Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berusaha menjelaskan peran dan kondisi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR1). Kondisi geograiis Indonesia dimana dua pertiganya adalah wilayah perairan dan sebagai negara kepulauan sesuai dengan United Convention on Law of The Sea (UNCLOS) 1982 menyebabkan Indonesia memikul tanggung jawab pengawasan wilayah laut yang semakin luas. Peran _ laut sebagai aspek pertahanan dan keamanan sangat panting bagi Indonesia dalam menyamkan semua pulau-pulau dan penduduknya sebagai sebuah keutuhan bangsa, sehingga dibutuhkan kesiapan Alutsista TNI AL dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan NKRI. Akan tetapi, dalam kenyataanya kondisi Alutsista TNI AL tidak mampu menjaga, kedaulatan dan mengamakan seluruh wilayah yurisdiksi perairan Indonesia, karena sebagian besar Alutsista TNI AL sudah tua dan 60% alat deteksi dan senjatanya tidak siap. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan interpretasi dan analisis kondisi Alutsista TNI AL agar dapat mengetahui dan memahami strategi yang tepat TNI AL mcnghadapi ancaman kedaulatan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia serta mencoba menjelaskan strategi yang harus dilakukan dengan menggunakan potensi lainnya sehingga dapat mendukung kebutuhan Alutsista TNI AL dalam upaya menjaga kedauiatan perairan NKRI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatoris dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah bahwa penambahan dan pergantian Alutsista TNI AL tetap harus segera dilakukan melihat potensi ancaman kedaulatan dan keamanan kedepan di wilayah perairan NKRI tidak dapat secara nyata diprediksi. Selain itu, TNI AL dengan menggunakan strategi pemherdayaan intelijen- maritim diharapakan dapat mendukung keterbatasan Alutisista TNI AL. Kemampuan intelijen maritim yang baik akan menciptakan kekuatan laut yang kuat, dan secara langsung akan meningkatkan pertahanan nasionai.

---

This thesis attempts to explain the role and the condition of Indonesians Navi's Main Equipment Armament System (Alutsista) in maintaining sovereignty of the Unitary State of Republic of Indonesiarfs (NKRI) waters. The geographical condition of Indonesia; where two-thirds of its area are waters and as an archipelago in accordance with the United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, caused Indonesia oversight responsibility for an increasingly broad ocean areas. The role of the ocean as a defense and security aspect is very important for Indonesia in uniting all the islands and their inhabitants as a whole nation. That condition required Alutsista readiness of the Navy in maintaining sovereignty in the territorial waters the Unitary State of Republic of Indonesia. But in fact, the condition of Navy's Alutsista is unable to maintain the sovereignty and jurisdiction to secure the entire area of Indonesian waters, since most Alutsista Navy are old and 60% detection equipment and weapons are not ready.

The purpose of this study was to provide interpretation and analysis ofthe Navy's Alutsista conditions to be aware of and understand the appropriate strategies to face the threat of the Navy's sovereignty and security in the territorial waters of Indonesia and try to explain the strategy that must be performed using other' potentials in order to support the needs of the Navy Alutsista in an effort to maintain NKRI waters sovereignty. The study was a qualitative research design with explanatory and strategic intelligence research.

The results of this study suggest the government that the additions and changes Navy's Alutsista still must be done immediately. It all because the potential threat to the sovereignty and security at the 'fore time in the territorial waters of the Unitary State of Republic of Indonesia can not be significantly predicted. In addition, the Navy with a maritime intelligence using the empowerment strategy is expected to support the Navy's Alutisista limitations. A good maritime intelligence capability will create a strong naval forces, and directly will improve national defense."

"Studi ini didesain untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi DLT di KRI kelas Diponegoro. Permasalahan yang muncul adalah apakah penyelenggaraan DLT Telah dilaksanakan secara utuh dalam mewujudkan kesiapan tempur. Artikel ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif dengan pendekatan teori managment logistik, manajemen pemeliharaan, manajemen rantai pasok dan balance scorecard. Artikel ini menunjukan bahwa terdapat kendala dalam penyelenggaraan dukungan logistik, yaitu : sistem inventori, organisasi,personel pengaak dan anggaran. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa penyelenggaraan DLT belum dilaksanakan secara utuh sesai teori. Rekomendasi yang disarankan adalah perlunya pemanfaatan sistem informasi, peringkat personel dan anggaran, serta percepatan pembentukan komando pemeliharaan."

