Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peristiwa - peristiwa yang melandasi naik turun hubungan Indonesia Australia telah "diberitakan" oleh media massa Indonesia dengan inteprestasi yang berbeda sesuai dengan agenda masing - masing media tersebut. Dengan menggunakan metode analisis isi, penditian ini menganalisis berita berita Australia di dua suratkabar nasional Indonesia setelah satu tahWI terpilihnya Kevin: Rudd sebagai Perdana Menteri ( November 2007 - November 2008). Di era kecanggihan dunia informasi membuat pilihan - pilihan sumber berita menjadi beragam. Tidak adanya agenda setting membuat berita berita teutang Australia hanya didasarkan pada keadaan dan isu yang ada saja. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pihak luar yang berkepentingan untuk dapat men-set berita sesuai kehendak dan kepentingan politik tertentu.

---

The events on which the fluctuations of the Indonesia-Australia ties are based have been "reported" by the Indonesian mass media with different interpretations according to the agenda of each media source. Using the content analysis method, this research analysed the Australian news in two Indonesian national newspapers a year after the electora1 win of Kevin Rudd as Prime Minister ( November 2007 - November 2008). In this modem era and with available facilities from newspapers, options fur news sources have changed and have been more diverse. The absence of an agenda setting means the news reported is only based on the existing situations and issues, and this situation provides opportunities fur concerned external parties to set and direct news towards certain political wills and interests."

"Hal yang menjadi fokus utama dalam karya tulis ini adalah peran Partai Buruh dalam formulasi kebijakan Water Act (2007). Kelangkaan air merupakan isu yang menjadi agenda nasional dan sangat penting dalam kehidupan politik di Australia. Belum banyak banyak karya sarjana ilmu politik yang mengangkat isu air ini menjadi sebuah pembahasan akademis.Teori yang digunakan dalam karya ini adalah teori demokrasi deliberatif dari Marion Young yang menjadi dasar berpijak dalam formulasi kebijakan publik yang mengedepankan pada kepentingan bersama (general will) dan bukan kepentingan golongan dalam pembuatannya. Penulis juga menggunakan teori kebijakan publik dari William Dunn yang mengatakan bahwa sebuah kebijakan publik dibuat berdasarkan hasil definisi permasalahan yang berada disekitar pembuat kebijakan dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembuat kebijakan.Temuan yang didapat dalam penelitian ini bahwa Partai Buruh memiliki keberpihakan dan peran penting dalam memperjuangkan isu air dalam formulasi kebijakan Water Act (2007) di Australia.Focus of this thesis is the role and involvement of Australian Labor Party on formulating Water Act (2007). Scarcity of Water were became national agenda in Australia policy arena. Uniqueness of this thesis is It?s focus on water issue which is not a common issue in political science studies.

The deliberative democracy theory by Marion Young applied in this thesis to analize the formulating process of water policy which based on general will of the people. Involvement and active participation by the citizen on the formulation process is the key of success to reach the goals of this policy. The theory of public policy by William N. Dunn applied in this thesis to analize what consist beyond the definition of public policy formulation in Water Act (2007).

The invention from this thesis are the ALP as a major party not only emphasized their program in water issue as an election program for the water act commencement in parliament but also affirm this issue to become national agenda in Australia."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas implementasi salah satu bentuk kebijakan sosial, yaitu kebijakan Child Care di Australia. Pembahasan mengangkat masa pemerintahan perdana menteri yang berasal dari Partai Buruh, yaitu Kevin Rudd tahun 2007-2010. Sebagai seorang pemimpin, Rudd berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat, salah satunya dengan melakukan berbagai perubahan dalam kebijakan termasuk dalam kebijakan Child Care. Dengan menggunakan konsep welfare state dan kebijakan sosial, terlihat bahwa Australia sebagai negara welfare state melalui pemerintahannya berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui implementasi berbagai kebijakan, termasuk kebijakan Child Care.

---

ABSTRACTThis study examines the implementation of Child Care Policy in Australia on the period of 2007-1010 when Kevin Rudd from Labor Party acting as a Prime Minister. As a Prime Minister, he tried to fulfill the welfare of Australian by doing some changes through policy. Using welfare state and social policy concept, Australia can be categorized as Welfare State. This findings explained by its government system that active on fulfilling society needs through policies like Child Care policy."

