Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 148939 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Iva Kasuma
"ABSTRAK
Proses penempatan BMP PRT sangat berpotensi untuk menjadi lahan trafiking. Peiaku trafiking yang masih dapat berkeliaran bebas merupakan wujud dari lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BMP PRT, Landasan berpikir dalam penetitian ini adalah teori hukum feminis yang mempersoalkan bahwa dalam menyelesaikan kasus trafikng BMP PRT hukum rnasih belum dapat mewujudkan pemulihan hak korban dengan maksimal. Dalam perspektif 'Akses Keadilan' maka penye!esaian kasus rnelalui mekanisme hukum bagi BMP PRT korban trafiking berproycksi pada lima komponen, I) Kerangka hukum) 2) Kesadaran hukum, 3) Akses ke lembaga, 4) Efektivitas administrasi hukum, dan 5) Monitoring dan pengawasan."
2009
T32421
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yusmiati Vistamika Wangka
"Migrasi tenaga kerja internasional Indonesia dewasa ini direpresentasikan oleh tiga profil utama. Pertama, perempuan Pekerja Rumah Tangga PRT migran di Timur Tengah, yang jumlahnya berangsur-angsur berkurang. Kedua, pekerja rumah tangga migran di negara-negara maju di Asia seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Ketiga, laki-laki pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia. Tesis ini difokuskan pada kategori kedua dari profil pekerja migran Indonesia, khususnya PRT migran di Hong Kong untuk memperlihatkan bagaimana migrasi tenaga kerja internasional Indonesia adalah migrasi berwajah perempuan akan tetapi akses keadilan perempuan PRT masih terbatas. Untuk melihat bagaimana akses keadilan perempuan PRT migran di Hong Kong, empat aspek dari Akses Keadilan, yaitu permasalahan hukum, literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dieksplor melalui penelitian kualitatif berperspektif feminis, menggunakan sudut pandang perempuan PRT migran yang sementara menghadapi permasalahan dengan agen dan/atau pemberi kerja di Hong Kong. Studi dokumen mengenai permasalahan hukum dilakukan terhadap Undang-Undang No. 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ordininansi Ketenagakerjaan serta Kontrak Kerja Standar Hong Kong, sedangkan studi lapangan mengenai literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima subyek utama penelitian, FGD dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan perempuan masih terkendala akses keadilan karena instrumen hukum belum memperhitungkan pengalaman perempuan, terbatasnya literasi hukum, ketiadaan akses terhadap dokumen identitas hukum dan layanan bantuan hukum yang terbatas dari negara.

International labor migration of Indonesian migrant workers nowadays is represented by three main profiles that is female domestic workers in Middle East itself even though the number is less compare to previous years, migrant domestic worker in developing countries such as Hong Kong, Taiwan and Singapore, which increasing in number and the last category is undocumented male migrant workers in Malaysia who work on plantations. This thesis focuses on the second category, particularly Migrant Domestic Workers MDWs in Hong Kong to show how international labor migration has female face, but access to justice of female MDWs is still constrained. Access to justice here refers to four aspects that are legal problem, legal literacy, legal identity and legal aid. To explore these aspects, a qualitative feminist based research has been conducted using the life story of five Indonesian female MDWs who is now engage in legal proceedings due to disputes caused by both agencies and employers. At the same time, documentary study was also conducted toward the newest Indonesian The Law No.18 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers as well as Hong Kong law that are Employment Ordinance and Standard Working Contract of Foreign Domestic Helper. The research results show that women are restricted to access justice because legal instrument does not include women rsquo s experiences yet, the legal literacy of MDWs is limited, female MDWs do not have proper access to their legal identities as well as limited legal aid provided by the state. "
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T51125
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chandrini Larasati
"ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang penyangkalan akses terhadap keadilan yang dialami oleh anak perempuan difabel. Penelitian dilakukan dengan melihat stigma ganda sebagai penyebab terjadinya eksklusi sosial yang membuat mereka mengalami hambatan dalam mengakses hak-haknya dan rentan terhadap kekerasan seksual. Hal ini akan dikaji berdasarkan teori feminis radikal dan feminis multikultural karena status subyek penelitian sebagai anak, perempuan, dan difabel yang membuat kerentanan serta penderitaan mereka lebih besar. Tiga orang anak perempuan difabel dengan pengalaman kekerasan seksual dan berhadapan dengan hukum menjadi subyek dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus feminis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan relasi kuasa tidak hanya membuat mereka menjadi korban kekerasan seksual, melainkan membuat akses terhadap keadilan mereka ditolak sehingga mereka mengalami viktimisasi berlapis sepanjang hidupnya.

