Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun sejak tahun 1992 telah diterapkan kebljakan penempatan dokter dan dokter gigi PIT tetapi penyebaran tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter gigi belum menggembirakan. Sekitar 25 - 40% Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter, khususnya puskesmas yang berada di kawasan timur indonesia dan daerah konflik. Penyebaran dokter dan dokter gigi belum merata khususnya di daerah di kawasan Indonesia Bagian Timur. Rasio ldealnya I 00.000 jiwa dilayani 40 dokter, tetapi hanya 4 Propinsi yang mencapai rasio tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah pusat da1am pemerataan dokter dan dokter gigi di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan me!akukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer digali dari berbagai inforrnan yang berkompeten, yakni: Biro K!!pegawaian Departemen Kesehatan RJ. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Depkes RI, Konsil Kedokteran Indonesia, Ditjen Dikti Depdiknas, Pengurus Besar IDI dan PDGI. Hasii penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pemerataan dokter dan dokter gigi menjadi hal dilematis, ditengah-tengah issue pe]anggaran Hak Azasi Manusia, sementara disisi Iain masyarakat memerlukan pelayanan k.esehatan, tanpa membedakan status ekonomi. Koordinasi antara stakeholders di tingkat pusat masih kurang nptimal khususnya dalam penyusunan kebijakan serta monitoring implementasi kebijakan pemerataan doktcr dan dokter gigi.

---

Since 1992, the temporary placement policy of general practitioner and dentist (PTT) has been applied even though it distribution> particularly dentists and general practitioner, not satisfactory yet. Approximately 25 - 40% of local health center do not have general practitioner, especially those in eastern part of Indonesia and regional conflict. Within it ideal ratio where 40 general practitioners served 100,000 inhabitants, only 4 provinces could fulfill it.

This is a qualitative approach research aim of analyzing the central government policies on equity distribution of general practitioners and dentists in Indonesia, In this research, data used consists of primary obtained through in depth interview and secondary data obtained through the document assessment. Primary data gathered from various competent informants, namely the Bureau Employee Affair of Health Department, Bureau of Legal and Organization Affairs of Health Department, The Center of Human Resource Planning and Utility of Health~ PPSDM Agency of Health Department, the Indonesian Medical Council, the General Directorate of High Education Ministry, the Indonesian Association of Medical Doctor, and the Dentist Association of Indonesia.

The results of research showed that this policies fall into a dilemma in the middle issue of human rights violations, while in the other side people need a health care without distinction on economic status. Coordination between stakeholders at the central level is not optimal yet, particularly In the policies preparation and monitoring on the policy implementation."

"Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik dengan sengaja tanpa STR dan surat ijin adalah denda maksimal Rp 100 juta ( pasal 75). Hasil pencapaian registrasi ulang belum 100%. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan dan analisis untuk menyusun rekomendasi (analysis of policy dan analysis for policy) registrasi ulang dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis data digunakan model content analisis diolah dengan pendekatan model Patton Savicky dengan kriteria boulton disajikan berdasarkan analysis of policy dan analisis for policy sebagai rekomendasi. Hasil penelitian menemukan bahwa dokter dan dokter gigi kurang bersedia melakukan registrasi ulang karena : alur sertifikasi kompetensi untuk persyaratan registrasi ulang terlalu panjang, pemenuhan persyaratan terlalu sulit, pengisian borang borang terlalu banyak, pengumpulan SKP untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi registrasi ulang kurang menilai kompetensi (skill) lebih untuk menilai administrasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi membutuhkan biaya dan hanya untuk peningkatan pengetahuan (knowledge) bukan untuk meningkatkan keterampilan (skill), proses penerbitan sertifikat kompetensi dan STR ulang menjadi terlalu lama.Kesimpulannya, implementasi kebijakan registrasi ulang dokter dan dokter gigi kurang efektif pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri, upaya dokter atau dokter gigi, institusi yang melaksanakan kebijakan serta kondisi lingkungan. Peneliti menyarankan agar mengembangkan sistem registrasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan otoritas KKI, meningkatkan resources, meningkatkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan dan stakeholder agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

---

According to the Law Number 29 in 2004 article 29 States that every doctors and dentists who conduct medical practices in Indonesia must have a certificate of competence in accordance STR owned .STR is expired after five (5) years. If until the expiration date of STR, doctor and dentist do not apply for the re-registration, so doctors or dentists will loss their authority to conduct medical practices. The consequence for doctors and dentists who running practice without STR and licence intentionally is a fine of up to Rp 100 million (article 75). The achievements of re-registration have not been 100% yet.

