Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerjasama pihak pemerintah Indonesia dengan pihak pemerintah Amerika Serikat dalam bidang penelitian biomolekul terwujud dalarn ketjasarna Narnru-2. Laboratorium penelitian bidang medis ini masuk dalarn kategori BSL 3 (Biosafety Level 3) yang artinya laboratorium ini agen-agen yang dite6ti dapat mengakibatkan potensi terkena penyakit berbahaya. Dalarn perkembangannya peneli!ian oleb pibak Narnru-2 yang beranggotakan staf peneliti dari Indonesia dan yang dari Amerika Serikat diwakili pihak militer dan peneliti (yang mempunyai hak kekebalan diplomatik), diduga tidak hanya melal,:ukan kegiatan penelitian narnun ada indikasi vaksin yang diteliti dijadikan senjata biologi. Kecurigaan ini disebabkan oleh beberapa hal, contohnya : staf peneliti dari Amerika Serikat mempunyai hak kekebalan diplomatik (hal ini memudahkan mereka untuk membawa keluar masuk barang tanpa adanya pemeriksaan dan bebas bea cukai), tidak transparannya penelitian yang dilakukan baik pada saat pengiriman, penelitian maupun hnsilnya, naiknya status Namru-2 dari detasemen menjadi komando (hal ini semakin menyulitkan pihak pemerintah Indonesia untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Namru-2), penetapan kategori Namru dalarn BSL 3 ( bila ada kebocoran kuman di lahocatorium tersebut malca pemeriksa internasionai berhak untuk memeriksa selrnub wilayah Indcnesia dengan radins 500 km, dalam radius ini bampir semua wilayah dari Jakarta, Jawa Tengah, dan dan Jawa Barat akan diperiksa semua termasuk area vital dan penting) Dengan kecurigaan tersebut maka dikhawatirkan akan adacya ancaman terhadap

---

Governmental Cooperation side of Indonesia with governmental side of United States in the field of research of fonn biomolekul in cooperation of Namru-2. Laboratory research of this medical area eoter in category ofBSL 3 ( Biosafety Level 3) with the meaning this laboratory of accurate agents can result potency hit malignancy. In its growth of research by side of Narnru-2 which is have Indonesian researcher staff member to and which from United States deputized by military side and researcher ( having diplomatic immunity rights), anticipated do not only activity of research but there vaccine indication which is accurate to be made biological weapon. This suspicion because of several things, the example : researcher staff of United States have diplomatic immunity rights ( this matter facilitate them to bring exit enter goods without existence of duty postfroe and inspection), is not transparent by research him goodness at the time of delivery, research and also result him, go up status him ofNarnru-2 of detachment become commando (this matter progressively complicate governmental side of Indonesia to control activity by Namru-2), stipulating of category ofNamru in BSL 3 if any leakage of germ in the laboratory hence international examiner is entitled to check eotire'all Indonesia region with radius 500 km, in this radius most of all region ofJakarta, Central Java, and and West Java will be checked all in important and vital area). With the suspicion hence felt concerned about there will be of threat to defence of national health area. Because defence of national one of [the] element the core important SDM ( Human Resource), hence if buman being as the especial"

"

