Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut WHO remaja adalah kelompok usia I0-19 tabun. Kelompok ini merupakan populasi yang besar yaitu sekitar 20% dari jumlah penduduk. Kelompok ini memberikan kontribusi bermakna dalam pencapaian MDG's 2015, yaitu AKP 5011.000 K.H, AKB 5611.000 K.H dan Prevalensi BBLR tertinggi (>8%) terjadi pada kelompok ibu < 20 tabun. (SDKl 2007). Juga ditemukan kontribusi tidak langsung pada kelompok remaja yang memberi kontribusi pada risiko kematian bayi antara lain 8,3% hipertensi mulai dijumpai pada usia muda (15-17 tabun), 16,3% anemia (15-24 tabua), dan masalah perilaku seperti kebiasaan merokok (33%} teljadi pada umur < 20 tabun, serta persentasi kumulatif tertinggi (54,76%) kasus AIDS terjadi pada kelompok umur 20-29 tabun. Kebanyakan lrelompok ini ada di sekolah formal, Informal dan non formal. Menjadi penting untuk mendidik merelre agar menjadi lebih baik dl masa datang. Departemen Kesehatan mengembangkan puskesmas sehagai Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sebagai upaya strategik untuk menjangkau kelompok ini. Pada tabun 2008, di Kota Sukabumi ditemukan 0,78% siswa anemia, 8,2% gizi lebih dan 32% Hb < 12 gr%. Sedangkan berdasarkan pelaporan PKPR tabun 2008 di kota Bogor ditemukan 1.009 kasus gizi, 570 gangguan belajar dan 329 kasus gangguan haid. Kota Sukabumi dl kenai sebagai kola juara dalam perlomhaan lJKS dan Bogor pada tabun 2003 implementasi PKPR, pada tabun 2006 semua puskesmas sudah PKPR. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan mana yang lebih efisien. Disain penelitian dengan cross sectional dan analisis biaya minimisasi. Perhitungan biaya menggunakan ABC (Aetivity Based Costing). Hasil studi ini adatab PKPR lebih efisien.

---

Adolescent according to WHO is a group of teenager between 10 to 19 years old. This group is a large population (20%) of the total population in Indonesia.. This group contributes a significant influence to reach the MDG's 2015 goals, where Perinatal Mortality Rate (PMR) is 50/I ,000 KH, Infaot Mortality Rate (IMR) is 56/1,000 and the high Low Birth Weight Rate (>80%) in a group of mothers age below 20 years (IDHS 2007). It was also found indirect contribution to the risk of infant death. For example 8.3% hypertension cases were found in young ages (15 to 17 years), as well as 16.3% of anemia (IS to 24 years), and behavior problems such as smoking habit (33%). The highest cumulative percentage (54.76%) of AIDS' cases is also found in a group of adolescent ages between 20 to 29 years. Most of them are attending formal school, informal as well as non formal education. It is important educate this group for a better future. The Ministry of Health (MOH) uses the Health Centre as Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) or Adolescent Friendly health services (AFHS) as a strategic approach to reach the adolescent group by health workers. In 2008, it was found that in Sukabumi 0.78% student was having anemia, 8.2% with obesity and 32% was having Hb < 12 gr %. On the other hand, based on AFHS analysis year 2008 in Bogor, it was found 1,009 cases with obesity, 570 cases with problems in study and 329 cases related with menstruation problems. Sukabumi is known as a champion city for variety of UKS national championship, and Bogor in the year of 2003 implemented a trial on AFHS aod since 2006 all Puskemas have been transformed to AFHS. The objective of this study is to describe which intervention is more efficient. We employed a cross sectional design and Cost Minimization Analysis (CMA). "

