Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Garut adalah kabupaten terbesar (urutan ke 2) di Provinsi Jawa Bam!dengan cakupan imunisasi yang belum mencapai target nasional. Cakupan desa UCI di Kabupaten Garut selama tabun 2006 sampai 2008 adalah 75,9"/o, 79% dan 81,8% yang masih dibawah target yaitu 88%, 92% dan 95%. Untuk mempertabankan tingkat perlindungan bayi di daerah ini khususnya dan Jawa Barat pada umumnya serta mencapai target UCI Desa 100% tabun 2010, program imunisasi pada kabupaten ini barns ditingkatkan dan dijaga kcsinambungannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis pernbiayaan serta komitmen pernetintab daerah terbedap program imunisasi di Kabupaten Garut pada tahun 2010 - 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran petensi kesinambungan pernbiayaan (financing sustainabi/ity) program imunisasi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tabun 2010- 2014. Ruang lingkup penelitian terfokus pada aspek biaya yang dipergunakan di dinas kesebatan kabupaten dan seluruh puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan imunisasi tabun anggaran 2008, sebagai baseline year dan estimasi di tabun 2010-2014, yang berdSal deti berbagai sumber tetapi tidak termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat (out of pocket) dengan menggunakan data primer dan skunder. Data sekunder adatab data alokasi dan realisasi anggamn program imunisasi dari dokumen keuangan. data primer diperoleh dengan wawancara mendalam pejabat terkait mengenai komitmennya dalam program dan pengalokasian anggaran. Dari basil penelitian, didapatkan total anggaran untuk pembiayaan program imunisasi termasuk gaji dan investasi di Kabupaten Garut pada tahun 2008 yang berasal deti berbagai suruber adalab sebesar Rp. 18.938.099.676,·. Tren total pembiayaan Program lmunisasi (di luar gaji) yang bersumber dana APBD Kabupaten Garut mengalarni peningkatan dari Rp. 202.200.000 (2006) ke Rp. 366.918.000 berkesinambungan. Proporsi biaya imunisasi terhadap belanja Dinas Kesehatan pada tahun 2010-2014 perlu peningkatan kurang lebih 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2008 agar kelangsungan pembiayaan prognun imunisasi dapat terjaga.

---

Garut is the second largest dlstrict in West Java Province with immunization coverage has not achieved the National target Coverage of UC!village in Garut district during 2006,2008 namely 75,9%, 79% and 81,8% respectively comparing with the national target 88o/o, 92% and 95% in respective years. To maintain the protection among babies against VPD especially in this district area and province generally, and also to achieve the.national target of UCI village 100"/o in 2010, immunization program must be strengthened and sustained, So that an analysis of financing and local government commitment toward immunization program 2010-2014 in order to appraise the sustainability of immunization program in Garut District become crucial to be conducted.

The research aimed to get the potency picture of the financial sustainability of immunization program in Garut district, West Java province in 2010-2014 Scope of the research focuses on the budget that used for implementation of immunization program activities in District Health Office and all puskesmas during 2008 as baseline year and estimated in year 2010 2014, but not including the expense released by society ( out of pocket) based on both primary and secondary data. Secondary data includes data allocation and budget realization in immunization program based on financial document mean while, primary data gained from interview among providers related (respondents) regarding tlteir commitment toward immunization program and budget alocation.

The research finds that the total budget for immunization program, includes salaries and investment in Garut District in 2008 from all resources budget, is an amount of Rp. 18.938.099.676,-. The tren of total budget for immunization program (excluded salary) that from APBD Garut district increases from Rp. 202.200.000 in expenses to District Health Office expenses in the year 2010-2014 need to increase around 3 times compared to the year 2008 so that the financing sustainability of immunization program should be secure."

