Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pro dan kontra sosialisasi politik pemcrintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Penclitian ini adalah pcnclitian kualitatif dengan desain deskriptifi Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua sistem pendidikan di Mesir dikontrol oleh Negara dan dijaclikan alat pelanggcngan kekuasaan pemerintahan Husni Mubarak. Sosialisasi politik Husni Mubarak dilakukan melalui kontrol terhadap kurikulum pendidikan, dan lebih khususnya lagi melalui pendidikan kewargaan (civic education) yang diajarkan satu jam dalam scminggu pada sckolah mcnengah. Tcrkait dcngan materi-materi pendidikan agama, pemerintah Husni Mubarak melalui Kementezian Pendidikan Mcsir mengontrol dan mengarahkan supaya dalam pembelajarannya berorientasi pada pcrsatuan nasional, karcna pendidikan dimasukan dalam isu keamanan nasional. Di perguruan tinggi-perguruan tinggi Mesir, pemerintah Husni Mubarak melakukan rcfrcsi akademik-dalam upaya penanaman orientasi politiknya-melalui mangan kelas, lapangan penelitian, dan sensor buku. Sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Mesir, bahkan di dunia Islam, al-Azhar memiiiki peran yang signiiikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Mcsir, karcnanya ia mcnjadi suluh satu agen sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak.Sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar mcndapat tantangan dari kelompok oposisi temtama kelompok lkhwanul Muslimn yang khawatir akan terseretnya kuiikulurn dan tekbook al-Azhar yang mcngarah kepada sekuler, dan pada akhimya akun menghilangkan indcpendensi al-Azhar schingga melemahkan otoritas keagamaan al-Azhar. Orientasi politik menjadi faktor pcnycbab pro dan kontra sosialisasi politik. Semakin al-Azhar tidak indcpcndcn akan scmakin mudah pcmerintahan Husni Mubarak untuk melakukan politisasi al- Azhar, sebaliknya semakin al-Azhar indcpcndcn akan semakin sulit pemerintah Husni Mubarak untuk mclakukan politisasi al-Azhar.Hasil pcnclitian ini mcnyarankan kcpada al-Azhar umuk memperkuat independensi al-Azhar denganmeminta dikembalikannya pengelolaan wakafsecara penuh kepada al-Azhar, scrta pemilihan Syekh al-Azhar dilakukan olch para ulama senior al-Azhar bukan sepeni saat ini yang, dipilih oleh Prcsidcn. Kcpada pemerintahan Mesir supaya mengeluarkan aturan bam yzuig mcncabut aturan launa tentang pendidikan al-Azhar lcrkuil dcngan pcmilihan Syckh al-Azhar.

---

ABSTRACThis thesis will be focussed at pro`s and C0l.lI1°S of political socialization of the government of Husni Mubarak in al-Azhar. This research is qualitative rescarch with descriptive design. Research result indicates that most of all education system in Egypt controlled by State and made by appliance of continuity power of the govemment Husni Mubarak. Political socialization of llusni Mubarak govemment is done through control to education curriculum, and more specially again passed education of citizen (civic education) which one taught hour clock within a week at high school. Related to matter education of religions, the government of Husni Mubarak pass Ministry of education of Egypt control and point so that in the study orient at national association, because education is national security issue. In Egyptian universities, the govemment of Husni Mubarak repress in academic freedom-an effort cultivation of his political orientation-using classroom, research, and censorship of course books. As lslam?s most prestigious institute of teaming, al-Azhar have role which significant in life of politics and social of Egypt public, hence he become one of political socialization agent of llusni Mubarak government.Political socialization ofthe govemment of Husni Mubarak in al-Azhar get challenge from group of opposition especially group of Ikhwanul Muslimin partying to the curriculum drag of and textbook al-Azhar instructing to secular, and in the end will eliminate iudependency al-Azhar causing weaken religious authority al-Azhar. Political orientation become the cause of pro?s and coun?s of political socialization. During system govemment of authority Egypt hence al- Azhar will continuously become agent of government of political socialization. Progressively al-Azhar is not be independent would progressively easy the government of Husni Mubarak to do politicking of al-Azhar, on the contrary progressively al-Azhar is independent would progressively difficult the government of Husni Mubarak for doing politicking al-Azhar.This research result suggest to al-Azhar for strengthening independency al-Azhar by asking for to retum it the management waqf fully to al-Azhar, and also election of Syckh al-Azhar done by of seniors inoslem scholars (ultima) al-Azhar are not like in this time selected by President. The Egypt govemment so that spend new order abstracting old order conceming education. of al-Azhar related to election of Syckh al-Azhar."

