Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi ketenagakerjaan kita saat ini menunjukkan masih tingginya jumlah pengangguran yaitu sebanyak 9.43 juta orang atau setara dengan 8.46%. Disertai dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang menganggur di indonesia masih relatif rendah sebanyak 4.92 juta orang atau setara dengan 52.17% berpendidikan lulusan SLTP. Artinya lebih dari 50% kualitas tenaga kelja yang menggangur didomlmtsi lulusan SLTP kebawah. Sementara kondisi lernbaga pelatihan kerja belum begitu memadai sehingga lu1usan pelatihan kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar ke!ja dengan kata lain adanya mismatch antara lulusan pelatihan kerja dengan kebutunan pasar kerja. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia adalah dengan melaksanakan program 3inl. Kebijakan program 3in1 mernpakan strategi terobosan untuk menggandeng dan memberdayakan lembaga pelatihan, Jembaga sertlfikasi dan lembaga penernpatan menjadi sistem yang terkoordinasi secara terpadu dalam mengurangi pengangguran. Ketiga lembaga terkait harus dilaksanakan dalam satu koordinasi secara terpadu namun dalarn pelaksanaannya koordinasi antara ketiga lernbaga beturn beijalan secara maksimal. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah menggambarkan kondisi pelaksanaan program 3inl untuk kebutuhan tennga kerja dalam negeri yang telah berjalan saat ini, serta merumuskan altematif kebijakan 3lnl untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan altematif kebijakan 3inl untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dilakukan melalui metode AHP (The Analytic Hierarchy Process). Berdasarkan basil analisa diketahui bahwa selama ini upaya yang dilakukan dalam mengatasi pengangguran masih bersifat partial dan sektoral artinya bahwa masing-rnasing Jembaga masih beljaian sendiri-sendiri tanpa menjalin koordinasi atau hubungan kemitraan yang menimbuikan sinergisitas.

---

A number of unemployment in Indonesia is about 9.43 million people or equivalent to 8.46% from total of Indonesia labor forces. In the other hand their qualities and competencies are still low, it is around 4.92 million people or equivalent to 52.17% under junior high school graduations. It means more than 500.4 of fndonesia labor forces are dominated under junior high school graduations. While the Vocational Training Centers (VTC) in Indonesia have not been in good condition, so that the graduations of VTC are not appropriate with the industry needs. In other word there are mismatch between the vrs graduations with work market needs.

One of government policy to overcome the unemployment in Indonesia is to implement the 3inl program. The 3inl program policy is a penetration strategy for linking and empowering the training. certification and placement institutions to be in one integrated system in decreasing unemployment. The three institutions must be carried out ln one coordination but in the implementation its coordination has not been carried out comprehensively.

The purpose of this research is to describe the current condition of 3inl program implementation for the domestic labor demands and to formulate the alternative of3inl policy for the domestic labor demands. Research method of formulating the alternative of 3inl policy for the domestic labor demands uses AHP method (The Analytic Hierarchy Process).

Based on the analysis result, it is found that untfl now the efforts which have been done in handling unemployment arc still in partial or sector manner. It means that each institutions still run by themselves without coordination or relationship which emerge a good synergy."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang buruk terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia menjadi salah satu perhatian publik dalam dua tahun ini. Pada Agustus 2020, yaitu sebesar 9,8 juta orang dan Agustus 2021, yaitu sebesar 9,1 juta orang. Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap masalah tingkat pengangguran yang ada saat ini. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan perbaikan terkait masalah pengangguran saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana opini masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisis sentimen dilakukan terhadap opini masyarakat dengan menggunakan media sosial Twitter sebagai sumber data. Untuk mengukur kinerja model digunakan tiga algoritma yaitu Naïve Bayes, Decision Tree, dan Random Forest. Hasil pada penelitian ini adalah terdapat label positif yang memiliki 1710 sentimen, dan untuk label negatif yang memiliki 1553 sentimen. Untuk algoritma terbaik yang dihasilkan pada penelitian ini adalah Random Forest, yaitu dengan nilai akurasi sebesar 79%. Penelitian ini juga menghasilkan 15 fitur yang berpengaruh terhadap topik penelitian. Untuk fitur berpengaruh dengan bobot positif tertinggi adalah ‘abai’. Sedangkan untuk fitur berpengaruh dengan bobot negatif tertinggi adalah ‘materai’.