"ABSTRAKDi Indonesia, saat ini mempunyai beban ganda dalam pembangunan di bidang kesehatandiantaranya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sangat sulit untukmemberantas penyakit menular karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah.Imunisasi adalah salah satu tindakan yang dapat mencegah penyebaran penyakit ke wilayahlain dan terbukti sangat efektif dalam hal biaya, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahdalam bentuk Permenkes No.12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Penelitian inibertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perencanaan program imunisasi berdasarkanpencapaian target Universal Child Immunization di Puskesmas Kabupaten Bandung denganmembandingkan antara Puskesmas UCI dengan Puskesmas non UCI dalam satu kecamatanyang sama. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi deskriptif dengan analisis kualitatifmelalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa komponen perencanaan yang mempengaruhi tercapainya target UCI pada PuskesmasUCI dan Puskesmas non UCI adalah perencanaan SDM jumlah pegawai, motivasi, dankepemimpinan dan lingkungan. Saran yang diajukan untuk Dinas Kesehatan yaitu menambahjumlah pegawai di Puskesmas non UCI agar tidak ada alasan lagi mengenai keluhan bebankerja dan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan tercapainya target UCI. Sedangkan saranbagi Puskesmas, khususnya Puskesmas non UCI dapat meningkatkan motivasi pegawai,meningkatkan sweeping dan mengatasi masalah lingkungan lainnya sehingga dapatmeningkatkan cakupan imunisasi dan mencapai target UCI di wilayah kerjanya.

---

ABSTRACTIn Indonesia, currently has a double burden in the health sector development such ascommunicable diseases and non communicable diseases. It is very difficult to eradicateinfectious diseases because their distribution does not recognize borders. Immunization is oneof the measures that can prevent the spread of the disease to other areas and is proven to bevery cost effective, as regulated by the government in the form of Regulation of HealthMinister number 12 of 2017 about immunization. This study aims to explore more deeply aboutImmunization program planning based on the achievement of Universal Child Immunizationtargets at Public Health Center in Bandung District by comparing the Public Health Center ofUCI and the Public Health Center of non UCI in the same sub district. The research method isdescriptive study with qualitative analysis through in depth interview, observation anddocument review. The results of the study concluded that the planning components that affectthe achievement of UCI target at UCI Public Health Center and Non UCI Public Health Centerare human resource planning number of employees, motivation, and leadership andenvironment. Suggestions submitted to Public Health Office are to increase the number ofemployees at the non UCI Public Health Center to avoid any excuses regarding workloadcomplaints and to increase immunization coverage and achievement of UCI targets. Whilesuggestions for Public Health Center, especially non UCI Public Health Center are to increaseemployee motivation, increase sweeping and overcome other environmental problems so as toincrease immunization coverage and achieve UCI target in its working area."

"Pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan program dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah dan prioritas program daerah, terntama pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan program di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan khususnya program daerah, yaltu mobilisasi, alokasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu, dan kesinambungan pelaksanaan program serta pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan prograra menjadi sangat penting dan diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya program selama 3 tahun berturut turut yaotu tahun 2003, 2004, dan 2005, secara total maupun per kapita, sumber pembiayaan, realisasinya, bagaimana peruntukan dilihat dari fungsi pelayanan kesehatan, dan diketahuinya perkiraan kebutuhan pembiayaan program berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta resource gap dalam pembiayaan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada seksi Gizi dan sub dinas lain di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai financing agents pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).

---

Health financing especially program financing in autonomy era is depend on local commitment and local program priority, especially government financing. Program financing system in local needs developed as main issue in health financing especially district program, which are mobilization allocation, effectiveness, efficiency and financing continuity could conducted well so that guarantee equality, quality and program conduction continuity and district health development. Health financing data availability especially program financing JS very important that needed for policy purpose and program financing strategy in districts.

Until now never conducted an financing analysis of Public Nutrition Remedial Program with government basis in Indramayu District, because of that this research conducted to recognize how much program finance allocation for 3 consecutive years that are 2003, 2004 and 2005. Looked as totally per capital, financing resources, realization, allotment referred from health service function, and program financing needs estimation based on essential authorization of Minimal Service Standard (SPM) and resource group in program financing.

This research conducted in Indramayu District on Nutrition Section and other sub-agencies in Health Office environment as financing agents of health financing with government basis. This Study use District Health Account (DHA) method."

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan penyelenggaraan imunisasi dasar bersumber pemerintah di era implementasi Badan Jaminan Sosial (BPJS) terutama dalam lima tahun ke depan (tahun 2014-2018) menggunakan besaran biaya yang dikeluarkan Pemerintah di Tahun 2012. Penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia tahun 2012 bersumber dari pemerintah yaitu APBN (34%) dan APBD (66%). Komponen pembiayaan yang besar adalah biaya operasional program manajemen seperti supervisi dan pertemuan, sedang sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia untuk 5 tahun mendatang tetap akan didominasi oleh APBD, dimana pada tahun-tahun tersebut BPJS mulai diterapkan.

