Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Filosofi Community policing dirasakan telah merubah bentuk dasar dari pemolisian di masyarakat modem dengan cara mengganti polisi sebagai pengatur masyarakat menjadi polisi sebagaJ pendukung dari rnasyarakat. Oengan lebih mendekatkan diri ke masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan, melahirkan suatu bentuk pengendalian dan pencegahan kriminal secara aktif. Demi mencapai hal tersebut, petugas kepolisian hendalmya perlu lebih mengenal, beradaptasi dan membangun kepercayaan (trust-i>uilding) dengun masyarnkat di wilayalmya. Tidak kalah penting petlu dirasakan perlunya rnerangkui masyarakat sebagai mitra (strategic partner) derni meningkatkan kualiw pelayanan kepada maseryakat pnlisprosedur pnlisi, dan rasa arnan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengqji pengaruh petayanan dan prosedur polisi terhadap rasa aman roasyarakat, khususnya warga Rempoa pada saat teJjadinya ben!rok dengan Ormas FBR pada 31 Jull 2010. Berdasarkan pengelompokan tersebut,. m.aka penelitian ini termasuk penelitian penjelasan (explanatory research), karena penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan kausaJ antar variabel melalui pengujian hipotesis. Unit analisis penelitian ini adalah warga masyarakat Rempoa, Ciputat, Jakarta Selatan. Responden penelitiac ini

---

The philosophy of Community Policing has changed the basic form of policing in modem society by replacing the role of police as regulator of society into the police as supporter of the community By becoming closer to the community and more community involvement in maintaining security, a form of control and crime prevention can be done pro-actively. To achieve this. police officers should at least be more familiar with, adapt and build trust (trust·building) with communities in its territory. No Jess important is the need to embrace the community as partners (strategic partner) in order to improve the quality of service, police procedures, and sense of security in the community. This study aims to examine the effect of police services and police procedures towards the sense of security in oommunity, specifically in residents of Rempoa Jakarta This study examines the clash which happens in Rempoa between local residents and group from outside1he community (Forum Betawi Rempug/FBR) on July 3!, 2010. This study includes the method of explanatory research and intend to explain the causal reiatiomhip between variables by testing the hypothesis. The unit of analysis of this study are citizens of Rempoa, Jakarta The Respondents of this research was focused on existing members of community which participate in the clash. This study will describe the perceptions of citizens regarding services and procedures of the police at that time. in the process of securing the neighborhood. Based on the"