---

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on employment in Indonesia. The problem of unemployment in Indonesia has become one of the public's concerns in the past two years. In August 2020, which was 9.8 million people and August 2021, which was 9.1 million people. Given these conditions, the government needs to make improvements to the problem of the current unemployment rate. Seeing these conditions, the government needs to make improvements related to the current unemployment problem. The main purpose of this research is to find out how the public opinion regarding the government's efforts in overcoming the unemployment problem during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Sentiment analysis was carried out on public opinion using Twitter as a data source. To measure the performance of the model, three algorithms are used, namely Nave Bayes, Decision Tree, and Random Forest. The results of this study are positive labels that have 1710 sentiments, and negative labels that have 1553 sentiments. The best algorithm produced in this study is Random Forest, with an accuracy value of 79%. This research also produces 15 features that influence the research topic. For the influential feature with the highest positive weight is 'ignore'. Meanwhile, the influential feature with the highest negative weight is 'stamp'."

"Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka TPT yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kesempatan kerja dan pengangguran di Jawa Barat, dan juga bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengangguran di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan model tidak cukup baik menjelaskan variabel dependen TPT, ditunjukkan oleh nilai R-Square yang rendah. Oleh karena itu, dilakukan uji terhadap variabel independen yang sama, yaitu PDRB, UMK Riil, Dummy PP No.33 Tahun 2013, dan Dummy Kota/Kabupaten terhadap variabel dependen Jumlah Pengangguran. Hasil estimasi menunjukkan PDRB, UMK Riil, dan Dummy Kota/Kabupaten signifikan berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran.

---

West Java Province has been facing the unemployment rate problem, the rate is even higher than the national rate. This study aims to describe the trend of employment and unemployment in West Java, and also to analyze what factors affect the unemployment in West Java.

The result shows that the model is not good enough to explain the Unemployment Rate TPT as dependent variable, indicated by the low R Square value. Therefore, the same independent variables, which are GRDP, Minimum Wage, Dummy Government Regulation No 33 2013, and Dummy Districs Variable were tested for the Number of Unemployment variable.

The result shows that GRDP, Minimum Wage, and Dummy Districts Variable significantly affect the Number of Unemployment."

"Kondisi ketenagakerjaan kita saat ini menunjukkan masih tingginya jumlah pengangguran yaitu sebanyak 9.43 juta orang atau setara dengan 8,46%. Disertai dcngan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang menganggur di Indonesia masih relatif rendah scbanyak 4.92 juta orang atau setara dengan 52.17% berpendidikan lulusan SLTP. Artinya lebih dari 50% kualitas tenaga keija yang menggangur didominasi lulusan SLTP kebawah. Sementara kondisi lembaga pelatihan kerja belum begitu rncmadai sehingga lulusan pelatihan kelja belum sesuai dengan kcbutuhan pasar kerja dengan kata lain adanya mismatch antara lulusan pelatihan keija dengan kebutuhan pasar kerja.Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia adalah dengan rnelaksanakan program 3inl. Kebijakan program Sinl rnerupakan stratcgi tcrobosan untuk menggandeng dan memberdayakan lembaga pelatihan, lembaga senifikasi dan lembaga penempatan menjadi sistem yang tcrkoordinasi secara terpadu dalam mengurangi pengangguran. Ketiga Iembaga terkait harus dilaksanakan dalam satu koordinasi secara terpadu namun dalam pelaksanaannya koordinasi antara ketiga lcmbaga belum berjalan secara maksimal. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah rnenggambarkan kondisi pelaksanaan program 3inl untuk kcbutuhan tenaga kerja dalam negeri yang telah berjalan saat ini, serta merumuskan altematif kebijakan 3inl untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negen. Metode penclitian yang digunakan untuk memmuskan alternatif kebijakan Sin] untuk kebutuhan tenaga kelja dalam negeri dilakukan melalui metode A]-IP (The Anabflic Hierarchy Process). Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa selama ini upaya yang dilakul-can dalam mengatasi pengangguran masih bersifat partial dan sektoral axtinya bahwa masing-masing lcmbaga masih bezjalan sendiri-sendiri tanpa mcnjalin koordinasi atau hubungan kemitraan yang mcnimbulkan sinergisitas. Pemilihan sasaran sebagai prioritas kebijakan 3in1 untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri untuk dilaksanakan menurut penilaian keempat rcsponden berdasarkan hasil sintesa prioritas Iokal adalah meningkatkan koordinasi antara lembaga pelatihau, sertifikasi dan penempatan dalam negeri dengan bobot sebesar 0.550. Sedangkan pcmilihan program sebagai prioritas kebijakan 3inl untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri adalah program membangun sistem dan kelembagaan koordinasi pelaksanaan kebiiakan 3inl oleh para stakeholder dcngan bobot sebesar 0.584.

---

A number of unemployment in Indonesia is about 9.43 million people or equivalent to 8.46% from total of Indonesia labor forces. In the other hand their qualities and competencies are still low, it is around 4.92 million people or equivalent to 52.17% under junior high school graduations. It means more than 50% of Indonesia labor forces are dominated under junior high school graduations. While the Vocational Training Centers (VT C) in Indonesia have not been in good condition, so that the graduations of VTC are not appropriate with the industry needs. In other word there are mismatch between the VTS? graduations with work market needs.