""

"Latar Belakang Masalah Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah memandang demokrasi sebagai suatu sistem politik yang ideal. Kata "ideal" tersebut berarti bahwa bangsa kita mempunyai keinginan yang besar untuk melaksanakan mekanisme pembuatan keputusan sesuai dengan yang dituntut oleh sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dikehendaki oleh sistem demokrasi itu adalah suatu keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik warganegaranya dalam proses kehidupan politik. Hak politik berhubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politiknya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, petisi-petisi kepada lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabat pemerintah, menghimpun perkumpulan-perkumpulan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban politik berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan kepada sistem politik bersangkutan, misalnya masuk menjadi anggota suatu organisasi politik, mendukung kebijaksanaan yang ada dan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik. Namun demikian, dalam kehidupan politik sering tampak bahwa tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan yang sangat berbahayn. Pertentangan atau konflik-konflik tersebut, akan berakhir jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik menggunakan cara musyawarah maupun voting telah mencapai suatu kesepakatan. Di negara-negara berkembang yang sebagian besar tuntutannya banyak dlpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, suasana konflik cenderung menjurus ke arah situasi yang berbahaya. Demikian halnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode I, partisipasi politik anggota masyarakat ditandai oleh mengalirnya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak jumlahnya, sedangkan kapasitas sistem politik belum mampu untuk menampungnya. Misalnya pemerintah belum mampu menggali kekayaan-kekayaan alam yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Di samping itu struktur-struktur politik ataupun pejabat-pejabat pemerintah belum mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Konsekwensinya, maka muncullah situasi dan kondisi yang tidak mendukung sistem politik yang ada. Terlebih-lebih lagi dengan lahirnya pemherontakan-pemberontakan di daerah yang menentang ataupun tidak puas kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat, misalnya pemberontakan PRRI (15 Pebruari 1959). Di lain pihak partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pergantian pemerintahan dalam beberapa bulan atau satu tahun saja. Adanya mosi tersebut, pada dasarnya merupakan indikator bahwa dukungan yang diberikan kepada jalannya pemerintahan cukup lemah."

"ABSTRAKDiketahui pada saat sekarang ini, masyarakat di Kotamadya Medan memiliki akses terhadap informasi, di bandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia, antara lain di samping TVRI Stasiun Medan, juga ada RTM -1, RTM -2 dan TV -- 3. Secara keseluruhan pemanfaatan siaran dari ketiga medium asing ini dipandang cukup murah dan tidak dipungut biaya. Seperti halnya peluberan siaran dari TV - 3 Malaysia di Kotamadya Medan, merupakan salah satu aspek dari kemajuan teknologi komunikasi. Tentunya sedikit banyak dapat dimengerti akan membawa pengaruh. Dalam hal ini banyak kaitannya dengan aspek-aspek lain, seperti karakteristik sumber komunikasi, liputan isi media, serta perilaku khalayak. Masalahnya, adalah sampai seberapa jauh aspek-aspek tersebut turut berperan dalam menentukan tanggapan khalayak terhadap sosialisasi politik. Terutama bila khalayak berhadapan dengan masalah dampak dari isi dari pengenaan medium asing ini. Dengan demikian penelitian mengenai dampak pengenaan TV- 3 terhadap sosialisasi politik yang dilakukan, dilihat dari signifikansi akademis dibatasi pada upaya untuk mengkaji hubungan antara motivasi dan kondisi dari penggunaan media oleh khalayak. Guna menjaga validitas dan reabilitas penelitian yang dilakukan, penggunaan model Uses and Gratifications sebagaimana yang dikembangkan oleh pendirinya ( Katz, Blumler dan Gurevitch 1974 : 20 ) sangat membantu penulis. Dalam arti, penggunaan model teoritis ini digunakan, karena diyakini sebagai suatu Cara untuk mencapai jalan pikir yang sistematis dan rasional dari proses penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis data, diketahui bahwa dampak dari pengenaan siaran TV - 3 terhadap khalayak lebih bersifat sebagai peluberan informasi saja, dan bila dikaitkan kepada sosialisasi politik itu sendiri hubungannya sangat lemah. Maksudnya, khalayak hanya menggunakan TV - 3 ini sebagai sarana untuk menambah akses terhadap informasi saja. Dengan demikian tentunya hal ini telah memberikan jawaban secara langsung terhadap prasangka oleh sementara orang di daerah ini, yang cenderung menyatakan bahwa peluberan informasi dari TV - 3 di Kotamadya Medan dapat menurunkan rasa nasionalisme terhadap masalah-masalah pembangunan di wilayah ini telah terbukti. Bahwa pada kenyataannya hal itu tidak dapat diterima begitu saja, dan melalui penelitian ini telah banyak ditunjukkan berupa bukti dan alternatif jawaban dari letak permasalahan yang merupakan salah satu sarana yang mengajarkan kepada anggota khalayak agar dapat berfungsi di lingkungan masyarakatnya. Maksudnya media massa seperti TV - 3 bukanlah salah satu indikator yang menentukan dalam suatu proses sosialisasi politik. Tentunya hal ini dapat ditunjukkan melalui data di lapangan, bahwa pada umumnya kecenderungan khalayak untuk memirsa siaran yang ditayangkan oleh TV - 3 hanyalah sebagai alat hiburan saja. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pengaruh yang ditimbulkan akibat dari pengenaan siaran TV - 3 belum begitu kuat dampaknya untuk mempengaruhi sosialisasi politik khalayak di daerah ini."

"Penelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam politik di Timur Tengah pada umumnya dan secara khusus di Mesir, karena Mesir sebagai yang terdepan terhadap adanya pemberian peran politik perempuan di kawasan negara Timur Tengah, hal ini disebabkan adanya undang-udang yang mensupport kegiatan politik perempuan. Penulis berusaha menganalisa mengapa peran politik perempuan khususnya di Mesir dan di wilayah Timur Tengah umumnya masih menjadi kontroversi dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kontroversi mengenai peran politik perempuan tersebut, serta bagaimana prospek dan permasalahannya pada masa mendatang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode studi Kasus. Temuan penelitian ini antara lain berdasarkan fakta historis, keikutsertaan perempuan dalam lapangan politik di kawasan Timur Tengah merupakan suatu realita bahwa peran politik mengalami indikasi peningkatan. Selain ditemukan juga bahwa gerakan Feminis di Timur Tengah diwakili oleh Mesir.Penelitian ini menjelaskan juga tentang peran politik perempuan, walaupun masih ada sebagian kelompok yang tidak menyetujui terhadap peran politik perempuan. Akan tetapi, Gerakan kelompok/iindividu yang memperjuangkan hak-hak politik perempuan semakin mengalami peningkatan, beberapa nama yang patut disebut adalah diantaranya: Nawal el-Shadawi, Huda Sya'rawi, dan yang saat ini sedang mengemuka adalah Lady First Mesir, yakni :Suzan Mubarak. Pada intinya, kehadiran peran politik perempuan dalam Parlemen Mesir masih sangat minim sekali, hal ini terbukti belum terpenuhinya kuota yang diberikan oleh pemerintah Mesir bagi perempuan. Tentu saja minimnya peran tersebut dikarenakan ada sejumlah kendala yang menghadang bagi keberhasilan peran politik perempuan tersebut. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan mekanisme-mekanisme tertentu.Keberhasilan peran politik perempuan di Mesir dan kawasan Timur Tengah diantaranya ditandai dengan turut berpartisipasinya para perempuan untuk ikut ambil bagian dalam pemilu di Mesir, serta ditandai pula adanya keterwakilan peran perempuan dalam memainkan politiknya tidak hanya sebatas di parlemen saja, akan tetapi juga di lembaga eksekutif dan bidang lainnya. Sementara, masa depan peran politik perempuan sangat tergantung kepada kaum perempuan itu sendiri, mengingat masih banyaknya agenda permasalahan yang terkait erat dengan peran dan partisipasi politik perempuan, oleh karenanya perlu ada peningkatan secara simultan terhadap sumber daya kaum perempuan dalam segala bidang, tanpa terkecuali pemberdayaan di bidang politik.

