Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPangan di Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang cukup vital karena terkait dengan segala permasalahan bahkan berpengaruh dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketahanan pangan merupakan prasyarat utama dalam menjalin stabilitas sosial dan politik. Salah satu masalah krusial dalam ketahanan pangan adalah adanya kenyataan bahwa bangsa Indonesia belum bisa terlepas sepenuhnya dari beras sebagai komoditi basis yang strategis. Diversifikasi pangan menjadi Salah satu pilar utama dalarn mewujudkan ketahanan pangan. Kebijakan pangan di Indonesia terusik dengan diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement ACFT A mulai I Januari 2010. Masuknya berbagai produk pangan asing ke dalam negeri dikhawatirkan akan sulit terkontrol dan bahkan dapat mematikan produk lokal.Tesis ini menjelaskan seberapa besar kompetensi Indonesia di bidang pangan, khususnya perbéasan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dan Cina dalam menghadapi ACFTA. Penulis juga bermaksud untuk rnenjelaskan strategi pemantapan ketahanan pangan di Indonesia dengan mengidentiiikasi faktor strategis intema] dan ekstemal. Faktor-faklor stlategis tersebut diperoleh melalui tiga indikator efelctivitas kebijakan pangan nasional, yaitu kebijakan produksi, keb§akan eksbor/impor, dan diverifikasi pangan. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif menggunakan deskriptif analisis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data kepustakaan.Melalui Matriks SWOT, diperoleh empat rumusan altematif strategi yang dapat digunakan pemerintah mmtuk mengembangkan kebijakan perberasan di masa mendatang. Para pelaku kegiatan ekonomi sektor perberasan juga perlu melakukan beberapa perubahan kebliakan guna mendukung siratcgi kctahanan pangan nasional.

---

ABSTRACT

Food in indonesia has important role and positionbecause association with all the problems even influential in maintaining national economic stability. Food security is a major prerequisite in establishing social and political stability. One of the crucial issues in food security is the fact that Indonesia cannot be separated entirely from rice as a strategic commodity base. Food diversifications become one of the main pillars in achieving food security. Food poiicy in Indonesia disturbed by the enactment ofthe ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) which began January 1, 2010. The entrance of foreign products feared ditiicult to control and even shut down local products.

This research describes Indonesia competence in the food sector, particularly rice compared with other ASEAN countries and China towards ACFTA. The author also intends to explain the strategy of strengthening food security in Indonesia by identifying the intemal and extemal strategic factors. The strategic factors obtained through three indicators of the effectiveness of national food policy, are the production policy, the policy of export/import, and food diversilication. This research is a qualitative study with descriptive analysis. The data used in this study based on literature data collection techniques.

Through the SWOT matrix, obtained four alternative formulas that can he used in govemment?s strategy to develop rice policies in the future. The perpetrators of rice sector economic also need to make some changes in policies to support national food security strategy."

"ABSTRAKPada tanggal 01 Januari 2010, telah resmi diberlakukan ASEAN - China FreeTrade Agreement (ACFTA). ACFTA ini merupakan salah satu blok perdaganganterbesar di dunia setelah Uni Eropa dan NAFTA. Enam negara anggota ASEAN,yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailandmulai menerapkan tarif nol persen untuk perdagangan ekspor impor antar negara.Dan terhadap negara-negara yang baru menjadi pihak ASEAN, peijanjian ini banimulai berlaku pada tahun 2015. Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, untukdapat meredam laju produk impor dan mengurangi peredaran barang palsu, sertabarang yang memiliki kualitas buruk di pasar nasional, sekaligus untukmelindungi konsumen, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah denganmelakukan standardisasi melalui pelabelan Standar Nasional Indonesia (SNI)yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Standardisasi barang ataujasa oleh konsumen merupakan hak jaminan minimal dari suatu barang atau jasakepada konsumen yang sekaligus menjadi kewajiban dan larangan dari pelakuusaha, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. SNI sejatinya bersifat non-diskriminatif, yang artinyaSNI tersebut berlaku untuk semua barang yang beredar pasar nasional, baik yangberasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan diterapkan hal tersebut makaakan membuat konsumen menjadi lebih aman dalam memilih dan mengkonsumsibarang. Dan sudah saatnya konsumen Indonesia tidak lagi menjadi objek atautarget pasar produk impor yang tidak layak dan sudah saatnya konsumen menjadisubjek atau pelaku pasar yang cerdas, kritis, pandai memilih produk yang baik,dan mengedepankan pembelian produk buatan Indonesia atau memilih produkyang memiliki standar.;"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan ACFTA terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China dalam jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini menggunakan data time series dari triwulan 1 tahun 2000 sampai dengan triwulan 4 tahun 2011 dengan menggunakan metode estimasi Error Correction Model (ECM). Perjanjian ACFTA disahkan pada 1 tahun 2005, sedangkan dampak penerapannya pada neraca perdagangan bilateral Indonesia-China secara efektif adalah sejak 1 Januari tahun 2008. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibuat dua model regresi untuk dua periode ACFTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ACFTA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China hanya dalam jangka panjang dan untuk periode ACFTA yang dimulai 1 Januari 2008.