ABSTRACT
The concern of this mini-thesis is to examine denial of access to justice experienced by girls with disability. This research was done to see double stigma as reason of social exclusion which make them face the barrier to access their rights and also make them vulnerable toward sexual abuse. This study was authored by using radical and multicultural feminism because their status as children, girl, and disability which make them more vulnerable and disadvantage. Three girls with disabilities who experienced sexual abuse and facing criminal justice system have been involved in this research as subjects. This research used qualitative approach and feminist case study. The result of this research shows that unequal power not only make girls with disability become victim of sexual abuse, but also makes their access to justice denied that make them experiences multiple victimization in their lifetime.
"
Depok: Fakultas PIlmu Sosial Ilmu Politik universitas Indonesia, 2016
S62852
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Adiguna Bimasakti
"[ABSTRAK
Skripsi ini membahas keterkaitan antara akses kepada bantuan hukum bagi perempuan yang bermasalah dengan hukum pidana dengan proses beracara dalam peradilan pidana dengan sudut pandang pengalaman perempuan. Perempuan yang menjadi tersangka/terdakwa/terpidana, tidak dapat mengakses haknya untuk mendapatkan bantuan hukum karena adanya ketimpangan relasi kuasa dengan penegak hukum, serta dianggap sebagai kaum lemah. Terhalangnya akses kepada bantuan hukum ini mengakibatkan tersangka/terdakwa/terpidana tidak mendapatkan hak-haknya. Hak-hak yang dilanggar akibat terhambatnya akses kepada bantuan hukum ini beragam, mulai dari teknis pemeriksaan tersangka yang mengabaikan hak asasi manusia, peradilan yang tidak memberikan hak-hak terdakwa dalam persidangan, sampai hak-hak terpidana yang diabaikan.
ABSTRACT
This thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant?s rights in the trial, until offenders? rights post- judicial verdict ignored.
;This thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant?s rights in the trial, until offenders? rights post- judicial verdict ignored.
, This thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant’s rights in the trial, until offenders’ rights post- judicial verdict ignored.
]"
Universitas Indonesia, 2016
S61689
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Irawati
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang konstruksi hukum perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian feminis dengan pendekatan penelitian kualitatif dan tipe penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam kepada subyek penelitian yaitu dua orang perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT, dan wawancara terstruktur terhadap aparat penegak hukum yaitu tiga orang penyidik, satu orang jaksa dan tiga orang hakim. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim mengkontruksi hukum perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT. Penelitian ini juga melihat bagaimana perempuan melihat memaknai tindakan pembunuhan yang dilakukannya dan kontruksi hukum terhadapnya. Penelitian ini menggunakan teori feminis kriminologi dan teori feminis legal yang menjelaskan bahwa konstruksi gender budaya patriarki telah mempengaruhi konstruksi hukum perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT. Konstruksi hukum terhadap perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT yang bias gender adalah bentuk opresi terhadap perempuan dalam sistem hukum terutama dalam sistem peradilan pidana. Kontruksi hukum terhadap perempuan tidak hanya dilihat dari tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga pelanggaran peran sosial perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga.

