Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Waralaba syariah adalah salah satu contoh perkembangan dalam bidang muamalah yang tidak dapat disandarkan kepada kitab-kitab klasik tersebut. Waralaba di atur dalam PP Pemerlntah No. 42 Tahun 2007. Waralaba syariah di Indonesia, Salah Satunya adalah RM. Wong Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis apakah konsep waralaba syariah dalam PP. Waralaba sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Menganalisis akad waralaba syariah yang di pakai dalam waralaba syariah RM. Ayam bakar Wong Solo menurut hukum perikatan Islam di bandingkan dengan PP Pemerintah No. 42 Tentang Waralaba. Mendapatkan Akad yang lebih tepat dipakai dalam usaba Waralaba Metode penelitian yang digunakan dalam penetitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifut yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini, adalah bahwa Konsep Waralaba yang ada pada PP waralaba tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karna Hak Kekayaan intelektual juga dikenal dalam hukum Islam sebagal Haqq Al-Ibtikar. Dan akad Waralaba RM. Wong Solo tidak sesuai dengan PP. Waralaba Jadi Praktik Waralaba RM. Wong Solo saat ini tidak dapat dikatakan Praktik Bisnis Waralaba. Praktik yang ada saat ini hanya!ah upaya Perusahaan dalam pengembangan bisnisnya, dengan menggunakan akad yang sesuai denga syariah Islam. Sebaiknya RM. Wong Solo menyempurnakan akadnya agar sesuai dengan prinsip syariat Islam, dan PP Waralaba yang berlaku di Indonesia.

---

Franchise is provided for in Government Regulation No. 42 of 2007. An example of syariah franchise in indonesia is Wong Solo Restaurant. The objectives of this research are to analyze whether ort not the concept of syariah franchise in the Government Regulation on Frahchise complies with the provision of Islamic Law, to analyze the syariah franchise agreement applied in Syariah franchise of ?Wong Solo? Roasted Chicken Restaurant according to Islamic contract law compared with Government Regulation No. 42 on Franchise, and to obtain a more appropriate agreement to be used in a franchise business. Research method used in this research is a normative juridical bibliographieal study.

This research shows that the fianchise concept in Government Regulation on Franchise is not conflicting with Islamic Law since Intellectual property Right is also known in Islamic law as Haqq Al-Ibtikar. And the Franchise Agreement at "Wong Solo" Restaurant does not comply with Government Regulation on Franchise. Therefore, the practice of Franchise at "Wong Solo" Restaurant presently cannot be categorized as a Practice of Franchise Business. The present practice is only the Company's effort to develop its business by using an agreement that complies with Islamic syariah. On the contrary, "Wong Solo" Restaurant perfects its agreement in order to make it comply with the principles of Islamic syariah as well as Government Regulation on Franchise app1icable in Indonesia. "

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"Investasi pembiayaan mudharabah merupakan suatu bentuk produk penyaluran dana perbankan syariah yang dilakukan berdasarkan akad bagi hasil dengan prinsip syariah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai hukum nasional, diharapkan dapat membangun ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Didukung dengan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , PBI Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN/MUI sebagai aturan pelaksanaan, melengkapi operasional produk perbankan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam realita adalah akselerasi hukum yang ada ternyata belum dapat mendorong pertumbuhan produk investasi pembiayaan mudharabah terutama yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil perorangan. Proses pengajuan pembiayaan dan persyaratan jaminan bank yang rumit, memberatkan, serta tingginya faktor risiko high risk pada pembiayaan investasi mudharabah menjadi kendala tumbuhnya produk tersebut. Terlihat juga adanya ketidaksetaraan kedudukan antara shahibul maal dan mudharib pada saat perikatan transaksi akad. Mudharib tidak memiliki posisi tawar dalam nisbah bagi hasil. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis dan implementasi penerapan nilai-nilai syariah pada hukum positif termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, terhadap investasi pembiayaan mudharabah serta meneliti penyebab produk tersebut belum dapat berkembang. Diperlukan restrukturisasi peraturan perundang-undangan agar implementasi investasi pembiayaan mudharabah dapat menjadi penggerak sektor riil tanpa menghilangkan kemurnian prinsip syariah.