---

The aim of this study is to know the impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia?s-China Balance of Trade in the long term and in the short term. This study uses time series data from 2000 to 2011 (quarterly basis) and the estimation method used is Error Correction Model (ECM). ACFTA agreement was legally implemented starting from January 1, 2005, whereas the impact of the implementation on Indonesia?s-China Balance of Trade was effectively on January 1, 2008. Therefore, there are two regression models for two periods of ACFTA agreement. The result of this study is variable ACFTA has significant effect to Indonesia?s-China Balance of Trade only in the long term and for period of ACFTA agreement starting from January 1, 2008."

"Era globalisasi saat ini mendorong negara-negara untuk melakukan integrasi dengan negara lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih murah dan juga mendorong kegiatan ekspor produk dalam negeri. Dengan terjalinnya integrasi ekonomi, selain terjadi peningkatan pada perdagangan internasional, terdapat juga efek peningkatan arus masuk FDI yang disebut sebagai investment creation yang berasal dari ekstra-regional. Terjalinnya kerjasama perdagangan yang menghapus hambatan perdagangan antara Indonesia dan China pada tahun 2010, menimbulkan pertanyaan mengenai apakah terdapat peningkatan pada arus masuk FDI di Indonesia yang berasal dari ekstra-regional dan juga mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arus FDI di Indonesia semenjak ACFTA diberlakukan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan analisi deskriptif dan juga pendekatan ekonometrika. Pendekatan ekonometrika pada penelitian ini menggunakan metode gravitasi dengan memasukkan data panel 91 negara dengan rentan waktu 13 tahun. Pendekatan ekonometrika memberikan hasil bahwa negara ektra-regional berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk FDI yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan melakukan kebijakan dalam menarik arus FDI dari ekstra-regional.

