Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Timor Timur menjadi salah satu arena bagi penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini tampak pada saat Indonesia mulai mengintegrasikan wilayah tersebut ke NKRI, pemerintah AS memberikan dukungan penuh, baik politis maupun security assistance. Namun ketika tokoh komunis Ramos Horta - yang didukung oleh East Timor Action Network (ETAN) yang berbasis di AS - memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur, pemerintah AS memberi peluang yang sangat luas bagi lepasnya Timor Timur dari NKR1. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebiiakan AS dalam menghadapi ancaman dan tantangan global yang berorientasi pada keamanan nasionalnya.

---

East Timor is one of the arenas for U.S. foreign policy implementation. This matter seemed when Indonesia began to integrate the territorial to Republic of Indonesia, the U.S. Government fully supported both politically and security assistance. But when Ramos Horta - who supported by East Timor Action Network (ETAN) that based in the USA - struggle for East Timor independence, the U.S. Government gave widely oppornmities for the released of East Timor iiom Republic of Indonesia. This situation occurred due to there was a changing on U.S. foreign policy in dealing with global threat and challenging which oriented to its national security."

"ABSTRAKPermasalahan yang dibahas dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk melihat peran kelompok kepentingan di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pemerintahan sosialis Kuba. Selama lebih dari 30 tahun, sejak tahun 1960, Amerika Serikat telah menetapkan embargo ekonomi di negara tersebut. Melihat kejatuhan komunisme di Uni Soviet diikuti kejatuhan ekonomi di Kuba, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pengetatan embargo melalui pembentukan Torricelli Act atau lebih dikenal sebagai Cuban Democracy Act tahun 1992. Dengan memperketat perdagangan luar negeri terhadap perusahaan Amerika Serikat sekaligus menekan negara-negara lain untuk berdagang dengan Kuba, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan level ekonomi dan sosial Kuba dengan menekankan reformasi politik yang demokratis. Dalam proses pembentukan kebijakan Amerika Serikat ini terdapat kelompok kepentingan yang terlibat. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran dari Cuban American National Foundation dalam proses pembentukan Cuban Democracy Act dengan menggunakan konsep taktik kelompok kepentingan dan lobi.

---

ABSTRACTThe problem dealt within this qualitative research is to know the role of interest groups in American foreign policy towards the socialist government of Cuba. For more than thirty years, since 1960, the United States has maintained an economic embargo against the country. In light of the fall of communism in Soviet Union and the fall of Cuban economy, the United States decided to tighten the embargo through the creation of the Torricelli Act or also known as Cuban Democracy Act CDA of 1992. By restricting U.S. companies and pressuring foreign countries from trading with Cuba, the law aims to increase the level of economic and social that would cause the Cubans to demand democratic political reform. In order to know the role of interest groups in American foreign policy, this research seeks the role of Cuban American National Foundation in the creation of Cuban Democracy Act, using its tactics and lobbying strategy as the case to be explored."

"Penulisan tesis ini berangkat dari Iatar belakang bahwa skema forum kerjasama inter-regional Asia-Europe Meeting (ASEM) - dengan kompleksitas dan keragaman yang ada di dalamnya - memiliki sejumiah permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam hubungan kerjasama kelompok Eropa (yang cliwakili oleh 15 negara ariggota UE) dan kelompok Asia (yang diwakili oieh 10 negara Asia Timur) dalam ASEM, bermula dari adanya perbedaan konsep kebijakan iuar negeri yang diterapkan oleh kedua kelompok tersebut, yaitu kebijakan kelompok nsgara-negara anggota UE di daiam ASEM yang cenderung menerapkau konsep-konsep sebagaimana terkandung dalam kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar negeri kelompok negara-negara Asia Timur yang cenderu ng menerapkan nilai-nilai Asia atau yang dikenal sebagai Asian vafues.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi dari perbedaan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar negeri Asia Timur terhadap permasalahan hubungan kerjasama UE dan Asia Timur dalam ASEM. Sedangkan asumsi peneiitian adalah bahwa perbedaan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan luar Asia Timur memiliki implikasi tertentu terhadap timbulnya permasalahan hubungan kerjasama UE dan Asia Timur da lam ASEM.Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori pendekatan realisme dan teori kerjasama (cooperarion) dari Robert O. Keohane. Di dalam teorinya tersebut, Keohane menjelaskan bahwasanya suatu bentuk kerjasama tidalc akan lepas dari timbulnya konflik. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data penelitian adalah melalui Studi puslaka dan Studi dokumentasi.Hasil yang diperoleh dari peneiitian ini adalah memang terdapat sejumlah permasaiahan dalam hubungari kerjasama UE dan Asia Timur di ASEM, yaitu (1) masalah perluasan keanggotaan ASEM yang mencakup kontroversi rencana keanggotaan Myanmar, Laos dan Kamboja ke dalam ASEM dan kriteria-kriteria keanggotaan ASEM (2) agenda dialog politic, dan (3) agenda yang berkaitan dengan WTO-related issues. Setelah penelitian dilakukan, dapat dijelaslcan bahwa permasalahan hubungan kerjasama yang dihadapi oleh UE dan Asia Timur di dalarn ASEM disebabkan oleh perbedaan kebijakan Iuar negeri yang dibawa oleh kelompok UE dan kelompok Asia Timur.Berdasarkan hal-hal tersbut di atas, kiranya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan kebijakan luar negeri UE dan kebijakan Iuar negeri Asia Timur pada forum ASEM dengan timbulnya permasalahan hpbungan kerjasama kedua kelompok tersebut dalam ASEM."