"Tesis ini, disusun untuk mengungkapkan permasalahan Papua khususnya terkait pergerakan West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) di lingkungan internasional, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya WPNCL dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua baik di dalam negeri maupun luar negeri. Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada teori self determination, teori separatisme, teori ancaman, dan teori diplomasi publik. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data kualitatif, melalui metode pengumpulan data dari literatur dan studi referensi. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan Papua hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau solusi dalam penyelesaiannya. Bahkan akibat ketidakpuasan masyarakat Papua atas Pepera dan perbedaan paham tentang sejarah Papua yang semakin berkepanjangan memicu munculnya gerakan-gerakan kelompok separatis Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Manuver gerakan politik kelompok separatis Papua di lingkungan internasional bertujuan untuk merepresentasikan tuntutan self determination di Papua. Isu-isu yang diusung dalam mencari dukungan di lingkungan diantaranya peninjauan kembali proses terciptanya New York Agreement, peninjauan kembali hasil Pepera, dan tingginya angka pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya organisasi Papua merdeka yang terlibat dalam kegiatan propaganda di lingkungan internasional yakni WPNCL, dimana pergerakannya cenderung berfokus pada propaganda permasalahan Papua di lingkungan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan luar negeri untuk mereduksi munculnya campur tangan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua maupun pergerakan kelompok separatis Papua. secara kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman dari pergerakan WPNCL di lingkungan internasional yang akan berdampak pada keutuhan NKRI.

---

The issue of Papua, especially related to the movement of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) in the international environment, is likely to have an impact on the integrity of the Republic of Indonesia. This was motivated by WPNCL's efforts in fighting for Papuan independence both at home and abroad. The theoretical basis used in this study refers to the theory of self-determination, theory of separatism, and theory of threat, theory of public diplomacy. This type of research is descriptive analytical, using qualitative data, through data collection methods from the literature and reference studies. This study explains that the Papuan problem has yet to find a common ground or solution in its resolution. In fact, due to the dissatisfaction of the Papuan people over the Act of Free Choice and differences in understanding about Papua's history, which is increasingly protracted, it has triggered the emergence of Papuan separatist movements at home and abroad. The political movement maneuver of the Papuan separatist groups in the international environment aims to represent the demands of self-determination in Papua. Issues raised in seeking support in the environment include reviewing the process of creating the New York Agreement, reviewing the results of the Act of Free Choice, and the high number of human rights violations in Papua. One of them is an independent Papuan organization that is involved in international propaganda activities, namely WPNCL, whose movement tends to focus on propaganda for Papuan issues in the international environment. Facing these conditions, the Government of Indonesia needs to establish a foreign policy to reduce the emergence of foreign interference in resolving Papuan problems and the movement of Papuan separatist groups. In conclusion, this study aims to analyze the potential threats from the WPNCL movement in the international environment that will have an impact on the integrity of the Unitary Republic of Indonesia."

"Kota Batam memiliki posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak ± 20 km dengan negara Singapura. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pertahanan negara di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Adapun responden yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait di Kota Batam. Permasalahan yang ada di Kota Batam adalah masih kurang sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan NKRI. Bandar udara untuk TNI Angkatan Udara saat ini masih bergabung dengan bandar udara komersial, TNI Angkatan Darat belum memiliki sarana transportasi air yang memadai untuk melaksanakan patroli ke wilayah teritorial yang berupa kepulauan, jumlah TNI Angkatan Laut Kapal belum sesuai dengan luas wilayah kerja."

"Tesis ini membahas jumlah dan pola persebaran pangkalan TNI AL, KAL, pelanggaran hukum dan pelanggaran kedaulatan di laut teritorial tiap Lantamal serta meneliti kaitan antar variabel dengan analisa spasial. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan spasial dengan desain deskriptif. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pola persebaran pangkalan dan KAL memiliki kaitan yang tinggi terhadap tingkat pelanggaran hukum, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi terbukti dapat menekan tingkat pelanggaran hukum. Tetapi pola persebaran pangkalan dan KAL memiliki kaitan yang rendah terhadap tingkat pelanggaran kedaulatan, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi tidak dapat mengurangi pelanggaran kedaulatan, pelanggaran kedaulatan lebih cenderung dipengaruhi faktor geografis dan politik.