This study aimed to analysis the policy and analysis to make recomendations for reregistration policy of doctors and dentists in Indonesia. This study used qualitative approach and for data analysis using the content analysis model, prepared by "Patton Savicky model approach with Boulton criteria based on the analysis of policy and analysis for policy as a recommendation.

The study has found that doctors and dentists are less willingness to be registered as the competencies certification flow for the reregistration are too long, too difficult STR making requirements, too many forms must be fulfilled, the SKP activity colllecting to have competence certificate for the reregistration is not to assess the competencies (skills) but to assess the administration, education and training organized by professional organizations to expensive and only for knowledge increase, not for the skills the,and the waiting time for STR publishing is too long. To sum up, the implementation of the re-registration policies of doctors and dentists have not performed well because it was influenced by the re-registration policy and efforts of the doctors and dentists and institutions in implementing the policy and environmental circumstance.

Researchers suggests to develop a registration system, to increase the commitment, to improve KKI authority, increase resources, to increase the understanding and agreement on goals and stakeholders in order to improve the guidance and supervision"

"Latar Belakang : Pilihan karir merupakan salah satu keputusan terpenting dalam hidup, karena memiliki dampak sepanjang hidup seorang individu. Memahami motivasi pemilihan karir pada mahasiswa kedokteran gigi memberi manfaat dalam ranah pendidikan dan kebijakan kedokteran gigi. Belum terdapat studi yang mampu memberikan gambaran motivasi pemilihan karir mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia Metode : Penelitian ini merupakan studi corss sectional menggunakan teknik two stage cluster sampling dengan perhitungan proportional size. Mahasiswa preklinik kedokteran gigi dari 16 perguruan tinggi di Indonesia berpartisipasi dalam penelitian ini. Motivasi pemilihan karir mahasiswa dibagi ke dalam 5 domain utama yaitu ekonomi, profesional, pekerjaan, sosial, dan personal, diukur melalui self-administered questionnaire dengan 5 poin skala likert. Perbedaan motivasi pemilihan karir mahasiswa berdasarkan sosiodemografi dan karakteristik mahasiswa juga dianalisis melalui mann-whitney dan kruskal wallis test pada perangkat lunak IBM SPSS Statistik. Hasil Penelitian : Jumlah responden penelitian ini mencapai 639 mahasiswa (547 orang perempuan dan 92 orang laki-laki, dengan response rate 153%. Domain alasan pekerjaan adalah domain alasan yang paling memotivasi pemilihan karir mahasiswa. Motivasi pemilihan karir terbesar mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia adalah keinginan untuk membantu/melayani masyarakat (90,6%), keinginan untuk mengobati orang lain dan memperbaiki penampilan mereka (89,7%), serta dorongan independensi pekerjaan (82,6%). Terdapat perbedaan signifikan (p-value <0,05), antara pendidikan dan pekerjaan ibu serta domisili pada domain alasan sosial, perbedaan signifikan (p-value <0,05), antara pekerjaan ibu pada domain alasan ekonomi, serta perbedaan signifikan antara tahun angkatan dan domisili pada domain alasan pekerjaan. Jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan ayah tidak menunjukkan perbedaan bermakna secara statistik pada seluruh domain motivasi. Kesimpulan : Mahasiswa kedokteran gigi di Indonesia paling besar termotivasi oleh alasan pekerjaan, meliputi keinginan membantu/melayani masyarakat dalam pemilihan karir. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara jenis kelamin dalam motivasi pemilihan karir, namun pekerjaan dan pendidikan ibu, tahun angkatan dan domisili memiliki perbedaan bermakna secara statistik.

---

Background: Career choice is one of the most important decisions in life, because it has a path throughout an individual's life. Understanding the choice of career motivation in dental students provides benefits in the realm of dental education and policy. There are no studies that are able to provide an overview of the motivations for choosing a career for dental students in Indonesia.