---

This thesis discusses on the financing aspect for implementing basic immunization sourced by the government under BPJS for the period of 2014-2018 using spending for 2012. This is a quantitative and qualitative research. The results showed that the sources of financing the organization of basic immunization services in Indonesia in 2012 that the state budget from government sources (34%) and regional (66%). Is a major component of the financing of operational costs such as supervision and program management meetings, being a source of financing the organization of basic immunization services in Indonesia for the next 5 years will still be dominated by the budget, which in those years BPJS implemented."

"Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan. Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu desa Sindanggalih dan desa Bayongbong, Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan adalah teknik, keuangan, kelembagaan, sosial dan lingkungan, serta dukungan pihak luar terutama Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan dasar termasuk di dalamnya pelayanan air minum merupakan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat wajib.Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah membangun sistem dukungan yang lebih sistematik dan terstruktur agar tidak lagi bersifat ad hoc dan bisa menyentuh seluruh desa yang mempunyai pengelolaan dengan tipe serupa. Skema dukungan tersebut disarankan melibatkan pihak lain, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, misalnya balai pelatihan, PDAM, BLHD, swasta yang mempunyai program CSR, dan perbankan untuk akses pembiayaan komersil.

---

This thesis analyzes the factors that influence the sustainability of the community managed rural water supply system. The research was conducted in two villages, which are Sindanggalih and Bayongbong in district of Garut. The method used is qualitative method with descriptive design. The study concluded that the factors affecting the sustainability of community managed rural water supply are technical, financial, institutional, social and environmental, as well as external support, especially from Local Government. This is in line with the mandate of the Act No. 23 of 2014 on Regional Government, basic services including water services is a concurrent government affairs under the mandatory authority of local government.

The results of the study suggest that local governments should build a more systematic and structured supporting system so as no longer to be ad hoc and could provide continuous support to all villages that have similar management model. It is also suggested that the supporting scheme involving other parties, both government and non-government, for example, training institution, water utility, local environmental agency, private with CSR program, and bank to access commercial financing."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan penutup lahan di Sub Daerah Aliran Ci Manuk Hulu, Kabupaten Garut. DAS ini memiliki kondisi geologi dan topografi yang beragam. Disamping itu, terjadi peningkatan lahan terbangun yang terdapat pad Sub DACi Manuk Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik untuk mengetahui perubahan penutup lahan dalam kurun waktu 2005-2017 sertaperubahan penutup lahan dominan. Untuk menguji akurasi dan kalibrasi digunakan Root Mean Square Error RMSE dengan nilai 1.23091491. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Digital Elevation Model, dan data penutup lahan. Hasilpenelitian menunjukan bahwa pola perubahan penutup lahan di Sub-DA Ci Manuk Hulu. Sub sub-DAS 3 dan 4 memiliki perubahan tutupan lahan dominan, yaitu pertanian lahan kering, pertanian lahan kering bercampur dengan semak dan sawah. Sub sub-DAS1 dan 2 memiliki perubahan tutupan lahan dominan pertanian lahan kering. Sementara itu, sub sub-DAS 5 memiliki perubahan tutupan lahan dominan berupa badan air.

---

This study discusses the change of land cover in Sub Area Ci Manuk Hulu Flow, Garut regency. This watershed has diverse geological and topographic conditions. In addition, there is an increase in the built land located in Sub DA Ci Manuk Hulu. The method used in this research is statistical method to know the change of land cover in the periodof 2005 2017 and the dominant land cover change. To test the accuracy and calibrationu sed Root Mean Square Error RMSE with the value 1.23091491. Data used in this research is Digital Elevation Model data, and land cover data. The results showed that the pattern of land cover change in Sub DA Ci Manuk Hulu. Sub watersheds 3 and 4have dominant land cover changes, dryland farming, dryland farming mixed with shrub sand rice fields. Sub watersheds 1 and 2 have the dominant land cover change of dry land farming. Mean while, sub sub watershed 5 has a dominant land cover change in the formof water bodies."

