Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerbincangan tentang perkembangan kota tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Karenanya, keduanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Katobengke dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang tergolong marginal dalam konteks politik, sosial, dan ekonomj. Perubahan sistem pemerintahan dalam masyarakat Buton diduga turut merubah paradigma penguasaan tanah. Perubahan paradigma ini kemudian akan merubah persepsi dan acuan cara bertindak mengenai pemaknaan tanah yang diwujudkan dalam bentuk perilaku spasial.Dengan pendekatan kualitatifl penelitian ini berupaya untuk memahami dan mendeskripsikan secara lebih mendalam bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah beserta perubahannya termasuk didalamnya perilaku spasial yang terjadi pada Sebuah masyarakat marginal diperkotaan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut Serta bagaimana bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah terwujud dalam penggunaan tanah sehingga membentuk pola spasial tertentu dengan pendekatan wilayah sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah teijadi dinamika penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dinamika tersebut selanjutnya mempengaruhi persepsi dan acuan dalam menentukan tindakan.Kondisi demikian pada akhirya berujung pada perubahan perilaku rnasyarakat dalam hal penguasaan tanah dalam mengapreseasi ruang dalam hal ini tanah yang dimilikinya. Terdapat beberapa periode yang dapat menjelaskan bagaimana proses perubahan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dalam proses perubahan tersebut teijadi perbedaan-perbedaan persepsi dan acuan yang membentuk perilaku penguasaan tanah. Perubahan sistem pemeriniahan adalah merupakan faktor utama yang dianggap penting dan memberikan sumbangsih besar terhadap perubahan periiaku spasial. Penggunaan tanah dalam masyarakat Katoengke membentuk dua pola persebaran ruang sosial sektoral dan pola persebaran ruang sosial diskrit.

---

ABSTRACT

A discussion on city development can not be detached from the social dynamics and lite culture of the various communities who dwell in that city. Both are simply inseparable. This research focuses on the Katobengke community, which is one of the marginalized communities in terms of political, social and economic context. The make over of the political system in Buton?s communities has shifted the paradigm of iand tenure. The paradigm shift obviously is affecting their thinking pattern a.nd reterence how to translating the meaning of land it is reflected in their spatial behavior.

Using a qualitative approach, this research attempts to gain a better understanding and to provide an in-depth description of the land tenure behavior occurring in a marginalized community in a city. Besides of that this research study attempts to explain the factors influencing land tenure behavior and how this land tenure behavior materialized in land use shapes the spatial pattem of land utilization and management amongst the Katobengke community with social space approach. The outcome of the analysis shows a changing value on how the Katobengke community perceives their land. The change has affected their thinking pattem and reference to determine their activity.

This conditions in the and pointed change of community behavior in case of land tenure. There are some period which can to explain how the change of political system influence the change of land tenure behavior to appreciate space including land in their own. In this change of process happen different thinking pattem and reference to shape land tenure behavior. Change of political system is the principal factor which the important thing and give the most big contribution toward land tenure behavior. Land use in Katobengke community shape the two spatial dissemination patterns, namely the social sectoral dissemination pattern and the social discrete dissemination pattem."

"Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, studi pustaka, studi dokumentasi, serta FGD. Wawancara dilakukan terhadap para informan yang secara sengaja dipilih dengan metode purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan. Beradasarkan pembahasan dari hasil penelitian, didapatkan beberapa simpulan pokok bahwa Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 telah menggunakan kedua pendekatan umum dalam menanggulangi kemiskinan, yakni strategi secara tidak langsung dan strategi secara langsung dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Namun, hasil temuan lainnya dilapangan menggambarkan pula bahwa masih adanya ketimpangan porsi perhatian Pemerintah Kota Bau-Bau dalam penggunaan kedua strategi tersebut, sehingga upaya untuk menekan angka kemiskinan secara optimal belum memberikan hasil yang memuaskan.

---

This research using qualitative approach wilh descriptive method. Data collected by using interview, observation, literature study and focus group discussion (FGD). Interview was done to informan whose being chosen purposive by researcher because of the needs of the research. According to the analysis, some principal can be take as conclusion of the research that the Government of Bau-Bau City in period 2003-2008 has been used two general approach in poverty management they are undirect strategy and direct strategy. As shown in the field there are in balance of Government of Bau-Bau City concern in the way of using both strategy, so the optimal result of poverty management in Bau-Bau City, may say, not yet satisfied."

