Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan program penanggulangan tuberkulosis (TB) di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2006 - 2008, tujuannya mendapatkan peta dan gambaran kesenjangan sumber pembiayaan, baik yang bersumber pemerintah maupun donor. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan data skunder yang berasal dari dokumcn keuangan dan data primer dari wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukan pembiayaan program TB bersumber dari APBN, Global Fund dan APBD Kota Jayapura yang sebagian besar untuk membayar gaji staf program TB. Pada tahun 2008 diluar perhitungan gaji, realisasi pembiayaan TB dari berbagai sumber Rp. 478.566.000,-, sedangkan dengan perhitungan KW-SPM kebutuhan normatifnya sebesar Rp.883. 1 07.064, terdapat funding gap yang masih besar yaitu sebewr Rp.404.54l.064,-. Komitmen para pengambil kebijakan anggaran sudah ada, namun belum tergambar dalam besarya alokasi anggaran. Pemerintah Kota Jayapura perlu mewujudkan komitmennya dengan meningkatkan alokasi anggaran TB untuk menutupijimding gap dan kesinambungan program.

---

This study focus in iinancing analysis of tuberculosis (TB) programs at Jayapura Health District in 2006 - 2008, that lay out financing map and identify funding gap, both budget from government and donors. This research is a analytical approach uses both primary and secondary data. In depth interview with policymakers was taken for primary data and the secondary data from the financial documents at Jayapura Health District. This study finds that linancial sources of stop TB programs is coming from national budget (APBN), donor (Global Fund) and Jayapura district budget (APBD) which is mostly for TB programs staff salary.

In 2008 out of stat? salary, total budget realization for TB programs from all resources budget is Rp.478.566.000,-, where by using KW-SPM accounting system shows budget needed is an amount of Rp.883,l07.064,- showing funding gap amount Rp.404.541.064,-. The commitment among local govemment providers in J ayapura district toward TB program has seemed but still not reflected in the budget allocation sufficiently. Jayapura district government should implement its commitment by increasing sufficient budget allocation for TB program in order to fill funding gap and the sustainability ofthe program."

"ABSTRAKNama : Amalia Zulfah Dani Hari WijayaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Pembiayaan dan Kebutuhan Biaya ProgramPenanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018- 2020 di KotaCilegonTuberkulosis TB masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga kini danIndonesia menempati posisi ke 2 negara dengan beban TB tertinggi di duniasehingga salah satu program prioritas pemerintah adalah dengan melalui percepataneliminasi Tuberkulosis. Pembiayaan TB di Kota Cilegon setiap tahunnya makinmeningkat, akan tetapi angka prevalensi dan angka keberhasilan pengobatan tidakcukup baik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatanpembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaranalokasi pembiayan kesehatan dengan pendekatan Health Account dan mengetahuikebutuhan pembiayaan dengan menggunakan perhitungan Standar PelayananMinimum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengandata/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Pemda Cilegon memiliki kemampuan sumber pendanaanyang baik, karena sebagian besar dana program berasal dari APBD sehingga tidakketergantungan dari dana Donor. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk inikegiatan kuratif rawat jalan dan hanya sedikit sekali kegiatan yang berkaitan dengansurveilnce dan deteksi TB. Hasil perhitungan SPM tahun 2018 sebesar Rp.593.627.617, Tahun 2019 sebesar Rp 721.746.271 dan tahun 2020 sebesar Rp750.830.736. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangkukebijakan sudah cukup baik terbukti dengan adanya usaha untuk membantumencari sumber dana lain seperti DPW Kel dan CSR, Akan tetapi belum memilikiRAD terkait penanggulangan TB. Selain itu hasil DHA juga belum dijadikansebagai salah satu acuan dalam perencanaan anggaran kesehatan Pemerintah KotaCilegon.Kata Kunci: Tuberculosis, SPM, Health Account, Pembiayaan

