Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan penandaan pacta label obat bebas dan obat bebas terbatas di Provinsi DKI Jakarta yang menemui banyak kendala, dengan pendekatan model sistem. Desain penelitian ini menggunakan pendeka!an kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Untuk meningkntkan validitas data, dignnakan data primer dan data seknnder.Hasil penelitian menyarankan implementasi kebijakan penandaan pada label obat bebas dan obat bebas terbatas di Provinsi DKI Jakarta perlu mempethatikan beberapa faktor antara lain komunikasi tepat sasaran surnber daya meliputi staf yang kompeten dan kebijakan dibuat oleh stakeholder berwenang berdasarkan evidencedisposisi meliputi komitmenpenegakan sanksi rlan pemberian penghargaan, serta struktur birokrasi yang baik.

---

This thesis is focused on scrutinizing the obstacles found during the implementation of labeling policy on over the counter drugs in DKI Jakarta Province using model system. The design Qf the research is a qualitative approach. It is aimed to explore deeper explanation on how the policy is implemented. Data validation is gained by using the primary and secondary data.Result: It is suggested that there are several factors effects the implementation of labeling policy on over the counter drugs .in DKI Jakarta province. Those factors are targeted communication; human resources including competent human resources and policy making actors, supporting scientific evidence; disposition including commitment, sanction enforcement, and stewardship program; excellent bureaucratic organization."

"Tesis ini membabas gambaran permasalahan implementasi kebijakan cara Pembuatan obat tradisional yang baik di Propimi DKI Jakarta tabun 2009, mengingat sampai tabun 2008 secara nasional baru 2,9% industri yang mendapatkan Sertifikat cara Pembuatan obat tradisional yang baik, sedangkan di Propinsi DKI Jakarta baru I ,9 %. Penelitian ini adalah penelltian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan babwa rendahnya implementasi cara pembuatan obat tradisional yang baik disebabkan belum optimalnya sosialisasi kebijakan, masih beratnya industri menerapkan kebijakan dan masih lemabnya monitoring kebijakan..Belum optimal sosialisasi karena belum jelasnya kegiatan pengembangan obat asli Indonesia, minimnya anggaran dan kurangnya koordinasi Beratnya industri rnenerapkan kebijakan karena keterbatasan dana dan rendahnya komitmen pemilik Masih lemahnya monitoring karena keterbatasan anggaran dan data yang terpercaya dan terkini belum jelasnya koordinasi antar instansi dan belurn adanya sanksi yang jelas. Diketahui juga skala penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik sangat dipengaruhi oleh komitmen pernilik yang diwujudkan dangan dana yang dialokasikan untuk menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik.

---

This thesis discussed describing problems of policy implementation on practices of manufacturing good traditional medicine at province of DKI Jakarta in 2009, considering until 2008 nationally where almost 2,9% of industries which got certificates on Practices of Manufacturing Good Traditional Medicine, where 1,9% of them was at province of DKI Jakarta. This study was a qualitative research with descriptive design. Study result indicated that low implementation on Practices of Manufacturing Good Traditional Medicine was caused by socialization of policy was not optimal yet, industry was still herd in implementing policies and monitoring policy was still low.

Socialization was not optimal yet because development activities of Indonesian traditional medicine did not be understood yet, inadequate budget and the lack of coordination. Industry was still herd in implementing policies because of limited funds and low commitment of owner. Monitoring was still weak because of limited budget and the latest and trusted data, coordination inter institution was not explained and there was no sanction yet. It also found that scale of implementation on practices manufacturing of good traditional medicine was affected by owner commitment which was implemented by allocated funds to implement practices manufacturing good traditional medicines."

"Indonesia telah mengadopsi kebijakan akses obat ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) sejak tahun 2006 dengan target waktu pencapaian pada akhir tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini dilujukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009, dengan pendekatan model sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Peningkatan validitas data dilakukan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder sena triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan belum dapat melaksanakan kebiiakan obal ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) di Provinsi DKI Jakarta sesuai target waktu. Penelitian menyarankan implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan komunikasi kebijakan yang intensif kepada Iintas sektor terkail, optimalitas penggunaaan sumber daya, ketersediaan insentif yang berdampak Iangsung bai pelaksana kebUakan, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tempat layanan obat ARV.

---

Since 2006, Indonesia has adopted universal access policy for antiretroviral drug which is targeted to be achieved by the end ot' 2009. Therefore, the thesis is focused on examining the readiness of government authority in health sector in implementing the policy in DKI Jakarta Province 2009 by using model system.

The design of the research is a qualitative approach. It is intended to explore deeper information on the policy implementation process. To ensure data validity, the research was done by using primary data obtained from in depth interview and secondary data from document assessment. Furthermore, data triangulation was also conducted.

