Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSUD Kota Bekasi melalui program Askeskin dan Jamkesmas. Penelitian ini merupakkan penelitian kualitatif dengan memilih RSUD sebagai tempal Studi kasus. Data diperoleh dari dokumen, laporan pelaksanaan kegiatan dan wawancara mendalam dengan perugas rumah sakit, petugas PT Askes, petugas verifikasi independen. Dari hasil oleh data diketahui bahwa pada kunjungan gakin RSUD untuk tahun 2008 turun dibandingkan tahun 2007 tetapi biaya pelayanan, meningkat. Ditinjau dari tujuan program dlkaitkan dengan efektifitas pembiayaan, tujuan proram Askeskin dan Jamkesmas tidak tercapai, untuk itu penulis menyarankan untuk kembali menata pelaksanaan program Askeskin dan Jamkesmas di RSUD kota Bekasi untuk pelaksanaan tahun 2009 mulai dari kebijakan kota dan kebijakan RS yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan gakin, kepesertaan, penghinmgan kembali unit cost masing masing jenis pelayanannya lengkap mulai dari biaya administrasi, biaya pelayanan, biaya tindakan, dan biaya obat. Perlu dilakukan sosialisasi program baik pada masyarakat dan pelaksana kegiatan, meningkatkan fasilitas pelayanan yang khusus disediakan untuk gakin di RSUD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan utnuk perawatan di Rumah sakit, sehingga masayarakat miskin kota Bekasi Mendapat pelayanan kesehatan yang layak sebagai warga negara.

---

The background of this research is to know the comparison of health service implementation of government policy in public service for poor people/families that has been doing since 1998. According to its development, this activity has changed few times. In 2007 the activity was named Askeskin Program and 2008 became Jamkesmas Program. This activity constitutes the central government program and followed up by the local government including Kota Bekasi. One of executors of this activity is RSUD Kota Bekasi. Based on the changes of this program, l wanted to exactly know the implementation of Aslceskin and Jamkesmas in RSUD Kota Bekasi. This research is qualitative research by choosing RSUD as the place of the case study. The data were compiled from documents, implementation reports, in-depth interviews with the hospital officers, PT Askes officers and independent verification officers. Based on the data, the number of visit from poor families in 2008 decreased compared witl1 in 2007, but the cost of service increased. Looking at if from the aim of the program related to the effective cost, the goal of Askeskin and Jamkesmas were not achieved so that I suggest to rearrange or reorganize the implementation of Askeskin and Jamkesmas Program in RSUD Kota Bekasi for 2009 started from local government policy, RSUD policy used in implementing health service for poor people/families, membership to the recalculation of unit cost of each service complete with the cost of administration, service, treatment and medicine. In addition, the socialization of the program not only for Community but also for the executor should be done properly. Parallel with that, the facilities of the services specifically provided for poor people/families in RSUD should be improved accordance with the minimum service standard stipulated for the hospital with the intention that the poor people in Kota Bekasi can get the proper health service as human kind."

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji persepsi serta ekspektasi pasien rawat inap pengguna program Jamkesmas terhadap kualitas pelayanan RSUD Kota Bekasi. Dari kelima dimensi penilaian kualitas pelayanan (tangibles, responsiveness, reliability, assurance, emphaty) dapat dilihat dari nilai kesenjangan yang paling besar. Penelitian ini menggunakan metode survey dan observasi, dimana sampel yang diteliti dalam penelitian ini 100 pasien yang diambil secara judgmental sampling dari populasi sebanyak 3.818 pasien.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kota Bekasi sudah memuaskan, akan tetapi ada beberapa aspek dari dimensi tersebut yang menghasilkan nilai kesenjangan negatif, yaitu dimensi tangible. Untuk dimensi reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty menghasilkan nilai kesenjangan positif. Untuk itu perbaikan yang perlu mendapatkan perhatian terletak pada dimensi tangible seperti kenyamanan di ruang tunggu dan kamar rawat inap serta penambahan jumlah ketersediaan tempat duduk.

---

This research aims to examine the perceptions and expectations of the patients hospitalization program Jamkesmas to the quality of service in RSUD Kota Bekasi. From the five dimensions of service quality assessment (tangibles, responsiveness, reliability, assurance, emphaty) can be seen from most of the gap value. The research method is a survey and observation, where the samples were examined of this study is 100 patients who were taken by judgmental sampling from a population of 3.818 patients.The results showed that the quality of service were provided by RSUD Kota Bekasi has been satisfied, but there are several dimension that produce a negative gap, i.e. the tangible dimension. For the dimension such as reliability, responsiveness, assurance, and emphaty has generating a positive gap value. For the improvements that need to get attention is on tangible dimension such as convenience at the waiting area and inpatient care rooms as well as additional of availability seats."