---

ABSTRACTName Amalia Zulfah Dani Hari WijayaStudy Program Public Health ScienceTitle Analysis of Financing and Cost Requirements ofTuberculosis Control Program Year 2018 ndash 2020 in CilegonCityTuberculosis is still a health problem in the world today and Indonesia ranks secondcountries with the highest TB burden in the world. so one of the government 39 spriority programs is through the acceleration of Tuberculosis elimination. TBfunding in Cilegon city is increasing every year, but the prevalence rate and successrate of treatment is not good enough. One of the strategies implemented isregulation and improvement of financing. The purpose of this research is to get anoverview of health care funding allocation with Health Account approach and toknow financing requirement by using Minimum Service Standard. This research isa qualitative research supported by data financial document, with case studyresearch design. The results show that the Cilegon Local Government has a goodsource of funding capability, since most of the program funds come from APBD soit is not dependent on donor funds. The bulk of the budget is spent on this curativeoutpatient activity and very little activity related to surveillance and TB detection.The calculation of Minimum Service Standard in 2018 is Rp. 593,627,617, Year2019 amounting to Rp 721,746,271 and year 2020 amounting to Rp 750,830,736.Based on the results of in depth interviews the commitment of the stakeholders ofthe policy has been quite well proven with the existence of efforts to help find otherfunding sources such as DPW Kel and CSR. But not yet have RAD related TBcontrol. In addition, DHA results have not been used as a reference in the planningof the health budget of the City Government of Cilegon.Key Word Tuberculosis, Minimum Serviced Standard, Health Account,Pembiayaan"

"Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat.

---

In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020- 2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community."

"Pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan program dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah dan prioritas program daerah, terntama pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan program di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan khususnya program daerah, yaltu mobilisasi, alokasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu, dan kesinambungan pelaksanaan program serta pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan prograra menjadi sangat penting dan diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya program selama 3 tahun berturut turut yaotu tahun 2003, 2004, dan 2005, secara total maupun per kapita, sumber pembiayaan, realisasinya, bagaimana peruntukan dilihat dari fungsi pelayanan kesehatan, dan diketahuinya perkiraan kebutuhan pembiayaan program berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta resource gap dalam pembiayaan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada seksi Gizi dan sub dinas lain di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai financing agents pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).

---

Health financing especially program financing in autonomy era is depend on local commitment and local program priority, especially government financing. Program financing system in local needs developed as main issue in health financing especially district program, which are mobilization allocation, effectiveness, efficiency and financing continuity could conducted well so that guarantee equality, quality and program conduction continuity and district health development. Health financing data availability especially program financing JS very important that needed for policy purpose and program financing strategy in districts.

Until now never conducted an financing analysis of Public Nutrition Remedial Program with government basis in Indramayu District, because of that this research conducted to recognize how much program finance allocation for 3 consecutive years that are 2003, 2004 and 2005. Looked as totally per capital, financing resources, realization, allotment referred from health service function, and program financing needs estimation based on essential authorization of Minimal Service Standard (SPM) and resource group in program financing.

This research conducted in Indramayu District on Nutrition Section and other sub-agencies in Health Office environment as financing agents of health financing with government basis. This Study use District Health Account (DHA) method."

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang berakibat fatal jika tidak segera disembuhkan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% sedangkan target nasional sebesar 90%. Untuk meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan diperlukan upaya penanggulangan tuberkulosis. Agar upaya penanggulangan tuberkulosis berjalan efektif dan efisien, maka perlu manajemen program yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program penanggulangan tuberkulosis di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan yang dapat memberikan informasi atau data dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kecukupan mengenai masalah yang diteliti. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen program penanggulangan tuberkulosis, terdapat permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan kader untuk melakukan investigasi kontak, terbatasnya tenaga pencatatan dan pelaporan pada fasyankes, masih terdapat fasyankes melaksanakan diagnosis TB tidak sesuai standar, belum terintegrasinya SITB dengan SITK, dan masih terbatasnya layanan untuk TB-RO. Untuk sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik dan cukup. Saran yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan peran kader untuk melakukan investigasi kontak, menyediakan tenaga pencatatan dan pelaporan selain perawat dan tenaga yang bertugas dalam layanan TB di fasyankes, menyebarkan informasi terbaru kepada fasyankes melalui sosialiasi, segera mengintegrasikan SITB dengan SITK dan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk membuka layanan TB-RO.