---

The era of globalization encourages countries to integrate with other countries to fulfil domestic needs at lower prices and encourages the export of domestic products. When the countries conclude the Economic integration, besides of effect of the increment in international trade, there is also the effect of increasing FDI inflows which are called investment creation, which is the increment of FDI from extra-regional countries. Since Indonesia ratified ACFTA and the tariff between Indonesia and China became 0 tariffs in 2010, it raises questions about whether Indonesia had the investment creation from economic integration with China and what factors have influenced FDI flows in Indonesia since the ACFTA. This study attempts to answer this question using descriptive analysis and an econometric approach. The econometric approach in this study uses the gravity method by including panel data from 91 countries over a period of 13 years. The econometric approach gives the result that extra-regional countries have a significant negative effect on FDI inflows in Indonesia which makes Indonesia still needs to implement policies to attract FDI inflows from extra-regional."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis mengenai ACFTA (ASEAN-China Free TradeAgreement) yang merupakan suatu perjanjian perdagangan kawasan bebas yangdibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA telahdisepakati sejak tahun 2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China(ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and thePeople?s Republic of China yang ditandatangani pada 4 November 2002 di PhnomPenh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengankepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Perjanjian ACFTA berlakusecara penuh bagi Indonesia sejak Januari 2010, dan dibalik perberlakuanperjanjian ACFTA bagi Indonesia memberikan dampak baik itu positif maupunnegatif. Selain itu ada pula kendala-kendala yang harus dihadapi Indonesia dariperberlakuan perjanjian ACFTA. Pemerintah harus segera bertindak untukmengatasi berbagai dampak negatif dari perberlakuan perjanjian ACFTA,terutama kebijakan perdagangan dalam negeri. Berbagai paket kebijakan yangdisiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasidampak negatif dari pemberlakuan ACFTA (ASEAN-China Free TradeAgreement). Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini adalahpenelitian yuridis normatif. Di dalam tesis ini dibahas mengenai substansi dariperjanjian ACFTA, dampak positif dan negatif dari perjanjian ACFTA bagiIndonesia, dan upaya pemerintah melalui kebijakannya yang komprehensif dalammengatasi dampak dari perjanjian ACFTA.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) which isa free trade agreement area that formed between ASEAN countries and China.ACFTA has been agreed since 2001. ASEAN-China Free Trade Agreement(ACFTA) formed based on international law namely Framework Agreement onComprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People?sRepublic of China that has been signed on November 4, 2002 at Phnom Penh,Kambodja by the chief ASEAN?s countries governments with Republic of China(PRC). ACFTA fully cause been effective for Indonesia since Januari 2010, andbehind implementation of ACFTA for Indonesia has given positive and negativeeffects. In addition, there are constraints which must be faced by Indonesia.Indonesian Government must act immediately to solve the several negative effectsfrom the implementation of ACFTA, especially domestic trading policy. Severalpolicy packages are prepared and implementated by Indonesian government thatis hoped can solve the negative effect of implementation ACFTA (ASEAN-ChinaFree Trade Agreement). Research conducted in this thesis is a normative juridicalresearch. In this thesis are discussed obout substance of ACFTA, postitive andnegative effect of ACFTA for Indonesia, and the effort of Indonesian governmentto solve the effect of ACFTA comprehensively."

"Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (free trade) dimana sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain. Perjanjian internasional di bidang perdagangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar. Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Hingga saat ini sangat banyak jumlah FTA yang telah ditandatangani dan berlaku serta telah dinotifikasi dengan subyek baik regional, bilateral dan multilateral. Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang penting dan melibatkan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN sebagai pihak, yaitu Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA dalam perkembangannya banyak memberikan dampak yang cukup berarti bagi sektor-sektor strategis di Indonesia Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%, bahkan produk seperti jarum harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka akan berat kekuatan ekonomi Indonesia sehingga butuh kesiapan dan persiapan yang sangat matang. Untuk itu kajian ini membahas mengenai ACFTA baik perkembangan, peranan dan implikasi serta rekomendasi untuk mengoptimalkan perjanjian ini sebelum tahun 2018 dengan berlakunya highly sensitive list ACFTA. Selain itu penting bagi Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum mengikuti Perjanjian Perdagangan Bebas ke depan. Pemerintah perlu menyiapkan peran dan langkah kebijakan untuk ke depannya berkaitan dengan perdagangan bebas. "

"Mengapa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati menandatangani ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2002? Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat relasi kuasa yang terjadi antara bisnis dan negara dalam proses formulasi ACFTA. Untuk melakukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Storm C. Thacker yang memperhitungkan kerentanan, kepentingan dan institusi, serta inisiatif negara sebagaimana leverage, strategi, dan komposisi internal bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun di satu sisi ACFTA menguntungkan bisnis besar yang mengekspor komoditas mereka ke China, kebijakan ini membahayakan industri kecil dan menengah yang bersaing secara langsung dengan komoditas yang diimpor dari China. Distribusi pendapatan yang tidak merata ini menyebabkan bisnis terbelah menjadi dua kelompok: mereka yang mendukung dan mereka yang menolak ACFTA. Sementara itu, di sisi negara, pembelahan secara praktis tidak terjadi, karena dua kepentingan yang ada di dalam negara, kelompok teknokrat dan kepentingan bisnis, mempunyai agenda yang sama di dalam ACFTA. Adalah simpulan utama dari penelitian ini bahwa koalisi antara bisnis besar dan negara lah yang secara efektif telah menentukan sikap resmi Indonesia terhadap ACFTA.