Objective : This study aims to determine the motivation of dental students in Indonesia in choosing the dental profession.

Methods: This research is a cross-sectional study using a two-stage cluster sampling technique with proportional size calculations. Preclinical dental students from 16 universities in Indonesia participated in this study. Career motivation is divided into 5 main domains, namely economic, professional, vocational, social, and personal, measured through a self-administered questionnaire with a 5-point Likert scale. Differences in student career motivation were also analyzed through the Mann-Whitney and Kruskal Wallis tests on the IBM SPSS Statistics software based on sociodemographics and student characteristics

Results: The number of respondents to this study reached 639 people (547 women and 92 men, with a response rate of 153%. Vocational reasons is the most motivates student career choices. The biggest career choice motivation for dental students in Indonesia are the desire to help/serve the community (90.6%), the desire to heal others and improve their appearance (89.7%), and encourage work independence (82.6%). There are significant differences (p-value <0,05), between mother’s education and occupation and domicile in the domain of social reasons, a significant difference (p-value <0,05), between mother's occupation in the domain of economic reasons, and a significant difference (p-value <0,05) between years of study and domicile in the domain of work reasons. Gender, father’s occupation and education did not show significant differences in all motivational domains.

Conclusion: Dental Student in Indonesia is mostly motivated by vocational reasons, includes the desire to help/serve the community in work motivation. No significant difference between the sexes in the motivation for choosing a career, however, there were significant differences between mother’s occupation and education, years of study and domicile in work motivation."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pengurangan pajak mobil dengan spesifikasi ramah lingkungan yang diberlakukan di Indonesia dan Jepang. Indonesia mengeluarkan kebijakan ini untuk membantu industri mobil dalam negeri agar tidak kalah saing dengan industri luar negeri. Jepang mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan membantu industri mobil negaranya agar penjualan mereka kembali normal karena terkena krisis ekonomi tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penyajiannya, dan didukung oleh studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dalam hal pembentukan, bentuk, dan dampak dari kebijakan diantara kedua negara.

---

This thesis discusses tax cut policy for eco-friendly car in Indonesia and Japan. Indonesia issued this policy to help domestic car industries to be able to compete with foreign car industries in the matters of national production. Japan signed the policy in order to help domestic car industries sales that affected by 2008 global crisis. This research uses qualitative with descriptive analytic method, and supported by the relevant literature. It argues that there are a differences of characteristics in formulation, form and outcomes from the policy between two countries."

"Keselamatan pasien merupakan hal yang baru dalam pelayanan kesehatan. Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 mewajibkan keselamatan pasien sebagai prinsip utama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Rumah Sakit Gigi dan Mulut, meskipun berbeda dari Rumah Sakit lainnya, tetap diwajibkan untuk menerapkan Akreditasi Rumah Sakit versi 2012. Penelitian ini untuk mengetahui gambaran iklim keselamatan pasien, tindakan manajemen dan kinerja keselamatan pasien menurut dokter gigi di RSGM X Kota Cimahi. Dengan mengambil satu populasi dokter gigi RSGM X sebagai data penelitian, didapatkan hasil yakni persepsi keselamatan pasien di RSGM X yang rendah dikarenakan persepsi iklim keselamatan pasien, tindakan manajemen dan sasaran keselamatan yang rendah. Diharapkan institusi dapat memberikan pelatihan secara berkala.

---

Patient safety is a new thing in healthcare. Indonesia National Hospital Accreditation 2012 version requires that patient safety as a key principle of healthcare at the Hospital. Dental Hospital, though different from other hospitals, was still required to implement the Indonesia National Hospital Accreditation version 2012. This study was to describe the climate of patient safety, action management and patient safety peception of dentist in RSGM X Cimahi. By taking RSGM X dentist population as research data, showed that patient safety perception in RSGM X is low because of low patient safety climate, management actions and patient safety goals. It is expected that institutions can provide regular training of patient safety."