---

Tuberculosis is one of the infectious diseases that is fatal if not cured immediately. In 2022, the success rate of tuberculosis treatment in DKI Jakarta Province is 81%, while the national target is 90%. To increase the scope of successful treatment, efforts to overcome tuberculosis are needed. In order for tuberculosis control efforts to run effectively and efficiently, proper program management is needed. Therefore, this study aims to determine the management picture of tuberculosis control programs at the DKI Jakarta Provincial Health Office. The type of research used in this research is qualitative with in-depth interview methods, observation and document review. Determination of informants using purposive sampling techniques, namely determining informants who can provide information or data by considering aspects of suitability and adequacy regarding the problem under study. Data validation using source triangulation by interviewing various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that in the management of the tuberculosis control program, there are problems including limited cadres to conduct contact investigations, limited recording and reporting personnel at health facilities, there are still health facilities carrying out TB diagnosis not according to standards, not yet integrated SITB with SITK, and still limited services for MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis). For facilities and infrastructure aspects are well and adequately available. Suggestions that can be given are optimizing the role of cadres to conduct contact investigations, providing recording and reporting personnel in addition to nurses and personnel on duty in TB services at health facilities, disseminating the latest information to health facilities through socialization, immediately integrating SITB with SITK and also coordinating with private health service facilities to open MDR-TB services."

"Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT.

---

In 2016 decreased to 65 cases of malnutrition and there were 522 cases of children under five under the red line (BGM). In 2017 cases of malnutrition in Bogor City 63 cases, but in ix cases of children under five under the red line decreased to 370 cases. Bogor City's health budget has decreased from 2015-2017. Bogor City health budget continues to decline from 2015 to 2017.

The purpose of this study is to analyze the financing of publicly sourced nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017.

In this study a quantitative descriptive approach was conducted using a cross-sectional method by comparing the amount of health financing for nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017 with the District Health Account (DHA) approach.

The results of this study found that the cost for nutrition improvement programs in Bogor City increased every year, the largest source of funding came from the Bogor City Budget. Based on the analysis of all dimensions of the cost of nutrition improvement programs in the city of Bogor, the largest is used for PMT giving activities."

"Sampai saat ini masalah tuberkulosis masih rnenjadi masalah kesehatan di Indonesia. Dari segi pendanaan, program penanggulangan tuberkulosis belum mendapat perhatian yang memadai. Pembiayaan tuberkulosis semakin bervariasi antar daerah. Sumber pembiayaan masih didominasi oleh bantuan luar negeri. Pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang kepada kepala daerah dalam menyusun perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah Pecan dan komitmen para policymakers (pengambil kebijakan) sangat besar dalam pengalokasian anggaran program tuberkulosis yang berasal dari pemerintah. Penel1tian ini bertujuan untuk melihat peta pembiayaan program tuberkulosis di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004 - 2006. Penelitian ini juga melihat komitmen pengambil kebijakan dan peran mereka dalam menetapkan anggaran. Jika dilihat dari elernen kegiatan menunjukkan sebagian besar dana dialokasikan untuk gaji personil program tuberku1osis yaitu Rp 35.653.478.-(37,5%) tahun 2004 menjadi Rp 52.926.516,-(36,72%) tahun 2006. Berdasarkan fungsi program diluar perhitungan gaji, program kuratifmendapat a1okasi terbesar antara Rp 46.181.665,­ (77,6%) pada 2004 sarnpai Rp 62.822.458,- (68,88%) tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari fungsi pelayananprogram personal care mendapat alokasi tertinggi masing-masing Rp 46.181.665,-(77,6%) tahun 2004, Rp 64.940,.610,- (68,7%) tahun 2005 dan Rp 62.822.458,- (68,9%) pada tahun 2006. Menurut estimasi kebutuhan anggaran KW-SPM, pembiayaan program tuberkulosis adalah Rp 445.544.336,- sementara a1oka'i angganm yang tersedia pada tahun 2006 adalah Rp 144.131.474,-. Terdapat gap yang sangat besar antara alokasi dan kebutuhan biaya program tuberkulosis yang normatif. Komitmen para pengambil kebijakan dalam pengalokasian dana untuk program tuberkulosis baru sebatas wacana namun masih lemah penempan dalam pengalokasian dana, Agar pengalokasian pembiayaan tuberkulosis sesuai dengan kebutuban, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan advokasi dengan pengrunbil kebijakan (policymakers).