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.

---

This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Partai BuruhAustralia untuk memprakarsai kebijakan perumahan National Affordable HousingAgreement (NAHA) pada masa pemerintahan Kevin Rudd (2007-2010). Skripsiini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori yangdikonstruksikan oleh Katharine Dommett, penulis menegaskan bahwa tiga faktoryang mempengaruhi keputusan Partai Buruh Australia untuk memprakarsaikebijakan NAHA adalah (1) ideologi sosial demokrasi Partai Buruh Australiasebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan; (2) motivasi untukmewujudkan negara kesejahteraan yang dilihat berdasarkan sisi historiskarakteristik kebijakan Partai Buruh Australia; dan (3) tekanan kontekstual berupapermasalahan keterjangkauan perumahan di Australia.

---

ABSTRACT This study examines the factors affecting Australian Labor Party’s decision toinitiate National Affordable Housing Agreement (NAHA), a housing policy in theera of Kevin Rudd’s government (2007-2010). This study is a qualitative research.Applying the theory whose constructed by Katharine Dommett, the authorconfirms that there are three factors affecting Australian Labor Party’s decision toinitiate NAHA; (1) social democratic ideology of the Australian Labor Party as abasic principle in the decision-making process; (2) motivation to ensure thewelfare state, based on the historical characteristics of the Australian LaborParty’s policy; and (3) contextual pressures from the housing affordabilityproblems in Australia."

"Focus of this thesis is the policy of Labour Party Closing the Gap as a form of strengthening the existence of the Aborigines in Australia. The impact of discrimination received by Aboriginal people since the first cause of life perceived gap Aborigines, especially in Northern Territory. Aboriginal-related issues is an issue that became a national agenda and very important in the political life in Australia. The public policy theory by William Dunn applied in this thesis to analize what consist beyond the definition of public policy in Closing the Gap. The invention from this thesis are the implementation of the policy of Labour Party Closing the Gap has a share in an effort to reduce the gap experienced by Aboriginal people living mainly in the reign of Kevin Rudd (2008-2010) in the Northern Territory. Australian Labor Party (ALP) as a major party not only emphasized their program in Aborigines issue as an election program for the Closing the Gap commencement in parliament but also affirm issue to become national agenda."

"Proses komodifikasi yaitu eksploitasi terhadap perempuan dengan menurunkan nilainya sebagai manusia menjadi komoditas mengambil bentuk baru pada dunia digital saat ini. Utamanya melalui cara media merepresentasikan perempuan menggunakan tanda-tanda dalam informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk tujuan tertentu yaitu keuntungan kapital dan pelanggengan ideologi patriarkis. Hal ini dikarenakan, media arus utama pada dasarnya juga merupakan agen aktif yang memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas. Berangkat dari kondisi tersebut, penulis melakukan analisis terhadap tiga pemberitaan dari media arus utama dalam tiga portal berita daring yaitu Hot.Detik.com, Kompas.Tv, dan Cnnindonesia.com menggunakan metode analisis Semiotika Ferdinand de Saussure dengan mengambil kasus Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin yang terjerat skandal video pesta pribadi periode bulan Agustus 2022 untuk melihat bagaimana komodifikasi perempuan terjadi melalui tanda seperti diksi, gaya bahasa, dan tutur. Tanda yang terkumpul kemudian diidentifikasi menggunakan konsep lima jenis citra perempuan dalam media. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga teks berita dalam tiga portal daring melakukan komodifikasi atas Sanna Marin sebagai perempuan beserta tubuh dan atributnya walaupun narasi isi berita mengambil sudut pandang yang berbeda.