ABSTRACT
This thesis is working on the construction of the law about women who subjected as the perpetrator to their husbands who have done some domestic violences. This research is using the methods of feminism research with qualitative approach and case study. The technique that used in this research is interviewing the subject of the research who are two women that has been subjected as the perpetrator of killing their husbands, otherwise the interview technique also done to the law enforcement apparatus such as three investigators, a presecutor, and three judges. In this research the researches try to understand how the law enforcement apparatus contructed the law to the perpetrator of this case. This research also try to understand how women see this case and the constructions of the law on it. The theories that used to construct this thesis are the theory of criminology feminism, and the legal feminism, which explain the construction of the gender and the patriarchy has been affected the construction of the law in this case. Construction of the law to the women who subjected as the perpetrator which ldquo gender bias rdquo can be concluded as the oppression to the women especially in the law system of the criminal justice. Law construction to the women not only see from their actions which breaking the rule, but also the violation of their social role as a wife and housewife."
2017
S68119
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tutut Meta Sari
"Peran penting pekerja rumah tangga (PRT) terhadap kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi
negara masih kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Mereka rentan mengalami banyak
kasus, seperti kekerasan fisik, verbal, ekonomi, psikis, dan seksual bahkan praktik jual-beli
manusia. Kasus-kasus itu terjadi dikarenakan PRT tidak masuk dalam perlindungan UU
Ketenagakerjaan sebagai sebuah pekerjaan, sehingga banyak hak-hak PRT yang tidak dipenuhi,
seperti mendapat gaji yang layak, batas waktu kerja yang jelas, serta merasa aman di tempat
kerja. Kurangnya perhatian pemerintah pada PRT, membuat hidup mereka lekat dengan
kemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan adanya pemahaman ekonomi mainstream yang malecentered
dan economic machine. Ekonomi menjadi tidak manusiawi karena melepaskan
pembahasan moralitas dan meminggirkan aktivitas domestik perempuan yang dinilai kurang
produktif, sehingga tidak layak diakui sebagai kegiatan ekonomi. Pemahaman itu ditolak oleh
ekonomi feminis Nelson dan new objectivity yang menginginkan bentuk ekonomi tanpa bias
gender dan lebih manusiawi. Metode kritik feminis digunakan untuk menjelaskan letak bias
gender dalam ekonomi mainstream yang menjadi penyebab tidak adanya perlindungan hukum
bagi PRT, kemudian menjelaskan kritik ekonomi feminis dan new objectivity Nelson.
Kesimpulan yang diperoleh adalah permasalahan PRT dapat diselesaikan dengan new
objectivity Nelson yang mendorong pemerintah agar memberikan PRT perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tawar.

The important role of domestic workers on the social life and the countrys economy is not appreciated. They are susceptible to many cases, such as physical, verbal, economic, psychological and sexual violence and even human trafficking problem. These cases occur because domestic workers are not included in the law protection as a job, so many domestic workers rights are not fulfilled, such as getting a decent salary, a clear work deadline, and feeling safe in the workplace. Lack of government attention to domestic workers, making their lives close to poverty. This condition is due to the understanding of the male-centered mainstream economy and economic machine. The economy becomes inhuman because it releases discussion of morality and marginalizes womens domestic activities that are considered less productive, so that they are not worthy of being recognized as economic activities. That notion was rejected by Nelson's feminist economy and new objectivity who wanted economic without gender bias and more humanity. The feminist critique method is used to explain the location of gender bias in the mainstream economy which is the cause of the lack of legal protection for domestic workers, then explain the criticism of feminist economy and the new objectivity of Nelson. The conclusion is that the problem of domestic workers can be solved by Nelsons new objectivity which encourages the government to provide domestic workers with legal protection to guarantee their rights as jobs that have economic value and bargaining position."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Kharisanty Soufi Aulia
"Pasca 8 tahun UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan, paradigma tentang pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berubah menjadi pemidanaan yang lebih mengedepankan
pelaksanaan akses keadilan dan berprinsip pemulihan melalui konsep keadilan restoratif. Baik secara substansi maupun prosedural, anak berhak atas peradilan yang objektif and non diskriminatif, khususnya jika anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Menggunakan metode studi putusan dan studi empiris di kota Surakarta, penulis menemukan bahwa masih terdapat fenomena kontras yang
menunjukan adanya diskriminasi akses keadilan bagi Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya anak perempuan. Praktek dan koordinasi yang apik di antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan pelaksana kesejahteraan sosial tidak diimbangi secara substansial oleh putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memberikan pertimbangan hukum menggunakan riwayat
seksualitas, termasuk status sebagai Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Selain itu, Anak juga tidak didampingi oleh bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal penyidikan. Temuan implementasi akses keadilan yang belum optimal tersebut adalah evaluasi terhadap pelaksanaan akses keadilan bagi anak berhadapan dengan hukum.

