Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan di wilayah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sumbawa Barat pajak pengarnbilan dan pengolahan bahan galian golongan C memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan pajak daerah dibandingkan pajak daerah lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2008 tercatat menurun dibandingkan tahun 2007, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signinkan. Perbandingan antara target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan potensi riilnya diperoleh hasil bahwa target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galjan golongan C yang ditetapkan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 dan 2009 lebih rendah dari potensi riil yang dimiliki oleh daerah, sedangkan pada tahun 2008 target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C lebih tinggi dari potensi riil yang dirniliki oleh daerah. Secara rata-rata efelctifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 menunjukkan hasil yang efektif dengan tingkat elektilitas sebesar 96 ,61%, sedangkan secara rata-rata efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 dengan menggunakan pendekatan pertama menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,55%. Hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan pcndekatan kedua, namun tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 5,68%.

---

Tax Collection in West Surnbawa Regency Type C mining Exploration Tax is one type of local taxes imposed in the district/city. In West Sumbawa Regency, Type C mining Exploration Tax gave the highest contribution to the local tax revenue than any other local taxes. Based on the analysis undertaken, the potential of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2008 recorded decreases compared to the year 2007, but in the year 2009 experienced a significant increase. Comparison between the target of Type C mining Exploration Tax with its real potential obtained results that targets of Type C mining Exploration Tax in West Surnbawa regency in the year 2007 and 2009 is lower than the real potential which is owned by the regions, while in 2008 tax target of Type C mining Exploration Tax is higher than the real potential which is owned by the real potential of the region. On the average, level of effectiveness of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2007-2009 showed an effective result with the level of effectiveness of 96.6l%, while on the average, level of efficiency of Type C mining Exploration 'fx in the West Sumbawa in the year 2007-2009 by using the first approach shows very efficient results with levels of efficiency equal to 6.55%. Similar results were obtained using both approaches, but the level of efficiency obtained is 4.42%."

"Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan di wilayah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sumbawa Barat pajak pengambilan dau pengolahan bahan galian golongan C memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan pajak daerah dibandingkan pajak daerah lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2008 tercatat menurun dibandingkan tahun 2007, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan antara target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan potensi riilnya diperoleh basil bahwa target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang ditetapkan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 dan 2009 Iebih rendah dari potensi yang dimiliki oleh daerah, sedangkan pada tahun 2008 target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C Iebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki oleh daerah.Secara rata-rata efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 menunjukkan hasil yang efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 96,61%, Sedangkan secara rata-rata efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 dengan menggunakan pendekatan pertama menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,5s%. Hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan pendekatan kedua, namun tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 5,68%.

---

Type C mining Exploration Tax is one type of local taxes imposed in the district/city. In West Sumbawa Regency, Type C mining Exploration Tax gave the highest contribution to the local tax revenue than any other local taxes. Based on the analysis undertaken, the potential of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2008 recorded decreases compared to the year 2007, but in the year 2009 experienced a significant increase. Comparison between the target of Type C mining exploration Tax with its real potential obtained results that targets of Type C mining Exploration Tax in West Sumbawa regency in the year 2007 and 2009 is lower than the real potential whichis owned by the regions, while in 2008 tax target of Type C mining Exploration tax is higher than the real potential which is owned by the real potential of the region.On the average, level of effectiveness of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regeney in the year 2007-2009 showed an effective result with the level of effectiveness of 96.61 %, while on the average, level of efficiency of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa in the year 2007-2009 by using the first approach shows very efficient results with levels of efficiency equal to 6.55%. Similar results were obtained using both approaches, but the level of efficiency obtained is 4.42%."

"Pajak pengambilan bahan galian golongan C memiliki dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regulerend. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak pengambilan bahan galian golongan C juga berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C. Untuk menjalankan kedua fungsi pajak tersebut, dibutuhkan administrasi pajak secara tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh McMaster yang dikombinasikan dengan teori yang disampaikan oleh Roy S. Salomo dan Iksan. Tahapan administrasi pajak terdiri dari identifikasi pajak, penetapan pajak, pemungutan pajak, biaya, dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, selama melakukan pengenaan pajak pengambilan bahan galian galian golongan C sejak 2001, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum menjalankan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan indikator yang ada. Pengadministrasian yang selama ini dilakukan justru menimbulkan dampak, yaitu realisasi penerimaan pajak yang tidak mampu mencapai target, eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang tidak mampu diminimalisir, dan ketidakseimbangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis secara deskriptif. Metode pencarian data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka.

---

This research explain about implementation tax administration at section C mining tax in Kebumen Regency. Section C mining tax has budgetair and regulerend function. Apart from being a source of local revenues, section C mining tax also serves as an effort to minimize the negative externalities of environmental degradation resulted by mining mineral exploration section C. To perform both functions the tax , tax administration needs appropriately. In this study, researchers used indicators of local tax administration proposed by McMaster which combined with the theory presented by Roy S Solomo and Iksan. The stages of the administration of a tax consist of tax identification, tax assesment, tax collection, cost, and law enforcement.

Based on the results of research, during the taxation decision mineral mining category C since 2001, the Government of Kebumen has not carry out local tax administration on section C mining tax in accordance with existing indicators. Administration which has been done precisely cause bad effect, namely the realization of tax revenues which is not able to reach the target, the negative externalities of environmental degradation are not able to be minimized, and the imbalance in revenue of section C mining tax with the environmental degradation.