"Imunisasi adalah salah satu intervensi program yang dapat mencegah penyebaran penyakit dan terbukti sangat efektif. Salah satu indikator untuk menliai kinerja pelaksanaan program imunisasi adalah pencapaian Universal Child Immunization (UCI). Pada tahun 2021 Provinsi Lampung mengalami penurunan pencapaian imunisasi dasar lengkap yaitu sebesar 87,3%. Hal ini juga diikuti dengan penurunan cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Lampung sebesar 68,9%. Bila dilihat berdasarkan distribusi cakupan UCI Kabupaten/Kota, Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang memiliki cakupan desa/kelurahan UCI terendah pada tahun 2021 yaitu 20,4%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang manajemen program imunisasi dalam upaya pencapaian desa/kelurahan UCI pada tahun 2019-2022. Metode penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 2 puskesmas dengan membandingkan antara Puskesmas dengan pencapaian desa/kelurahan UCI tertinggi dan Puskesmas dengan pencapaian desa/kelurahan UCI terendah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek struktur, layanan kesehatan imunisasi dasar dilakukan di kedua puskesmas sesuai dengan SOP. Tenaga kesehatan dalam program imunisasi dengan jumlah SDM kesehatan sudah mencukupi walaupun masih ada beberapa kendala. Ketersediaan produk medis, vaksin dan teknologi mengalami beberapa kendala. Pembiayaan operasional untuk program imunisasi berasal dari APBD dan pembiayaan BOK yang ada di kedua puskesmas tidak mengalami masalah, kepemimpinan pada kedua puskesmas tidak ada perbedaan. Aspek proses manajemen P1, P2 dan P3 pada kedua puskesmas mengalami kendala pada masa pandemi COVID-19. Layanan imunisasi di Puskesmas Wates terganggu yaitu ditutupnya semua posyandu sehingga capaian program imunisasi tidak mencapai target. Puskesmas Poncowarno memiliki inovasi dalam program imunisasi yaitu melakukan pelaksanaan imunisasi di balai desa untuk mencapai target program. Aspek hasil yaitu capaian program desa/kelurahan UCI pada Puskesmas Wates tahun 2019-2022 terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021, dimana capaian program desa/kelurahan UCI yaitu sebesar 0%. Pada Puskesmas Poncowarno capaian program desa/kelurahan UCI tahun 2019-2022 berfluktuatif, tahun 2021 capaian program desa/kelurahan UCI sebesar 100% meningkat dari tahun sebelumnya.

---

Immunization is one of the program interventions that can prevent the spread of disease and has proven to be very effective. One of the indicators to assess the performance of the implementation of the immunization program is the achievement of Universal Child Immunization (UCI). In 2021, Lampung Province will experience a decrease in the achievement of complete basic immunization, which is 87.3%. This was also followed by a decrease in the coverage of UCI villages/kelurahan in Lampung Province by 68.9%. When viewed based on the distribution of district/city UCI coverage, Central Lampung Regency is the area that has the lowest UCI village/kelurahan coverage in 2021, namely 20.4%. This study aims to find out about the management of the immunization program in an effort to achieve UCI villages/wards in 2019-2022. The research method used is a qualitative and quantitative approach. This research was conducted in 2 puskesmas by comparing the puskesmas with the highest UCI village/kelurahan achievement and the puskesmas with the lowest UCI village/kelurahan achievement.

The results of this study indicate that in terms of structure, basic immunization health services are carried out in both puskesmas according to the SOP. Health workers in the immunization program with a sufficient number of health human resources although there are still some obstacles. The availability of medical products, vaccines and technology is experiencing several problems. Operational funding for the immunization program comes from the APBD and BOK financing in the two puskesmas does not experience problems, there is no difference in the leadership of the two puskesmas. Aspects of the P1, P2 and P3 management processes at the two puskesmas experienced problems during the COVID-19 pandemic. Immunization services at Puskesmas Wates were disrupted, namely the closure of all posyandu so that the results of the immunization program did not reach the target. Puskesmas Poncowarno has innovations in the immunization program, namely carrying out immunizations at the village hall to achieve program targets. The outcome aspect is that the achievement of the UCI village/kelurahan program at Puskesmas Wates in 2019-2022 will decrease significantly in 2021, where the achievement of the UCI village/kelurahan program is 0%. Puskesmas Poncowarno achievements of the UCI village/kelurahan program for 2019-2022 fluctuated, in 2021 the achievements of the UCI village/kelurahan program increased by 100% from the previous year. "

"Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government."