"Artikel ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh masyarakat marjinal kampung kota untuk dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota. Studi-studi sebelumnya terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan bentuknya, yaitu studi mengenai upaya keterlibatan melalui aksi di ruang publik, upaya keterlibatan melalui kebijakan legislasi dan upaya keterlibatan publik melalui media sosial. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini berfokus pada bagaimana upaya kontrak politik yaitu community action plan dapat menjadi upaya alternatif kelompok masyarakat marjinal untuk terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota yang menekankan pada proses masyarakat marjinal kampung kota untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan kampungnya, dimana setiap individu memiliki peran aktif untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasinya. Studi ini secara khusus menggambarkan keterlibatan publik kelompok masyarakat marjinal di Kampung Akuarium kota Jakarta yang dilihat menggunakan pendekatan civic engagement. Studi ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

This article discusses the efforts made by marginal urban villagers to be involved in urban planning and development. Previous studies are divided into three types based on their forms; the study of engagement through public action, through legislation and public engagement through social media. In contrast to previous studies, this study focuses on how political contracts through community action planning can be an alternative effort of marginalized groups to engage in urban planning and development. This political contract emphasizes the process of marginal urban villagers to participate in the village planning and development process where each individual has an active role to engage in voicing his aspirations through political contracts with political actors. This study specifically illustrates the public involvement of marginalized community groups in Kampung Akuarium Jakarta using a civic engagement approach. This study uses qualitative methods as well as data collection conducted through in-depth interviews."

"Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah di wilayah Indonesia dengan suatu kepemilikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah tanah negara. Di Kota Balikpapan, dapat dijumpai tanah dengan status segel yakni tanah negara yang bukti penguasaannya ada pada seseorang. Dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih tanah dengan status segel maka Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang IMTN. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan persoalan yang dipicu oleh IMTN itu sendiri sebagaimana dialami oleh Tuan H sebagai pemegang IMTN atas tanah dengan status segel yang tidak dapat melakukan perpanjangan izin. Terkait hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan IMTN dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang IMTN yang tidak dapat melakukan perpanjangan izin. Untuk dapat menjawab kedua masalah tersebut maka penelitian doktinal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Guna memperkuat data sekunder yang dikumpulkan melalui studi tersebut, dilakukan pula wawancara dengan beberapa responden yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data sekunder dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa pengaturan tentang IMTN atas tanah dengan status segel tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960, namun diatur secara tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24 Ayat (1). Pengaturan tentang IMTN ini termasuk dalam otonomi daerah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Adapun perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada pemegang IMTN adalah bersifat preventif. Hal tersebut disebabkan penguasaan tanah negara dengan status segel oleh Tuan H yang tidak dapat dilakukan perpanjangan IMTN adalah karena telah dilakukan perpanjangan IMTN dan berada di kawasan resapan air. Perpanjangan IMTN tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Adanya perlindungan hukum preventif yang dinyatakan sebelumnya dilakukan dengan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan sesuai dengan peruntukkan tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dalam penelitian ini berupa Hak Pakai.