"Seiring dengan terjadinya perubahan paradigma dalam diri Polri dari pemolisian tradisional menjadi pemolisian modern yang berbasiskan kepada pendekatan kemasyarakatan yang oleh Polri disebut melalui program Perpolisian Masyarakat (Polmas), hal ini tentunya perlu untuk segera diketahui oleh seluruh personil anggota Polri dan perlu mendapat dukungan dari seluruh bagian-bagian yang ada dari Polri itu sendiri. Polmas saat ini dianggap sebagai suatu cara atau metode yang efektif dalam rangka mengajak peran serta aktif masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang mungkin timbul ditengah-tengah masyarakat. Polmas yang diangkat dalam tulisan tesis ini oleh peneliti adalah Polmas Cibatu Cikarang Bekasi, karena peneliti melihat peran dari Polmas Cibatu dalam membangun suatu komunitas yang mampu untuk survive terhadap adanya bentuk-bentuk kejahatan dalam satu lingkungan komunitas dianggap cukup berhasil. Komunitas yang dimaksudkan disini adalah komunitas perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi. Dimana perumahan Taman Cibiru ini awal mulanya ketika belum adanya kehadiran dari petugas Polmas Cibatu merupakan suatu lokasi perumahan yang kerap terjadi kejahatan, ketidak tertiban dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan sosial yang dapat berkembang menjadi kejahatan di perumahan Taman Cibiru dikarenakan di sekitar lokasi perumahan tersebut dekat dengan pusat-pusat hiburan dan pusat-pusat keramaian publik sehingga dimungkinkan terjadinya kejahatan dan permasalahan sosial di lingkungan perumahan Taman Cibiru tersebut. Disamping itu penyebab lainnya tidak adanya kepedulian atau terjadinya pembiaran oleh warga perumahan Taman Cibiru dan petugas Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) yang bertugas dalam lingkup areal tersebut untuk mau peduli dalam rangka meminimalisir dan mencegah kejahatan dan permasalahan sosial yang timbul. Memang cakupan wilayah seorang Babinkamtibmas demikian luas dan kompleks, areal lokasi yang menjadi tanggung jawab wilayah tugasnya tidak hanya lingkungan perumahan-perumahan saja namun juga meliputi areal publik seperti pasar, terminal, dan lain sebagainya. Memang terjadi perbedaan yang sangat signifikan sekali dalam hal cakupan wilyah antara Babinkamtibmas dengan Polmas yang ada saat ini. Dimana Polmas Cibatu memiliki cakupan wilayah cenderung lebih kecil dan pada komunitas masyarakat yang lebih teratur dan tertib. Hal tersebut diatas yang mendasari pemikiran penulis bahwa petugas Polri dalam hal ini Polmas Cibatu cenderung lebih berhasil karena cakupan wilayah yang tidak seberapa luas dan pada komunitas masyarakat yang cenderung teratur serta petugas Polmas tersebut tinggal menetap di lokasi tersebut beserta dengan keluarganya. Peran yang terbina antara petugas Polmas Cibatu dan warga perumahan Taman Cibiru disadari maupun tidak disadari, sengaja maupun tidak sengaja menjadikan lingkungan perumahan Taman Cibiru tersebut menerapkan desain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial yang ada menjadi suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan yang mampu untuk meminimalisir bahkan mencegah kejahatan yang selama ini terjadi di wilayah tersebut. Bentuk-bentuk pengamanan fisik yang ada dilingkungan perumahan Taman Cibiru diantaranya adanya lampu penerang disetiap tempat sehingga tidak ada satupun bagian di areal perumahan tersebut yang gelap pada malam hari, pemagaran keliling perumahan Taman Cibiru yang membatasi lingkungan dalam dan lingkungan luar, portal sebagai sarana penghalang bagi orang dan kendaraan yang akan masuk serta keluar perumahan Taman Cibiru dan lain sebaginya bentuk-bentuk pengamanan fisik yang ada di lokasi tersebut. Sedangkan kegiatan sosial kemasyarakatan yang muncul dilingkungan perumahan Taman Cibiru diantaranya arisan bulanan antara warga perumahan Taman Cibiru dan Polmas Cibatu dimana dalam pertemuan tersebut tidak sebatas arisan saja tetapi merupakan ajang pertemuan dalam rangka proses Bottom Up. Keluhan, masukan dan saran yang datangnya dari warga kepada pihak Polmas Cibatu, serta kegiatan pengaktifan sarana komunikasi dengan menggunakan pesawat RIG/HT guna mempercepat proses penyampaian informasi yang berkaitan dengan situasi keamanan di wilayah perumahan tersebut. Peran Polmas Cibatu dan warga perumahan Taman Cibiru sekali lagi disadari atau tidak disadari telah menunjukkan kemampuannya untuk melakukan survive dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan sosial dan kejahatan-kejahatan yang timbul. Namun demikian, perlu diingat bahwa masih banyak harapan-harapan dari masyarakat terhadap program Polmas yang ada saat ini diantaranya masyarakat berharap program Polmas ini tetap terus berkesinambungan dan mendapat perhatian serius dari pimpinan Polri khususnya dalam hal masalah penyediaan anggaran guna kepentingan operasional dari Polmas tersebut. Peneliti juga menaruh harapan yang sangat besar terhadap program Polmas ini diantaranya dalam hal penempatan petugas Polmas jangan terlalu luas cakupan wilayahnya, petugas Polmas harus benar-benar dipilih secara selektif berdasarkan kemampuan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan keberhasilan Polmas kedepan nantinya.

