Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan program dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah dan prioritas program daerah, terntama pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan program di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan khususnya program daerah, yaltu mobilisasi, alokasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu, dan kesinambungan pelaksanaan program serta pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan prograra menjadi sangat penting dan diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya program selama 3 tahun berturut turut yaotu tahun 2003, 2004, dan 2005, secara total maupun per kapita, sumber pembiayaan, realisasinya, bagaimana peruntukan dilihat dari fungsi pelayanan kesehatan, dan diketahuinya perkiraan kebutuhan pembiayaan program berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta resource gap dalam pembiayaan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada seksi Gizi dan sub dinas lain di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai financing agents pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).

---

Health financing especially program financing in autonomy era is depend on local commitment and local program priority, especially government financing. Program financing system in local needs developed as main issue in health financing especially district program, which are mobilization allocation, effectiveness, efficiency and financing continuity could conducted well so that guarantee equality, quality and program conduction continuity and district health development. Health financing data availability especially program financing JS very important that needed for policy purpose and program financing strategy in districts.

Until now never conducted an financing analysis of Public Nutrition Remedial Program with government basis in Indramayu District, because of that this research conducted to recognize how much program finance allocation for 3 consecutive years that are 2003, 2004 and 2005. Looked as totally per capital, financing resources, realization, allotment referred from health service function, and program financing needs estimation based on essential authorization of Minimal Service Standard (SPM) and resource group in program financing.

This research conducted in Indramayu District on Nutrition Section and other sub-agencies in Health Office environment as financing agents of health financing with government basis. This Study use District Health Account (DHA) method."

"Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT.

---

In 2016 decreased to 65 cases of malnutrition and there were 522 cases of children under five under the red line (BGM). In 2017 cases of malnutrition in Bogor City 63 cases, but in ix cases of children under five under the red line decreased to 370 cases. Bogor City's health budget has decreased from 2015-2017. Bogor City health budget continues to decline from 2015 to 2017.

The purpose of this study is to analyze the financing of publicly sourced nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017.

In this study a quantitative descriptive approach was conducted using a cross-sectional method by comparing the amount of health financing for nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017 with the District Health Account (DHA) approach.

The results of this study found that the cost for nutrition improvement programs in Bogor City increased every year, the largest source of funding came from the Bogor City Budget. Based on the analysis of all dimensions of the cost of nutrition improvement programs in the city of Bogor, the largest is used for PMT giving activities."

"ABSTRAKKesenjangan Pembiayaan Program Gizi Pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi Tahun 2016-2017Penanganan masalah gizi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumberdayamanusia. Salah satu input untuk dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimal SPM program gizi adalah kecukupan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikesenjangan kebutuhan pembiayaan yang membandingkan antara kebutuhan berdasarkanperhitungan biaya SPM dengan realisasi belanja program gizi di tahun 2016 dan 2017.Penelitian ini juga sekaligus mendapat gambaran proses perencanaan, penganggaran dankesenjangan anggaran yang ada. Penelitian kualitatif ini menggunakan rancangan potonglintang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan realisasi anggaran program giziyang cukup tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dari Rp 3.931.449.461 di tahun2016 menjadi Rp. 9.146.251.165 di tahun 2017. Pemanfaatan realisasi anggaran tersebutpaling banyak digunakan untuk kegiatan preventif berupa pemberian makanan tambahanuntuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis KEK dan balita kurus yaitu sebesar 66,55 pada tahun 2016 dan sebesar 59,35 di tahun 2017. Hasil penelitian ini mengungkapbahwa total realisasi belanja lebih besar daripada total kebutuhan biaya berdasarkan SPM.Besarnya kebutuhan biaya SPM program gizi tahun 2016 dari 4 jenis pelayanan dasardalam SPM adalah sebesar Rp 1.779.095.450 pada tahun 2016 dan Rp. 2.347.821.493tahun 2017. Terdapat kelebihan sebesar Rp. 2.152.354.011 pada tahun 2016 dan Rp.6.798.429.672 pada tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahuibahwa dalam proses perencanaan sudah dilakukan analisa masalah, penetapan tujuan dandilakukan identifikasi kegiatan. Proses penganggaran yang dilakukan sudah berbasiskinerja karena telah membuat anggaran berdasarkan skala prioritas dan telah menetapkanindikator kinerja.Kata Kunci: Kesenjangan biaya, Program Gizi, Perencanaan Penganggaran.

