Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan eksplanatori berfokus pada kemiskinan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mcnggunakan data primer dan data sekunder di tiga lokasi penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak-Malaysia) maka pennasalahan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komtmitas di Kabupaten Sambas dapat diketahui, dimana pada kemiskinan rumah tangga daerah non perbatasan (Kartiasa) lebih miskin sedangkan dari sisi kerniskinan kommmitas daerah perbatasan (Sajingan Besar) iebih miskin. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat digunakanlah data seku.nder dari berbagai terbitan BPS dan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi sebuah model regresi data panel yang diolah menggunakan software eviews 4.1. PDRB perkapita, angka harapan hidup, inflasi, listrik mempakan faktor yang mempengamhi kcmiskinan di provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten perbatasan lebih miskin dari pada kabupaten / kota non perbatasan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dan stakeholder hendaknya menerapkan pola yang berbeda antara kawasan perbatasan dan non perbatasan dalam rangka penganggulangan kemiskinan secara menyeluruh. W

---

This research utilized descriptive and explanatory analysis focusing at poverty in border area of West Kalimantan Province. In order to have a comprehensive perspective on poverty at community and household level, the study examined primary and secondary data in three fields of study (Sajingan Besar, Kartiasa and Biawak-Malaysia), where household poverty in non border area (Kartiasa) is poorer rather than other. While in temms of community poverty, Sajingan Besar experienced the worst condition. To know the factors influencing poverty in West Kalimantan province used by secondary data from BPS and Local Govcmmcnt of West Kalimantan Province published become a model of panel data regression processed use the software eviews 4.1. PDRB per capita, a spark of life number, inflation, electricity represent the factor influencing poverty in West Kalimantan province where the border area is poorer than non border area. As recommendation li'om this research result is govemment and stakeholder should apply the different pattern between border area and non border area in order to reduce comprehensive poverty."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yaitu Head Count Index sebagai variabel terikat dan enam variabel bebas yang mewakili tiga karakteristik determinan kemiskinan. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase jalan aspal terhadap panjang jalan, rasio Sekolah Dasar, rasio Puskesmas, rasio ketergantungan, serta persentase kepala rumah tangga berumur 15 tahun keatas yang memiliki ijasah/STTB setingkat SD dan SMP, terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel persentase penduduk miskin berumur 15 tahun keatas dengan status bekerja terbukti meningkatkan tingkat kemiskinan.

---

This research aims to analyze determinant factor of poverty in 26 regency/city of West Java Provinces from year 2008 until 2012. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index as the dependen variable and six independen variables representing three chracteristic determinant of poverty. By using a fixed effect model, the results showed that variables percentage of asphalt street, elementary school to population ratio, public health care to population ratio, dependency ratio, and percentage of head household aged 15 years or older who graduate form elementary and secondary school, are proven to reduce the poverty rate. While the percentage of population aged 15 years or older with status employment are proven to increase poverty rate."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003-2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang dianalisis adalah 5 variabel penentu yaitu nilai PDRB ADHK 2000, upah minimum, pendidikan SD&SMP, pendidikan SMA dan jumlah pengangguran dengan menggunakan model panel data. Hasil regresi model panel memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen secara statistik signifikan mempengaruhi kemiskinan. Variabel PDRB ADHK 2000 dan pendidikan SMA signifikan negatif sedangkan variabel upah minimum, pendidikan SD&SMP serta pengangguran signifikan positif. Dari hasil regresi pengaruh variabel PDRB ADHK 2000 sebesar -0,349896, variabel upah minimum sebesar 0,170965, variabel pendidikan SD&SMP sebesar 0,039336 dan variabel pendidikan SMA sebesar -0,852296 serta pengangguran sebesar 0,286976. Dari kelima variabel independen, variabel Pendidikan SMA paling signifikan mempengaruhi kemiskinan.Berdasarkan hasil tersebut saran yang diusulkan adalah PDRB dan pendidikan jenjang yang lebih tinggi (SMA keatas) harus terus ditingkatkan. Untuk PDRB yang mana kenaikan nilai PDRB melambangkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sehingga hendaknya ke depan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruh golongan masyarakat. Sedangkan pendidikan perlu ditingkatkan, kedepan masyarakat disetiap kabupaten/kota berpendidikan minimal tamat SMA/SMK. Dengan demikian semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan dasar, sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin serta meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah. Kebijakan upah minimum perlu dikaji secara mendalam, meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/buruh sehingga terhindar dari kemiskinan, namun pada saat upah minimum meningkat pengangguran akan meningkat, menyebabkan kemiskinan meningkat pula. Kebijakan upah minimum tersebut harus diikuti oleh kebijakan pendukung lainnya. Tingkat pengangguran perlu diturunkan sekecil mungkin melalui upaya-upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru atau melalui pemberdayaan masyarakat seperti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