Meski Biological Weapons Convention (BWC) telah diberlakukan sejak tahun 1972, potensi ancaman dari senjata biologis masih membayangi banyak pihak. Senjata biologis yang sulit untuk dideteksi, mampu menimbulkan kepanikan massal, serta relatif murah dan mudah untuk diproduksi menjadi sesuatu yang menarik perhatian pihak-pihak yang tertarik pada senjata nonkonvensional. Penggunaan senjata biologis dapat ditujukan dalam serangan langsung kepada manusia ataupun secara tidak langsung dengan menyerang tumbuhan, hewan, makanan, atau minuman. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memetakan perkembangan literatur yang membahas isu penggunaan senjata biologis melalui metode taksonomi. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga menganalisis perdebatan dan konsensus akademik dalam membahas isu penggunaan senjata biologis. Dari 49 literatur yang terkumpul, tinjauan pustaka ini memetakan tiga kategori pembahasan, yakni (1) karakter ancaman senjata biologis, (2) biological warfare and strategy, dan (3) regulasi penggunaan senjata biologis. Tinjauan pustaka ini melihat bahwa karakter ancaman senjata biologis berangkat dari adanya perkembangan dan penggunaan ganda bioteknologi. Ancaman senjata biologis menjadi semakin besar karena terjadi proliferasi kepada aktor negara dan non-negara. Aktor-aktor tersebut memiliki opsi strategi penggunaan senjata biologis sebagai pengganti senjata konvensional dalam perang, sebagai strategic deterrent, atau sebagai senjata dalam perang asimetris. Tinjauan pustaka ini melihat regulasi penggunaan senjata biologis yang ada tidak berfungsi secara efektif karena permasalahan kompleks. Kemudian, berkaca dari literatur yang ada, tinjauan pustaka ini merekomendasikan adanya agenda penulisan lanjutan yang membahas bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam konteks biodefense dan analisis terkait potensi strategi penggunaan senjata biologis sesuai dengan perkembangan terkini.

---

Although Biological Weapons Convention (BWC) has been imposed since 1972, the potential threats of biological weapons still overshadow many parties. Biological weapons succuessfully attract parties that interested in unconventional weapons because of its characters that hard to detect, capable to trigger mass panic, and relatively cheap and easy to produce. The use of biological weapons can be devoted directly to people or indirectly by attacking crops, animals, food, or drink. This literature review aims to map literatures that discusses the issue of biological weapons through taxonomy method. Futhermore, this literature review also analyzes the academic debates and consensus in discussing the issue of biological weapon. Based on 49 literatures that were reviewed, this literature review map three categories, (1) biological weapons’s nature of threats, (2) biological warfare and strategy, and (3) regulation of the use of biological weapons. This literature review observes that the biological weapons’s nature of threats departed from the development and dual-use of biotechnology. The threats becomes a big problem because of proliferation to state actors and non-state actors. The actors has options to use biological weapons as a subtitute for conventional weapons in war, as a strategic deterrent, or as a weapon in asymmetric war. This literature review observes that the BWC does not function effectively because of complex problems. Based on the literatures that were reviewed, this literature review recommends some further research agendas that addresses efforts that can be done in the context of biodefense and analysis related to potential strategy of the use of biological weapons in accordance with the current development.

"

"ABSTRACTProviding accurate information on suitable multispectral satellite sensors for mapping coral reefs in Indonesia is a challenge for coastal remote-sensing experts. As coral reefs vary in spatial extent, shape, length, perimeter and/or distance to shore, the mapping of coral reefs will need different satellite sensors depending on the objectives and the kind of information required. This work compares the suitability of two kinds of multispectral satellite sensors for mapping coral reefs in Indonesia, high and moderate spatial resolution. This was done through a case study of Wakatobi Marine National Park since that represents many types of coral reef in Indonesia (fringing, barrier, atoll, and patch). Indonesian coral reef shapefile data 2010 was downloaded from UNEP (United Nations Environment Programme) website, and Landsat 7 ETM + images, path/row 112/064 was used to determine the terrestrial area of Wakatobi Islands. Both high and moderate spatial resolution sensors are suitable for mapping the benthic communities and geomorphic zones on coral reefs. The former are more accurate but they are also much less cost-effective, especially over large areas."

"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

---

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected."