---

Land registration is intended to provide legal certainty for land parcels in the territory of Indonesia with ownership of land rights by applicable laws and regulations, including state land. In Balikpapan City, land with Segel status can be found, namely state land where proof of ownership is in the possession of a person. The Balikpapan City Government issues the Practice of License to Open State Land (IMTN) to prevent land overlapping with Segel status. The policy is intended to provide legal protection for IMTN holders. However, in reality, there are still problems triggered by the IMTN itself, as experienced by Mr. H as the IMTN holder of land with a Segel status who cannot extend the permit. Related to this, the issues raised in this study are about the legal status of IMTN in the land registration system in Indonesia and legal protection for IMTN holders who cannot extend permits. To be able to answer these two problems, this doctrinal research was carried out by collecting legal materials through document studies. To strengthen the secondary data collected through the study, interviews were also conducted with several respondents who were relevant to the research problem. Furthermore, secondary data and interview results were analyzed qualitatively. From the analysis results, it can be stated that the regulation regarding IMTN on land with Segel status is not regulated in the 1960 Indonesian Agrarian Law, but is implicitly regulated in Indonesian Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, specifically Article 24 Paragraph (1). This arrangement regarding IMTN is included in regional autonomy based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 34 of 2003 concerning National Policy in the Land Sector. The legal protection that should be given to IMTN holders is preventive. This is due to the possession of state land with Segel status by Mr. H, which IMTN cannot extend because it has already been developed and is in a water catchment area. IMTN extension can only be done 1 (one) time with a period of 3 (three) years. The existence of preventive legal protection, which was stated previously, was carried out by registering land with the land office by the land allotment and the Regional Spatial Plan (RTRW), which in this study was in the form of a Right to Use."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba melihat dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam sistem kekerabatan pada masyarakat Sumatra Barat, khususnya Kotamadya Padang, sehubungan dengan terjadinya perubahan (pergeseran) pola penguasaan dan pola penggunaan tanah. Penyelenggaraan pembangunan nasional bukan hanya merigakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk mendirikan bangunan, melainkan juga menimbulkan kebutuhan akan aturan yang menertibkan penguasaan tanah.Telah diketahui bahwa nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam manusia mengembangkan interaksi dengan 1ingkungannya tidak statis dan teknologi serta perubahan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian ada hubungan timbal balik antara sistem nilai dengan lingkungan. Karena itu kalau lingkungan permukiman berubah karena bencana alam atau karena perubahan manusia, pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem nilai masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap lingkungan, khususnya lingkungan hidup sosial yang terlihat dari timbulnya perubahan hubungan social.Pengertian perubahan hubungan sosial dalan kajian ini adalah suatu proses pergeseran berupa pengurangan, atau penambahan unsur-unsur sistem nilai baru dalam struktur hubungan kekerabatan. Perubahan hubungan sosial ini dapat terjadi karena adanya dinamika dalam masyarakat dan adanya adaptasi, penerimaan dan inovasi nilai-nilai baru sebagai akibat adanya interaksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.Kenyataan tersebut terlihat dalam masyarakat Kotamadya Padang, yang banyak dipengaruhi oleh timbulnya nilai baru tentang pemilikan dan pentingnya pemilikan tanah secara pribadi. Hal ini di samping disebabkan oleh diberlakukan dan diterapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, juga disebabkan oleh dilaksanakan pembangunan fisik tanah. Perubahan pengggunaan tanah dengan dilaksanakan pembangunan, secara langsung atau tidak akan manyebabkan terjadinya perubahan dalam penguasaan tanah telah mengalami perubahan, seperti halnya dalam struktur masyarakat. Namun ada yang beranggapan bahwa perubahan yang mendasar belum terjadi karena adanya hubungan dengan masyarakat lain yang mempnnyai latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga mereka berusaha untuk mempertahankan identitas sistem budayanya, sebagaimana yang dikenal?.

---

ABSTRACT

This research tried to study the impact of development towards community life, particularly in the kinship systems of West Sumatra Community, specifically and utilization pattern of land_ The implementation of national development have not only resulted in the increasing need of land for building constructions but it has also caused the need for regulations dictating land tenure.

It is known that man's values of reference in developing interactions with the environment is not static but keep on growing in accordance with the growth of the community, technological advancement and environmental transformations that occurred. Thus, there is an interrelationship between the value system and the environment. Therefore, should the residential environment change due to natural disaster or man-made, then, eventually, it can influence the value system of the community concerned. Conversely, especially, it can cause changes towards the environment, especially the social living environment, manifested in the occurrence of changes in social relationship.

The meaning of social relationship change in this study is the shifting process in the form of reduction or increase in the element of the new value system in the structure of kinship relationship. This social relationship changes can occur because of the presence and innovations of new values as a result of interactions with the community and the surrounding environment.

Those facts can be seen in the community of Padang Municipality, which is greatly influenced by the presence of new values on ownership and its importance individually. This has occurred, besides the enactment and implementation of Act number 5 year 1960 and Government Regulations number 10 year 1961, due to the implementation of physical development of land as well. The changes in land utilization anda the implementation of development, directly or indirectly, will cause in land tenure.

Several researchers are of the opinion that the Minangkabau Culture has experienced changes like it it the case in the structure of the community. However, there are others who are of the opinion that basic changes has not yet occurred, because of the presence of relationship with other communities that have different cultural backgrounds. Thus, they tried to defend the identity of its cultural system, as is recognized in ?."