"Penelitian ini menggunakan desain Rapid Assesmenl Procedures (RAP) dengan menerapkan metoda pendekatan kualitatif yang bertujuan mcndapatkan infonnasi yang mendalam mcngcnai gambaran koniidensialitas yang ada di puskesmas PKPR “Y” dan “X” Jakarta Selatan. Penelitian melibatkan remaja sebagai klien PKPR dan provider serta para pcmbuat kebiiakan dari pusat hingga tingkat puskesmas. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai sehat, kesehatan reprcduksi dan kesehatan reproduksi, akses informasi PKPR, hukum yang melindungi hak~hak klien, serta pemahaman kerahasiaan di antara remaja, provider dan pembuat kebiiakan selain itu ada perbedaan persepsi mengenai konfidcnsialitas di PKPR menurut remaja, pnovider, dan pembuat kebUakan. Terjadi kesenjangan antara standar peiayanan dengan implementasi di lapangan dalam peiaksanaan prinsiflprinsif kerahasiaan di PKPR.Disarankan kepada Kepada Departemen Kesehatan untuk: 1) membuat buku panduan pelayanan kesehatan remaja yang dapat menjamin kerahasiaan di PKPR. 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan dcpartemen tcrkait seperti Depclagri, Dep, dan Depag dalam sosialisasi PKPR. 3) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan stratcgi penyebaran infom1asi. Kepada Sudinkes dan Dinas Kesehatan terkait: 1) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan strategi penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi, 2) Mengevaluasi dan monitoring PKPR secara rutin, 3) Melakukan pelatihan mengenai konfidensialitas pada semua tim PKPR oleh ahli dan praktisi konseling. Bagi Puskcsmas PKPR: 1) Membuat standar pelayanan yang memasukkan sikap dan etika petugas selama pelayanan kesehatan remaja, 2) Membuat jadwal yang ramah remzja. Kepada LSM: Bekeria sama dengan puskesmas PKPR dalam sosialisasi kesehatan rcproduksi pada remaja dan maupun mcnjadi sarana mjukan PKPR. Organisasi Profesi: Menyusun dan memperbaharui standar pelaksanaan profesi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang konfidensial pada remaja. Bagi Peneliti lain: Perlu dilakukan lebih dalam lagi mengenai pengaruh dan dampak konfidensilitas dalam pelayanan remaja.

---

The study used qualitative method which the objective is to gain infomation deeply on confidentiality at Adolescent Friendly Health Services (AFHS) in Primary Health Care “Y” and “X” South Jakarta. This study involved Adolescent who had treated in AFHS as an informant and providers and policy makers as key informants. There are still lacking knowledge on health, reproductive health, adolescent reproductive health, access of information on AFHS, client’s rights, policy of cIient’s rights and also definition of confidentiality among clients, providers, and decision makers. Beside there is a different perception on confidentiality among them. Still lacking between standard and implementation on confidentiality at AFHS. Suggestion for Ministry of Health: 1) Developing guideline confidentiality services at AFHS. 2) Collaboration with Ministry of Home Afairs, the Ministry of National Education of Indonesia, and Department of Religious AlTairs for socialization on AFI-IS and reproductive health. District Level Health Office: 1) Monitoring and evaluation periodically, 2) attempting training on confidentiality at adolescent services for AFHS workers by an expert. For Primary Health Care Services: I) Provide standard of services which include ethics and attitude on AFHS services, 2) provide friendly schedule for adolescents. NGOs: collaboration with primary health care which provides AFHS on socialization reproductive health and for referral services. Professional organization: developing and refresh guideline of professional services on confidentiality for adolescent services. Others researcher: needs for following up research on impact of confidentiality on adolescent services."