---

At present, tuberculosis (TB) still becomes a major health problem in indonesia. From the financial aspect, little attention has been given for TB programs. There are huge variety in TB funding across region. Major funding for TB is dominated by donors (loan). The implementation of regional autonomy has provided district head an opportunity to plan, tinance and undertake health development in region. Role and commitment of policymakers are very significant in allocating budget from the Central Government for TB programs.

This research is aimed at studying financial map of TB programs in South Solok Regency from 2004 to 2006. The research also wants to see commitment and role of policymakers in determining budget for funding TB programs. This is operational research. Data used are primary and secondary. Secondary data were analyzed by document analysis, while primary data were analyzed by content analysis.

The result show that funding for TB programs in South Solok Regency comes from some sources, that are Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD), National Revenues and Expenditure Budget (APBN), and BLN. Total budget for funding TB programs tends to increase from IDR95,160,143 (2004) to IDR144,131,474 (2006)."

"Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis, sebagai kuman TB yang menyerang paru tetapi dapat mengenai organ tubuh lainnya. Kuman ini mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam sehingga disebut bakteri tahan asam (BTA). Perencanaan program penanggulangan tuberkulosis adalah proses perencanaan yang bersifat multidisiplin, lintas sektor dan lintas program untuk memberantas penyakit tuberkulosis dengan menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) karena penyakit tuberkulosis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Secara umum belum tercapainya angka penemuan penderita baru BTA positif dan angka kesembuhan lebih disebabkan karena sumber daya manusia yang belum optimal baik dari segi jumlah, kemampuan dan kualifikasinya, sarana pendukung untuk proses perencanaan program yang masih kurang yaitu data yang masih kurang lengkap dan dana program untuk penanggulangan program yang masih tebatas. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar dalam melakukan tahapan perencanaan program penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas Singkil Utara perlu dilakukan lebih maksimal sehingga dalam masing-masing tahapan perencanaan tersebut memang benar-benar dilakukan dengan teratur dan terencana, diharapkan pula koordinasi dan keterpaduan antar program dan sektor lebih ditingkatkan lagi sehingga efektifitas dan efisiensi dalam penanggulangan Tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Singkil Utara dapat tercapai.

---

Tuberculosis is a direct contagious disease caused by mycobacterium tuberculosis germ, as a TB germ which attacked lungs but can hit other organs. This germ has a special nature which is resistant of acid therefore called acid resistant bacteria (ARB). The planning of tuberculosis prevention program is a multidisciplinary, cross-sectional and cross-program planning process to exterminate tuberculosis disease by decreasing the mordibity rate and mortality rate caused by tuberculosis disease. This research is a qualitative research with descriptive design. The research used in-depth interview, observation, and documents review methods. Generally, the discovery rate of new patients of positive ARB and cure rate are not yet achieved due to the unoptimal human resourche either from total, skill or qualification aspects, lack of supporting facilities for the program planning process which are lack of data and limited program funding for the program prevention. Based on the research’s results, it is suggested that in conducting the Tuberculosis prevention program planning step in North Singkil Health Center, needed to be done more maximum so that on each step of that planning truly done regularly and planned, it is also expected for the coordination and integration between programs and sectors to be improved so that the effectiveness and efficiency in Tuberculosis prevention in North Singkil Health Center working area can be achieved."

