Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang perancangan bentuk intervensi pemerintah dalam kcbijakan perumahan rakyat dan analisisnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif Metodologi yang digunakan adalam melakukan perancangan kebUakan adalah policy making process oleh William N. Dunn. Sedangkan untuk analisisnya digunakan Analitikal Hirarki Pmses (AHP).Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk pasar pcrumahan rakyat di Indonesia, peran intervensi pemerintah masih sangat dominan, baik dari sisi kebliakan maupun dari sisi alokasi APBN, sehingga pasar perumahan rakyat yang ada belum siap untuk dilepaskan kepada mekanisme pasar bebas

---

The focus of this study is analysis and policy making of the intervention from in the public housing. This reseach is qualitative research with descriptive design. Methodology that is used on the policy making is the policy making process by William N. Dunn, and the analytical hierarchy process (AHF) for analyzing.

The result suggests that the Indonesian housing market for low income people, needs intervention fron the govemment, including the policy side and also in spending of the national budget (APBN). So, the housing market for low income people is not ready to be released to free market mechanism yet."

"Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan rasio masyarakat yang status tempat tinggalnya overcrowded semakin meningkat di Perkotaan. Salah satu skema penyediaan hunian yang efisien, sehat dan dapat berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Negara lain adalah Public Private Partnership (PPP) atau diakomodasi dalam regulasi di Indonesia sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan Namun demikian, sampai saat ini skema KPBU Perumahan belum pernah terlaksana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pola ini dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha.Kelayakan investasi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama adalah kelayakan investasi dari sisi Badan Usaha dengan indikator layak berdasarkan rasio Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,95x, Net Present Value (NPV) sebesar Rp32,7miliar, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13,22% per tahun dan payback period selama 9 tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Tahap kedua, dari sisi Pemerintah diperoleh hasil layak berdasarkan present value dari nilai anggaran untuk dukungan fasilitas sebesar Rp131 miliar yang mana lebih kecil dibandingkan dengan present valuealokasi anggaran untuk membangun dan mengelola sendiri. Tahap ketiga dilakukan dengan analisis ekonometrik sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran kebijakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hunian overcrowdeddan status tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keluhan kesehatan masyarakat.

---

Urbanization has driven up the overcrowding house in the urban area. There is a need to provide efficient, healthy and sustainable housing provision scheme especifically for low-income communities (MBR). This is in line with the target of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the 11th Goal, which is to manage cities that are inclusive, safe, resilient, and sustainable. One of the scheme that has been widely applied is Public Private Partnership (PPP) for affordable housing. However, the legal framework for PPP or called KPBU for infrastructure in Indonesia has already set up but not yet implemented for affordable housing project.

The study analyzes the investment feasibility of the PPP for affordable housing in Indonesia. The study consist of three stages of analysis; the first stage is feasibility from private sector perspective that obtained a feasible result with a Benefit Cost Ratio of 3.95x, Net Present Value of IDR 32.7 billion, Internal Return Rate of 13.22% per annum and 9-year payback period with a concession period of 20 years. The second stage is feasibility analysis from Public perspective, obtained a feasible result with the present value of the money for supporting the KPBU project IDR131 billion. This cost is smaller than the present value of the budget allocation if government built and managed by itself. The third stage is carried out by econometric analysis as a consideration in determining policy targets with the results of the variable overcrowded and occupancy status have correlated significantly on the health level experienced by society."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dalam Program DP Nol Rupiah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 dan Kerangka konseptual ISO 31000:2018 sebagai acuan konsep best practice di Unit Pengelola Dana Perumahan yang melaksanakan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang menggabungkan berbagai instrumen penelitian secara bersamaan, tujuannya untuk memperkuat hasil yang diperoleh dari keseluruhan jenis data mencakup analisis dokumen dan wawancara untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik. Dalam penelitian ini, proses manajemen risiko pada pelaksanaan Program DP Nol Rupiah dievaluasi mulai dari proses perencanaan program sampai dengan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Hasil dari penelitian ini menunjukkan UPDP belum menetapkan selera risiko dan proses manajemen risiko dalam Program DP Nol Rupiah masih sampai tahap evaluasi risiko. Penelitian ini memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan manajemen risiko yang mengacu pada standar acuan best practice dalam proses manajemen risiko.