"ABSTRAKPada tesis ini membahas tentang antisipasi terhadap perubahan kepemimpinan nasional pasca pemilihan presiden tahun 2014 yang mana nantinya pemerintahan yang baru akan mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan pada bisnis hulu migas di Indonesia. Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang migas, tentu mempunyai pengharapan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan iklim investasi yang kondusif, sehingga perlu dikaji lebih mendalam tentang kebijakan model apa yang akan dihasilkan dan diberlakukan? Utamanya kebijakan di bidang Migas, serta dampaknya bagi eksistensi perusahaan-perusahan migas tersebut. Sebagai entitas bisnis, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan bahwa perusahaan migas internasional dan perusahaan migas nasional dalam menjalankan bisnisnya didukung oleh kegiatan intelijen bisnis (business intelligence) yang mencakup pengumpulan informasi penting mengenai situasi lingkungan tempat entitas tersebut beroperasi, guna mengantisipasi keadaan atau situasi tersebut yang mencakup ketidakpastian (uncertainties) dan kompleksitas (complexity) atas permasalahan ideologi, politik, sosial, ekonomi dan budaya setempat. Melalui konsep analysis TAIDA, informasi yang terkumpul akan diproses menjadi bahan pengambilan keputusan guna mendukung perencanaan stratejik ke depan sebagai bagian dari usaha untuk pengembangan usaha (business development) pada perubahan dinamika kepemimpinan nasional.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about an anticipating to the national leadership changes post the presidential election in 2014. The new administration will have the authority to issue a policy on oil and gas business in Indonesia. The companies which engaged in oil and gas business have certainly expectation that the government policy on oil and gas industry can provide a conducive investment climate, so it needs to be studied more in depth about what policy models to be generated and enforced. The main policy on oil and gas industry as well as the implications of the existence of oil and gas companies in Indonesia. The multinational oil and gas company or the IOGC (International Oil Company) and the national oil company (NOGC) in running their business activities are supported by business intelligence, which its main activity is collecting the important information about the situation surrounding operations area in order to anticipate the uncertainties and complexity of the issues related to ideology, political, social, economic and local culture. This thesis utilizes the TAIDA analysis concept which all collected information will be processed in order to support decision making strategic for further plan as part of the efforts in business development to anticipate the dynamics of change of the national leadership."

"ABSTRAKKesehatan merupakan faklor paling utama dalam kehidupan. baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Bioterorisme merupakan ancaman yang harus diantisipasi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Tanpa kesiapan yang memadai, dapat menimbulkan gangguan diberbagai bidang. Selain gangguan keamanan, juga berdampak pada industri perunggasan, peternakan, kegiatan pariwisata, tenaga kerja (meningkatnya jumlah pengangguran), sosial-ekonomi, politis, dan gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar manusia, terutama kesehatan. Merebaknya wabah penyakit menular di Indonesia erat kaitannya dengan praktik terorisme, seperti wabah flu burung ,wabah antraks maupun wabah polio(lumpuh layu)_ Penggunaan senjata biologi ini sangat mungkin dilakukan dan mempunyai dampak yang sangat mengerikan karena dijalarkan melalui kontaminasi, visibilitas rendah,daya kembang yang tinggi, mudah didapat, bisa dikembangkan dengan biaya yang murah dan penyebarannya cukup mudah serta tidak berakibat pada struktur yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui peneliliaan kepustakaan dan survey lapangan serta wawancara dengan para pakar untuk mendapatkan datalinformasi. Dan sebagian menggunakan pendekatan kuanlitatif, yakni teknik Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan alternatif strategi berupa saran yang sebaiknya digunakan untuk menghadapi potensi ancaman senjata biologi sebagai upaya dalam menunjang Ketahanan Nasional Indonesia, maka diperoleh beberapa alternatif cara sebagai berikut:Alternatif pertama adalah Segera membuat Undang-undang secara khusus yang menangani akibal kejahatan senjata biologi. Alternatif kedua adalah Memperketat sistem keamanan terhadap laboratorium-laboratorium yang terindikasi dapat membuat senjata biologi. Alternatif ketiga adalah Kerja sama dengan seluruh instansi terkait di tingkat nasional dan mengadakan jaringan kerjasama internasional.