---

ABSTRACT Budgeting Gap on Nutrition Program at Bekasi MunicipalHealth Office in 2016 2017Increasing nutrition and overcoming the issues surrounding it is essential in increasingthe quality of human resources in Indonesia. One of the important input aspects to achieveminimum standard services SPM is sufficient budget allocation. This study aims touncover the discrepancy between budget realization and budget estimations of minimumstandard services SPM for the nutrition program in 2016 and 2017 as well as tounderstand the planning and budgeting process. This was a qualitative study with a crosssectional design, utilizing resources of financial data and program implementation.Results of the study revealed that budget realization of nutrition program at BekasiMunicipal Health Office in 2016 and 2017 were Rp 3,931,449,461 and Rp. 9,146,251,165respectively. The majority of the budget was directed to preventive programs where in2016 comprised of 66.55 and in 2017 was 59.35 of the total nutrition budget. Totalspending realized was higher than the yearly total budget estimations based on minimumstandard services SPM . There was excess in budget in 2016 of Rp. 2,152,354,011 andRp. 6,798,429,672 in 2017. In depth interviews revealed the planning process alreadyincludes extensive problem analysis, objective determination and activities identification.The budgeting process is already based on work performance due to it priority scalebudgets and established. Bekasi Municipal Health Office should continue to pursue itscommitment in improving health budget planning and budget efficiency.Key words Budget Gap, Nutrition Program,Health Planning and Budgeting"

"Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat.

---

In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020- 2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community."

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan program penanggulangan tuberkulosis (TB) di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2006 - 2008, tujuannya mendapatkan peta dan gambaran kesenjangan sumber pembiayaan, baik yang bersumber pemerintah maupun donor. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan data skunder yang berasal dari dokumcn keuangan dan data primer dari wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukan pembiayaan program TB bersumber dari APBN, Global Fund dan APBD Kota Jayapura yang sebagian besar untuk membayar gaji staf program TB. Pada tahun 2008 diluar perhitungan gaji, realisasi pembiayaan TB dari berbagai sumber Rp. 478.566.000,-, sedangkan dengan perhitungan KW-SPM kebutuhan normatifnya sebesar Rp.883. 1 07.064, terdapat funding gap yang masih besar yaitu sebewr Rp.404.54l.064,-. Komitmen para pengambil kebijakan anggaran sudah ada, namun belum tergambar dalam besarya alokasi anggaran. Pemerintah Kota Jayapura perlu mewujudkan komitmennya dengan meningkatkan alokasi anggaran TB untuk menutupijimding gap dan kesinambungan program.

---

This study focus in iinancing analysis of tuberculosis (TB) programs at Jayapura Health District in 2006 - 2008, that lay out financing map and identify funding gap, both budget from government and donors. This research is a analytical approach uses both primary and secondary data. In depth interview with policymakers was taken for primary data and the secondary data from the financial documents at Jayapura Health District. This study finds that linancial sources of stop TB programs is coming from national budget (APBN), donor (Global Fund) and Jayapura district budget (APBD) which is mostly for TB programs staff salary.

In 2008 out of stat? salary, total budget realization for TB programs from all resources budget is Rp.478.566.000,-, where by using KW-SPM accounting system shows budget needed is an amount of Rp.883,l07.064,- showing funding gap amount Rp.404.541.064,-. The commitment among local govemment providers in J ayapura district toward TB program has seemed but still not reflected in the budget allocation sufficiently. Jayapura district government should implement its commitment by increasing sufficient budget allocation for TB program in order to fill funding gap and the sustainability ofthe program."