"Penelitian tesis ini menejelaskan bagaimana kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Aljazair dalam mendukung kemerdekaan Sahara Barat khususnya melalui hak menentukan nasib sendiri yang digelar melalui United Nation Mission for Referendum in Western Sahara (UN MINURSO) tahun 2007 ? 2015. Kolonisasi negara-negara Eropa pada abad ke-18 ternyata masih menyisakan beberapa permasalahan di Afrika Utara sampai saat ini. Maroko dan Sahara Barat merupakan negara yang dijajah Spanyol pada saat itu. Negara-negara di Afrika Utara yang dijajah oleh Eropa akhirnya berhasil melepaskan diri dan merdeka kecuali Sahara Barat. Permasalahan pun muncul saat Sahara Barat yang memiliki status sebagai non - self-governing diklaim sebagai wilayah otoritas Maroko. Penolakan atas klaim Maroko ini pun datang dari rakyat Sahara Barat dan juga negara tetangganya, Aljazair. Menghindari konflik yang lebih parah, rakyat Sahara Barat banyak yang pindak ke wilayah Aljazair bernama Tindouf. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri, Konsep Geostrategi dan Konsep Kekuatan Regional. Penelitian ini menghasilkan beberapa pendapat bahwa ada beberapa kepentingan yang dijalankan Aljazair melalui kebijakan luar negerinya untuk terus mendukung Sahara Barat mendapatkan kemerdekaannya. Diantaranya lokasi strategis Sahara Barat bagi Aljazair. Kedua yakni potensi Aljazair untuk menjadi pusat kekuataan baru di wilayah Afrika Utara.

---

This research explain comprehensively how is the foreign policy of Algeria in Western Sahara?s freedom especially through Self Determination that held in United Nation Mission for Referendum in Western Sahara in 2007 until 2015. Colonization of European states over Africa in eighteen century remains several problems in North Africa until now. Morocco and Western Sahara territory was colonized by Spain at that time. Most of states in Africa continent which were colonized by European states declared their independences except Western Sahara. The problem started when Western Sahara claimed by Morocco as a part of territory of Morocco based on the document from Spain. The ignorance of Morocco?s claim was coming up from Western Sahara people (Sahrawi) and also Algeria as a neighbor state of Morocco and Western Sahara. To escape worsening violence, Sahrawis move to Tindouf under region and full assistance of Algeria. In analyzing the issue, this research uses Foreign Policy, Geostrategic Concept and also Regional Power Concept to argue that there are some several reasons why Algeria?s Foreign Policy still continues to support the freedom of Western Sahara people through self determination."

"Dalam studi Hubungan Internasional, Valerie Hudson berpendapat bahwa perlu adanya alternatif dari penulisan yang mayoritas memandang perumusan kebijakan luar negeri dilaksanakan oleh aktor kesatuan yaitu negara. Diperlukan adanya level penulisan yang mengesampingkan gagasan pandangan negara sebagai suatu black box, melainkan analisis tersebut dapat berkutat pada individu pemimpin negara yang berpengaruh pada terciptanya kebijakan. Salah satu individu yang menjadi menarik untuk dilaksanakan analisis adalah Nayib Bukele yang berperan sebagai Presiden El Salvador. Pada kepemimpinannya, El Salvador pada 2021 menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan Bitcoin sebagai mata uang nasional di negara mereka. Kebijakan tersebut mendapatkan berbagai kritikan dan kontroversial dari pihak domestik El Salvador dan juga pihak internasional seperti media berita dan institusi internasional seperti International Monetary Fund (IMF). Dalam menjawab anomali tersebut, tulisan ini akan menggunakan analisis pada level individu dengan penggunaan konsep Anamnesis yang ditulis oleh Jerrold Post. Penulis berargumen bahwa faktor kepribadian dengan menggunakan konsep Anamnesis terhadap Nayib Bukele merupakan faktor yang berpengaruh dalam terciptanya kebijakan Bitcoin sebagai mata uang nasional di El Salvador