"Tesis ini menganalisis pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rumah sakit umum/pemerintah, dan rumah sakit swasta untuk responden yang memiliki kartu Askeskin dan tidak memiliki kartu Askeskin. Selain itu, juga akan diperhatikan perbedaan periode sebelum dan setelah adanya program Askeskin, sehingga akan terlihat dampak program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) terhadap pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dua metode analisis. Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan kepemilikan kartu Askeskin dan pengguna kartu Askeskin untuk pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahap ini, pembagian dan penamaan kelompok responden terbatas pada kriteria pengelompokan data yang digunakan dalam penelitian ini dan tidak bisa dikaitkan dengan kriteria yang dikenal dalam konsep kemiskinan Indonesia. Metode kedua menggunakan analisis regresi logistik untuk menjelaskan probabilitas responden (yang memiliki maupun yang tidak memiliki kartu Askeskin) dalam memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai variabel penjelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Askeskin mampu mendorong pemanfaatan layanan rawat jalan di Puskesmas. Kepemilikan kartu Askeskin juga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan akan memanfaatkan layanan rawat jalan di Puskesmas. Sedangkan faktor ekonomi, yaitu penggunaan listrik dalam rumah tangga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan untuk memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit umum/ pemerintah, ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit swasta, dan ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan anak di Puskesmas.

---

This thesis analyzes the utilization of outpatient and hospitalization service at health centers, public/government hospitals, and private hospitals to respondents who have Askeskin cards and those who do not have Askeskin cards. In addition, it also consider the period of implementation before and after Askeskin program to find out the impact of Askeskin program on the utilization of outpatient and hospitalization service. The problem is analyzed by using two analysis methods.

First method is descriptive statistics to describe the Askeskin card holder and Askeskin card user to the services. At this stage, the division and naming the group of respondents is limited to criteria of data grouping used in this study and could not be attributed to the known criteria in the concept of poverty in Indonesia.

The second method is logistic regression analysis to explain the probability of respondents (the Askeskin card holder and non card holder) in utilizing the facilities of outpatient and hospitalization services with various explanatory variables.

The analysis shows that the Askeskin program can improve the use of outpatient services at the health center. It also shows that the ownership of Askeskin card is a dominant factor with the greatest probabilities. While economic factors, namely electricity usage in the household, is the dominant factor with the greatest probabilities when respondents decided to use outpatient and hospitalization services in public/government hospitals, and private hospital, and when they use outpatient services at the child health center."

"Skripsi ini membahas mengenai sistem informasi Jamkesmas mulai dari pencatatan hingga pelaporan di Puskesmas Seroja Kota Bekasi. Analisis menggunakan prosedur penilaian cepat dalam pengumpulan data primer, serta pendekatan sistem dan metode prototype. Hasil analisis memberikan informasi akurat tentang data kepesertaan, pelayanan, dan pendanaan berdasarkan indikator program Jamkesmas yang berlaku melalui sistem basis data. Hal ini dikarenakan data rutin yang berperan sebagai tolak ukur keakurasian data belum terkelola dengan baik. Pendokumentasian data harian hanya sebatas pencatatan diatas kertas saja sehingga data belum bisa diintegrasikan satu sama lain. Akibatnya data Jamkesmas yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

---

This thesis describe about Information System of Health Insurance for the Poor (Jamkesmas), start from data collecting until produce a report at Seroja Health Centre Bekasi City. The Analysis using Rapid Asessment Procedure in main data collecting, also system approaching and Prototyping Method. Result of analysis gives accurate information about participant data, service, and financing based on indicator Jamkesmas program applied through data base system. This thing is because of routine data standing as accuration yardstick of data has not been managed carefully. Documentation of daily data only limited to recordkeeping to just paper so that data has not can be integrated one another. As a result the Jamkesmas data has not been exploited in an optimal perform."

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

---

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better."

"Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan RSUD Kota Depok berdasarkan persepsi pasien rawat inap Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Penelitian ini menggunakan metode Service Quality (SERVQUAL) yang merupakan alat ukur kepuasan dengan lima dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. Pengumpulan data dilakukan melalui survey dan wawancara.Penelitian menemukan bahwa kualitas pelayanan RSUD Kota Depok berdasarkan persepsi pasien rawat inap Jamkesmas adalah tidak memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari total gap score yang bernilai negatif yang berarti bahwa persepsi pasien terhadap pelayanan yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasien. Dari kelima dimensi SERVQUAL, semuanya menghasilkan gap bernilai negatif dengan dimensi tangible sebagai dimensi yang memiliki gap bernilai negatif tertinggi.