"Krisis ekonomi yang berlarut - larut telah menjadikan bangsa Indonesia berada pada kondisi yang kurang beruntung. Ketidak beruntungan lebih nyata pada kelompok rawan yaitu ibu dan balita. Dari dampak indikator program telah menujukkan bukti yang nyata yaitu menurunnya Indeks Pembangunan Manusia / IPM . angka kematian Ibu sebagai salah satu bagian dari indikator utama sektor kesehatan juga menunjukkan trend penurunan yang sama.Berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan upaya akselerasi penurunan kematian ibu. Gerakan Sayang Ibu , kemudian disusul dengan Gerakan Pita Putih adalah bentuk -bentuk program yang bertujuan menggalang kepedulian lintas sektor. Dalam skala internasional gaung menyelarnatkan ibu bersalin telah sangat kuat.Program safe motherhood adalah program yang memiliki tujuan penurunan kematian ibu. Terdapat 4 pilar strategis yang mendukung program ini, yaitu Keluarga berencana , ante natal care , persalinan yang normal serta rujukan obstetri. Program ini secara ekonomi telah dianggap sebagai progrram yang cost efektif dalam menurunkan kematian ibu.Program safe motherhood di kota Sukabumi memberikan gambaran yang kurang menguntungkan terutama pada keluarga miskin. Cakupan K1 , K4 dan persalinan oleh tenaga kesehatan sangat rendah. Bahwa pelayanan untuk keluarga miskin adalah bagian dari public goods, maka diperlukan informasi biaya yang diperlukan untuk program ini . Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menghitung berapa besarnya biaya program ini untuk keluarga miskin di kota Sukabumi yang dapat dilakukan di pelayanan kesehatan dasar. Pada penelitian ini penulis hanya akan menghitung pelayanan yang dapat dilakukan di PKM adalah pelayanan ANC dan persalinan dengan sampel pada PKM Lembursitu.Penelitian menggunakan metode alokasi biaya activity based costing. Yang akan secara menyeluruh menghitung biaya satuan pelayanan persalinan dan kunjungan Kl s/d K4. Dari angka yang diperoleh kemuadian dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran pelayanan safe motherhood .Hasil analisis menunjukkan bahwa, pelayanan ibu hamil keluarga miskin dengan menggunakan anggaran JPSBK mencukupi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Biaya total yang diperlukan untuk pelayaan ANC dan persalinan Gakin di Kota Sukabumi sebesar Rp 43.156.050,﷓Secara garis besar hasil dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan mekanisme yang memungkinkan akses gakin ke pelayanan kesehatan tidak mengalami kendala. Informasi yang jelas tentang hak hak gakin serta diikuti dengan peningkatan jumlah maupun kualitas bidan akan diharapkan mendorong keberhasilan program. Pada konteks biaya , dimana investasi dan gaji telah disediakan pemerintah , maka peningkatan kuaantitas obat penyediaan vaksin serta sarana skrining VDRL dapat menjadi usulan alokasi anggaran disamping anggaran rutin.

---

Prolonged economic crises has placed Indonesia in deprived condition. This condition is more obvious among the risk groups, that is, mother and child Indicators on program showed real evidence about impact of the very bad condition as reflected by decreased Human Development Index and Maternal Mortality Rate.

Varied programs have been declared by government to accelerate the reduction of MMR. Mother Friendly Movement, followed by White Band Movement are amongst program aimed to improve the inepter sect oral awareness on the issue. Internationally, the initiative to save delivery mothers has been embarked quite loudly.

Safe Motherhood Program is a program aimed to reduce maternal mortality_ There are four strategic pillars to support this program, these include family planning, antenatal care, normal delivery, and obstetric referral. Economically speaking, this program has been viewed as a cost-effective program in declining the maternal mortality.

Safe Motherhood Program in Sukabumi city provided a not very good situation, particularly among poor families. Coverages of K1, K4, and delivery assisted by health personnel were very low. There is a need to reveal cost information needed by this program since service for poor families is a part of public goods_ Hence, in this study, cost for ANC and delivery in Lembursitu Community Health Center.

This study used activity based costing allocation method which comprehensively calculated the unit cost of delivery care and K1 to K4 visits. The acquired figures was then used as a basis for calculating the safe motherhood budget.

The analysis showed that pregnancy care for poor families using JPSBK budget was sufficient to provide a quality care. Total cost needed for ANC and delivery in Sukabumi City was Rp. 43 156 050,-.

In general the study showed that there is a need to have a mechanism in which the access of poor families to get health care without constraints. Clear information about poor families' rights and followed by adequate quantity and quality of midwives will improve success of the program. In the cost context, where investment and salary are provided by government, it is suggested to allocate budget to increase vaccine stock and to provide facility of VDRL screening."