---

In the field of International Relations, Valerie Hudson argues that there is a need for alternatives to research that predominantly views the formulation of foreign policy as carried out by unitary actors, namely states. It is necessary to conduct research that goes beyond the idea of the state as a black box and instead focuses on the analysis of individual leaders who influence policy-making. One interesting individual for analysis is Nayib Bukele, who serves as the President of El Salvador. Under his leadership, El Salvador became the first country in the world to adopt Bitcoin as its national currency in 2021. This policy has received criticism and controversy from domestic stakeholders in El Salvador as well as international actors such as the news media and international institutions like the International Monetary Fund (IMF). In addressing this anomaly, this paper will employ an analysis at the individual level using the concept of Anamnesis as described by Jerrold Post. The researcher argues that the personality factor, analyzed through Anamnesis, plays a significant role in the creation of the policy of adopting Bitcoin as the national currency in El Salvador."

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan politik luar negeri Australia terhadap Pasifik Selatan dengan I. periode yang dibatasi hingga tahun 1985. Dewasa itu, Australia berhasil memperoleh persetujuan dari negara-negara anggota Forum Pasifik Selatan bagi rancangan pembentukan suatu wilayah Bebas nuklir di kawasan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memperoleh gambaran dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai tindakan yang diambil oleh Australia dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan ini berkisar pada masalah denuklirisasi, dekolonisasi dan pemberlakuan zona ekonomi ekslusif di kawasan tersebut. Pasifik Selatan sebagai wilayah yang berdekatan dengan Australia merupakan kawasan yang tidak terlepas dari perhatian pejabat pemerintahan di Canberra. Perkembangan & ataupun persoalan yang timbul dikawasan tersebut, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam kepentingan Australia dan sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat, dikawasan tersebut. Penelaahan dalam tulisan ini berpatokan pada teori perimbangan kekuatan. Usaha-usaha untuk mempertahankan dan mengurangi pengaruh suatu negara dalam suatu kawasan lingkup pengaruh dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai tujuan diatas menjadi sorotan dalam penulisan ini."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengapa Turki menerapkan kebijakan luar negeri untuk menyepakati kerjasama dengan Uni Eropa menerima imigran ireguler yang ditolak oleh Uni Eropa dan membendung arus imigran ireguler ke Eropa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Jumlah imigran ireguler ke Eropa dan Turki semakin meningkat seiring dengan berlangsungnya Arab Spring terutama sejak pecahnya perang sipil di Suriah. Peningkatan jumlah imigran ireguler ke Eropa dapat memunculkan beberapa masalah stabilitas sehingga mendorong Uni Eropa untuk meminta bantuan Turki dalam membendung aliran imigran ireguler melalui kerjasama. Turki yang kekuatannya tidak sebesar Uni Eropa dan sebagai penampung pengungsi terbanyak menyepakati kerjasama tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Turki menyepakati kerjasama berdasarkan pertimbangan pengambilan kebijakan luar negerinya yang dipengaruhi oleh situasi pembuatan keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor dalam negeri. Lebih khusus,Turki menggunakan kerjasama ini untuk memperoleh keuntungan antara lain bantuan dana, penguatan kerjasama ekonomi melalui Customs Union, tindakan kemanusiaan bagi pengungsi Suriah dan yang terpenting adalah aksesi masuk dalam keanggotaan Uni Eropa serta pembebasan visa bagi warga Turki yang berkunjung ke wilayah Schengen.

---

ABSTRACTThis study discusses why Turkey implemented their foreign policy for dealing with EU to accommodate rejected irregular migrants from Europe and combat irregular migrants flow to Europe. This study is using qualitative method with case study approach. The number of irregular migrants are increasing during Arab Spring especially since Syrian civil war began. This condition may bring problems for European stability. Therefore the EU includes Turkey in a deal to manage irregular migrant issue. Turkey which has their own migrant issues as host of country with the largest refugee population in the world, ends up making agreement on this deal. The result of the study shows that Turkey made agreement with EU on their basis of their foreign policy considerations which are affected by decission environment, psychological factors, international factors, and domestic factors. Turkey using this issue to get some interests such as humanitarian assistances, strengthen economy coorporation through Customs Union, humanitarian action for syrian refugees and most importantly to get accession to EU and visa liberation for Turkey citizen to visit Schengen area."