Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang ancaman separatis yang ditimbulkan Oleh Gerakan Papua Merdeka terhadap kedaulatan NKRI. Keticlakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua sejak paska penjajahan Belanda menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam pcnycbab munculnya keinginan untuk memisahkan diri tersebut, salah satu yang utama karena masyarakal Papua menganggap bahwa pemerinlah pusat bclum mampu menycjahtcrakan rakyat Papua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain dcskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penelitian ini menyarankan kepacla pcmcrintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua dapat mcngancam stabilitas dan kedaulatan NKRI. Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan, marjinalisasi budaya dan sosial, ekplorasi SDA, pelanggaran HAM serta adanya dukungan dari dunia intcmasional. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan stratcgi kebijakan yang tepat untuk mengeliminir Gcrakan Papua Merdeka.

---

This thesis discusses about separatist threat posed by Papua Freedom Movement against sovereignty ot`NKRI. Dissatisfaction felt by the people of Papua from Dutch colonial post raises a desire to secede from The Republic of Indonesia. Various causes emerge of the desire to secede, one of the main because of the Papuan people assume that the central govemment has not been able to provide welfare for the Papuans. This study was a qualitative research with descriptive analysis design and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the dissatisfaction of the Papuans could threaten the stability and sovereignty of the Republic of Indonesia. The desire for secession is emerging as a result of dissatisfaction, social and cultural marginalization, exploration of natural resources, human rights violations and the support from the intemational community. Therefore, govemment needs to implement appropriate policy strategies to eliminate the Papua Freedom Movement."

"ABSTRAKMenjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (United Nation General Assembly). Kebijakan Vanuatu ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang ancaman terhadap kedaulatan Indonesia terkait isu Papua dan membahas opsi-opsi ebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia unrtuk menangkal ancaman ini."

"Tesis ini, disusun untuk mengungkapkan permasalahan Papua khususnya terkait pergerakan West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) di lingkungan internasional, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya WPNCL dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua baik di dalam negeri maupun luar negeri. Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada teori self determination, teori separatisme, teori ancaman, dan teori diplomasi publik. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data kualitatif, melalui metode pengumpulan data dari literatur dan studi referensi. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan Papua hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau solusi dalam penyelesaiannya. Bahkan akibat ketidakpuasan masyarakat Papua atas Pepera dan perbedaan paham tentang sejarah Papua yang semakin berkepanjangan memicu munculnya gerakan-gerakan kelompok separatis Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Manuver gerakan politik kelompok separatis Papua di lingkungan internasional bertujuan untuk merepresentasikan tuntutan self determination di Papua. Isu-isu yang diusung dalam mencari dukungan di lingkungan diantaranya peninjauan kembali proses terciptanya New York Agreement, peninjauan kembali hasil Pepera, dan tingginya angka pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya organisasi Papua merdeka yang terlibat dalam kegiatan propaganda di lingkungan internasional yakni WPNCL, dimana pergerakannya cenderung berfokus pada propaganda permasalahan Papua di lingkungan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan luar negeri untuk mereduksi munculnya campur tangan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua maupun pergerakan kelompok separatis Papua. secara kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman dari pergerakan WPNCL di lingkungan internasional yang akan berdampak pada keutuhan NKRI.

---

The issue of Papua, especially related to the movement of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) in the international environment, is likely to have an impact on the integrity of the Republic of Indonesia. This was motivated by WPNCL's efforts in fighting for Papuan independence both at home and abroad. The theoretical basis used in this study refers to the theory of self-determination, theory of separatism, and theory of threat, theory of public diplomacy. This type of research is descriptive analytical, using qualitative data, through data collection methods from the literature and reference studies. This study explains that the Papuan problem has yet to find a common ground or solution in its resolution. In fact, due to the dissatisfaction of the Papuan people over the Act of Free Choice and differences in understanding about Papua's history, which is increasingly protracted, it has triggered the emergence of Papuan separatist movements at home and abroad. The political movement maneuver of the Papuan separatist groups in the international environment aims to represent the demands of self-determination in Papua. Issues raised in seeking support in the environment include reviewing the process of creating the New York Agreement, reviewing the results of the Act of Free Choice, and the high number of human rights violations in Papua. One of them is an independent Papuan organization that is involved in international propaganda activities, namely WPNCL, whose movement tends to focus on propaganda for Papuan issues in the international environment. Facing these conditions, the Government of Indonesia needs to establish a foreign policy to reduce the emergence of foreign interference in resolving Papuan problems and the movement of Papuan separatist groups. In conclusion, this study aims to analyze the potential threats from the WPNCL movement in the international environment that will have an impact on the integrity of the Unitary Republic of Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragarn penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan dlrJ tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum rnampu mensejahterakan rakyat Papua. PeneHtian ini adalah pene1itian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penclitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketldakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasionaL Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-kontlik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, kontllk pemekaran serta adanya dukungan dari dunia internasionaL Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan lTlJ Otonomi Khusus.