---

This study aims to evaluate the implementation of the risk management process in the Zero Rupiah Housing Fund Program intended for Low-Income Communities with DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 122 of 2020 and the ISO 31000: 2018 conceptual framework as a reference concept for best practice in the Housing Fund Management Unit that implements the Regional Public Service Agency Financial Management Pattern. The research method used is a qualitative method with a case study approach. This research uses a triangulation method that combines various research instruments simultaneously to strengthen the results obtained from all types of data including document analysis and interviews to be analysed using the thematic analysis method. In this study, the risk management process in implementing the Zero Rupiah DP Program is evaluated starting from the program planning process to the monitoring and evaluation process of program implementation. The results of this study show that UPDP has not established a risk appetite and the risk management process in the Zero Rupiah DP Program is still at the risk evaluation stage. This study provides recommendations regarding the implementation of risk management that refers to the reference standards as best practice in risk management process."

"Kebijakan pembangunan perumahan rakyat bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan pemerintah melaksanakan program pembangunan perumahan rakyat. Rumah susun sederhana adalah suatu fenomena bertinggal di perkotaan yang muncul karena terbatasnya lahan, terutama kota besar seperti Jakarta. Seiring dengan bertumpuknya penghuni di rusuna, persoalan yang muncul juga terus menumpuk. Penghasilan warga yang menjadi sasaran tidak mampu untuk memikul biaya hunian. Sehingga sebagian penghuninya mulai berganti kepada mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik.Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan dan ketidakjelasan terhadap batasan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipengaruhi oleh nilai guna/tukar rumah bagi penghuninya. Hal ini dapat dilihat sebagai apresiasi komoditas rumah yang berbeda bagi setiap kosumen. Upaya penanggulangannya dirunut melalui evaluasi kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang telah disusun. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat lebih jelas apa yang menyebabkan masalah dalam kebijakan pembangunan perumahan.Pernbahasan dilakukan melalui aspek sosio-kultural dan ekonomi penghuni. Menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan pendekatan tentang makna rumah dengan masalah supply-demand dan pengaruh nilai gunaltukar terhadap rumah sebagai komoditas.Dari hasil analisis ditemukan bahwa masalah yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pembangunan rusuna diakibatkan hubungan-hubungan antara moda produksi industrial dalam supply perumahan dengan demand yang ada. tekanan yang ada menyebabkan nilai guna/tukar pada rumah sebagai komoditas yang mempunyai market yang sangat potensial. Pada akhirnya dari hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan rumah susun sederhana belum mencapai tujuan yang diharapkan.

---

Housing policy in Indonesia encompass two main issue: 1) housing delivery of provision; 2) Upgrading. Public housing is supposed to provide housing for the needy. In reality this is not the case. PERUMNAS housing in many cases has missed its objective's, it has been required by those who are not eligible.

This study examines the mismatch of housing supply to the income groups. It seeks to evaluate the deficiencies of housing policies that many cause the mismatch.

Evaluation study uses the methods of Turner's priorities; of Drakakis-Smith's supply and demand; and of Burgess's idea in commodities. This evaluates: 1) What housing means to the poor; 2) Who supply's whom; 3) The dialectic of use-value and exchange-value.

Four PERUMNAS flat housing have been chosen as case studies. Tanah Abang flat housing; Kebon Kacang flat housing; Kemayoran flat housing; and Cengkareng flat housing. Tanah Abang and Kebon Kacang flat housing represent the personal property of housing, Kemayoran and Cengkareng flat housing represent the rental housing; that provide by government and it has to be used by the poor.

Findings show that the relationship between dweller and housing is closely related to socio-cultural and economic aspect, for example: housing is also a means of earning a living (waning kelontong, arung makan, wartel, laundry, etc); it is not about found standardized housing; strong market forces, especially those who afford market price will increase the exchange value and therefore, tendencies for seeks the house to those who are not eligible."