---

In accordance with the change in the paradigm of Indonesian Police from traditional Police to modern police with the basis on people approach which is called People Police (Polmas) program. Every police office must be aware of this new paradigm and every part of Indonesian Police (Polri) should give the pre-eminent support. Polmas is considered to be one of the effective methods to bring the active participation of the people in solving the social problems that may rise in the society. The Polmas presented in this thesis is Polmas in Cibatu Cikarang Bekasi, because the author believes the Cibatu Polmas has a successful role in creating a community is able to survive in facing criminal?s acts. The community mentioned here is Cibiru Cikarang Bekasi Par Resident. This community used to faces a high criminal rate, and social problems in the neighborhood before the presence of Cibatu polmas officers. The social problems that can lead to criminal acts in this community is caused by the location of the residence that is near entertainment centre and public places. The other reasons are the ignorance and lenience by the resident of Cibiru Park and the officers from Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babibkamtibmas) in this area. The area scope of this Babinkamtibmas is quite ample and complex; they are responsible not only for the residential area but also the public places such as markets, terminals, etc. they are a significant difference in the area scope between Babinkamtibmas and Polmas, which Polmas has a much smaller area and in a more relatively controlled society. This fact becomes the basis for this thesis, the author believes that police officer in this case, and Cibatu polmas has become more successful due to the relatively smaller area of scope and operated in a much ordered society. The fact the Polmas officer also lived in the same area also contributed to the success. This role that is created between the Cibatu Polmas and the Cibiru Park Resident considered the implementation of physical security and the social activities as a part of criminal prevention strategy that capable of diluting criminal action in the area. Some forms of physical security is the lights in every places in the area, so that the residence does not have a dark corner, the construction of fences around the area of residence which border the outside and inside area, the establishment of portal as a way of barricade the flow of vehicles in and out of the residential area are forms of physical security. Meanwhile, the social activities that arise from the Cibiru Park Residential area are monthly meetings (arisan) between the residents of Cibiru and Cibatu Polmas where these meetings do not serve the purpose of only arisan but also a means for bottom up process. Not only can they deliver their complains and inputs, but also with the activation of communication using RIG/HT devices, they can increase the speed of communication concerting the security condition in the neighborhood. The role of Cibatu Polmas and the Cibiru Park residence have show their ability to survive in order to face the criminal acts and social problems. But, we need to remember that the people still hope for the Polmas program remain sustainable and gain serious attention from Polri, specially in the budget allocation area. The author also give enormous expectation towards the Polmas program, so that the area of scope of the Polmas officers are not too wide-ranging, the Polmas officers should be selectively picked based on their competency, and also other matters that contributed to the success of the Polmas program in the future."

"Penulisan ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan pemolisian komunitas di Kelurahan Jelambar yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dijelaskan dengan menggunakan teori Disorganisasi Sosial dan Pertukaran Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program pemolisian komunitas yang ditujukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan faktor lingkungan masyarakat dan adanya hambatan pelaksanaan dari beberapa pihak.

---

This Thesis made to investigate the implementation of community policing in Jelambar which used to prevent distribution and drug abuse. This pehenomenon explained by using Social Disorganization Theory and Social Exchange theory. The Results from this study showed that the community policing program which aimed to preventing distribution and drug abuse are not going well. This happen because of some environmental factors and an obstacles from several side."

"Implementasi Pemolisian Komunitas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dinilai belum optimal. Peneliti mengidentifikasi sejumlah faktor psikologis yang diduga berpengaruh terhadap unjuk kerja Petugas Pemolisian Komunitas antara lain budaya senjang kekuasaan, komitmen afektif, kepemimpinan melayani, dan rasa percaya petugas kepada pemimpin. Penelitian ini melibatkan 352 orang partisipan petugas Pemolisian Komunitas di wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Polda Metro Jaya.Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling SEM menunjukkan bahwa budaya organisasi senjang kekuasaan dapat melemahkan pengaruh faktor kepemimpinan melayani terhadap unjuk kerja yang dimediasi oleh rasa percaya, sedangkan tidak berdampak pada pengaruh faktor komitmen afektif petugas terhadap unjuk kerja.

