Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Sumber keuangan daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pungutan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pelaksanaannya banyak peraturan daerah tentang pungutan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemberian kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pembinaan dari pemerintah pusat agar pelaksanaanya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan. Kota Bekasi sebagai salah satu Kota yang terus berkembang, memiliki potensi akan pajak daerah dan retribusi daerah yang terus tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas efektivitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan pada Pemerintah Kota Bekasi. Peneliti menemukan kegiatan pembinaan terhadap pemerintah Kota Bekasi belum mencapai efektif, hal ini dilihat dari masih kurangnya pemahaman dalam menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pungutan daerah.

---

Decentralization of fiscal gives authority and responsibility to local governments to explore and manage the financial resources of the region. Source of local finance which has a pivotal role in the implementation of fiscal decentralization is local levies that form in local taxes and user charges. In practice, many local regulations on local levies opposed to the legislation in national level. For that, granting authority in making the collection of taxes and charges to the local government must be accompanied by guidance from central government so that its implementation does not conflict with national legal provisions applicable, in the case this is done by the Directorate of Regional Tax and Retribution Ministry of Finance. Bekasi as one of grow up municipal, has the potential for local taxes and user charges that continue to grow. This study aims to provide an overview of the effectiveness of supervision activities undertaken by The Directorate of Regional Tax and Retribution in the Ministry of Finance to Bekasi Municipality. Researchers found that the supervision activities at the Bekasi Municipality has not been reached effectively, it is seen from the lack of understanding in producing local regulations in accordance with the laws and principles of local tax and user charges."

"Di dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu tugas pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan bukan sekadarnya memberikan dengan proses birokrasi yang berbelit-belit tetapi harus menghasilkan bentuk pelayanan yang terbaik dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut, namun secara keseluruhan dimensi pelayanan jasa Tangible, Responbility, Responsiveness, Assurance dan Empathy dapat diandalkan sebagai alat untuk menganalisa pelayanan jasa.Sumber data primer ini adalah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta, dan sampel responden sebanyak 200 responden dengan menggunakan tehnik quota.Bahwa masyarakat belum dapat terpenuhi apa yang diharapkan dari pelayanan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta, hal ini dapat dilihat dari skor kesenjangan dimana nilai dari skor tersebut tidak. ada yang bernilai positip. Dan di setiap wilayah terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dari dimensi tangibel dan dimensi reliability. Serta dalam analisa faktor untuk menganalisa faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam menilai kualitas pelayanan setelah direduksi terdapat 5 faktor. Faktor kesederhanaan prosedur, kecepatan pelayanan dan keamanan dalam pembayaran merupakan faktor yang dominan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta. Dengan terdapatnya faktor-faktor yang dominan terhadap kualitas pelayanan tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI.Bahwa masyarakat belum dapat terpenuhi apa yang diharapkan dari pelayanan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta, hal ini dapat dilihat dari skor kesenjangan dimana nilai dari skor tersebut tidak ada yang bernilai positip. Dan di beberapa wilayah terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dari dimensi tangibel dan dimensi reliability. Berta dalam analisa faktor untuk menganalisa faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam persepsi kualitas pelayanan setelah direduksi terdapat 5 faktor. Faktor kesederhanaan prosedur, kecepatan pelayanan dan keamanan dalam pembayaran merupakan faktor yang dominan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah di 5 (lima) wilayah Propinsi DKI Jakarta.Dengan terdapatnya faktor-faktor yang dominan terhadap kualitas pelayanan tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta diharapkan untuk terus meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat agar terpuaskan keinginannya. Dan adanya komitmen dari seluruh karyawan dil lingkungan KPKD Propinsi DKI Jakarta, karena kebutuhan masyarakat pada saat ini tidak akan sama dengan kebutuhan masyarakat di masa datang."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."