---

This study aims to analyze the factors that affect poverty in the Province of Bangka Belitung of the year 2003-2011. Factors that affect poverty determinant variables analyzed were 5 the variabel of GDP ADHK 2000, minimum wage, education SD&SMP, education SMA and unemployment using panel data models. Panel regression model showed that all the independent variables were statistically significantly affect poverty. Variable GDP ADHK 2000 and high school education significant negative while variable minimum wage, education and elementary and junior high and unemployment significantly positive. From the results of the regression variables influence GDP ADHK 2000 was -0.349896, minimum wage variable was 0.170965, the variable of primary education and junior high school variable 0.039336 and education high school -0.852296 and the unemployment rate of 0.286976. Of the five independent variables, the most significant variable high school education affecting poverty.Based on these results the proposed suggestion is GDP and a higher level of education (high school and above) should be improved. For GDP which represents the increase in the value of GDP increase in economic growth that should be implemented in the future development of income-oriented equity and equal economic outcomes throughout the community group. While education needs to be improved, future society in every district / city minimum education completed high school / vocational school. Thus all got an education higher than elementary education, so that poverty can be reduced. Guarantee the education of the poor and improving educational facilities evenly not only concentrated in one area but evenly throughout the area. Minimum wage policy should be examined in depth, although the ultimate goal is to improve the lives of workers / laborers so avoid poverty, but at the minimum wage increases unemployment will increase, leading to increased poverty anyway. Minimum wage policy should be followed by other supporting policies. The unemployment rate needs to be reduced as small as possible through the efforts of the development of new growth centers or through community empowerment as the policies set by the central government."

"Tesis ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kemiskinan nelayan pesisir di Desa Putik serta bentuk kemiskinan yang mereka alami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui beberapa metode serta data sekunder yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, kemiskinan nelayan pesisir disebabkan: 1) Kondisi Alam; 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Pola Hidup Nelayan Pesisir; 4) Keterbatasan modal dan akses ke sumber bantuan; 5) Pemasaran hasil tangkapan. Sedangkan bentuk kemiskinan yang terjadi pada nelayan pesisir di Desa Putik yakni kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

---

This thesis analysed causal factors of the poverty in Putik village and identified the poverty type as well. The methodology is qualitative as a descriptive research using primary data that has been collected through a few techniques and supported by relevant secondary data. The research concluded that there were a few factors causing poverty as follow: 1) Natural Condition; 2) Low quality human resources; 3) The lifestyle of the coastal fishermen; 4) Limited capital and its access to the resources; 5) Marketing of the commodities. The research identified that the types of poverty in Putik village were natural, cultural and structural poverty."

"Tesis ini membahas analisis ketergantungan spasial dalam mengetahui faktorfaktor penentu kemiskinan di Sumatera dan Jawa dengan memasukkan fenomena interaksi antar kabupaten/kota ke dalam model spasial lag. Fenomena interaksi tersebut didekati dengan migrasi risen bruto yang masuk kedalam pembobot spasial sebagai socio-economic distance. Oleh karenanya hubungan kedekatan antar kabupaten/kota bukan berdasarkan jarak fisik antar kabupaten/kota, melainkan berdasarkan jarak sosial ekonominya yang diukur dari intensitas penduduk bermigrasi keluar dan bermigrasi masuk.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, gender dan akses pelayanan dasar serta infrastruktur signifikan sebagai penentu kemiskinan. Selain itu peran interaksi antar kabupaten/kota perlu dipertimbangkan untuk menangkap kondisi realitas di lapangan, dimana kabupaten/kota memang benar melakukan interaksi satu sama lain. Kemudian nilai rho sebagai koefisien spasial lag menjelaskan seberapa besar kemiskinan di kabupaten/kota saling berhubungan, dan bukan merupakan bentuk dari pengaruh ataupun sebab akibat. Melalui model spasial lag maka koefisien variabel penentu kemiskinan menjadi lebih bersih dengan memasukkan peran interaksi antar kabupaten/kota kedalam model tersebut.Hasil penelitian ini juga menyarankan pemerintah daerah maupun pusat untuk memperhatikan arus migrasi dengan lebih seksama agar migrasi tersebut benar-benar menjadi solusi didalam pengentasan kemiskinan dan bukan sebaliknya.

