layanan. Dalam konvergensi layanan, penyedia layanan melebarkan sayap ke area yang lebih luas lagi dalam mencari cara untuk memenuhi permintaan konsumennya. Fokus para perusahaan telekomunikasi yang bekerja sama dengan penyedia layanan bukan lagi hanya pada suara, melainkan juga pada video, siaran televisi kabel, hingga konten-konten lainnya, seperti aplikasi. Berdasarkan laporan dari Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) dan Information Communications Technology Knowledge Transfer Network (ICT KTN), diturunkan beberapa rumusan hal-hal yang perlu dicapai oleh suatu negara atau perusahaan untuk mewujudkan konvergensi layanan. Dengan menggunakan contoh Speedy sebagai penyedia layanan Internet terbesar di Indonesia, tulisan ini berusaha melihat sejauh mana Indonesia mewujudkan konvergensi layanan, merujuk pada kedua laporan tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Indonesia memang belum berhasil mewujudkan konvergensi layanan secara utuh karena kondisi infrastrukturnya yang belum siap, namun sebenarnya sudah memiliki tanda-tanda ke arah konsep tersebut.

---

To survive the industry, digital technology and company convergence require companies to do some change by establishing products and services differentiation. Therefore, another convergence that is called service convergence emerges. In service convergence, service providers expand their area of service to meet their customers’ requirements. Telecommunication companies, together with service providers, have shifted their focus from only focusing on sound to a more broad area, such as video, cable television broadcasting, and other contents, such as applications. According to Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) and Information Communications Technology Knowledge Transfer Network (ICT KTN), there are important things that is required to be done for a country or company to reach out service convergence. Using Speedy as the biggest Internet service provider in Indonesia, this paper manages to see to what extent Indonesia has reached service convergence. The result shows that due to the infrastructure, Indonesia has not been succeeded to reach out the whole means of service convergence. However, Indonesia basicly has already had the indication to reach what a country needs to reach service convergence."

"Produksi biji kakao Indonesia yang besar menjadikan komoditas kakao sebagai salah satu komoditas yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut dapat diupayakan melalui pengolahan biji kakao menjadi produk kakao setengah jadi atau produk jadi sehingga negara mendapatkan nilai tambah yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis postur perpajakan pada proses bisnis komoditas kakao yang berorientasi lokal dan ekspor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postur perpajakan pada proses bisnis kakao berbeda-beda antara pelaku perdagangan, baik pada proses bisnis yang berorientasi lokal maupun ekspor. Industri hilir kakao yang berorientasi ekspor juga dapat menggunakan fasilitas Kawasan Berikat, dimana terdapat perbedaan postur perpajakan antara pengguna fasilitas Kawasan Berikat dengan yang tidak menggunakan fasilitas Kawasan Berikat.

---

The large production of Indonesian cocoa beans makes the cocoa commodity one of the potential commodities to increase state revenues. This can be endeavored through processing cocoa beans into semi-finished cocoa products or finished cocoa products so that the country gets higher value-added. This study aims to describe and analyze the mapping of tax policies on the business processes of locally and export oriented of cocoa commodity. This research was conducted using a qualitative approach where data were collected by literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the tax policies in cocoa business process varies between entities, both in locally and export oriented business processes. Export-oriented downstream industries can also use Bonded Zone facilities, which tax policies between users of Bonded Zone facilities and those who do not are different."

"Skripsi ini berisi mengenai penelitian empiris mengenai pengaruh konvergensi IFRS dan efektivitas komite audit terhadap kualitas akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui pengaruh efektivitas komite audit terhadap kualitas akuntansi dengan konvergensi IFRS sebagai variabel moderasi. Proksi kualitas akuntansi yang digunakan untuk pengukuran kualitas akuntansi adalah model DeChow dan McNichols. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kecuali perusahaan finansial pada tahun 2010-2013. Oleh karena itu, metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konvergensi IFRS tidak tebukti memiliki pengaruhsignifikan terhadap kualitas akuntansi perusahaan. Sedangkan, efektivitas komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas akuntansi perusahaan. Serta, konvergensi IFRS terbukti meningkatkan pengaruh efektivitas komite audit terhadap kualitas akuntansi.

---

This study aims to examine the effect of IFRS Convergence and Audit Committee Effectiveness on Accounting Quality in Indonesia. Furthermore, this study is also aims to examine the effect of audit committee effectiveness on influencing the accounting quality under the IFRS convergence. Proxy of accounting quality used are DeChow and McNichols model. The samples of this study are public listed firm in Indonesia Stock Exchange, except financial sector on 2010 - 2013. Therefore, the research method in this study is data panel regression. The result of this study show that IFRS not affect on accounting quality. Otherwise, audit committee effectiveness have a positive significant effect on accounting quality. However, audit committee are mor effectivec in ensuring accounting quality after the IFRS convergence."

"Perkembangan konvergensi media merupakan perkembangan yang didasari oleh perkembangan teknologi dalam menyokong komunikasi. Oleh itu pembicaraan masa depan konvergensi media sendiri tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang ada untuk menyokong proses komunikasi yang lebih baik dan efisien. Selain itu pengaruh dari perubahan bentuk penyampaian pesan (dari print menjadi siaran dan kini internet) juga akan berdampak kepada bentuk organisasi yang ada. Dampak organisasi ini tentunya juga menjadi satu bagian tersendiri yang tidak terlepas dari perbincangan masa depan konvergensi media, terutama dalam manajemen media massa dan struktur dari news room. Konvergensi media terjadi di Amerika Serikat sudah sejak lama sebelum Indonesia memulainya. Namun bukan berarti konvergensi yang terjadi di Indonesia sama persis seperti di Amerikat Serikat. Perbedaaan ini tidak hanya dalam bentuk penyampaian pesan, tetapi juga dalam industri media yang menjalankannya. Di Amerika, perusahaan media akan membentuk divisi baru untuk menangani bentuk media yang baru. Hal tersebut berbeda dengan di Indonesia, untuk menangani bentuk media yang baru perusahaan media bukan membuat divisi baru melainkan membuat atau membeli perusahaan lain. Oleh karenanya media-media ini tidak terintegrasi sehingga dapat mengorbankan kualitas pesan yang diberikan oleh media tersebut. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah agar perusahaan media dapat memaksimalkan konvergensi media.