---

The implementation of Community Policing by the Indonesian National Police INP Polri is currently considered not optimal. Several psychological factors are hypothesized to have influence on the performance of Community Policing Officers, namely power distance, affective commitment, servant leadership, and trust of the officers towards their leader. This research involves 352 participants from Community Policing Officers in the jurisdiction of Polda Metro Jaya Jakarta Metropolitan Police.The result of this study shows that power distance weakens the variable of servant leadership towards performance mediated by trust. However, it has no effect on influencing officers rsquo affective commitment towards their performance."

"Pelaksanaan community policing oleh Polri diharapkan dapat mengatasiterhadap semakin meningkatnya potensi konflik yang terjadi di masyarakat khususnyapada kecamatan johar baru. Kebiasaan polisi selama ini dalam mengatasi berbagaikonflik yang cenderung masih menggunakan tindakan koersif paksaan harus segeradirubah. Dalam prakteknya, polisi dapat berperan sebagai mediator konflik yang terjadipada penanganan tawuran di johar baru..Fokus penelitian ini untuk mengekspolorasi strategi pemolisian yang dilakukanoleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam pencegahan konflik sosial tawuran di KecamatanJohar Baru dengan menggunakan konsep dan teori yaitu : Konsep Ilmu Kepolisian,Teori Problem Oriented Policing, Teori Konflik, Teori Manajemen Strategi.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengunakan metodepenelitian secara studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, penelitian dokumen, dan materi audio dan visual. Teknik analisis datamenggunakan teknik triangulasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik sosial tawuran yang terjadi dikecamatan Johar Baru benar merupakan proses sosial. Faktor Penyebab konflik sosialtawuran yang terjadi di kecamatan Johar Baru terdiri dari pemicu, faktor penyebab inti,faktor yang memobilisasi dan faktor yang memperburuk. Penulis juga menemukanbahwa Polres Metro Jakarta Pusat belum melaksanakan strategi pemolisian sesuaidengan konsep dan teori yang digunakan dalam penulisan ini. Dalam penelitian inipenulis merekomendasikan Strategi pemolisian dalam pencegahan konflik sosialtawuran dengan pemantapan Program Zero Tawuran.Kesimpulan penelitian ini memberikan deskripsi mengenai konflik sosialtawuran di Kecamatan Johar Baru yang dilatarbelakangi motif ekonomi. Hal inidisebabkan karena kebutuhan dasar masyarakat setempat yang dikecewakan. Strategipemolisian yang diharapkan dalam pencegehan konflik sosial tawuran di KecamatanJohar Baru dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadappemantapan strategi itu sendiri. Perumusan strategi pemolisian yang akan datangdiharapkan dapat mempedomani tahapan-tahapan manajemen strategi yang didalamnya memuat strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangdengan tetap memperhatikan kemampuan analisa sesuai dengan konsep IlmuKepolisian dan teori Problem Oriented Policing.