One of govemment policy to overcome the unemployment in Indonesia is to implement the 3inl program. The 3inl program policy is a penetration strategy tor linking and empowering the training, certification and placement institutions to be in one integrated system in decreasing unemployment. The three institutions must be carried out in one coordination but in the implementation its coordination has not been carried out comprehensively. The purpose of this research is to describe the current condition of Bin] program implementation for the domestic labor demands and to formulate the altemative of 3inl policy for the domestic labor demands. Research method of formulating the alternative of 3inl policy for the domestic labor demands uses AHP method (The Analytic Hierarchy Process).

Based on the analysis result, it is found that until now the efforts which have been done in handling unemployment are still in partial or sector manner. It means that each institutions still run by themselves without coordination or relationship which emerge a good synergy. Selecting the objectives as a priority of 3in1 policy for the domestic labor demands according to all respondents in local priority synthetic result is to increase the coordination between training, certification and domestic placement institutions with grade 0.S50. While selecting program as a priority of 3inl policy for the domestic labor demands is to establish a system and coordination institution of implementing 3in1 policy by all stakeholders with grade 0.584."

"ABSTRAKProvinsi DKI Jakarta menghadapi permasalahan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi seperti kota-kota di negara berkembang lainnya. Pengangguran terbuka menjadi masalah bagi perekonomian karena pengangguran menunjukkanketidakseimbangan dalam perekonomian, yaitu kelebihan penawaran tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pengangguran di Jakartasepuluh tahun terakhir (2001-2012) dengan analisis deskriptif. Selain itu jugamenganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran menggunakan data runtut waktu dari tahun 1985 sampai 2012 dengan analisisekonometrika. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas pengangguran adalah mereka yangberumur 15-29 tahun, laki-laki dan berpendidikan tinggi. Hasil estimasi ekonometrika menunjukkan tingkat pengangguran elastis dan berkorelasi negatif dengan perubahan PDRB per kapita dan porsi sektor Jasa-jasa terhadap PDRB, sedangkan perubahan dalam porsi investasi hanya berhubungan negatifdengan tingkat pengangguran. Sebaliknya, perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum menunjukkan pengaruh positif pada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran saat resesi ekonomi dunia tahun 2008-2012 terbukti signifikan lebih tinggi dari periode lainnya

---

ABSTRACTLike another cities in developing countries, DKI Jakarta Province is facing high unemployment rate. Unemployment has become a problem for the economy, sinceunemployment is an expression of unbalanced economy in term of excess laborsupply.This study analyzed the structure of unemployment in Jakarta for the lastdecade (2001-2012) using descriptive analysis. This studyalso examined the determinants of unemployment rate in Jakarta by applying econometric analysis using time series data from 1985 to 2012. The result shows that mostunemployed are those whose 15-29 years old, male and well educated. The econometric results show that unemployment rate is elastic and negatively correlated to the changes of GRDP per capita and the share of Services sector to GRDP. Changes in investment is negatively related to the unemployment rate. Otherwise, changes in labor force participation rate and minimum wage show a positive effect on unemployment rate. When global recession occurs(2008-2012) unemployment rate is higher than previous period."

"Termotivasi dari laporan ketenagakerjaan yang mengungkapkan persentase NEE di Indonesia yang masih tinggi, maka dengan menggunakan data IFLS5 kami melakukan kajian terkait dampak karakteristik sosial demografi dan indikator wilayah dan pasar kerja lokal terhadap usia muda yang NEE . Kami tertarik untuk meneliti NEE sebagai populasi yang heterogen dengan cara mengelompokkannya berdasarkan atas sikap dan ketersediaan waktu dari usia muda terhadap pekerjaan (Salvà -Mut, Tugores-Ques, & Quintana-Murci, 2017)agar dapat menangkap pola kerentanan dan keputusan transisi usia muda ke pasar kerja sehingga dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat. Hasil estimasi dengan multinomial logistik menunjukkan bahwa NEE carers- cared mempunyai karakteristik sebagai perempuan yang berusia muda, tingkat pendidikan rendah, berstatus sudah menikah dan berasal dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung terkait ekonomi dan cenderung di pedesaan dengan tingkat pengangguran lokal yang tinggi. Sedangkan NEE unemployed juga mempunyai karakteristik berusia muda, tapi dominan berjenis kelamin laki-laki dengan status belum menikah dan tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan bukan NEE, selain itu kategori ini cenderung di perkotaan dan juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran lokal yang tinggi. Namun berbeda dengan dua kategori sebelumnya, walaupun discourage juga cenderung berusia muda, berjenis kelamin laki-laki dan tingkat pendidikan rendah, tapi usia muda ini tidak terpengaruh oleh indikator wilayah dan pasar kerja lokal. Hal ini dikarenakan kurangnya persepsi dan sikap terhadap pekerjaan.