---

The focus of this study is based on the analys of the distribution pattern of TNI AL Naval Base,KAL, in relation to threat of sea law and threat of sea sovereignity at each Lantamal. The result of this study is TNI AL Naval Base and KAL have a high influence with a number of sea criminality or if Lantamal have a high number of base and KAL it can be decrease of sea criminality. Distribution pattern of TNI AL Naval Base and KAL have a low influence with a number of sovereignity badness or if Lantamal have a high number of base and KAL it can not decrease of sovereignity badness. Sovereignity badness have a high relation with geographic and political factor."

"ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT

The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

"

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini menanggapi tingginya angka kerugian yang dialami akibat maraknya praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Peran Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dianggap belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kuantitas pelanggaran illegal fishing dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya, berdasarkan data Badan Keamanan Laut selama kurun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek illegal fishing, mengetahui peran Bakorkamla sebagai koordinator instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, serta bagaimana upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi pelanggaran di laut khususnya praktek illegal fishing dalam rangka mendukung ketahanan nasional.Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara studi pustaka, dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sebagai faktor penyebab tingginya pelanggaran illegal fishing di Indonesia, yang dilandasi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi yang berwenang pada perkara illegal fishing. Peran Bakorkamla dalam upaya pengawasan terhadap praktek illegal fishing belum maksimal dilakukan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan di laut, serta peran sebagai koordinator yang tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Bakorkamla yang dikarenakan masih tingginya ego sektoral dari instansi terkait yang seharusnya dapat di koordinasikan. Upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi permasalahan di laut, khususnya pelanggaran illegal fishing yaitu mengkoordinasikan seluruh instansi yang terkait di laut untuk melakukan pengawasan secara tersinergi, serta mengintegrasikan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang dimiliki stakeholder kedalam BIIS (Bakamla Integrated Information System) agar seluruh perangkat dari stakeholder yang ada dapat saling mengisi untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia, dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

---

ABSTRACT

The background of this research is to respond to the high number of losses due to rampant illegal fishing in Indonesian waters. The Government Role through the Maritime Security Coordinating Board is tasked to coordinate the activities and the execution on the field of maritime security which includes guarding, surveillance, prevention, and enforcement to every law violations in Indonesia waters territorial that still considered not optimal. This evidence showed from the high quantity of illegal fishing compared to other types of offenses, according the data from Maritime Security Agency during the period January 1st to December 31th, 2014.

The main purpose of the research is to determine the causes of illegal fishing, and to identify Bakorkamla role as the coordinator from all the relevant agencies in conducting surveillance against illegal fishing, and what effort that Bakamla will have to do to handle the violation at the sea especially on illegal fishing practices in order to support national resilience.

This qualitative research is using descriptive method of analisys from literature and in depth interviews.

The research results showed that there?s an oversight from the competent authority as the factor that is causing the high violation of illegal fishing in Indonesia, which is based on the lack of coordination between the authorized agencies on handling illegal fishing. Bakorkamla role in efforts to supervise the practice of illegal fishing is not maximized, due the lack of facilities and infrastructures to conduct surveillance at the sea, also the role as coordinator can?t optimally done by Bakorkamla because of the high sectoral ego from other relevant agencies wich should be coordinate as a team. Bakamla future efforts to overcome the problem at the sea, in particular violations of illegal fishing which is to coordinate all the involved institutions on the sea to conduct surveillance in an intregated manner, as well as integrating Central Command and Control (Puskodal) from all the stakeholders into BIIS (Bakamla Integrated Information System). So all the devices from existing stakeholders can be complementary to oversee Indonesian waters, in order to support national resilience."

"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Timur dengan melakukan serangkaian wawancara mendalam dan diskusi aktif dengan berbagai narasumber mulai dari gubernur, bupati/walikota, instansi vertikal, ahli dan praktisi pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan tidak efektif yang disebabkan oleh 6 (enam) determinant factor, yaitu lemahnya dukungan instrumen kebijakan, ketiadaan institusi kelembagaan, ketiadaan personil aparatur, ketidakjelasan anggaran, kepemimpinan, dan political will pemerintah. Hasil penelitian merumuskan dua desain sistem pemerintahan daerah. Pertama, provinsi wilayah administrasi dan daerah otonom - kabupaten/kota daerah otonom. Kedua, provinsi daerah wilayah administrasi dan daerah otonom ? kabupaten/kota wilayah administrasi dan daerah otonom. Kedua desain tersebut meletakkan dekonsentrasi dan desentralisasi pada provinsi dan mendudukkan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat mapun selaku kepala daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya institusi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai intermediate government dalam bentuk deputi dekonsentrasi.