This research using a quantitative approach with descriptive design. The methods of qualitative data search conducted through in-depth interviews, observation, and literature study."

"Tesis ini mengenai upaya pajak, penghitungan potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 serta efektifitas pajak hotel dan restoran tahun 2007 di Kabupaten Kudus. Dari hasil penghitungan data kuisioner penelitian, didapat setimasi potensi penerimaan pajak hotel tahun 2008 adalah Rp 1.053.749.466,- sedangkan estimasi potensi pajak restoran tahun 2008 adalah Rp. 11.323168.786,- sehingga total potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 adalah Rp. 12.376.918.252,-. Upaya pajak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai tambah PDRB sub sektor hotel dan restoran, sedangkan tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2007 adalah sangat tidak efektif.

---

This thesis concerning of tax effort, the potency counting on hotel and restaurant in 2008, and effectively the hotel and restaurant tax in 2007 in Kudus regency. The counting result from researcher questioner data, achievement estimated of the revenue is a hotel tax in 2008 Rp 1.053.749.466,- whereas estimated of the revenue is a restaurant tax in 2008 is Rp 11.323.168.786,- with the result that total of potency hotel and restaurant tax in 2008 is Rp 12.376.918.252,-. Tax effort to be done by Kudus Government still very low compared with value added RGDP sub sector hotel and restaurant, whereas effectively level the revenue tax of hotel and restaurant in 2007 was very uneffectively."

"Skripsi ini membahas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang. Krisis lahan pemakaman di Jakarta membuat para pengusaha membuat bisnis pemakaman mewah pinggiran kota Jakarta, khususnya di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, kuburan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, pemakaman mewah di Kabupaten Karawang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang selama ini hanya berdasarkan penafsiran pemerintah.

---

This thesis discusses collecting property tax on luxurious funeral in Karawang regency. Graveyard crisis in Jakarta making business entrepreneurs create luxurious funeral outskirts of Jakarta, particularly in Karawang district. Based on property tax act, act local taxes and levies, and Karawang Regency regulation, graveyard is not subject to tax. However, luxury funeral in Karawang regency taxed on property tax. So there is a discrepancy between the rules and their implementation.

The purpose of this study is to analyze the collection of property taxes on luxury funeral in Karawang regency. The approach used in this study is descriptive qualitative method of data collection study of literature and field studies conducted by in-depth interviews.

Results of this study illustrate the imposition of property tax on luxury funeral in Karawang not have a strong legal foundation. So far, the collection of property taxes on luxury funeral in Karawang regency based solely on the interpretation of the government."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian melakukan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Evaluasi pemungutan PBB ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik yaitu kriteria keadilan, kecukupan, elastisitas, efisiensi biaya, efisiensi ekonomi, kemudahan administrasi, dukungan politik, kecocokan sebagai pajak daerah, kepastian, kenyamanan serta kesederhanaan.Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magelang telah sesuai berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik, tetapi perlu perbaikan dan peningkatan pada kriteria kepastian. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

This thesis aims to determine the preparation and constraints faced by the Government of Magelang Regency in the face of Desentralized Land and Property Tax, then do evaluation of Land and Property Tax collection before Decentralized Land and Property Tax implimented. This evaluation is done through an assessment based on the criterias of a good tax collection : fairness, adequacy, elasticity, cost efficiency, economic efficiency, ease of administration, political support, suitability as a local tax, assurance, comfort and simplicity.

The result is that the implementation of the Land and Property Tax collections in Magelang District has appropriate based on the criterias of a good tax collection, but need a refinement in the certainty criteria. Based on the results of this study recommended several policies that can be applied by Government of Magelang Regency in order to optimize the realization of the Land and Property Tax so as to increase a local revenues."

"ABSTRAKPajak hotel di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu pajak yang potensinya sedang digali oleh Pemerintah Daerah, mengingat korelasinya dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk menjadikan Wonosobo sebagai kota pariwisata dan lebih meningkatkan pendapatan daerah. Namun selama ini implementasi pajak terkait sektor pariwisata khususnya pajak hotel belum terpungut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hotel dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah. Isu yang paling menonjol dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, struktur birokrasi dan penegakan hukum.

---

ABSTRACT

Hotel tax in Wonosobo Regency is one of the taxes which its potential is highly being explored by Local Government, considering the correlation of hotel tax with the growth of the tourism sector. The local government has a purpose to make Wonosobo as a tourism city and further to increase local revenue. However, during the tax implementation related to tourism sector, especially hotel tax has not been collected optimally. The purpose of this research is to analyze the implementation of hotel tax collection and problems faced by Local Government. This research adopted a quantitative approach to qualitative data analysis technique through in-depth interviews and literature study. As result, the implementation of hotel tax collection policy has not been fully in accordance with the goal of Local Government. The most prominent issues in the policy implementation are communications, bureaucratic structures and law enforcement."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan field research dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait pada kenyataannya masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terdapat faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam implementasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of advertising tax collection in Cianjur Regency. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the implementation of advertising tax collection and inhibiting factors in the implementation of advertising tax collection in Cianjur Regency. Data collection techniques performed by field research and study literature.

The study concluded that the implementation of the implementation of the Advertising Tax collection in Cianjur Regency conducted by relevant agencies in fact still not in accordance with the applicable rules, and there are inhibiting factors that become an obstacle to implementation of advertising tax collection in Cianjur Regency."