---

ABSTRACT

Health is the most important thing in human life, for our life, family, society, and our nation. Bioterrorism is the threat that to be anticipated by all countries including also Indonesia. With not enough preparedness will impact on various sector.In addition to security threat also will impact on the poultry husbandry, animal husbandry, tourism, labor force (increasing jobless quantity), socio economic, politics, and effect on unfulfilled the basic requirements, mainly on the health. The spread of disease (epidemic) in Indonesia is suspected link closely to terrorism threat, e.g. bird flue, anthrax also polio. Using biological weapon is possible implemented and will lead to worst condition because disseminate by contamination, low visibility, high potency, easy for delivery, developed with low cost and easy to spread and also will cause no damage to existing infrastructure. The method used for this research is analytical descriptive using library study, field survey and interviewing with expert to get the data and information. In addition also quantitative approach using Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine alternative strategy and suggestion for facing the threat of biological weapon in order supporting Indonesian National Resilience. hence obtained several alternatives as follows : The first alternative is to make regulation or law urgently and specifically on the crime of biological weapon. The second alternative is to make strictly security system on the laboratories that potentially can be used for producing biological weapon. The third alternative is build cooperation of all the related institution on the national level and expanded further with internationally cooperation."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai pengaruh keberadaan Taman Nasional terhadap pengetahuan keanekaragaman hayati dan nilai pelajaran biologi siswa SMU. Pelaksanaannya dilakukan di SMUN-SMUN sekitar Taman Nasional Way Kambas pada tahun 1995/1996.Pengumpulan data untuk pengetahuan keanekaragaman hayati dilakukan melalui angket yang sebeiumnya sudah diujicobakan di SMUN-SMUN Kodya Bandar Lampung, sedangkan data pelajaran biologi berasal dari catur wulan 1,11,111. Penelitian terhadap 212 siswa menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengetahuan keanekaragaman hayati adalah 6,3 (nilai terendah 5,9 dan tertinggi 6,8). Nilai rata-rata paling tinggi berasal dari siswa SMUN Kota Gajah. Niiai rata-rata siswa seluruh SMUN dikategorikan sedang.Kunjungan yang dilakukan secara pribadi oleh siswa tidak berpengaruh terhadap pengetahuan keanekaragaman hayati siswa. Niiai rata-rata pelajaran biologi adalah 6,3 (nilai terendah 5,8 dan tertingg 6,8) dan nilai paling tinggi diperoleh siswa SMUN Way Jepara. Nilai rata-rata seluruh siswa SMUN dikategorikan sedang. Kunjungan siswa secara pribadi oleh siswa berpengaruh terhadap prestasi pelajaran biologi. Kunjungan secara ekstrakurikuler tidak terlaksana. Tidak ada korelasi antara pengetahuan keanekaragaman hayati dengan nilai pelajaran biologi.

---

ABSTRACT

Indonesia is a megadiversity country (KLH, 1993). However, species extinction has been concern, among others due to primary forest exploitation (Turner et al. 1994). National parks are the last refuges of primary forest. Therefore, through the formal education. processes the sustainbility of biodiversity is hopely guaranteed (Walhi, 1995). This research has been conducted on the highschool (SMU) surrounding the Way Kambas National Park, Central Lampung province. The questionnaries have been used to gather the knowledge on biodiversity among students of the SMU, while the grades on biology have been gathereed through their quarterly points (reported by teachers).

The results showed that ;

There is-no corelation between the biology grades and the knowledge on biodiversity among the 212 students. There is no relation on distance of the school to the national park and the knowledge on biodiversity and the grades on biology. The is no organized visit by the school to the park.

It is recommended that :

The schools must used more properly the Way Kambas National Park to increase and improve the quality of their formal educational programs. The Way Kambas National Park management must make extension program more effectively, especially for the surrounding schools. The research must be extended to other national park of the country, for more understanding of the value of national park to the nations."

"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

---

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force."