---

The process of commodification, which is the exploitation of women by reducing their value as human beings into commodities, takes a new form in today's digital world. Mainly through the way media represents women using signs in the information conveyed to the public for certain purposes, such as capital gains and the perpetuation of patriarchal ideology. This is because, in essence, mainstream media is also an active agent that has the power to construct reality. Based on these conditions, the author analyzes three reports from the mainstream media in three online news portals, namely Hot.Detik.com, Kompas.Tv, and Cnnindonesia.com using Ferdinand de Saussure's Semiotics analysis method by taking the case of Finland Prime Minister Sanna Marin who was caught in a private party video scandal in August 2022 to see how the commodification of women occurs through signs such as diction, language style, and speech. The collected signs are then identified using the concept of five types of images of women in the media. The results of the analysis show that the three news texts in three online portals commodify Sanna Marin as a woman including her body and attributes even though the narrative of the news content takes a different point of view."

"Tesis ini membahas peran media massa milik Pemerintah Indonesia dan Australia, yaitu Antaranews.com dan ABC Online dalam mengangkat isu yang sensitif dalam hubungan internasional, seperti kasus penyadapan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini menggunakan model interaksi media-hubungan internasional milik Tsvetelina Yordanova untuk mengetahui peran media massa di ranah domestik dan internasional. Dalam kasus penyadapan Presiden Yudhoyono, Antaranews.com dan ABC Online menekankan pada Australia sebagai sumber permasalahan utama. Kedua media ini juga banyak memberitakan pengkajian ulang kerja sama Indonesia dan Australia sebagai rekomendasi terbaik bagi Indonesia. Selain itu, kedua media ini juga merekomendasikan kepada Pemerintah Australia untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi kepada Indonesia, serta merekomendasikan kedua negara tersebut untuk menerapkan kode etik dalam kerja sama di masa depan. Perbedaan di antara kedua media ini adalah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah. Sebagai aktor domestik, Antaranews.com masih banyak mengandalkan Pemerintah Indonesia dan elit politik sebagai sumber berita utamanya, sehingga media ini hanya bergerak sebagai pelapor dan alat pemerintah. Sedangkan, ABC Online mengandalkan beragam sumber berita, baik dari Indonesia maupun Australia, bahkan elit politik maupun non-elit politik, seperti masyarakat dan praktisi perdagangan. Media ini juga tidak hanya melaporkan berbagai perspektif sumber berita, tetapi juga menyajikan analisis dan opininya mengenai kasus tersebut. ABC Online juga aktif melakukan verifikasi informasi sejak awal penguakan kasus ini ke ranah publik. ABC Online bahkan memberitakan kasus ini dengan frame yang menyudutkan Pemerintah Australia. Independensi ABC Online memungkinkan media ini bergerak secara maksimal sebagai aktor internasional. Berbeda dengan ABC Online, Antaranews.com masih banyak mengandalkan Pemerintah Indonesia sebagai sumber beritanya, sehingga frame yang digunakan sama dengan frame pemerintah. Hal ini mengakibatkan Antaranews.com memiliki dampak yang terbatas dalam ranah internasional.

---

This thesis explores the role of state owned mass media, namely Antaranews.com from Indonesia and ABC Online from Australia, in informing sensitive issues on international relations, such as the wiretapping of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono by Australian intelligence. The research uses Tsvetelina Yordanova rsquo s media international relations interaction model to know the role of mass media as a domestic and an international actor. In President Yudhoyono rsquo s case, Antaranews.com and ABC Online emphasized Australia as the main problem of the case. Both media also frequently showed that the way Indonesian government suspended some cooperation was the best recommendation for Indonesia. As for Australia, both media also agreed that the Australian government needed to apologize and give clarification to Indonesia. Both media also thought that both countries would need to use a code of ethic for future cooperation. However, Antaranews.com and ABC Online also have some differences in informing the wiretapping scandal. ABC Online not only used Australian and Indonesian elite as its news sources, but also the public in both countries in a moderate amount. The media also provided more variety of frames than Antaranews.com in defining the problems and giving recommendations. Moreover, ABC Online not only gave a mere information, but also analysis and opinion in this case. ABC Online also actively verified information from Edward Snowden before publishing the story to the public. On top of everything, the media was not afraid to use frames that delegitimized Australian government policy. The autonomy of ABC Online makes it possible for the media to work as an international actor. On the other hand, Antaranews.com still depended a lot on Indonesian government and political elite as its news sources. The media used the same frame as the government and elites rsquo frame to inform the public. Therefore, the media had a limited impact as an international actor, because it had no stand on this issue."