---

Motivated from the employment report which reveals the still high percentage of NEE in Indonesia, by using IFLS5 data we conducted studies related to the impact of individual characteristics, education, family background and regional indicators and local labor market on NEE young age. We are interested in examining NEE as a heterogeneous population by grouping it based on attitudes and time availability from a young age to work (Salvà -Mut, Tugores-Ques, & Quintana-Murci, 2017), in order to capture patterns of vulnerability and young transition decisions to the labor market so that appropriate policy recommendations can be produced.

The estimation results with multinomial logistic show that NEE carers-cared have characteristics as young women, low education levels, married status and come from economically disadvantaged family backgrounds and tend to be in rural areas with high local unemployment rates. Whereas unemployed NEEs also have the characteristics of being young, but the dominant male sex is unmarried and the level of education is higher than non-NEE, besides this category tends to be in urban areas and also influenced by high local unemployment rates. However, it differs from the previous two categories, although discourage also tends to be young, male sex and education level low, but young age is not affected by regional indicators and the local labor market. This is due to a lack of perception and attitude towards work."

"Bonus demografi dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi suatu negara. Di satu sisi, bonus demografi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain bonus demografi dapat menimbulkan mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu risiko terbesar di negara dengan jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia adalah pengangguran. Lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi agen perubahan bagi Indonesia. Namun, penyerapan lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan menggunakan faktor ekonomi makro seperti inflasi, keterbukaan perdagangan, PDB per kapita, dan investasi asing. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia antara tahun 2010 hingga 2020. Model fixed-effect digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap pengangguran lulusan perguruan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengangguran lulusan perguruan tinggi dengan keterbukaan perdagangan, PDB per kapita, dan investasi asing langsung.

---

The demographic bonus could be a benefit or drawback for every country that experiences this situation. It would probably boost economic growth, but also, there is a risk of burdening the country for growth. One of the biggest risks in a country with a high population, like Indonesia, is unemployment. Higher education graduates should be the leading agents of change in Indonesia. However, the absorption of these higher education graduates into labor does not maximize. This study aims to capture the determinants of graduate unemployment in Indonesia by including macroeconomic factors such as inflation, trade openness, GDP per capita, and foreign direct investment. We utilize panel data used from 33 provinces in Indonesia between 2010 to 2020. The fixed effect model is employed to estimate the effect of these independent variables on graduate unemployment. The result shows a significant relationship between graduate unemployment and trade openness, GDP per capita, and foreign direct investment."

"Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diikuti pula dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan berbagai sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, harus didukung dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asti Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah diukur melalui seberapa besar peranan atau kontribusi PAD dalam membiayai seluruh pengeluaranpengeluaran daerah, termasuk belanja rutin daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah sehingga semakin kecil ketergantungan daerah untuk menaapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah untuk menerima bantuan dana dar! pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali dan rnengembangkan seluruh sumber-sumber keuangan daerah sendiri berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.Tujuan penelitian dalam tests ini adalah menganalisa kondisi atau kemampuan keuangan daerah Kota Palembang secara umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, khususnya peningkatan PAD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah di masa yang akan datang.Kemampuan keuangan daerah Kota Palembang diukur melalui indikator-indikator penerimaan keuangan daerah, yang meliputi antara lain rasio kecukupan penerimaan (Revenue Adequacy Ratio), rasio efisiensi, rasio effektivitas, dan rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB. Kenludian perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan peningkatan PAD Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan The Analytic Hierarchi Process (AH P).Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa rasio kecukupan penerimaan daerah Kota Palembang TA 1998/1999-2002, baik terhadap belanja rutin maupun terhadap total pengeluaran daerah belum memadai, yakni kurang dari 20 % dari pengeluaran daerah. Rata-rata rasio kecukupan penerimaan PAD terhadap belanja rutin dan terhadap total pengeluaran daerah pada periode tersebut masing-masing sebesar 17,43 % dan 13,32 %. Sementara itu, rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB TA 1993/1994-2001 sangat berfluktuasi, namun secara keseluruhan rata-rata elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB bersifat elastis sebesar 1,14 %.Pemilihan kebijakan peningkatan PAD yang diprioritaskan untuk dilaksanakan menurut penilaian 5 responden berdasarkan hasil sintesa akhir global dengan menggunakan rata-rata ukur adalah kebijakan memperluas jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dengan bobot prioritas mencapai 0,255. Prioritas kebijakan selanjutnya berturut-turut adalah memperbaiki sistem manajemen PAD dan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dengan Bobot prioritas sebesar 0.250 dan 0.249. Kebijakan pelaksanaan mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap subjek pajak berada pada urutan terakhir dengan bobot prioritas sebesar 0,246."