---

This thesis discusses the results of the impfementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 2112001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms of the life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession ofPapuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the public dissatisfaction towards the implementation of the Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren't harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government toward the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Act"

"Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama kurun waktu 9 tahun ini temyata masih belum memberikan perbaikan di dalam segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan menuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam penyebab munculnya keinginan untulc mcmisahkan diri tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum mampu mensejahterakan rakyat Papua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif anaiitis dan penelitian intelijen stratejik.Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasional Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-konflik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, konflik pemekaran serta aclanya dukungan dari dunia internasional Oleh karena itu perlu dilakukan pembahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan UU Otonomi Khusus.

---

This thesis discusses the results of the implementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 21/2001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms ofthe life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession of Papuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.The results of this study suggest to the cential government that the public dissatisfaction towards the implementation ofthe Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren`t harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government towards the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Ac."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan ancaman yang terdapat di Aceh pascaNota Kesepahaman Helsinki berdasarkan presiden terpilih pada Pemilu 2014. Kemungkinan ancaman tersebut dilakukan dengan mendekonstruksi ancaman menjadi tiga variabel yaitu, niat, kemampuan, dan kondisi dan mengekstraksi data variabel tersebut dari 5 aktor utama yaitu Variabel-variabel tersebut didapat dengan mengekstraksi data dari lima aktor utama yang memiliki ancaman terhadap Indonesia di Aceh yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM), sebagai pecahan eks-gam yang memiliki kepentingan dominasi kekuasaan, baik dengan cara separatisme maupun tidak; Pihak internasional yang memiliki kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan untuk keperluan militer, dan Elite Jakarta dengan kepentingan ekonomi. Operasionalisasi variabel-variabel tersebut menggunakan analisis morfologis dan menghasilkan 6 skenario kemungkinan ancaman yang ditimbulkan dari perkembangan pola perjuangan eks-GAM dengan 2 end-state yang berbeda, merdeka secara de facto sehingga menghasilkan negara dalam negara dan referendum. Setelah itu, analisis linimasa digunakan untuk memberikan hindsight terhadap perkembangan ancaman di masa lalu berdasarkan variabel-variabel yang sama . Hindsight tersebut menunjukkan intelligence failure terjadi karena satu hal yang signifikan yaitu permasalahan pada kepala pemerintahan sebagai pembuat keputusan. Temuan analisis morfologis tersebut disintesiskan dengan temuan analisis linimasa dan menghasilkan tiga skenario dengan tiga karakteristik yang berbeda dari presiden terpilih tahun 2014 untuk menggambarkan kontribusi presiden terpilih terhadap realisasi kemungkinan ancaman eks-GAM yang telah ditemukan. Berdasarkan skenario tersebut, penelitian menyimpulkan tiga rekomendasi untuk meminimalisasi terjadinya hal tersebut yaitu peningkatan trustee intelijen daerah, operasi terpadu, dan mengundang investor asing.

---

The research is intended to assess the possibility of threat in Aceh past the Helsinki MOU period, in particular how the situation will unfold as Indonesians select their new president in 2014 presidential election. The threat possibility is carried out by deconstructing the threat into three variables, namely intention, capability and condition and extracting these data variables from 5 main actors including The Aceh Party (PA), The Aceh National Party (PNA), GAM’s Government Council which has an ambition for power domination through separatist means or other means, International parties with economic and infrastructure interests which could be used for military purposes and Jakarta’s elite with economic interests. The operasionalization of the variables in the study is conducted by using a morphological analysis that produced 6 possible threat scenarios by looking at the pattern of the former GAM members struggle with two different end states, to be independent, thereby creating a country within a country or referendum. A timeline analysis is further used to provide hindsight for the threats past background based on the same variables. The hindsight showed an apparent intelligence failure in the part of the head of the government as a decision maker. The findings from the morphological analysis is then synthesized with the findings of the timeline analysis to produce three scenarios with three different characteristics relevant to who gets elected in the 2014 presidential election. The findings stated the contribution that the next Indonesian president could make in facing the realization of the former GAM threat. The study concludes that there are three available recommendations to minimize the GAM threat. They include improving the trust in regional intelligence, holding organized operations and inviting foreign investors."