Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu hubungan yang terjadi antara pengusaha denganburuh ini tidak selalu mengalami keharmonisan. Seringkaliterjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dariberbagai macam sebab yang dapat merugikan kedua belahpihak. Perselisihan perburuhan yang saat ini disebutkandengan istilah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dapatdisebabkan banyak hal yang bersumber dari perbedaan status,pengetahuan, kebutuhan hidup yang selalu meningkat dansebagainya merupakan sumber konflik yang selama ini terjadiantara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian PerselisihanPerburuhan selama ini telah menjadi landasan yangfundamental dalam penyelesaian perselisihan perburuhanselama 47 tahun sejak dibentuknya. Akan tetapi dalamperkembangannya, Undang-Undang ini sudah tidak sesuaidengan kebutuhan masyarakat, tidak efektif lagi untukmencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungankerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ini juga dirasakanmemakan waktu yang lama, disamping banyaknya tahapan yangharus dilalui pihak-pihak yang menginginkan putusan yangadil. Oleh karena itu kemudian ditetapkannya Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial. Dalam Undang-Undang ini diaturpenyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan diluar Pengadilan. Lahirnya lembaga ini menghapus keberadaanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagaimanayang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 TentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.Dengan demikian, diharapkan sengketa yang dihadapi parapihak akan segera memperoleh kepastian hukum sesuai denganasas peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Lokasi penelitian di perpustakaan dengan melakukan studi kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik Penelitian Kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor : 87 K/PDT.SUS/2012. Hasil penelitian menyarankan Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 lebih mengakomodasi dan mengikuti perkembangan jaman dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) menurut UU No. 22 Tahun 1957. Mekanisme penyelesaian perselisihannya menganut asas cepat, tepat, adil, dan murah, serta sifat putusannya yang memberikan kepastian hukum. UU No. 2 Tahun 2004 mencoba menjawab segala kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1957, namun, undang-undang ini pun memiliki kekurangan-kekurangan dan perlu dilakukan amandemen.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about how the dispute settlement Termination of Employment and connected by Act No.2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. This research is a descriptive study and when seen from the research objectives include normative legal or doctrinal research. Research location conducted in the library based on the library research. Using secondary data as th type of data. Data collection techniques used are engineering library research. Analyzed using a qualitative case study Decision on Case No. : 87K/PDT.SUS/2012. Based on the research results of this study suggests that the results obtained in the settlement of industrial disputes under the Industrial Relation Court of Law Number 2 In 2004 more accommodating and follow the development of time compared to the settlement of disputes in Labour Disputes Resolution Comittee according to Law. 2 In 2004 more accommodating and follow the development of time compared to the settlement of disputes in Labour Disputes Resolution Committee according to Law no. 22 of 1957. Adheres to the principles of mechanism rapid resolution accurate, fair, and inexpensive, as well as the nature of the decision which provides legal certainty Law Number 2 of 2004 trying to answer all the deficiencies and advantages contained in the Law Number 22 In 1957, however, this Law also has deficiencies and needs amendment."

"Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, negara-negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju. Kebutuhan akan modal baik modal asing maupun modal dalam negeri bagi negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari.Sejak krisis tahun 1998, investasi jatuh, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% - 4 % per tahun. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi berkisar antara 7 % - 8 % per tahun. Sebagai akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan angka pengangguran yang cukup memprihatinkan. Untuk mengatasi tingkat pengangguran yang memprihatinkan tersebut, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditempuh dengan cara meningkatkan investasi, untuk itu diperlukan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi.Salah satu faktor penghambat investasi adalah sektor ketenagakerjaan, khususnya pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang dapat mempengaruhi investasi seperti mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial. Timbulnya mogok kerja adalah sebagai akibat institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur melalui UU No. 22 Tahun 1957 dan UU Na 12 Tahun 1964 tidak efektif memberikan penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah oleh karena untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan dibutuhkan waktu 2 tahun 3 bulan atau bahkan lebih.Berdasarkan kondisi tersebut, baru-baru ini pemerintah telah mengundangkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku pada bulan Januari 2005. Untuk mengetahui dampak Undang-Undang tersebut terhadap iklim investasi, secara substansi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan lebih ekonomis dan tidak berbelit-belit serta mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase dan membatasi perselisihan yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.Institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan melalui konsiliasi mediasi atau arbitrase pada dasarnya dilakukan berdasarkan win-win solution sehingga dapat mendorong timbulnya kerja sama saling membutuhkan antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang pada gilirannya dapat tercipta iklim investasi yang kondusif sebagai basis persaingan internasional di masa mendatang."

"ABSTRAKPekerja/buruh dan pengusaha adalah para pelaku utama di tingkat perusahaan. Di satu sisi, para pengusaha dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama yaitu kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, namun disisi lain tidak dipungkiri diantara keduanya terdapat perbedaan bahkan potensi konflik. Konflik tersebut berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaanSebelum th 2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih didasarkan pada peraturan yang lama yaitu UU No. 22 Th 1957 ttg Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Undang-undang No. 22 Th 1957 tersebut membagi perselisihan hubungan industrial menjadi perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Dikenal pula Iembaga P4D (Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat)Pada tanggal 14 Januari 2004 disahkanlah Undang-undang No. 2 Th 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku efektif pada tanggal 14 Januari 2004. Berkaitan dengan disahkannya UU No. Th 2004 adalah menyangkut eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial yang berakibat dihilangkannya lembaga yang selama ini ada dan dikenal untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu P4D dan P4P.Dalam UU No. 2 Th 2004, perselisihan hubungan industrial tidak hanya dipandang sebagai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, tetapi juga menyangkut perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja dan serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. UU No. 22 Th 1957 hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan secara kolektif saja, sedangkan dalam perspektif lain penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja secara perorangan belum terakomodasi.Apabila dikaji dari soal efisiensi waktu penyelesaiannya, maka dapat dilihat bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 22 Th 1957 sangat bertele-tele. Dan proses bipartit hingga panitia penyelesaian perselisihan perburuhan Pusat. Dan hasil tersebut, ternyata masih berkepanjangan karena hasil dan P4P itu masuk dalam kualifikasi Beschikking, sehingga dapat dimajukan upaya hukum PTUN sampai Mahkamah Agung.Dalam UU No. 2 Th 2004 mempunyai semangat bahwa penyelesaian sengketa dari awal hingga akhir tidak akan melebihi waktu 140 hari, namun bukan berarti pula undangundang ini lebih baik dan UU No. 22 Th 1957 Ttg Penyelesaian Perselisihan Perburuhan karena tidak konsekuensi sanksi terhadap tingkatan pengadilan apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan putusan yang final terhadap permasalahan sengketa hubungan industrial"