---

The focus of this study is the analysis of spatial dependence in knowing the determinants of poverty in Sumatra and Java by incorporating the phenomenon of interaction between region into a model of spatial lag. The proximity of interaction phenomenon is approached with gross recent migration into a spatial weighted as socio-economic distance. Therefore, the relationship between the the region is not based on the physical distance, however by the socio-economic distance that measured from the intensity of the out and in migration.

The study concluded that the factors of education, occupation, gender, access to basic services and infrastructure as a determinants of poverty. Interaction between region need to be considered to capture the reality of conditions on the social economic phenomenon, where the region indeed interact with each other. Then the value of rho as a spatial lag coefficient describes how much poverty in the region correlated. Through spatial lag model for the determinants of poverty, coefficients variable to be better the fit by incorporating the role of the interaction between the regions into the model.

The researcher suggests that national and local governments to pay attention for the migration flows more carefully so that the migration as a solution in the alleviation of poverty in Sumatera and Java."

"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty."

"Kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang cukup kompleks. Penyebab kemiskinan sangat bervariasi antar daerah. Berbagai upaya dan kebijakan yang selama ini ditempuh dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan penyebab muncul dan bertahannya kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin dan pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat. Menggunakan data Susena tahun 2002, penelitian ini menghitung indeks Foster-GFreer-Thorbeck untuk menentukan tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan serta karakteristik rumah tangga miskin di Sumatera Barat. Analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh karakteristik rumah terhada kondisi kemiskinan tersebut. Hasil penelitian menemukan sejumlah kelompok karakteristik yang melekat pada dan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Sumatera dan perumahan. Karakteristik adalah pendidikan. Perbaikan dalam tingkat pendidikan diperkirakan akan mengurangi resiko suatu rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Penelitian ini menyarankan agar penyusunan program pengentasan kemiskinan memberi prioritas pada perbaikan kualitas pendidikan terutama di perkotaan. Di pedesaan upaya diversifikasi lapangan usaha di luar sektor pertanian sebaiknya menjadi prioritas."

"Dalam kajian ini dilakukan studi literatur mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu? Kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, in-depth interview dan diskusi kelompok fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multifaset). Orang Bupolo dan petani Surade sama-sama mengolah lahan sempit. Petani Surade miskin karena tidak mempunyai lahan atau memiliki lahan tetapi dengan skala usaha yang relatif kecil. Orang Bupolo memiliki tanah yang relatif luas tetapi mempunyai keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga mereka hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kemiskinan tidak bisa didefinisikan secara tunggal yakni dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori semata sebagaimana yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) selama ini, karena pada hakekatnya definisi kemiskinan tidak hanya bersifat relatif tetapi juga dinamis.

---

Literature reviews on the concept of poverty and local observation on the field study were employed to investigate who the poor are, in order to seek alternative policies according to specific local conditions to combat poverty, and to see local wisdom in a preventive effort to reduce poverty. Survey methodology, in-depth interviews and focus groups discussions were used in this study. The findings suggest that the concept of poverty is multifacet. Both Bupolo people and Surade farmers cultivate small land. While Surade farmers are poor with no or limited land size and with relatively small scales' business, Bupolo people have relatively larger land size but have limited technology access, and less access to social economic infrastructure, making them poor and only able to survive with food daily. The concept of poverty needs to be extended to include access to social economic infrastructure, remoteness, disempowerment, freedom of speech, and fairness in development. Poverty cannot be defined individually solely from the context of the calorie fulfilment as a standard used by BPS. However, in principle, the concept of poverty cannot only be defined as a relative, but also dynamic concept."