---

Governor as the Central Government representative has a very important position on the local government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The strategic position have faced lots of challenges and problems. This study aims to analyze why the position of the governor as the central government representative is ineffective and to formulate the construction of the governor?s position, role and function as the Central Government representative on the local government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia for the future. This study applied qualitative paradigm with descriptive data analysis techniques. The data were collected in the Central Kalimantan Province and East Java Province by conducting a series of in-depth interviews and active discussions with various sources ranging from the governors, regents/mayors, vertical institutions, experts and practitioners of local government.

The results show that the governor's position as the central government representative is ineffective. The ineffectiveness determinant factors are the lack of support in policy instruments, institutions, personnel officers, budget uncertainty, leadership, and political will of the governments. This study formulates two designs for the local administration system. First, the provinces are both an administrative area and an autonomous region, then the regencies/municipalities arean autonomous region. Second, both the provinces and regencies/municipalities are an administrative area and an autonomous region. Both designs set deconcentration and decentralization at the provinceas well asgovernor as the Central Government representative and as the head area. This study indicate the needof governor's institution as the central government representative which in this study is formulated as an intermediate government in the deconcentration deputy format."

"Peningkatan angka kecelakaan kerja di Indonesia menuntut adanya suatu pengembangan pendekatan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pegawai. Nyatanya, penyebab dari suatu kecelakaan kerja masih didominasi akibat kesalahan tindakan manusia (human error). Human error sangat erat dikaitkan dengan kecelakaan industri dan dalam kasus ini human error yang terjadi pada proses fabrikasi kendaraan khusus (armoured vehicle) yang memiliki lingkungan kerja yang ekstrem. Bercermin pada hal tersebut maka dibutuhkan suatu penelitian untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dengan pendekatan analisis identifikasi dan pengurangan human error. Sebuah pendekatan sistematis yang mengkombinasikan teknik identifikasi serta pengukuran pada human error yang dimulai dengan mengidentifikasi mengidentifikasi setiap task-task yang berlangsung pada proses fabrikasi kendaraan khusus. Kemudian dilakukan identifikasi kegagalan kerja menggunakan metode Systematic Human Error Risk Prediction and Analysis untuk memetakan resiko serta dampak dari setiap rangkaian-rangkaian pekerjaan. Selanjutnya dilakukan pengukuran human error terhadap task-task tersebut dengan menggunakan metode Human Error Analysis and Reduction Technique (HEART) serta metode Standardized Plant Analysis Risk Human Reliability Assessment (SHERPA) yang masing-masing memiliki pendekatan yang relevan dalam menganalisis kondisi serta faktor yang mempengaruhi kegagalan dari sebuah pekerjaan. Terakhir dilakukan analisa pola kecelakaan kerja dengan metode Fault Tree Analysis (FTA). Pendekatan ini menghasilkan identifikasi kegagalan kerja secara mendetail, pengukuran human error yang relevan, serta memberikan rekomendasi dan prioritas penanggulangan kecelakaan kerja dalam manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada fabrikasi kendaraan khusus.

---

The increasing number of work accidents in Indonesia demands a developed approach to management of occupational health and safety. In fact, the cause of an accident is still dominated by the improper work of human actions (human error). Human error is always related to industrial accidents, and in this case the human error that occurs in the fabrication process of armored vehicle that has an extreme working environment. Referring from that condition, a research to reduce the risk of workplace accidents with identification and reduction of human error analysis approaches must be needed.

A systematic approaches that combine identification technique to human error start from identification of every tasks in fabrication process of armoured vehicle. Then, work failure is identified by using Systematic Human Error Risk Prediction and Analysis method to measure the risk and impact from every tasks sequences. Then, assessment of human error conducted for every tasks with Human Error Analysis and Reduction Technique (HEART) method and Standardized Plant Analysis Risk Human Reliability Assessment (SHERPA) method that have their own relevant approaches in order to analyze the conditions and factors that influence the failure of a tasks.

Last step is to mapping the pattern of work accident using Fault Tree Analysis (FTA). This approaches resulting in detailed work failure identification, relevant human error measurement, and finding out the recommendation dan prioritize remedial action for reducing the work accident in occupational health and safety management for fabrication process of armoured vehicle."