"Pada tahun 1998, terbentuk sebuah kelompok petani yang menamai diri mereka sebagai Kelompok Tani Pramuka Ujung Rawasari. Kelompok tani ini menempati sebuah lahan di wilayah Pramuka dan menjalankan praktik pertanian kota seperti di wilayah lain di Jakarta. Satu hal yang menarik adalah,mereka menempati lahan yang rentan karena masalah kepemilikan. Kelompok tani ini mendapatkan akses pengolahan lahan dari pihak Pemda kemudian menjalankan access control atas lahan yang mereka kuasai dengan cara mereka sendiri. Sebagai bentuk access maintenance mereka menjalin hubungan dengan pihak Pemda, bertujuan memelihara akses yang sudah dimiliki. Access maintenance tersebut merupakan sebuah mekanisme patronclient yang melibatkan pihak Pemda (pemberi akses) dan penguasa lahan (para petani). Pada akhirnya, access control dan access maintenance dilakukan untuk memastikan kegiatan pertanian kota di kebun Pramuka tetap berjalan. Kasus Kelompok Tani Pramuka Ujung Rawasari menunjukan fungsi lain dari pertanian kota, yakni sebagai cara untuk memantapkan kedudukan atas penguasaan lahan. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam.

---

Back in 1998, a farmer groups who called Pramuka Ujung Rawasari Farmer Group formed. This group occupy a land in the region of Pramuka, they run agricultural practice like in other area in Jakarta. one thing that's interesting is they occupied the issue of ownership of land which is vulnerable for this group. This group of farmers gets access to land from local government then run processing access control over land that they mastered by themselves. As a form of access maintenance they strained a relationship with the local government, for the purpose of maintaining the access they already owned. Access maintenance is a patron-client mechanism involving local government (as a giver of access) and land master (the farmers). In the end, access control and access maintenance is performed to ensure that the activities of the urban agriculture keep running on Pramuka. The case of Pramuka Ujung Rawasari Farmer Group indicated the other function of urban agriculture, which is to establish a notch over the land tenure. This thesis research uses qualitative approach with the collecting data through observation and in-depth interviews techniques."

"Urbanisasi merefleksikan tuntutan penambahan fasilitas kehidupan warga kota, teristimewa pada aspek pemukiman. Naiknya grafik penambahan fasilitas pemukiman ini akan menjumpai kendala pada aspek penyediaan tanah. Hal ini akan menyebabkan invasi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah pada tanah-tanah yang relatif murah di tepi kota dan terjangkau oleh sarana transportasi.Hal tersebut di atas nampaknya telah tercermin dalam data sebaran pemukiman di Jakarta. Sebaran tersebut menunjukkan tingginya kepadatan pemukiman di tepi kota Jakarta pada jalur Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi dan jalur Jakarta-Bogor. Bila disingkap lebih lanjut, data ini juga mencerminkan sebaran perubahan dari tanah dengan okupasi untuk persawahan yang dominan menjadi okupasi untuk pemukiman.Untuk mencermati penyataan tersebut secara tajam, penelitian diarahkan pada data yang ada di Selatan DKI Jaya dan wilayah Selatan DKI Jaya di koridor Kota Administratif Depok serta Kecamatan Bojong Gede sepanjang 26 km. Data akan ditilik melalui peta penggunaan tanah tahun 1912, tahun 1976, tahun 1979 dan tahun 1992.Dalam kerangka inventarisasi data pertanahan dari waktu ke waktu pada wilayah kajian dikaitkan dalam analisisnya dengan tuntutan kebutuhan pemukiman serta melihat implikasinya pada fungsi sistem irigasi yang telah ada, dapat dikemukakan permasalahan yang terbagi atas Permasalahan Pokok dan Permasalahan Spesifik. Permasalahan pokok menekankan pada inventarisasi pola pemilikan, penguasaan, penggunaan tanah dan inventarisasi kebutuhan air irigasi di wilayah kajian pada rentang waktu pengematan tahun 1912, 1976, 1979 dan tahun 1992. Sedang permasalahan spesifik lebih mengkaji perihal harga tanah, perubahan harga tanah dikaitkan dengan perubahan penguasaan dan penggunaan tanah serta karakteristik wilayah spekulatif dikaitkan dengan perubahan harga tanah.Hasil analisis menunjukkan hal-hal sebagai berikut :1. Keterangan pemilikan tanah dari tahun pengematan ke tahun pengamatan berikutnya didominasi dalam bentuk girik.2. Penguasaan tanah dalam bentuk kontrak ditemukan mendekati pusat fasilitas kegiatan.3. Luas jenis penggunaan tanah persawahan ditemukan dalam luas yang lebih sempit dibandingkan untuk bukan persawahan pada wilayah kajian mulai dari ketinggian 50 meter.4. Arah perubahan penggunaan tanah lebih diorientasi oleh faktor-faktor ekonomi.5. Harga tanah ditemukan naik menuju pusat fasilitas kegiatan dan turun manakala menjauhi pusat fasilitas kegiatan.6. Ditemukan bahwa kebutuhan pasokan air irigasi dari tahun pengamatan ke tahun pengamatan berikutnya semakin berkurang.7. Wilayah spekulatif umumnya ditemukan mendekati pusat fasilitas kegiatan. Luas wilayah spekulatif akan mengikuti intensitas pusat fasilitas kegiatan.