"Pemilihan presiden 2019 melibatkan banyak unsur karena menjadi bagian dari masyarakat jaringan, mulai kandidat, media massa, khalayak, dan media sosial. Kehadiran media massa di masa kampanye pilpres 2019 menjadi bagian penting karena fungsi media massa sebagai penyalur informasi terkait kandidat presiden dan wakil presiden yang akan dijadikan bahan pertimbangan masyarakat untuk menentukan presiden dan wakil predisen terpilih nanti. Pemberitaan yang berimbang diharapkan menjadi fokus utama agenda media massa, salah satunya media daring. Kemudahan mengakses informasi dari pemberitaan media daring semakin didukung dengan perkembangan teknologi berupa internet dan media sosial. Proses pemberitaan tersebut tidak lepas dari peran jurnalis sebagai bagian dari jaringan masyarakat. Jurnalis yang dipandang memiliki nilai tentu mempunyai pandangan dan pertimbangan dalam memproduksi hingga mempublikasi berita terkait kegiatan kandidat presiden dan wakil presiden. Berbagai faktor dapat mempengaruhi pertimbangan jurnalis untuk memutuskan arah pemberitaan yang hendak ditulis dan dipublikasi, mulai dari fungsi panjaga gawang yang digambarkan dalam Model Westley-MacLean (1953), faktor psikologi sosial dalam Model Maletzke (1963), serta kehadiran media sosial dalam Reversed Agenda Setting. Untuk melihat bagaimana faktor-faktor mikro dan mezo bekerja dalam proses produksi pemberitaan jurnalis media daring di masa kampanye presiden, penulis menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menggambarkan secara utuh model komunikasi massa dalam produksi berita jurnalis media daring saat masa kampanye pilpres 2019. Melalui wawancara open-ended question terhadap enam subjek penelitian yang berasal dari media daring kompas.com dan detik.com, penulis menemukan sejumlah faktor dalam proses produksi pemberitaan media daring. Ditemukan faktor internal dan eksternal dari jurnalis sebagai individu mewarnai pertimbangan dalam proses produksi berita media daring selama masa kampanye presiden. Faktor internal dan eksternal memiliki tingkatan yang dibagi dalam empat tingkatan, yang terdiri dari faktor individu, embedded person, penjaga gerbang, organisasi media, regulasi, ruang sosial, dan perkembangan teknologi: internet dan media sosial.

---

Indonesian presidential campaign in 2019 greatly involved so many elements in the networked society, starting from the candidates themselves, mass media, the public, and social media. Mass media presented itself as a crucial factor during campaign time because its function as a channel of information distribution regarding all the candidates was regarded important for the public to weigh the options and choose the next president and vice president. A fair coverage of each candidate was expected to be the main focus of mass media agenda, that included the online media as well.

Accessing information from online media had been getting easier as internet and social media grew tremendously. The role of journalists as part of the networked society was inevitably accounted in the news-writing process. Journalists that was regarded to have a sense of values should have a point of view and judgement when it comes to writing and delivering stories about the activities of all the candidates during campaign.

Factors to be accounted for that played important role on journalists' judgement to frame an event into a story and deliver it are the roles of gatekeepers as described in Westley-Maclean Model (1953), social psychological factor in Maletzke Model (1963), and social media in Reversed Agenda Setting. To better observe how micro and meso-level factors work on online media journalists' news-production process during the moments of presidential campaign, this research is designed to fall into area of post-positivist paradigm and implements qualitative descriptive explorative approach. Therefore, the goal of this research is to fully depict and describe mass communication model of online media journalists' news-production process during Indonesian presidential campaign 2019.

Through a series of interviews using open-ended questions to six research subjects that worked for online media kompas.com and detik.com, several factors were discovered in news-production process of online media. It was discovered that the journalist's internal and external factors as individuals played important role in producing stories for online media during the presidential campaign. These internal and external factors are divided into four levels, which are individual factor, embedded person, gatekeeper, media organization, social space, and technological advancements: the internet and the social media."