"Kehadiran Jampersal diharapkan dapat mengurangi terjadinya Tiga Terlambat sehingga dapat mengakselerasi tujuan pencapaian MDGs, khususnya MDGs 4 dan 5. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku pemanfaatan program jaminan persalinan berdasarkan karakteristik ibu di Puskesmas DTP Bungbulang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Jenis penelitian observasional dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Lokasi penelitian di 11 desa Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Jumlah sampel yang diteliti 97 ibu hamil dan mempunyai anak berumur dibawah satu tahun yang pernah memanfaatkan jaminan persalinan. Cakupan pemanfaatan program jaminanan persalinan di Kecamatan Bungbulang masih rendah (61,9%). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfataan program jaminan persalinan adalah ibu yang sudah lama menikah (> 5 tahun) dengan p.value 0,0005, jumlah kelahiran ≤3 kali dengan p.value 0,019, memiliki transportasi sulit terhadap pelayanan kesehatan dengan p.value 0,038. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dalam pemanfaatan program jaminan persalinan adalah umur ibu yang tidak beresiko (umur antara 20 ? 34 tahun) dengan pendidikan tinggi ibu (> tamat SMP) dan ibu yang tidak bekerja serta pengetahuan ibu yang tinggi, dan yang memiliki jarak dari fasilitas pelayanan kesehatan jaminan persalinan > 2 KM serta ibu yang mendapatkan dukungan dari keluarga yang tinggi. Dari penelitian ini disarankan perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat, baik di daerah pedesan maupun perkotaan melalui penyuluhan kesehatan dan pertemuanpertemuan yang membahas tentang program jaminan persalinan.

---

Jampersal attendance is expected to reduce the occurrence of three late goals so as to accelerate the achievement of the MDGs, especially MDGs 4 and 5. The purpose of this study was to determine the factors associated with utilization behavior of labor insurance program based on the characteristics of mothers in health centers Bungbulang DTP Garut West Java province in 2012. This type of observational study using cross-sectional approach. Research sites in 11 villages Bungbulang Garut district of West Java Province. The number of samples studied 97 pregnant women and had children under the age of one year labor warranty ever use. Coverage of labor utilization program in the District Bungbulang jaminanan still low (61.9%).

Factors associated with pemanfataan labor insurance program is a long-married mothers (> 5 years) with p.value 0.0005, the number of births ≤3 times with 0.019 p.value, have a difficult transportation to health services with p.value 0.038. While the factors not related to the utilization of labor insurance program is not at risk of maternal age (aged between 20-34 years) with higher maternal education (> junior high school) and mothers who do not work as well as high maternal knowledge, and which has a range of facilities assurance of health services delivery> 2 KM as well as mothers who have high support from family.

Of this study suggested the need for increased public participation, both in the countryside and urban areas through health education and meetings that discuss labor insurance program."

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan program penanggulangan tuberkulosis (TB) di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2006 - 2008, tujuannya mendapatkan peta dan gambaran kesenjangan sumber pembiayaan, baik yang bersumber pemerintah maupun donor. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan data skunder yang berasal dari dokumcn keuangan dan data primer dari wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukan pembiayaan program TB bersumber dari APBN, Global Fund dan APBD Kota Jayapura yang sebagian besar untuk membayar gaji staf program TB. Pada tahun 2008 diluar perhitungan gaji, realisasi pembiayaan TB dari berbagai sumber Rp. 478.566.000,-, sedangkan dengan perhitungan KW-SPM kebutuhan normatifnya sebesar Rp.883. 1 07.064, terdapat funding gap yang masih besar yaitu sebewr Rp.404.54l.064,-. Komitmen para pengambil kebijakan anggaran sudah ada, namun belum tergambar dalam besarya alokasi anggaran. Pemerintah Kota Jayapura perlu mewujudkan komitmennya dengan meningkatkan alokasi anggaran TB untuk menutupijimding gap dan kesinambungan program.

---

This study focus in iinancing analysis of tuberculosis (TB) programs at Jayapura Health District in 2006 - 2008, that lay out financing map and identify funding gap, both budget from government and donors. This research is a analytical approach uses both primary and secondary data. In depth interview with policymakers was taken for primary data and the secondary data from the financial documents at Jayapura Health District. This study finds that linancial sources of stop TB programs is coming from national budget (APBN), donor (Global Fund) and Jayapura district budget (APBD) which is mostly for TB programs staff salary.

In 2008 out of stat? salary, total budget realization for TB programs from all resources budget is Rp.478.566.000,-, where by using KW-SPM accounting system shows budget needed is an amount of Rp.883,l07.064,- showing funding gap amount Rp.404.541.064,-. The commitment among local govemment providers in J ayapura district toward TB program has seemed but still not reflected in the budget allocation sufficiently. Jayapura district government should implement its commitment by increasing sufficient budget allocation for TB program in order to fill funding gap and the sustainability ofthe program."