---

The implementation of community policing by the Police is expected to addressthe increasing potential for conflict in the community, especially in the districts newVenus. Habits police so far in overcoming a variety of conflicts that tend to still usecoercive measures coercion should be changed. In practice, the police can play a roleas mediator in the conflict handling of clashes in Johar Baru .The focus of this research is to explore policing strategies conducted by CentralJakarta Metro Police in the prevention of social conflicts brawl in the district of JoharBaru by using the concepts and theories which are Concept of Police Science, Theoryof Problem Oriented Policing, Conflict Theory, Theory of Strategic Management. Theapproach used is a qualitative approach using the method of case study research. Datacollection techniques using observation, interviews, research documents, and audio andvisual material. Data were analyzed using data triangulation technique.The results showed that social conflicts brawl that occurred in the district ofJohar Baru really a social process. Causes of social conflict brawl that occurred in JoharBaru sub district consists of a trigger, the core causal factors, factors that mobilize andfactors that aggravate. The author also found that Central Jakarta Metro Police have notimplemented policing strategy in accordance with the concepts and theories used in thispaper. In this study the authors recommend the policing strategy in conflict preventionby strengthening the social brawl Zero Program.Conclusions This study provides a description of the social conflict in thedistrict of Johar Baru brawl against the backdrop of economic motives. This is becausethe basic needs of local people disillusioned. Expected policing strategies in theprevention of social conflicts brawl in the district of Johar Baru done with attention tothe factors that influence the consolidation strategy itself. Policing strategy formulationthat will come are expected to be guided by the stages of strategy management in whichincludes short term strategy, medium term and long term with regard to the analysiscapabilities in accordance with the concept of Police Science and the theory of ProblemOriented Policing."

"Permasalahan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar Teluk Bintuni-Papua Barat dipengaruhi oleh berkembangnya perusahaan ekstraktif yang melakukan pengeboran lepas pantai dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Adapun pelanggaran hukum sering terjadi di Teluk Bintuni adalah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut, masalah ekonomi dan juga Hak ulayat. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai metode yang tepat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berdampak terhadap industri di Teluk Bintuni. Hasil Penelitian ini adalah metode pencegahan kejahatan yang secara efektif dengan menggunakan metode Human Security dan Community Policing yang dapat meredam tingkat pelanggaran hukum. Penggerak dari metode pencegahan ini adalah kolaborasi antara Masyarakat itu sendiri, Kepolisian dan juga Perusahaan.

---

The problem of law violations that often occurs around Bintuni Bay-West Papua is influenced by the development of extractive companies that carry out offshore drilling in the exploitation of natural resources. The law violations that often occur in Bintuni Bay are due to the large number of workers who are not absorbed by the industry, economic problems and also customary rights. Therefore, this thesis discusses the appropriate method to prevent law violations that have an impact on the industry in Bintuni Bay. The results of this study are an effective crime prevention method using the Human Security and Community Policing that can reduce the level of law violations. The driving force behind this prevention method is the collaboration between the Community itself, the Police and the Company."

"ABSTRAKSurat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu dokumen kendaraanyang diperlukan untuk berkendara dan menjamin identitas suatu kendaraan. Seiring denganperkembangan zaman yang semakin modern, menyebabkan perubahan yang cukupsignifikan pada pola pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus STNK terutamadi daerah perkotaan. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum,terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayananmasyarakat akan semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan latar belakanginilah terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan STNK. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Ingin mengetahui bagaimana tingkatkesesuaian faktor-faktor kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat padaUnit STNK Samsat Jakarta Barat, 2) Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang harusdiprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasanmasyarakat pada Unit STNK Samsat Jakarta Barat, (3) Ingin mengetahui tingkat kepuasanmasyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Unit STNK Samsat Jakarta Barat.Dalam penelitian ini responden adalah masyarakat yang sedang mengurus STNK di SamsatJakarta Barat dan dipilih secara Incidental Sampling berjumlah 200 orang. Untuk mengukurtingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja di Unit STNK Samsat Jakarta Barat, digunakanImportance Performance and Analysis (IPA), dan Costumer Satsfaction Index (CSI). Dalampenelitian ini penulis menggunakan lima faktor kualitas pelayanan sesuai dengan teori dariPhilip Kotler yang terdiri dari Tangibles (wujud tampilan fisik), Reliability (keandalan),Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati). Dari lima kriteriatersebut terdapat atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hasil analisis IPA menunjukkan bahwa transparansi biaya dan kemudahan prosedurmerupakan atribut-atribut yang mempunyai tingkat kepentingan yang paling tinggi dan jugamemiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi. Setelah semua atribut dianalisis, atribut-atributtersebut dipetakan pada sebuah diagram kartesius. Dari diagram kartesius diperolehinformasi bahwa atribut-atribut yang harus menjadi perhatian utama adalah kelayakan dankelengkapan fasilitas, lokasi pelayanan, cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat danpenyampaian informasi yang mudah dipahami. Keempat atribut ini merupakan atribut yangdirasakan masyarakat sangat penting, tetapi pihak Samsat Jakarta Barat belum melaksanakansesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat masih merasa kurang puas. Darihasil perhitungan Costumer Satisfaction Index (CSI), tingkat kepuasan secara keseluruhanterhadap atribut-atribut kualitas pelayanan di Samsat Jakarta Barat sebesar 75,5%. Yangberarti secara keseluruhan masyarakat puas terhadap kualitas pelayanan di Samsat JakartaBarat. Namun demikian masih perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan sehinggakepuasan masyarakat akan meningkat pula.