After 8 years of Law no. 11 of 2012 regarding SPPA was passed, punitive paradigm for children in conflict with law has changed to the priority for the implementation of access to justice and principles of recovery through the concept of restorative justice. Both substantially and procedurally, children have the right to an objective and non-discriminatory trial, especially if the child is part of a vulnerable group.
Using both court decision study and empirical data within the city of Surakarta, this research found that there is a contrast phenomenon that shows about discrimination to access to justice for girls in conflict with the law. The judge in the Surakarta regional court provided legal considerations with a tendency to blame the girl's sexuality history, including the her status as a girl with HIV/AIDS (ADHA).
She was also not accompanied and provided by proper legal aid since the initial stage of the investigation. These findings of ineffective of access to justice is an evaluation for Law no. 11 of 2012 as the main legal framework in pursuing access to justice for child in conflict with law.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Santi Wardani
"Fenomena aborsi yang tidak aman dan kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukannya bukanlah hal baru di Indonesia. Angka aborsi tidak aman merupakan akibat dari regulasi yang mengkriminalisasi perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan bagi perempuan untuk melakukan aborsi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai dampak aborsi terhadap perempuan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara satu informan dan dua narasumber yang berhubungan dengan fenomena aborsi di Indonesia. Pengalaman dan informasi perempuan menjadi dasar analisis untuk memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi, manipulasi dan kekerasan seksual merupakan penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan. Keputusan perempuan untuk melakukan aborsi juga ditemukan berkaitan dengan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan dinamika kekuasaan. Dengan demikian, perempuan dianggap sebagai pelaku, bukan korban penyalahgunaan kekuasaan oleh struktur sosial yang ada. Crime by omission yang dilakukan negara adalah bukti bahwa perempuan adalah korban struktural. Hasil data menunjukkan bahwa perempuan menghadapi viktimisasi ganda berdasarkan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana pasca-aborsi. Dalam kondisi sistem peradilan pidana yang standar laki-laki dan bias gender, perempuan mengalami diskriminasi, seksisme, penindasan dan menjadi tidak adil di depan hukum. Pada akhirnya, perempuan akan teralienasi melalui pola viktimisasi dan viktimisasi berganda.

In Indonesia, it is not uncommon for women to be prosecuted for having an unsafe abortion. Regulations that penalize women contribute to the high rate of unsafe abortions. The goal of this study was to look into how women make decisions regarding abortion. This research also includes a summary of the effects of abortion on women. The research technique employs a qualitative approach, with one informant and two resource persons interviewed about the abortion phenomenon in Indonesia. The analysis is based on the experiences and information of women in order to collect thorough data. The findings of this study show that exploitation, manipulation, and sexual violence are the leading causes of unintended pregnancies among women. Women's decisions to have abortions were also shown to be linked to gender inequality and power dynamics between men and women, with women being viewed as offenders rather than victims of power abuse by the current social framework. Women are structural victims, as evidenced by the state's crime by omission. Women are double victims, according to the data, because of their engagement in the post-abortion criminal court system. Women are ultimately alienated from the state as a result of a pattern of victimization and double victimization. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Kezia Minar Paladina
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kapal perikanan asing untuk memperoleh keadilan melalui berbagai forum yang disediakan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penulis berupaya untuk menjelaskan kesulitankesulitan yang dihadapi oleh ABK di kapal perikanan ketika melakukan usaha tersebut. Penulis menemukan bahwa kesulitan ini lahir karena adnaya kerangka hukum normatif yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, victim blaming, dan persoalan lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia belum siap dan tidak mampu memberikan akses terhadap keadilan yang baik bagi ABK korban perdagangan orang.

This research aims to analyze how Indonesian fishermen who were trafficked in foreign fishing vessels overseas attempt to achieve justice through the various forums provided within the Indonesian legal system. The writer seeks to describe the difficulties faced by Indonesian fishermen when attempting to obtain justice. The writer discovers that these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness, obstacles in acquiring legal aid, victim blaming, and other issues. The writer concludes that the Indonesian legal system is not prepared and is unable to provide adequate access to justice for these victims.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64532
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>