---

Why did Indonesian government under Megawati’s presidency sign the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) in 2002? This research attempts to anwer that question by looking at the underlying power relations between the state and businesses during ACFTA formulation process. In doing so, this research employs a theoretical framework developed by Storm C. Thacker which takes into account vulnerabilities, institutions and interests, and initiatives of the state as well as businesses’ leverages, strategies, and their internal makeup. The research finds that while ACFTA benefited Indonesian big businesses which exported their commodities to China, it harmed small and medium businesses who competed directly with commodities imported from China. This uneven income distribution consequently splited businesses into two divisions; those who supported and those who opposed ACFTA. Meanwhile, on the state’s side, the division was virtually nonexistent as the two main interests within the state, the technocrats and the business interest, had a converging agenda in ACFTA. It is the main conclusion of this research that this powerful state-big businesses coalition that had effectively determined Indonesia’s formal stance toward ACFTA."

"Tesis ini menganalisa mengenai dampak pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap perdagangan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Perjanjian ACFTA diberlakukan secara penuh bagi Indonesia pada bulan Januari 2010. Secara keseluruhan, pemberlakuan ACFTA membawa berbagai dampak, baik itu positif maupun negatif. Di sektor TPT sendiri, pemberlakuan ACFTA ini membawa berbagai permasalahan bagi Indonesia. Sektor TPT memainkan peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia, karena merupakan salah satu sektor yang menjadi penyumbang devisa negara dan membuka lapangan kerja yang besar alias padat karya. Kondisi TPT Indonesia yang sejak awal tidak stabil semakin terpuruk dengan banyaknya pabrik tekstil yang tutup sehingga meningkatkan angka pengangguran. Produsen TPT pun beralih menjadi pedagang sehingga memicu gejala deindustrialisasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan- kebijakan guna melindungi sektor TPT dari dampak pemberlakuan ACFTA. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

---

This thesis analyzes the impact of the implementation of ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) on textiles and apparel products sector in Indonesia. ACFTA Agreement is fully implemented in Indonesia in January 2010. Overall, the implementation of ACFTA brings a variety of impacts, both positive and negative. In TPT sector, the implementation of ACFTA brings a variety of problems for Indonesia. The TPT sector plays an important role in building the economy of Indonesia, because it is one of the sectors that contributes to foreign exchange and opens large employment or labor-intensive. Indonesian TPT condition that is unstable from the beginning is getting worse by the closing of many textile factories, thus increasing the unemployment rate. Textile producers were turning into traders that trigger the symptom of de-industrialization. Therefore, the Government of Indonesia needs to create policies to protect textile and apparel product sector from the impact of the implementation of ACFTA. Research conducted in this thesis is normative juridical research to understand the application of legal norms to the facts."

"ABSTRAKNama : Gusti Digja RamadhanNPM : 1206333212Program Studi : Pascasarjana Ilmu EkonomiJudul Tesis : Analisis Penyelundupan Impor pada Periode Sebelum dan Setelah Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement ACFTA di Indonesia 2000-2014 .Penyelundupan yang terjadi antara Indonesia dan negara anggota ACFTA dapat dilihat dari gap perdagangan ekspor-impor.Penyelundupan terjadi karena upaya menghindari tarif bea masuk, sehingga terjadi manipulasi dokumen masuk, baik dalam hal kuantitas dan harga barang impor. Perubahan kebijakan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA dan peningkatan sanksi denda diduga mempengaruhi penyelundupan. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel fixed effect untuk menganalisis perubahan kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh antara lain : 1. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA, dan 2. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan peningkatan sanksi denda maksimal.Klasifikasi JEL : F13, H26, K20 Kata Kunci : Penyelundupan, Tarif Bea Masuk dan Sanksi Denda

---

ABSTRACTName Gusti Digja RamadhanStudy Program EconomicsThesis Title The Analysis of Import Smuggling in The Period Before and After Implementation of ASEAN China Free Trade Agreement ACFTA in Indonesia 2000 2014 Smuggling that occurred between Indonesia and the ACFTA member countries can be seen from the import export trade gap. Smuggling occurs because the attempt to avoid tariffs, resulting in the manipulation of incoming documents, both in terms of quantity and price of imported goods. The policy change tariff rates on ACFTA cooperation and increase financial penalties affecting allegedly smuggling. This study uses a fixed effect panel data regression to analyze the policy change. The results obtained are 1. The reduction of smuggling after the application of policy to reduce tariff rates on ACFTA cooperation, and 2. A decrease in smuggling after the implementation of the policy of increasing the maximum financial penalties .JEL Code F14, H26, K42 Keyword Smuggling, Tariff Rates, Financial Pinalties."