"Tingginya kunjungan pasien bayar karcis pada Balai Pengobatan Anak yang mencapai 8.744 kunjungan pada tahun 2001 merupakan peluang bagi Puskesmas Selabatu untuk meningkatkan pendapatan fungsionalnya melalui penyesuaian tarif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pada BP Anak. Akan tetapi karena program kesehatan anak merupakan program yang mempunyai kontribusi terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat, maka besarnya tarif yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada besarnya biaya satuan pelayanan serta mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk penyesuaian tarif tersebut adalah belum adanya informasi yang tepat tentang besarnya biaya satuan pelayanan khususnya pada Balai Pengobatan Anak, serta tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tarif pelayanan pada Balai Pengobatan Anak serta mengukur tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat sehingga di peroleh informasi yang tepat utuk penyesuaian tarif yang rasional.Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data biaya BP Anak dengan menggunakan data sekunder, sedangkan untuk data ATP/WTP masyarakat menggunakan data primer yang didapat dari wawancara langsung dengan rumah tangga terpilih. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution. Kemudian untuk analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif dengan menggunakan kurva ATP untuk memperkirakan besarnya penurunan utilisasi bila tarif dinaikkan.Hasil penelitian menunjnkkan bahwa biaya satuan aktual dengan investasi sebesar Rp. 4.442, biaya satuan tanpa investasi Rp.4.019, serta biaya satuan tanpa investasi dan gaji Rp. 2.559, dengan Cost Recovery Rate sebesar 24,68 %. Sedangkan biaya satuan normative sebesar Rp. 4.459 .Kenaikan tarif dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, yang direkomendasikan pada BP Anak adalah untuk pemeriksaan oleh Dokter umum sebesar Rp 4.500,- dengan konsekuensi masyarakat tersingkir dari pelayanan sebesar 3 %. Sedangkan tarif untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak adalah Rp 4.500,- ke atas dengan catatan untuk jasa medisnya dilakukan perhitungan kembali .Dengan hasil tersebut disarankan bagi Puskesmas untuk mengusulkan kenaikan tarif kepada pengambil keputusan secara bertahap, dan untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak dibuka pada hari - hari tertentu, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu diupayakan dengan pemberian kartu sehat.

---

The high patient visit who reaches 8.744 in 2001 that paid by the ticket for the Children Medicine Hall of the opportunity income through the cost level, by aim to branch up the service quality to the community, specially the medicine service to the children.

But the healthy program for the children showed the program that had the contribution for the high and low grade of the healthy community, so it's the big level that will be done must be base on the big maintenance the multi service of participant to consider the ability level and willingness to pay to the healthy service . While a problem which is stood before for the cost adaptation that is : it's not available the information which is exact about the big one of multi service, specially for the Children Medicine Hall, also the ability level and willingness to pay for community to the healthy service. So the public aim from research to analysis the cost of maintenance of the Children Medicine Hall so the ability level and willingness to pay from community so far as it's gained the information to get the exact to the rational cost adoption.

This research showed the descriptive by the cross sectional design. The data collection only the Children Medicine Hall by using the secondary data, while for ATP/WTP community data uses the primer data that was gained from the direct interview with the selected house hold. The multi cost amount of service was obtained from the cost analysis by double distribution method, and then the cost analysis was branched up through the cost simulation by using curve ATP to think the big run down utilization if the cost was gotten an rise.

The result research showed that the multi actual cost with the big infestation as much as Rp 4.442,- , the multi maintenance without infestation as much as Rp 4.019; also the multi cost out of infestation and salary as much as Rp 2.559,- by the cost recovery rate as much as 24,68 % , while the multi normative cost as much as Rp 4.459,

The cost rise with consideration the ability level and willingness to pay the community that was recommended for the Children Medicine Hall was for checking up by the public doctor as much as Rp 4.500 ,- with consequence the community to get isolated from service as much as 3 % . While the cost for checking up by the specialist doctor as much as over of Rp 4.500,- with notice for the doctor incentive by doing the recounting.

By the result was suggested for Public Health Centre to propose the cost rise up taking a decision in every phase, and to check up by the specialist doctor of children in the certain days was opened in exact days, while the community was not able to be effort by giving the healthy card."