"Media massa (Surat kabar) bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga merupakan sebuah subjek yang merekonstruksi realitas, lengkap pandangan dengan terbukanya peluang bias dan kepemihakannya. Framing merupakan sebuah strategi penyusunan realitas sehingga dihasilkan sebuah berita. Isu calon presiden menjelang pemilihan presiden 2009, menjadi agenda berbagai panai politik -utamanya Partai Golkar, serta tentunya juga agenda publik. Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008 mcnjadi panting menjelang pemilihan presiden tahun 2009, apalagi Partai Golkar belum menetapkan calon presidennya. Dengan menggunakan naming dari Gamson dan Modigliani sebagai pisau anaiisa, tesis ini mencoba melihat isu calon presiden dari Partai Golkar seputar Rapimnas IV direkonstruksi oleh media Kompas dan Suara Kaxya. Sebagai upaya mempertajam analisis tersebut digunakn pula analisis Politik-Komunikasi sebagaimana dinyatakan oleh Chaffee. Konstruksi realitas yang dilakukan Kompas dan Suara Karya tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang melingkupi kedua media tersebut. Kompas, dengan gaya Jawa-nya rnencoba menjadikan isu nama-nama potensial calon presiden sebagai core #ame (ide sentral) seluruh berita yang diturunkan. Sementara Suara Katya sebagai media partisan dengan ideologi sebangun dengan Partai Golkar, rnenjadikan konsolidasi Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2009 sebagai ide sentral berita yang direkonstruksi. Posisi kedua media yang berbeda terhadap Partai Golkar, menjadikan perbedaan dalam merekonstruksi realitasnya. Dengan demikian politik komunikasi yang dilakukan kedua media juga memiliki perbedaan. Dimulai dari pernilihan narasumber yang berhak berbicara yang akhirnya berlanjut dengan topik yang disampaikan oleh narasumber. Media Kompas menggunakan nara sumbcr yang lcbih banyak jumlahnya dan ben/ariasi schingga dapat menampilkan nama-nama calon presiden potensial dengan variasi yang lebih luas, sementara Suara Karya cenderung menggunakan narasumber di dalam Partai Golkar yang sejalan dengan upaya konsolidasi menghadapi dunia empirik politik yang sedang bcrgerak dinamis tcrhadap Partai Golkar Penelitian ini juga mendorong implikasi penggunaan analisis baru seperti Analisis Politik Komunikasi bersamaan dengan Analisis Framing terhadap Konstruksi Realitas oleh beragam media.

---

Mass medias are not only as free channels, however, it also have becoming the reality constructing subject include with perspectives on open-ended, bias opportunities and take to one's side. Framing is one of strategies in order to compiling realities, so it will become a news. Issue on presidential candidate before the 2009 Presidential Election has became agenda for certain political parties - in particular Golkar Party, and, of course, as the public agenda. The 2008 Fourth National Chairman Meeting (Rapinmas IV) of Golkar Party has became a landmark event before the 2009 Presidential Election, moreover, Golkar Party was not yet stipulated its presidential candidate. Wit using Gamson and Modigliani's framing as the analysis knife, this thesis is trying to comprehend the issue on presidential candidate from Golkar Party on 2008 Rampinas IV that have been reconstructed by Media Kompas and Suara Karya newspapers, hi order to sharpen this analysis, it also used political-communication analysis as being used by Chaffec. The reality construction that made Kompas and Suara Karya newspapers were highly related to an ideology in scoping potential names of presidential candidates as its core frame for all published news. Meanwhile, Suara Karya newspaper as a partisan media with unvarying ideology with Golkar Party has made consolidation of Golkar Party to win the 2009 Legislative Election as a core frame for reconstructed news. Second differ position of media to Golkar Party had made difference perspective in reconstructing its reality. Therefore, political communication from both medias have not similarities at all. From the selection for eligible source persons as well as expressed topics by relevant source persons, Media Kompas newspaper used more and variety source persons, so it could published certain and various names of potential presidential candidates, meanwhile, Suara Katya newspaper was prefered to using intemal source persons from Golkar Party to match their e&`orts and measues for consolidation in order to face dynamic, empiric world of politics on Golkar Party. This study is also supported the implication of new analysis usage, for example Analysis on Political Commtmication and Framing Analysis on Reality Construction by various mass medias."