---

ABSTRACTVehicle Certificate Number (vehicle registration) is one of the documents needed to drive the vehicle and the identity of the vehicle. Along with the more modern era, led tosignificant changes in the pattern of services to the people who are taking care ofregistration, especially in urban areas. This change also affects the mindset of the people ingeneral, especially with regard to quality of service. The better the quality of public serviceswill be increasingly satisfied with the service provided. With this background of increasingpublic demand for quality of service registration. The objectives of this study were: 1) Wantto know how to rate the suitability of the factors affecting the quality of service that people'ssatisfaction with officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit, 2) Want to knowwhat factors should be prioritized to improve the quality of care that affect people'ssatisfaction on West Jakarta Vehicle Registration Unit, (3) Want to know the level ofpeople's satisfaction with the quality of services provided West Jakarta Vehicle RegistrationUnit. In this study the respondents were people who were taking care of vehicle registrationin West Jakarta Vehicle Registration Unit and were selected randomly 200 people. Tomeasure the level of customer satisfaction on the performance of officer service in WestJakarta Vehicle Registration Unit, used Importance Performance Analysis (IPA), andCostumer Satsfaction Index (CSI). In this study the authors used five factors of servicequality in accordance with the theory of Philip Kotler consisting of Tangibles (appearance ofphysical form), Reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), Assurance(security), Empathy (empathy). Of the five criteria are the attributes that influence people'ssatisfaction. The results of the analysis indicate that the IPA cost transparency and ease of theprocedure are the attributes that have the highest interest rate and also have the highest levelof satisfaction. Having analyzed all the attributes, the attributes are mapped to a Cartesiandiagram. Cartesian diagram obtained information that the attributes that should be the mainconcern is the feasibility and completeness of facilities, location services, fast in response topublic complaints and delivery of information that is easily understood. The fourth attributeis perceived attributes are very important people, but the West Jakarta Registration Unit notperform according to the expectations of their citizens, people still are not satisfied. From thecalculation of Customer Satisfaction Index (CSI), the overall satisfaction level of theattributes of service quality in officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit by75.5%. Which means the public satisfied with the overall quality of service in officer servicein West Jakarta Registration Unit. However, there is need for improved quality of care thatpeople's satisfaction will increase as well."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas kasus pencurian dengan pemberatan yang mendominasi di kota Padang Panjang selama tahun 2010-2016. Hal ini menggambarkan bahwa usaha pencegahan untuk kasus pencurian dengan pemberatan di kota Padang Panjang masih belum efektif untuk menekan angka kasus tersebut. Dengan memanfaatkan pola-pola pencurian dengan pemberatan yang ada, maka dapat dianalisa dan disimpulkan sebuah solusi untuk menekan dan mencegah angka pencurian dengan pemberatan tersebut. Usaha pencegahan yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan partisipasi dari masyarakat dengan menggunakan konsep community policing yang di Indonesia kemudian diadopsi sebagai Pemolisian Masyarakat Polmas . Secara umum fungsi Polmas sudah berjalan dengan baik di lingkup Polres Padang Panjang terutama untuk bidang Bhabinkamtibmas, namun masih diperlukan beberapa peningkatan program kerja terutama untuk pencegahan pencurian dengan pemberatan di malam hari.