"ABSTRAKDukungan orang tua merupakan faktor penting yang memengaruhi konsumsi sayur dan buah remaja. Dukungan orang terbagi menjadi dukungan instrumental dan dukungan emosional. Walaupun penting, sebagian besar orang tua di SMPN 8 Kota Bogor masih memberikan dukungan emosional yang negatif dengan tidak menjadi role model perilaku makan sehat bagi anak. Konsumsi sayur dan buah anak pun ternyata kurang. Hal ini merepresentasikan isu di Kota Bogor. Kota Bogor merupakan kota/kabupaten di Jawa Barat yang paling kurang mengonsumsi sayur dan buah dengan proporsi penduduk yang paling besar adalah remaja 10-14 tahun. Belum terdapat usaha dari pemerintah untuk meningkatkan dukungan orang tua dalam rangka meningkatkan konsumsi sayur dan buah remaja. Hal ini mendorong peneliti untuk merancang intervensi yang menyasar pada peningkatan dukungan orang tua kepada anak untuk mengonsumsi sayur dan buah. Melalui studi baseline dengan wawancara terhadap 5 orang tua siswa SMPN 8 Kota Bogor, peneliti mendapati bahwa anak seluruh partisipan kurang konsumsi sayur dan buah serta dukungan orang tua pun belum menyeluruh dan optimal. Peneliti kemudian melakukan intervensi buletin selama sepuluh hari dengan tujuan untuk meningkatkan dukungan orang tua. Desain penelitian adalah pre-test and post-test control group design. Terdapat total 33 dan 35 partisipan dalam kelompok intervensi dan kontrol yang terlibat dari pre-test hingga post-test. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa skor dukungan orang tua dalam kelompok intervensi meningkat dari 84,697/120 ke 87,242/120 dan melalui teknik dependent t-test diketahui bahwa peningkatan ini marginally significant dengan p=0,079. Wawancara untuk evaluasi intervensi terhadap 3 orang anak dan 5 orang tua menunjukkan bahwa orang tua mengalami perubahan perilaku dukungan. Orang tua lebih banyak atau sering memasak dan membelikan buah, mengajak atau mengingatkan anak untuk lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah, serta memberitahukan manfaat sayur dan buah. Dari hasil ini, peneliti menyimpulkan bahwa intervensi buletin mampu meningkatkan perilaku dukungan orang tua.

---

ABSTRACTParental support is one primary factor that afects adolescents rsquo vegetable and fruit intake. Parental support can be categorized as instrumental and emotional support. Despite its importance, parental support was not implemented optimally by parents of students in Junior High School 8 Bogor. They did not emotionally support their children by becoming negative role models in term of healthy eating. The results further showed that most of the students rsquo vegetable and fruit intake did not meet the recommended daily servings. This issue represented the bigger issue in Bogor. Bogor City has the lowest vegetable and fruit intake in West Java province with the largest proportion of population aged 10 14 years. There has not been an effort yet from government to promote parental support. This encouraged researcher to design an intervention aiming at promoting parental support by improving those factors. Through interviews to 5 parents, researcher found that all children consumed less vegetables and fruits and parent did not implement an integrated and optimal support. Researcher then conducted a 10 day bulletin intervention to promote parental support for adolescents rsquo vegetable and fruit intake. The reseach design was pre test and post test control group design. There were 33 and 35 participants in intervention and control group participated from pre test until post test. Hypothesis testing showed that parental support score increased from 84,697 120 to 87,242 120 and according to dependent t test this increasement could be considered as marginally significant with p 0,079. Interview to evaluate intervention to 3 children and 5 parents showed that there were several improvements in parental support behavior. Parents cooked more amount and frequency , instructed and reminded their children to eat more vegetable and fruit more frequently, and informed their children about the benefits of vegetables and fruits more frequently. From these results, researcher concluded that bulletin intervention could promote parental support. "

"Kepemimpinan yang baik merupakan faktor yang sangat mcnentukan untuk keberhasilan suatu organisasi, termasuk organisasi puskesmas. Sebagai pimpinan organisasi pelayanan kesehatan masyarakat, kepala puskesmas dituntut memiliki kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan rnanajemcn puskcsmas. Untuk mencapai kcberhasilan tujuan tim keqia, temmasuk pencapaian program- program puskesmas. Selama ini yang terjadi, pengangkatan seorang kepala kepemimpinan ataupun kemampuan manajerialnya, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah kepala puskesmas tersebut mempunyai kemampuan kepemimpinan yang memadai untuk memimpin organisasi puskesmas. Design penelitian mcrupakan penelitian analitik deskriptii denan pendckatan kros-seksional, yang dilakukan di semua puskesmas scbanyak 24 puskesmas di kota Bogor. Data dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner oleh 98 stafpuskesmas di kota Bogor pada tahun 2009. Analisa data dilakukan secara kuantitatif menggunakan analisa univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji chi-square dan uji regresi Iogistik ganda model prediksi. Hasil panelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan dominan yang ditemui pada kepala puskesmas di kota Bogor adalah gaya supporting, hal ini menggembirakan karena sangat sesuai untuk kondisi organisasi puskesmas. Dengan tingkat kefleksibilitasan gaya kepemimpinan Heksibel dan tingkat efektifitas gaya kepemimpinan sedang. Adapun kualitas kepemimpinan sebagian besar kepala puskesmas berada pada tingkat cukup. Dari penilaian responden tentang fungsi kepemimpinan didapatkan fungsi kepemimpinan kepala puskesmas lebih banyak yang menyatakan baik. Dari hasil analisa bivariat terdapat pengaruh yang bermakna antara gaya kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan, juga terdapat pengaruh yang bermakna antara Heksibelitas gaya puskesrnas yang dinilai dan pclatihan terhadap fungsi kepemimpinan. Dari hasil analisa multivariat didapat hasii fleksibilitas gaya kepemimpinan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh bermakna terhadap fungsi kepemimpinan, dimana variabel gaya kepemimpinan, efektifitas gaya kepemimpinan, umur, masa kenja, lama kexja staf dengan kepala puskesmas yang dinilai serta pelatihan merupakan faktor konfounding. Disarankan untuk mcmpunyai data tentang gaya kepemimpinan kepala puskesrnas dan rnembuat percncanaan yang tepat daiam pengangkatan seorang kepala puskesmas dengan melakukan peniiaian memenuhi kriteria syarat kepemimpinan. Serta mengembangkan metode-metode pelatihan kepemimpinan bagi kepala puskesmas, dengan mempertimbangkan metode pclatihan kepemimpinan Situasional.