---

This research aim to provides a description about the quality of regional public-hospital (RSUD) Kota Depok based on perception of inpatient public health insurance (Jamkesmas). This research using Service Quality (SERVQUAL) method which is a measuring instrument satisfaction with five dimensions that is tangible, reliability, responsiveness, assurance and emphaty. Collecting data carried out through a survey and an interview.The research found that the quality of service of RSUD Kota Depok based on the perception inpatients Jamkesmas is unsatisfactory. It can be seen from the total gap score is negative, which means that the patient's perception of the received service is lower compared to the expectations of the patient. Of the five SERVQUAL dimensions, all of them produce a negative gap score which tangible dimensions as dimensions have the highest negative gap score."

"Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin yang terjadi pada awal tahun 2007, telah memberikan dampak negatif terhadap cash flow Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan bagi masyarakat miskin. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin terjadi selama 2 (dua) bulan, klaim yang seharusnya dibayar pada bulan Januari 2007 baru dibayarkan pada bulan Maret 2007. Penyebab keterlambatan pembayaran klaim Askeskin adalah karena adanya proses administrasi kesepakatan kerjasama I MoU (Memmy of Understanding) antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) di tingkat pusat dan juga proses administrasi kesepakatan ketjasama I MoU (Memory of Understanding) antara PT Askes (Persero) Cabang Cirebon dengan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin tersebut sangat berpengaruh terhadap cash flow RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sehingga RSUD Gunung Jati Kota Cirebon terpaksa mcnunda pembayaran kewajiban kepada pegawai dan pemasok serta mernangkas biaya pemeliharaan gedung I sarana dan prasarana. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dan ketersediaan supplies yang mempengaruhi pelayanan pasien peserta Askeskin di RSUD Gunung Jati kota Cirebon. Siapkan dana yang cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, misalnya dengan mengalokasikan pendanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari pajak produk yang bersifat destruktif seperti, rokok, minuman keras (alkohol) dan makanan cepat saji. Setelah tersedia dana yang cukup, buat aturan yang memuat sangsi bagi para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim Askeskin."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis selisih biaya rawat inap operasi reseksi prostat transuretra pasien Jamkesmas berdasarkan tarif Peraturan Walikota, tarif INA-CBG’sdan biaya berdasarkan clinical pathway di RSUD Kota Bekasi tahun 2012,mengetahui penyebab terjadinya selisih dan mencari upaya-upaya untuk memperkecil selisih biaya tersebut. Penelitian ini adala hpenelitian kualitatif observasional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat selisih biaya cukup besar antara biaya berdasarkan tarif Perwal dan clinical pathway dengan tarif INA-CBG’s, penyebab utamanya adalah karena perbedaan dalam cara penghitungan dan penetapan tarif.Penelitian ini menyarankan agar rumah sakit dan Kemenkes menggunakan unit biaya (unit cost) dan clinical pathwaysebagai instrumen dalam penghitungan biaya, kendali biaya dengan tetap menjaga mutupelayanan.

---

ABSTRACTThe study analyzed the cost discrepancy of transurethral resection of prostate onjamkesmas patient based on Perwal Tariff, INA-CBG’s Tariff and the cost basedon clinical pathway in RSUD Kota Bekasi in 2012 to find the cause and thesolution to minimalize it. It was an observational qualitative study. The resultshow that there were a quit big discrepancy between the cost based on Perwaltariff and the clinical pathway with the cost based on INA-CBG’s , with the mainAnalisis selisih..., Bagus Taufiqur Rachman, FKM UI, 2013cause are the different method in calculating the cost and tariff determination. Thestudy recommend that hospitals and The Ministry of Health use unit cost andclinical pathway as the instrument in calculating and controlling the cost whilemaintaining quality’"

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan kesehatan yaitu Program Askeskin yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Program ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan dan teknologi di Negara ini. Program Askeskin dibentuk untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya yang sudah diterapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008, program Askeskin diganti dengan program JAMKESMAS. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahu persepsi pengguna Askeskin terhadap pelaksanaan pelayanan Program Askeskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Askeskin yang telah diolah menggunakan metode statistik SPSS. Analisa penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif.

---

This research is describing about Askeskin Program which is one of the healthy program that made by government hence could be used by all society. This program was made in order to help society from the development of poverty and technology. Program Askeskin was made for whole society in general and especially for poor people which already been implemented from the year of 2005 to 2007. In the year of 2008, Askeskin Program was changed with JAMKESMAS Program.

Through this research, researcher has an intention to get the information about perception of Program Askeskin Users to the Conduction of Program Askeskin services. This research was using quantitative method with spreading the questionnaires to Askeskin Program users that already processed by SPSS statistic method. The analysis of this research was described with descriptive method."