---

The development of media convergence is governed by technology development in support of communication. Thus the talk of the future of media convergence is inseperable from the devolopment of technology that exists to support the process of better communication and more efficient. In addition to the influence of the change of the form of delivery of messages (from print to broadcast and now internet) also will affect to form organization. The impact of these organizations would also be one part which is inseparable from the future of media convergence discussion, particularly in the management and structure of mass media news room. Media convergence occuring in United States had long before Indonesia start it. But that doesn’t mean media convengence that occured in indonesia exactly the same as in United States. A distinction is not only in the delivery of a message, but also in industry media who run it. In United States, the media company will establish a new division to deal with new form of media. It is different in Indonesia, to deal with new forms of media, company not create new divisions but make or buy another company. Therefore this media not integrated so as to be sacrificing quality message given by the media. For that it needs the role of Goverment so that media companies can maximize the convergence of media."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk meneliti peran dari tarif tunggal PPh Badanterhadap investasi di Indonesia. Secara khusus, tesis ini bertujuan untukmengevaluasi apakah tarif tunggal PPh Badan dapat meningkatkan investasidengan menggunakan metode kajian pustaka lanjutan. Studi sebelumnyamengungkapkan bahwa tarif PPh Badan mempengaruhi investasi, sebagian besardari studi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tarif PPh Badan daninvestasi adalah negatif. Meskipun begitu, tarif PPh Badan bukan merupakan satusatunyafaktor yang mempengaruhi investasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakanseharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor penting lain yang dapatmenarik investasi dalam dan luar negeri.

---

ABSTRACTThis thesis aims to investigate the role of a single corporate tax rate oninvestment in Indonesia. In particular, it aims to evaluate whether a singlecorporate income tax rate has improved or encouraged investment using extendedliterature review method. Previous studies revealed that corporate tax rate indeedinfluenced investment where the majority of these studies showed that it wasnegatively correlated. However, corporate tax rate was not the only factor thataffected investment; therefore, policy makers should also consider other factorswhich were also important to attract both domestic and foreign investment."

"Sebagai sebuah fenomena yang mengubah banyak hal dalam kehidupan dunia, perkembangan konvergensi sudah seharusnya dipayungi oleh regulasi yang sesuai, karena regulasi memberikan kepastian hukum yang jelas. Begitu pentingnya regulasi bagi konvergensi membuat negara-negara maju di dunia seperti Inggris atau Korea Selatan bahkan sudah sejak lama membentuk regulasi khusus untuk menjadi payung hukum dari perkembangan konvergensi. Apakah Indonesia sudah memiliki regulasi untuk menjadi payung dari konvergensi ini? Dan apakah regulasi yang sudah ada saat ini sudah ideal untuk menjadi payung hukum bagi perkembangan konvergensi?Makalah ini ingin melihat perkembangan regulasi konvergensi di Indonesia beserta permasalahan-permasalahan yang muncul dengan melihat isi Rancangan Undang-Undang Konvergensi yang telah disusun serta melihat pendapat ahli baik di media maupun lewat wawancara langsung.

---

As a phenomenon that has change a lot of things in the world, the development of convergency is must be protected by the proper regulation, because it can gives a legal certainty for the convergency. Once the importance of regulation for convergency made some more developed countries like England or South Korea already made special regulation for convergency since years ago. But how about Indonesia? Do we already have had a special regulation for convergency? Are the regulations proper enough?

This paper will see the development of the regulation for convergency and all the problems that appear by observing the content of convergency draft law and hearing the experts opinion in media or by interviewing them."

"ABSTRAKArtikel jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi industri televisi di Indonesia, serta aspek-aspek yang berhubungan dengan budaya tersebut. Industri televisi disuatu negara mempunyai ciri khas masing-masing. Stasiun televisi dalam industri selalu dihadapkan pada permintaan dan penawaran, dengan kata lain hubungan timbal balik antara stasiun televisi dengan pemirsa. Itu berarti rating dan share menjadi salah satu yang dapat membentuk atau justru menjadi budaya industri televisi itu sendiri. Rating dan share merupakan tolak ukur stasiun televisi untuk dapat menawarkan spot iklan kepada pengiklan. Keunikan dari sinetron dan reality show Indonesia pun menjadi hal yang dibahas dalam jurnal ini. Studiliteratur atau studikepustakaan adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dalam artikel jurnal ini.

---

ABSTRACT

This article aims to understand the television industry in Indonesia and what aspects are related to its culture. However, television industry in every country has their own characteristics. TV station always facing on supply and demand problems, in other words it has a relationship with their audience. It means, rating and share could be one that, either, shaping or be the culture of television industry itself. Rating and share is the benchmark of TV station to offer advertising spot to advertiser. The uniqeness of our soap opera and reality show also be one of the topic in this article. Literature study used in this article as the method for collecting datas."

"ABSTRAKPembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

---

ABSTRACTDevelopment that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government."