---

A good leadership is a crucial factor to determine the success of an organization, that includes the organization of the Health Centers (HCS). In order to achieve the goals of the programs of the HCS, the heads are required to posses good abilities to manage t.he HCS. So far, the recruitment of the Heads of the I-ICs in Bogor has been done without considering their leadership abilities and their managerial abilities. As a result, it has been uncertain whether the heads of the HCS have sufficient skills to manage the organization.

This research was designed as an Analytical Descriptive Research with Cross Sectional Approach, that has been done in all 24 l-ICs in Bogor. The data have been collected in 2009 through answering questionnaires from 98 the staffs of the HCS in Bogor. The data have been quantitatively analyzed by Univariate, Bivariate and Multivariate analysis with Chi-square test and Multiple Logistic Regression Test Prediction Model.

The result of this research has shown that the Dominant Leadership Styles of the heads of the HCS in Bogor are the Supporting Style. This result is very much satisfying since this style is quite acceptable for the condition of the HCS with the Flexibility Level of Flexible Leadership Style and in the Etfectivity Level of Mediocre Leadership Style. Most of the chiefs of the HCS leadership qualities are in sufficient level. From the responders point of you about the functions of the leadership have been identified that the fimctions of the heads of the I-ICs are in good condition. From the Bivariate Analysis has been identified there is a meaningful impact between leadership style and leadership function and also there is a meaningful impact between the flexibility leadership style and the fimction of the leadership. In individual characteristic there is a meaningful impact among the age, the duration of working of the staffs with the heads of the HCS, who have been recruited through their abilities. From the Multivariate Analysis has been identified that flexibility leadership style is a variable that has a meaningful impact towards the leadership function where the variable of the leadership style, eifectivity leadership style, age, duration of working with the head of the HCs, who have been recmited through their abilities are the Confounding Factor.

It is advisable to have data considering about the leadership style ofthe heads of the HCS and to have a fixed plan in recruiting the heads of the HCS by recruiting by their abilities to meet the requirements of the leadership. lt is also advisable to develop the HCS leadership training methods by applying The Situational Leadership Training Method."

"Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan tahun anggaran 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp 155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari total APED Kota Sukabumi. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan, mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.

---

In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district, such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization, quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of district health program.

Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006.

Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are 75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are 155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED in Sukabumi totally.

By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74% of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome, benefit, and their impact can reach. "

"ABSTRAKPengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publikseharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapiternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orangyang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasapublik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindakpidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat keduaterbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerjapengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasibirokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasapemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasapemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai denganprinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikankebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaanbarang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitianmenunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhalyang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaanharus ditingkatkan.

---

ABSTRACTPublic procurement as one provision mechanism of public goods and servicesshould be done for the sake of the society welfare. However, it does not always bedone as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas publicprocurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at thesecond worst after bribery. In order to reform public procurement, which is inaccordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurementperformance. This research analyzes public procurement performance bycomparing the concept of the seven public procurement principles as stated inPresidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can berecommended some policies in order to yield more credible procurements. Theresult of this research states that even it could generate cost efficiencies but theimplementation of public procurement was not absolutely in accordance with theprinciples of public procurement and its performance still needs to be improved."