"Penelitian ini menggunakan empat periode data panel rumah tangga 1993 2007 untuk menguji keberadaan dan pola jebakan kemiskinan poverty traps di tingkat rumah tangga di Indonesia Selain itu tesis ini menguji bagaimana pola ini berubah untuk kelompok mata pencaharian dan wilayah yang berbeda Penelitian ini mengikuti pendekatan aset asset based approach yang diperkenalkan oleh Barret dan Carter 2006 serta Adato et al 2006 Pendekatan ini memerlukan penerapan metode parametrik untuk membentuk sebuah indeks aset dan metode non parametrik untuk mengestimasi pola aset dinamik dan jebakan kemiskinan Penelitian ini menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya jebakan kemiskinan dengan banyak titik keseimbangan di wilayah Sumatra Penemuan lain adalah bahwa seluruh rumah tangga di wilayah Sulawesi cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di bawah batas kemiskinan pada periode menengah Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga di wilayah Sulawesi terjebak dalam kemiskinan secara bersama sama Akan tetapi terdapat bukti bahwa rumah tangga di wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara Barat serta Kalimantan cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di atas batas kemiskinan Hal ini berarti rumah tangga di wilayah ini tidak terjebak dalam kemiskinan

---

Using four waves of longitudinal household panel data 1993 ndash 2007 this paper examines the existence and patterns of household level poverty traps in Indonesia and how these patterns vary across different livelihood groups and regions in the country By following an asset based approach introduced by Barrett and Carter 2006 and Adato et al 2006 this paper performs parametric to construct an asset index and nonparametric techniques to estimate dynamic asset pattern and the poverty trap Findings indicate that there is evidence for multiple equilibria poverty trap in Sumatra region Also this study finds that all households in Sulawesi region converge to a single stable equilibrium in the longer period which is below the poverty line This may indicate that households in Sulawesi are collectively trapped However the findings show that households in Java and Bali West Nusa Tenggara and Kalimantan converge to a single stable equilibrium above poverty line This means that household in these regions do not face a poverty trap "

"Rendahnya pemberdayaan perempuan di negara-negara muslim sering dikaitkan dengan faktor agama yang membatasi hak dan ruang partisipasi perempuan. Data dari World Economic Forum menjelaskan bahwa negara-negara muslim memiliki indeks pemberdayaan perempuan yang rendah, bahkan mendominasi 10 negara dengan nilai indeks terendah di Women’s Empowerment Index. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap kemiskinan multidimensi di negara muslim serta perbandingannya dengan negara non-muslim tahun 2016 – 2021. Penelitian ini menggunakan regresi balanced panel data dengan Fixed Effect Model terhadap 37 negara yang terdiri dari 6 negara muslim dan 31 negara non-muslim. Variabel pemberdayaan perempuan diukur dengan empat indikator Global Gender Gap Index (GGGI), yaitu partisipasi tenaga kerja perempuan, rata-rata perempuan bersekolah, tingkat fertilitas, dan partisipasi perempuan di parlemen. Hasil regresi menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui partisipasi tenaga kerja dan pendidikan perempuan berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan multidimensi, di mana pengaruhnya lebih besar ditemui pada sub-sample negara muslim menurut koefisien hasil regresi. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pentingnya pengoptimalan pemberdayaan perempuan untuk mengentaskan kemiskinan multidimensi tanpa memandang latar belakang agama.

---

The low level of women's empowerment in Muslim countries is often associated with religious factors that limit women's rights and spatial participation. Data from the World Economic Forum explains that Muslim countries have the lowest women's empowerment index, even dominating the 10 countries with the lowest index scores on the Women's Empowerment Index. Therefore, this research aimed to analyze the effect of women's empowerment on multidimensional poverty in Muslim countries and its comparison with non-Muslim countries in 2016 - 2021. This research used balanced panel data regression with a Fixed Effect Model for 37 countries consisting of 6 Muslim countries and 31 non-Muslim countries. The variable of women's empowerment is measured by four indicators of the Global Gender Gap Index (GGGI), namely women's labor force participation, average women's education, fertility rate, and women's participation in parliament. The regression results showed that women's empowerment through labor force participation and women's education have a significant negative effect on multidimensional poverty, where the effect is greater in the sub-sample of Muslim countries according to the coefficient of the regression results. Therefore, it is hoped that this research can add to the literature regarding the importance of empowering women to reveal multidimensional poverty regardless of religious background."