"The need estimate for the doctors at 2007-2010 is 70.782 person and dentist 25.953 persons. With than the amount to prepare until 2006 year the doctors was 44.584 person and dentist 11.289 person. So that the estimate until 2010 year to increasing necessary needs the doctor opinion 6500 persons, dentist 3500 persons every years (Development and influence Human Resources of Health Services, Departement of Health RI 2007). The want completed and consequence boundary the formation, the government in the distric for the research that the recruitment with the contract system. The aims for the research was to be analysis for the polyce the doctors and dentist placement in district: Sumenep, Bondowoso Badung, Kareangasem and Kediri town."

"Dokter gigi memiliki risiko yang cukup tinggi untuk mengalami gangguan otot dan tulang rangka dikarenakan aktivitas pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor risiko yang berhubungan dengan gangguan otot dan tulang rangka akibat kerja pada dokter gigi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – November 2022 yang melibatkan 111 dokter gigi yang bekerja di Puskesmas Wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data antara lain form Baseline Risk Identification of Ergonomic Factor (BRIEF), Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III) dan Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ). Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara; kebiasaan olahraga, faktor fisik pada tangan dan siku, serta tuntutan pekerjaan terhadap gejala gotrak akut dan kronis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian dan intervensi lebih lanjut untuk mengurangi risiko keluhan gangguan otot dan tulang rangka pada dokter gigi.

---

Dentists are at risk for musculoskeletal disorders due to daily work activities. The purpose of this study was to analyze risk factors of work-related musculoskeletal disorder in dentist. This research was conducted in January to November 2022 involved 111 dentists working at the South Jakarta primary health care. This study used a cross sectional study design. The instruments used for data collection included the Baseline Risk Identification of Ergonomic Factor (BRIEF) form, the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III) and the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ). The results of this study indicated that there is a significant relationship among exercise habits, physical factors on the hands and elbows, as well as work demands on acute and chronic symptoms of musculoskeletal disorder. Therefore, it is necessary to carry out further control and intervention to reduce the risk of musculoskeletal disorders in dentist."

"Tenaga kesehatan di luar dokter, dokter gigi dan pekerja kefarmasian selama ini melakukan perizinan dalam bentuk registrasi yang bersifat administrasi tanpa melihat dan menilai kemampuan tenaga tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana mutu dan kualitas tenaga kesehatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi mutu layanan kesehatan saat ini. Penelitian ini difokuskan pada proses formulasi kebijakan registrasi tenaga kesehatan yang meliputi bagaimana proses formulasi kebijakan, sumberdaya pendukung, peran dan fungsi dan peran pemangku kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa formulasi kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan dalam Permenkes Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 dalam menjamin mutu tenaga kesehatan terhadap peningkatan pelayanan terhadap tenaga kesehatan."

"Rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih dibawah standar WHO. Sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian Kesehatan berkomitmen memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia melalui Kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedure. Penelitian ini menggabungkan model implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter Van Horn dengan menggunakan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Informan Penelitian terdiri dari ketua dan anggota tim kerja penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDGS, Pengelola IT Dinas Kesehatan provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei-Juni 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada variabel ukuran dan tujuan Kebijakan bantuan biaya PDS-DGS telah jelas dan dapat diukur dan tertuang kedalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Komunikasi kebijakan antar organisasi berjalan baik antara Direktorat penyediaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan stakeholder lainnya melalui sosialisasi dan koordinasi secara rutin. Sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS baik sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan telah dioptimalkan dengan baik oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, namun untuk sumber daya fasilitas yaitu sistem informasi masih diperlukan pengembangan agar dapat digunakan secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana didukung dengan ketersediaan SOP penyelenggaraan kebijakan yang sudah lengkap dan pembagian wewenang antar organisasi yang sudah jelas. Pada variabel disposisi, komitmen pimpinan dan tim kerja dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS dengan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan besarnya dukungan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS.

---

The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist doctors or specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist doctors-dental specialists. This research is a qualitative research by using a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, IT managers at the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi Provinces Health Offices. The research was conducted from May-June 2023. The research results show that the policy implementation has been going well, but there are still a number of things that still need to be improved. The size and objective variables of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and can be measured and are contained in the performance indicators for the Directorate of Health Workforce Provision activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. The resources in implementing the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete policy implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and the work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the amount of support from relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy."