Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas implementasi pengawasan administratif orang asing pemegang izin Kunjungan dengan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mengemban amanat Pasal 38 dan Pasal 40 Undang­ Undang Nor. or 9 Tabnn I 992 Tentang Keimigrasian untuk melakukan pengawasan lalu lintas rnasuk, keluar dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia baik secara administratif maupun lapangan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pembuat kebijakan perlu melakukan kajian ulang terhadap kandungan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1992 Tentang Keimigrasian. Hal ini perlu dicermati mengingat .Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki posisi sebagai vocal point dirnana imigrasi seharusnya menjadi instansi terdepan dalarn tanggung jawab terhadap pengawasan orang asing.

---

This thesis dirousses the administrative control of foreigner, who have the visit permit with a few times permit visas holders in Tangerang Immigration Office. In accordance with the one of the directorate general of immigration mission to the undertaking of article 38 and article 40 law No. 9 of 1992 on immigration to monitor traffic in, out, and present also tbe activity of the foreigner, both in adminlstrative and field.Based on research conducted with qualitative methods, concluded that the dirertorate general of immigration as a policy maker to conduct a study to the content of article 60 of Law No. 9 of 1992 on immigration. This need to be examined considering immigration as a gete keeper position as the state has a vocal point where immigration should be the leading agency in responsibility for the supervision of foreigners."

"Ada lebih dari tujuh juta orang yang berimigrasi. Penyelundupan manusia adalah salah satu cara bagaimana mereka bisa dengan mudah berimigrasi ke suatu wilayah. Lewat buku ini, Caroline Moorehead mencoba untuk membuka mata para pembaca agar menyadari mengenai situasi tragis yang dialami oleh para imigran gelap. Dia melakukan perjalanan ke kamp-kamp imigran di beberapa belahan dunia dan menuliskan kondisi imigran-imigran yang tinggal di sana. Terlepas dari alasan politik dan ekonomi, imigrasi adalah sebuah bentuk keberanian dan keinginan para imigran untuk bertahan hidup."

"Diaspora and transnationalism are concepts that have become very popular in modern academic and political discourses. And while most of the new literature treats the two separately, this book studies these fields alongside one another. Rainer Bauböck and Thomas Faist bring together scholars from a wide range of academic disciplines to discuss the concepts, theories, and methodologies used in the study of border-crossing affiliations. --From publisher's description.Diaspora &​ transnationalism are widely used concepts in academic &​ political discourses. Although originally referring to quite different phenomena, they increasingly overlap today. Such inflation of meanings goes hand in hand with a danger of essentialising collective identities. This book analyses this topic."

"Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan kepada perusahaan di Indonesia untuk mendatangkan tenaga kerja asing (expatriate) maupun tenaga ahli asing (expert expatirate) dalam rangka peningkatan investasi, ekspor dan membantu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur lalu lintas manusia antar negara, demikian pula dengan Indonesia yang diatur berdasarkan Undang Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun t 992 tentang Keimigrasian, kbususnya pada Bab VI yang mengatur tentang pengawasan dan penindakan orang asing. Tesis ini berupaya mengungkapkan sisi penting pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim SIPORA, terutama dilihat dari peran Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang dan hubungannya dengan lnstansi Terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Penekanan dari kegiatan SIPORA ada dua, yaitu aspek koordinasi dan aspek pengawasan. Kedua hal tersebut mcnjadi penting dilihat dari perspektif ketahanan nastonal {national security) maupun keamanan pribadi (human security). Masalah penelitian: (i) Bagalmanakah Efektivltas Tlm Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor lmigrasi Kelas 1 Tangerang, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-24.PR.09.03 tabun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora)? (2) Bagaimanakah mcnyusun strategi suatu sistem koordinasi dalam upaya melaksanakan pergawasan orang asing? Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang sudah berjalan di wiiayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang serta mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dilihat dari sudut koordinasi antar instansi terkait guna mencapai tujuan pengawasan orang asing yang efektif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengungkapkan data dan informasi yang bersifat menjclaskan untuk memahami situasi dan kondisi yang terkait dengan subjek serta objek penelitian. Kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan Efektlvitas Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanggerang sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-24.PR.09.03 tahun 1995 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Sipora) dinilai kurang efektif. Langkah strategi dalam pengawasan orang asing sesuai dengan analisis SWOT adalah konsolidasi. Saran yang diajukan perlu monitoring dan evaluasi; alokasi anggaran bersama antar instansi; membangun sistem informasi yang terintegrasi; menambahkan seksi intelijen; pendistribusian pegawai Imigrasi secara proposional; sosialisasi internal; penyusunan SOP.

---

The Government of Indonesia maintains policies for companies to bring in expatriates or expert expatriates in an effort to increase investments, exports, and develop human resources quality in Indonesia. As with other countries that have their own policies to manage human traffic between countries, Indonesia has Law No.9 of l992 regarding immigration. The Law, especially in Chapter VI, provides guidance regarding control mechanism on foreigners. The objective of this thesis is to reveal the important aspect of coordination work that has been initiated by SlPORA team, especially looking through the role of Immigration Office Class I in Tangerang and its relationship with relevant offices in the effort to supervise foreigners. The emphasize of SIPORA S activities are twofold: (1) monitoring aspect; and (2) coordination aspect. These two aspects are very relevant from the national and human security point of view. Research Issues: 0) How effective Is. the Coordination Team for Foreigner Supervision at the Immigration Office Class I in Tangerang as regulated by Decree No.M-24.PR.09.03 issued by Ministry of Law of the Republic of Indonesia in 1995 regarding the establishment of Coordination Team?; and (2) How to develop a strategy to establish a coordinated system to supervise foreigners. The Research Objective is to analyze the existing implementation of foreigners supervision coordination within the authority of the Immigration Office Class I Tangerang, as well as to learn about strengths, weakness, opportunities, and threats in term of coordination between related institution in order to maintain the mos effective supervision effort. The Research was utilizing a qualitative method to obtain explanatory data and information to explain circumstances related to subject and object of the research. The Research Summary reveals the lack of effectiveness, based on analysis and comparison between the Coordination and Team Degree. According to SWOT analysis, the strategic should be to consolidate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara.

---

This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy.

This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country."