---

ABSTRACTThis paper discusses the burglary cases as dominate crimes that occured in Padang Panjang during 2010 2016. This illustrates that prevention efforts for burglary cases in Padang Panjang are still not effective to reduce the case number. By utilizing the pattern of burglary, it can be analyzed and summed up a solution to suppress and prevent it. Prevention that will be done is to take advantage of the participation of the community by using the concept of community policing in Indonesia and then adopted as Pemolisian Masyarakat Polmas . In general, Polmas function has been running well in the scope of Polres Padang Panjang especially for Bhabinkamtibmas, but still needed some improvement work programs, especially for the prevention of burglary at night.Key words Bhabinkamtibmas, burglary, community policing, crime prevention"

"Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemik Convid-19 telah memaksa  dilaksanakan kebijakan WFH (work from home) dan LFH (learn from home). Kebijakan tersebut tidak menyurutkan terjadinya tawuran antar kelompok bahkan justru mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan terkait dengan pokok permasalahan  mengenai implementasi pemolisian masyarakat oleh Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya yang belum signifikan dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan penelitian ini bagaimana implementasi pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya dapat menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan implementasi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Secara teoritis dan praktis tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi dasar keahlian akademik bagi peneliti mengenai konsep dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penanggulangan tawuran antar kelompok masyarakat dalam konteks di masa pandemi Covid-19. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu, teori peran, teori strategi, teori kebijakan publik, teori implementasi, konsep pemolisian masyarakat, partisipasi masyarakat dan windows broken theory, teori kontrol sosial, teori konflik, dan teori solidaritas. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskripftif. Adapun kesimpulan temuan penelitian ini yaitu implementasi Polmas dalam penanganan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari aspek kebijakan, filosofi, pelaksanaan dan evaluasi, dengan program meliputi pembentukan satgas anti tawuran, program kongkow dengan Kapolres, program pembuatan WA Group dan program seribu portal, program polisi RW. Sementara faktor penyebab belum signifikannya implementasi Polmas dikarenakan banyaknya personel yang terpapar virus Covid-19, sehingga personel lebih terkonsentrasi dalam penanganan Covid, dan lemahnya partisipasi masyarakat serta dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas. Implementasi Polmas tersebut, mengacu pada Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 tentang Polmas.

---

The presence of policies to restrict community activities has forced the implementation of WFH (work from home) and LFH (learn from home) policies. The policies, however, do not reduce the incident of brawls among community groups. There has even been an increase regarding the number of such incidents. The main problem of the research is that the implementation of community policing held by East Jakarta Metropolitan Police Resort has not significantly been able to handle brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The question of research is how the implementation of community policing in the jurisdiction of the East Jakarta Metropolitan Police in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. The purpose of the study is to describe as well as explain the implementation of community policing in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. Theoretically and practically, the research will contribute to science development  and  become the basis  of academic skills  for researchers on  the concept and implementation of community policing in handling brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The author employs various theories and concepts, such as role theory, strategy theory, public policy theory, implementation theory, concept of community policing, community participation, broken  window  theory,  social  control  theory,  conflict  theory,  and  solidarity theory. The author also employs the qualitative approach with descriptive analysis method. The results of the research reveal that community policing viewed from the  aspects  of  policy,  philosophy,  implementation,  and  evaluation  has  been applied in the forms of establishing anti-brawl task forces, hanging out program with the Head of Metro Police Resort, creating WhatsApp groups, one thousand portal programs, and police neighbourhood programs. Such implementations have not been significant because there are many personnel being infected by Covid-

19, there are more personnel focusing on handling Covid-19, the participation of communities is weak, and the support of budget as well as structures and infrastructures are weak. The implementation of community policing should refer to the National Police Chief Regulation Number 3/2015 regarding Community Policing."