"Program pengendalian TB Nasional telah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan baku, meskipun menghadapi permasalahan seperti ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, akurasi data serta kemampuan untuk memilah berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dimana sistem tersebut adalah dasar dalam pengembangan sistem informasi TB. Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu dikembangkan untuk mempercepat proses pengumpulan data di tingkat provinsi dan nasional. Mengingat SITT masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam implementasinya perlu diadakan analisis, dengan harapan adanya SITT dan kegiatan lain dalam hal manajemen dan analisis data, akan terjadi peningkatan dalam manajemen informasi TB berbasis bukti yang pada akhimya memberikan dampak positif terhadap program pengendalian TB di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan untuk menganalisis implementasi SITT.di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Dimana dalam pelaksanaannya masih dalam tahap adaptasi, sehingga diperlukan perbaikan seperti pelatihan untuk petugas fasilitas pelayanan kesehatan, adanya keterlibatan pelaksanaan pemanfaatan SITT oleh Rumah sakit dan klinik swasta serta laporan sebagai output sistem ini masih belum maksimal, sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh SITT, karena data yang dimasukkan hams melibatkan data dari program lain seperti Program Pengendalian HIVAIDS.

---

National TB control programs have had a raw recording and reporting system, even in the face of problems such as the timeliness of reporting, data completeness, accuracy and the ability to sort by type of health care facility where the system is the basis for the development of TB information system . Integrated Tuberculosis Information System was developed to speed up the process of data collection at the provincial and national level .Given SITT still in the development stage so that its implementation needs to be conducted an analysis, in the hopes of SITT and other activities in terms of data management and analysis, will be an increase in the evidence -based information management TB, which in tum have a positive impact on TB control programs in Indonesia.

This research is a descriptive qualitative approach carried out to analyze the implementation of SITT in Kota Tangerang Health Department. Which in practice is still in the stage adaptation, so that the necessary improvements such as training for the health care facility, the involvement of the implementation of SITT use by hospitals and private clinics as well as the output reports the system is still not maximized, in accordance with the facilities provided by SITT, because the data entered must involve data from other programs such as HIV - AIDS Control Programme. "

"Biaya kesehatan di Kota Depok dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi analisis tentang pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah untuk tahun 2003 ini belum pernah dilakukan. Analisis tentang hal ini dipandang perlu untuk melihat kecukupan alokasi dana kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Depok meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Bangunan dan FKDS (Forum Kota Depok Sehat), seiuruh instansi ini mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari sektor publik. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari dinas yang bersangkutan dengan sektor kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Depok untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp 25.947.807.423,- atau sebesar 3.8% dari total APBD Kota Depok, dengan alokasi biaya kesehatan per kapita per tahun sebesar Rp 20.804,- atau S 2.3. Angka ini dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Depok meskipun masih dibawah anjuran WHO maupun angka rata-rata nasional.Biaya kesehatan di Kota Depok belum dapat terserap dengan baik akibat kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di instansi kesehatan. Apabila alokasi dana kesehatan ini ditingkatkanpun maka pembiayaan kesehatan tidak secara langsung memperbaiki karena perlu didukung oleh SDM yang mampu mengelola secara tepat guna.Saran untuk Pemerintah Daerah Kota Depok yaitu: Pertama, mempertimbangkan pengelolaan dana kesehatan dengan menggunakan sistem JPKM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat) khususnya bagi penduduk miskin. Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia agar dana kesehatan dapat dikelola dengan baik menuju Depok Sehat 2006."