---

Urbanization reflecting on requirements of additional living facilities for towns people, especially on the aspects of settlement. The rising curve of facility addition for settlements will meet with obstacles regarding the aspect of land supply. This fact will lead to invasion by the middle class and lower on the lands that are relatively cheap at the city periphery and are within the reach of means of transportation.

The above fact seems to be-reflected in the data of settlement spreading in Jakarta. This spreading indicates the density of settlements at the city periphery of Jakarta on the Jakarta - Tangerang, Jakarta - Bekasi and Jakarta - Bogor corridor. If further disclosed, these data also reflect the distribution of changes of land occupied by wet rice fields s dominant factors into occupations for settlements.

In order to pay closer attention to this reality, research must be directed to data available in the South of the DKI Jakarta and the Southern Region on the DKI Jakarta on the corridor of the highway connecting the district of Lenteng Agung and the Administrative Towb of Depok besides the District of Bojong Gede, 26 kilometers long. The data will be checked by using land use maps of 1912, 1976, 1979 and 1992 edition.

In connection with the inventorization of land data from time to time, the analysis of the area study is related with the demands of settlement and viewing its implication in the function of the existing irrigation system. The problem can be presented as being divided into the Main Problem and the Specific Problems. The main problem stresses the inventorization of the pattern of ownership, land tenure, utilization of land and inventorization of the need for irrigation water in the area being studied, during the time of observation from 1912 through 1976 and 1979 until 1992.

Meanwhile the specific problems are more occupied with land prices, changes in land prices connected with changes in land tenure and land use and characteristics of the speculative area connected with changes in land prices.

The result of the analysis indicate the following matters :

1. The data of landownership from one year of observation to the next year are still dominated by "girik".

2. Land tenure in the from of "kontrak" is found in the regions near the center of activity facilities.

3. The extent of the types of utilization of dry rice fields is found in a smaller area compared to non-wet rice fields in the area being studied, beginning from an altitude of 50 meters.

4. Direction of changes in land use is more deter-mined by economic factors.

5. The land prices are found to be rising toward the center of activity facilities and falling as they get more remoe from the center of activity facilities.

6. It is concluded that the need for supply of irrigation water from one observation year to the next keeps decreasing.

7. The speculative area is in general found near to the center of activity facilities. The extent of the speculative area will follow the intensity of the activity facilities."

"Penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan berdasarkan surat penitipan dibawah tangan dan surat keterangan penguasaan tanah dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam penguasaan tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik suatu bidang tanah tanpa alas hak berdasarkan surat penguasaan tanah ditinjau dari hukum positif di Indonesia; dan keabsahan penerbitan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah atas tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas permohonan fiktif-positif keputusan Tata Usaha Negara guna kepentingan permohonan pendaftaran tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/Ag/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif secara problem identification kemudian ditelusuri dengan jalan preksriptif-eksplanatoris. Hasil dari penelitian adalah kenyataan penguasaan fisik atas tanah tidak bersertipikat yang dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebagai salah satu bukti yang digunakan dalam pendaftaran tanah dalam hal tidak tersedianya alat bukti adalah tidak serta merta tepat dijadikan dasar pembuktian. Penelitian ini juga menemukan bahwa permohonan gugatan fiktif-positif atas sikap diam pejabat pemerintahan yang berwenang terkait penerbitan surat keterangan penguasaan fisik atas tanah guna kepentingan pembuktian pendaftaran tanah adalah sah akan tetapi dapat menjadi celah adanya penyelundupan hukum bagi para pihak lain yang tidak berhak untuk menuntut dikeluarkannya surat keterangan penguasaan fisik atas tanah. Saran dari penelitian ini adalah bagi para pihak yang ingin mendaftarkan tanah tanpa adanya alas hak yang dirasa telah dikuasai dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung sah lainnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah ke Negara. Selain itu, perlu diatur bahwa pemberian persetujuan atas dikabulkannya permohonan fiktif-positif Keputusan TUN yang mengubah keadaan sifatnya terbatas, yaitu tanpa adanya pihak yang dirugikan.