---

The study in this thesis is aiming at knowing women roles in politics in Middle East in general and in particular in Egypt, as Egypt as is the frontline in giving woman political roles in the Middle East countries, it is because there legislations supporting the woman political activities. The writer tries to analyze why woman political roles especially in Egypt and in Middle East region generally have been in controversies and what factors causing the controversies concerning the woman political roles, and how the prospect and the problems in the future.

This study uses the qualitative approach by using case study method. The findings of this study among them is that based on the historical facts, the woman participation in political filed in the Middle East region represents a reality that the political roles are experiencing an improved indication. In addition, the finding also that the feminist movement in Middle East represented by Egypt.

This study also explains concerning political roles of woman. though still there is a part of groups who disagree to woman political roles. However, the group/individual movement in struggle for the woman political rights is increasingly improved, some name worth to mention among them such as Nawal el-Shadawi, Huda Sya'rawi, and at present the outstanding one is Egypt Lady First, Suzan Mubarak. The point is, the presence of woman political roles in Egypt Parliament is still very minimum, it is proven by the unmeet quota given by Egypt administration for woman. Certainly the minimum roles caused by several constraints deter for the success of woman political roles. So in order to solve it requires certain mechanism.

The success of woman politics in Egypt and Middle East region among them is indicated by the participation of women to take part in the election in Egypt, and also indicated by the representation of woman roles in playing their political roles not limited only in parliament, but also in executives and other areas. Whereas, the future of political roles of woman is highly depend on the women themselves, considering many agenda of issues closely related to the roles and participation of woman politics, therefore it demands the simultaneous improvement to the woman resources in all respects, without exception to the empowerment in politics."

"Perjanjian Camp David yang ditandatangani oleh Mesir dan Israel menyebabkan terjadinya perubahan kondisi politik di kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab yang tidak menyetujui perjanjian tersebut memboikot dan memutuskan hubungannya dengan Mesir. Mesir yang mengharapkan bahwa dengan perjanjian damainya dengan Israel dapat menciptakan stabilitas politik di kawasan ini melalui kesediaan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah Arab yang didudukinya, sampai saat ini belum terwujud. Permasalahan yang dihadapi oleh Mesir untuk melanjutkan proses perdamaian khususnya setelah perjanjian tersebut adalah mengembalikan kepercayaan bangsa-bangsa di kawasan yang rawan konflik ini terhadap Mesir, di samping menjalin hubungan dengan negara-negara besar Iainnya seperti Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Dengan menggunakan teori Willian D Coplin yang menyatakan bahwa politik luar negeri ditentukan oleh konteks internasional,perilaku pengambil keputusan, dampak kondisi ekonomi dan militer terhadap suatu negara dan peran politik dalam negeri dan teori dari Dale J.Hekhuis dkk yang menyatakan bahwa terdapat dua indikator menyangkut stabilitas yaitu pecahnya perang dengan daya hancur yang tinggi dan penaklukan atas orang-orang yang telah merdeka, serta pendapat dari Robert Gilpin yang menyatakan bahwa jika variabel kualitatif dalam determinan domestik berubah maka kepentingan dan kekuatan negara tersebut juga berubah, maka dengan menggunakan metode eksplanatif, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Mesir di Timur Tengah sebagai upaya untuk mewujudkan stabilitas politik di kawasan. Proses perdamaian yang tidak mengalami kemajuan khususnya selama tahun 1980-an, menuntut Mesir untuk lebih banyak mengarahkan politik Iuar negerinya ke negara-negara di kawasan Timur Tengah di samping tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Amerika. Sedangkan selama tahun 1990-an, Mesir aktif sebagai mediator dan fasilitator dengan terlibat Iangsung sebagai "Full Partner" dalam berbagai perundingan di tingkat bilateral dan multilateral. Amerika Serikat sebagai mitra Mesir masih mempunyai peran yang dominan dalam membantu kelangsungan proses perdamaian. Sementara Israel yang berkonflik dengan negara-negara Arab, kerap kali dapat mempengaruhi kebijaksanaan luar negeri AS terhadap negara-negara di Timur Tengah yang cenderung merugikan. Oleh karena itu, agar Mesir tetap berperan dalam proses perdamaian untuk mewujudkan stabilitas politik di Timur Tengah maka Mesir harus menggali potensi (ekonomi) dalam negeri sendiri disamping dari luar negeri kecuali AS, dan tetap menjaga hubungan baiknya dengan negara-negara tetangga. "

""