---

Mudharabah financing investment is a form of the product of Islamic banking fund distribution based on profit sharing agreement with sharia principles. The enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking as a national law, is expected to build a populist economy as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution. Supported by, OJK Otoritas Jasa Keuangan Regulations Sharia related, Bank Indonesia Regulation PBI and also The fatwa by the National Sharia Board Dewan Syariah Nasional DSN of Indonesian Ulema Council Majelis Ulama Indonesia MUI as implementation rules, operational banking products. The problem that occurs, in reality, is that the acceleration of law is not yet able to encourage the growth of mudharabah financing investment products, especially those aimed at individual small business actors. The complicated and costly process of financing and bank guarantees, as well as the high risk factors of mudharabah investment financing, are the obstacles to the growth of these products. Also visible inequality of position between shahibul maal and mudharib at the time of commitment contract. Mudharib has no bargaining position in the profit sharing ratio. This study focuses on the analysis and implementation of the application of sharia values to positive law including the factors that affect the investment of mudharabah financing and investigate the cause of the product has not been able to develop specially in Bank Muamalat Indonesia. Restructuring of legislation required for the implementation of mudharabah financing investment can be a driver of the real sector without eliminating the purity of sharia principles. Human resources factors, related institutions, and government are expected to be an element supporting the implementation of mudharabah investment in pure sharia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi terhadap imbalan yang didapatkan dan kesesuaian syariah untuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dan mudharabah pada. Kehadiran ini dalam lembaga keuangan syariah menimbulkan isu yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dan kesesuaian syariah dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dan mudharabah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk membandingkanldata maupuncinformasi yangndiperoleh darinhasil kepustakaanjdan hasilkpenelitian langsung padam PT.QRS dan PT. NOP. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berkaitan dengan P2P lending, fatwa DSN-MUI dan surat perjanjian maupun konsep surat perjanjian antara kedua perusahaan syariah dengan para . Hasil penelitian menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh PT. QRS dan PT. NOP karena strategi bisnis dan kesalahan sistem pada nya, namun dalam melakukan pencatatan atas imbalan telah sesuai dengan PSAK 59 dan PAPSI 2013. Selain itu, salah satu kendala dalam penerapan syariah adalah POJK yang ada belum mengatur secara spesifik penerapan prinsip syariah bagi yang berbasis syariah. PT. NOP dan PT. QRS perlu memperbaiki strategi bisnisnya serta pada nya agar dapat menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.This research aims to analyze the implementation of accounting for the fee based income obtained by fintech and the compliance of sharia standards for financing using the murabahah and mudharabah agreements. The presence of this fintech in Islamic financial institutions raises problems relating to accounting and Islamic compliance in financial transactions using the murabahah and mudharabah agreements.This research was conducted with a descriptive qualitative method to compare data and information obtained from the results of the literature and the results of direct research on the integration of PT.QRS and PT. NOP. This study uses to discuss content analysis of the Financial Services Authority Regulation relating to P2P fintech loans, Fatwa of DSN-MUI and cooperation contract agreements between Islamic fintech companies with funders and beneficiaries.The results of the study found the fact of the incompatibility of the application of Islamic principles carried out by PT. QRS and PT. NOP because of the business strategy and bugs in system of its marketplace, but in recording the non-compliance is in accordance with PSAK 59 and PAPSI 2013. In addition, one of the safeguards in the application of sharia is the existing POJK for sharia-based PT. NOP and PT. QRS needs to improve its business strategy and bugs in its marketplace in order to be able to apply sharia principles in accordance with the DSN-MUI fatwa."

"Bank syariah melaksanakan kegiatan-kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal yang harus diperhatikan secara seksama adalah peranan akad tertulis yang mengakibatkan hubungan hukum antara para pihak yang melaksanakan transaksi pada kegiatan perbankan syariah. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah konsep Al-Mudharabah Mutlaqah pada bank syariah dan bagaimana ketentuan pokok dan format akad Al-Mudharabah Mutlaqah. Selain itu ditelaah juga masalah prosedur pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah Mutlaqah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Konsep Al-Mudharabah di bank syariah terdiri dari Al-Mudharabah Mutlaqah dan Al-Mudharabah Muqayadah. Yang dijadikan sumber penelitian dalam skripsi ini adalah akad Al-Mudharabah Mutlaqah yang memiliki ketentuanketentuan pokok yang harus dilaksanakan oleh mudharib (nasabah) dan shahibul maal (bank syariah) yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Pada penyusunan akad pada bank syariah secara umum berpedoman pada hukum syariah Islam dan hukum positif Indonesia, hal ini tetap berlaku selama belum ada positivisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi undang-undang tentang perbankan syariah. Pelaksanaan akad Al-Mudharabah Mutlaqah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah pada dasarnya telah mengikuti mekanisme pelaksanaan akad di bank syariah pada umumnya dan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan akad Al-Mudharabah Mutlaqah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah melalui kesepakatan pilihan forum penyelesaian pihak dalam akad. Seluruh akad yang disepakati di sini tidak bertentangan dengan hukum syariah Islam dan hukum positif Indonesia dan dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada deposan. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu mengenai bagi hasil antara deposan (shahibul maal) dengan bank syariah (mudharib). Di samping itu, penelitian ini juga ingin membandingkan antara return on equity (ROE) dan return on mudharabah deposit (ROMD) pada lima bank umum syariah yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega dan Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan lima bank umum syariah, statistik perbankan syariah dari Bank Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada deposito mudharabah pada bank syariah cenderung fluktuatif tergantung keuntungan bank syariah (mudharib) dalam mengelola dana. metode revenue sharing merupakan metode bagi hasil yang digunakan oleh bank umum syariahdi Indonesia. Hasil perbandingan antara return on equity (ROE) dan return on mudharabah deposit (ROMD) menunjukkan bahwa ROE > ROMD, yaitu variance paling besar terdapat pada Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%.