The result of the research showed that govemment authority in health sector is not able to achieve universal access for antiretroviral drug by the target time yet. It is suggested that the iinplementation of universal access for antiretroviral drug should consider several factors, i.c. intensive policy communication among related stakeholders, optimality in utilizing the resources, the availability of appropriate incentive for policy implementer, and strong coordination between central and district government and with the health facilities that offer antiretroviral therapy as well."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum optimal dalam upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan karena jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat. Hal hal ini terlihat masih meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020. Keselarasan dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2 terpenuhi dalam asas revenue productivity, asas certainty, asas efficiency, asas convenienc, dan asas simplicity. Namun Implementasi Kebijakan Pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum selaras dengan asas equity yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study aims to analyze the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province and see the alignment of the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province with ideal tax collection principles. The research approach in this thesis is post-positivism using qualitative methods that focus on phenomena that occur in the field, namely the implementation of the policy of granting the PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province. The results showed that the implementation of the policy of providing PBB-P2 principal relief was not optimal in an effort to assist business actors in fulfilling their tax obligations in a recessionary economic condition due to the Covid-19 pandemic and increasing PBB-P2 revenues due to the lengthy period of preparation and implementation of policies. quite short. This can be seen from the increasing number of PBB-P2 Taxpayers who have not paid the 2020 PBB-P2 determinations and have not been able to reduce the number of PBB-P2 arrears and have not been able to reach the target of disbursing PBB-P2 receivables in 2020. Alignment in policy implementation The basic relief of PBB-P2 is fulfilled in terms of revenue productivity principle, certainty principle, efficiency principle, convenience principle, and simplicity principle. However, the implementation of the policy for the granting of the PBB-P2 principal relief is not in line with the principle of equity which has the potential to increase public or taxpayers' distrust of the DKI Jakarta Provincial Government."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."

"Obat tradisional telah diterima secara luas hampir diseluruh negara di dunia. Bertumbuh dengan cepat dalam sistem kesehatan dan penting diperhitungkan dari segi ekonomi. Obat tradisional di Indonesia pada awalnya dikenal sebagai jamu. Jamu digunakan sebagai obat alternatif pengganti obat konvensional. Kebijakan pengembangan jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka telah termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 760 tahun 1992 tentang Fitofarmaka. Jamu yang telah teruji secara praklinik disebut obat herbal terstandar, sedangkan jamu yang telah teruji secara klinik disebut fitofarmaka. Masih sedikitnya jumlah obat herbal terstandar dan fitofarmaka mengindikasikan ada masalah dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Untuk mendapatkan hasil yang valid digunakan data primer dan data sekunder serta dilakukan triangulasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengembangan jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka menyangkut komponen komunikasi yang belum jelas dan konsisten, industri kecil kesulitan dana untuk penelitian, instrumen kebijakan tidak aplikatif, bahan baku belum tersedia secara berkesinambungan dan belum adanya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

---

Traditional medicines have been widely established almost all over the world. They have been growing so fast in health system and have been measured from economy point of view. In the beginning, traditional medicine in Indonesia was known as Jamu. Jamu was used to replace conventional medicines as an alternative. The policy in developing jamu into a standardized herbal medicine and phytoparmaca has been issued in Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 760 year 1992 about phytopharrmaca. Jamu that was tested pra clinically and approved is called standardized herbal medicines. Meanwhile, Jamu that has been clinically approved is called phytopharmaca. There is still a few number of standardized herbal medicines and phytopharmaca is an sign of problem in implementing this policy. Therefore, the goal of this research is to analyze implementation of jamu development policy into standardized herbal medicine and phytoparmaca. This research is utilizing qualitative approach to discover further information. In order to get a valid result, it uses primary and secondary data and employs data triangulation.The result of this research shows that government is facing problems in developing jamu as standardized herbal medicine and phytoparmaca. They are untransparent and inconsistent communication, difficulty in funding the research for small industries, instruments policy that are not applicable, unavailability of raw materials, and lack of coordination between agencies involved in the implementation of policy."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan sebagian pajak hiburan untuk produksi film nasional di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji isi kebijakan dan menggambarkan pelaksanaan kebijakan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua isu pada pelaksanaan kebijakan ini diantaranya konsep pembebasan yang digunakan pada kebijakan berbeda dengan penerapannya yaitu pengembalian. Selain itu, mekanisme pengembalian hasil pembebasan pajak hiburan antara pengusaha bioskop dengan produser film nasional secara langsung dinilai tidak tepat.

---

This research discusses about Analysis of Implementation Partial Exemption Policy of Entertainment Tax For National Film Production in Province of DKI Jakarta. The purpose of this research are to examine the content of the policy and describe how the implementation of that policy. This research uses quantitative research approach and the collection of data through literature study and in depth interview.

The result of this research indicates that there are two issues on the implementation of this policy, they are concept of exemption that used is different with the implementation, that is tax return. Beside that, the mechanism of entertainment tax return between cinema stakeholder and national film producer directly is not appropriate."

"Salah satu bentuk pengalokasian dari penerimaan daerah sektor pajak adalah kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta batas minimum pengalokasian tersebut adalah 70% dari penerimaan Pajak Rokok yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukumoleh aparat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implemetasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatanpenelitianyang digunakan adalahkualitatifdengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi karena alokasi dana dari pajak rokok tidak dianggarkan khusus melainkan sudah digabungkan dengan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Permasalahan yang timbul adalah kebijakan tersebut tidak terlaksana di Provinsi DKI Jakarta karena atas pengalokasian dana untuk alokasi dana pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berasal dari keseluruhan penerimaan daerah, bukan hanya berdasarkan penerimaan dari Pajak Rokok.

---

The allocation of the reception area is the tax sector earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta minimum allocation limit is 70% of the Cigarette Tax revenues used for public health services and law enforcement by the authorities. This study aims to describe the implementation of earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta. The research approach used is qualitative with qualitative data collection techniques. The results of this study showed that the implementation of the policy of earmarking tax on Cigarette Taxes in Jakarta has not been met because the allocation of funds from cigarette taxes are not specifically budgeted but has been merged with the Regional Expenditure Budget Planning. The problem that arises is the policy did not take place in Jakarta due to over allocation of funds for health care and the allocation of funds by the law enforcement officers come from the entire reception area, not only by the reception of Cigarette Taxes."