---

Physical possessions of land carried out based on a letter of land tenure and letter of statement of claim for de facto physical possession of land can lead to a conflict of interest in land control. The problems raised in this study are regarding the legal position of physical control of a plot of land without any rights based on a land tenure letter in terms of positive law in Indonesia; and the validity of the issuance of a certificate of physical possession over the object of dispute based on the Decision of the State Administrative Court on the fictitious-positive application of the State Administration decision for the purpose of the application for land registration in the Supreme Court Decision Number 636 K/Ag/2020. To answer these problems, a normative legal research method with problem identification is used followed by a prescriptive-explanatory method of investigation. The result of the research is the fact that physical control over uncertified land which is carried out for more than 20 (twenty) years as one of the evidence used in first land registration in the event that evidence is not available is not an obligatory norm. This study also determined that the petition for a fictitious-positive lawsuit for the silence of the competent government officials related to the issuance of a certificate of physical control over land for the purpose of proving land registration is legal but can be a loophole for for other parties who are not entitled to the land to demand the issuance of such certificate of physical possession over the land. This research suggests that parties who want to register land without any rights that are felt to have been controlled accompanied by other legal supporting evidence can apply for land rights to the State. In addition, it is necessary to stipulate that the granting of approval for the granting of a fictitious-positive application for a State Administration Decree that modifies the situation is limited in nature, ie without any injured party."

"Dalam tulisan ini saya tertarik untuk membahas mengenai kehidupan pengamen ondel-ondel jalanan sebagai kaum marginal yang beradaptasi dan bertahan hidup di perkotaan dengan memanfaatkan kesenian ondel-ondel Betawi untuk mengamen. Penelitian dilaksanakan di wilayah Pasar Gaplok, Kramat Pulo, Jalan Kembang Pacar, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang biasa disebut dengan kampung ondel-ondel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan. Fokus perhatian dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana proses degradasi budaya kesenian ondel-ondel Betawi dari bentuk tradisi yang sakral menjadi pertunjukan ondel-ondel jalanan yang dikomersialisasikan, saya kemudian mencari tahu alasan para pengamen jalanan menggunakan kesenian ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen dan bertahan hidup di kota Jakarta. Hasil Penelitian menunjukkan minimnya lapangan pekerjaan, pemahaman yang rendah terhadap kebudayaan, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan membuat para pengamen memanfaatkan kesenian ondel-ondel Betawi untuk mengamen secara terus-menerus. Hal ini merupakan sebuah pilihan yang ditempuh pengamen ondel-ondel jalanan agar tetap dapat melangsungkan kehidupan mereka yang terkepung dalam kemiskinan

---

In this thesis, I am interested in discussing the life of street ondel-ondel buskers as marginal people who adapt and survive in urban areas by utilizing Betawi ondel-ondel art for busking. The study was conducted in the Gaplok Market area, Kramat Pulo, Jalan Kembang Pacar, Kramat Village, Senen District, Central Jakarta, commonly referred to as ondel-ondel village. The method used in this study is a qualitative research method with in-depth interviews and participant observation. The focus of attention in this thesis is to find out how is the process of degradation of Betawi ondel-ondel art culture from the form of sacred traditions to commercialized street ondel-ondel performance, then I search for out the reasons for street buskers in using ondel-ondel art as a means of busking and survival in the city of Jakarta. The results shows that lack of jobs, a low understanding of culture, limited knowledge and the ability have made buskers use Betawi ondel-ondel art for busking on an ongoing basis. This way of life has been chosen by the street buskers to make them continue on living their lives trapped in poverty."