---

The purpose of this study was to determine the calculation for the deposits mudharabah for the depositor. The study was conducted to find out about the revenue sharing between depositors (shahibulmaal) by Islamic banks (mudharib). In addition, this study also wanted to compare the return on equity (ROE) and return on mudharabah deposit (ROMD) at five Islamic banks namely, Bank Muamalat Indonesia, Bank SyariahMandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah and Bank Syariah Bukopin. The data usedin this studyin the form of annual reports and financial statements ofthe five Islamic banks, Islamic banking statistics of Bank Indonesia.These results indicate that mudharabah deposits in Islamic banks tends to fluctuatedepending on theprofitsof Islamic banks(mudharib) in managing the funds. Revenue sharing method is a method used by Islamic banks in Indonesia. The results ofthe comparison between the return on equity(ROE) and return on mudharabah deposit (ROMD) shows that the ROE > ROMD, the greatest variance contained in Bank Syariah Mandiri with 61.46%."

"Asuransi Syariah atau yang dikenal dengan Takaful mempunyai esensi usaha saling melindungi dan sating menolong di antara sejumlah orang/peserta melalui kontribusi dana yang disebut tabarru'. Sedangkan asuransi jiwa syariah mempunyai kekhasan produk yang bersifat tabungan atau investasi yang pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk menganalisis aspek pajak penghasilan premi asuransi jiwa syariah di Indonesia pada akad mudharabah dan akad tabarru'. Metode analisis diawali dengan pemahamam esensi asuransi syariah, bagaimana prinsip akad/transaksi pada asuransi syariah, penenmaan premi, kepemilikan, alokasi, pengelolaan, sampai pada pembayaran klaim atau pada pengembalian dana premi yang diinvestasikan termasuk bagi hasil investasinya dengan studi kasus produk Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga. Dari pemahaman tersebut dapat ditemukan beberapa perbedaan prinsip antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, diantaranya pada sisi akad/transaksi, pengakuan pendapatan pada premi, alokasi dan pengelolaan premi, sumber dana klaim, sampai pada pemberian hasil investasi dana premi. Perbedaan-perbedaan yang ada terutama perbedaan akad tersebut berimplikasi pada perbedaan penghitungan secara akuntasi sampai pada perbedaan penghitungan dan ketentuan pajak penghasilannya. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan pajak penghasilan yang berlaku pada saat ini yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 17/2000 yang menyatakan bahwa premi yang diterima perusahaan asuransi merupakan objek pajak, kurang relevan apabila dikenakan terhadap seluruh premi asuransi syariah karena premi yang diterima perusahaan asuransi syariah bukan merupakan pendapatan, namun merupakan amanah yang harus dikelola. Oleh karena itu dan hasil analisis penulis berkesimpulan bahwa akan lebih tepat apabila yang dimaksud dengan objek pajak dalam hal ini adalah hasil investasi dana premi, bukan premi itu sendiri. Sedangkan untuk bagi hasil yang diberikan perusahaan asuransi syariah kepada peserta diperlakukan sebagai non-deductible expense apabila berasal dan hasil investasi dana tabungan, dan diperlakukan sebagai deductible expense apabila berasal dan investasi dana peserta/tabarru'. Penulis berharap akan terwujudnya fair treatment dalam regulasi perpajakan atas premi asuransi syariah. Hal tersebut diharapkan dapat membantu perkembangan bisnis asuransi syariah khususnya dan meningkatkan daya saing industri umumnya untuk menarik lebih banyak investor yang kemudian ikut membantu pertumbuhan sektor riil, dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak dan sektor riil tersebut."