"Pembiayaan bidang kesehatan di Indonesia belum menjadi prioritas pembangunan, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, alokasi pembiayaan kesehatan termasuk kecil (sekitar $ 2,5 % GDP). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Bungo, alokasi anggaran pembangunan (tidak termasuk belanja rutin) APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2001, masih terbilang kecil, yakni Rp. 2,7 M atau 6,4 % dari total anggaran pembangunan APBD Kabupaten.Keadaan yang dihadapi saat ini, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, mempunyai implikasi munculnya para pemain baru (stakeholder) dalam penentuan alokasi dana pembangunan. Anggaran kesehatan daerah sekarang tergantung pada skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh daerah sendiri yakni Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Oleh karena itu sangat diperlukan kemampuan ketenagaan Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi kepada Pemda dan DPRD, serta kemampuan menetapkan skala prioritas program kesehatan.Dalam kaitan dengan rendahnya alokasi dana Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, perlu diketahui bagaimana kesiapan ketenagaan Dinas Kesehatan dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kesiapan input ketenagaan Dinas Kesehatan, proses kegiatan advokasi, penyusunan rencana program dan anggaran serta pengaruh lingkungan eksternal Bappeda dan anggaran legislatife (DPRD) dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002.Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui : (1) Wawancara mendalam sebanyak 7 orang informan dari DPRD, Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD, (2) Diskusi kelompok terarah, sebanyak dua kelompok yakni kelompok Kepala Puskesmas dan kelompok Kepala Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan/RSUD, (3) Penelusuran data yang terdokumen.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo siap menghadapi otonomi daerah, walaupun dengan kondisi kualitas tenaga yang ada saat ini masih kurang : Proses penyusunan APBD menunjukkan indikasi berdasarkan bottom up, tetapi kegiatan APBN masih bersifat 'top down. Upaya advokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah cukup berhasil yang ditandai dengan adanya peningkatan APBD Dinas Kesehatan dari Rp. 10,7 M (Tahun 2001), menjadi Rp. 13,0 M atau naik 17,36 %.Untuk mengoptimalkan implementasi desentralisasi sistem pelayanan kesehatan dan paradigma sehat, disarankan agar Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Bungo daftar PNS yang memenuhi syarat untuk dapat mengisi jabatan dua Kepala Sub Dinas dan empat Kepala Seksi yang masih kosong. Serta mengefektifkan Tim Perencanaan Kesehatan sebagai alternatif tidak adanya unit struktural/Sub Dinas Perencanaan dan Penyusunan Program.Daftar bacaan : 38 (1990 - 2001)

---

The financing of health sector in Indonesia has not yet been the priority in National Development Program. Compared with neighbor nations, the fund allocated for the health program is considered to below (about 2,5 % of GDP). This also happens in Bingo Regency, where the fund allocated for the regional development (excluding the routine expenses) of the Health Bureau from the Regional Allocation Income and Budget (APBD) year 2001 is considered low, i.e. Rp. 2,7 billion or 6,4 % out of the of the total Regional Allocation. Income and Budget.

The current situation, in Iine with the implementation of Regional Autonomy Policy, has an implication that there will be new players (stakeholders) in determining the development fund allocation. The Regional Health Allocation will now depend on the priority scale in the regional development measured by each region, in this case, the Regional Government (Pemda) and the Regional House of Representatives (DPRD). Therefore, the ability of the Health Bureau Manpower will be deeply required to show the ad vocation which will in turn up grade the priority scale of the health program.

In relation with-the low allocation in the Regional Health Bureau in Bungo, it is certainly needed to learn about the readiness of the Health Bureau Manpower in this financing matter in year 2002.

The objective of the study is to acquire important and necessary information regarding the readiness of the manpower in the Health Bureau, the ad vocation, the planning and budgeting of the program, and the Health Bureau, the ad vocation, the Development Agency (Bappeda), and the Legislative Allocation (Regional House of Representatives) in the financing of the Health Program in Bungo Regency in year 2002.

This study is qualitative. The data are obtained from, I) Intensive interview towards 7 (seven) informants from the Regional House of Representatives (DPRD), Regional Development Agency (Bappeda), Health Bureau, and Regional General Hospital (RSUD), 2) Guided Group Discussion, among (a) The Heads of Public Health Centers, (b) The Division Heads of Health Bureau/Regional General Hospital (RSUD), 3) Other documented data.

The result the study reveals that in spite of the inadequate quality of the available manpower at present time; the manpower of the Health Bureau of Bungo Regency is ready for the implementation of Regional Autonomy Policy. Bottom up process is taking place in the designing process of Regional Allocation of Income and Budget (APBD), however, the implementation of it is still top down. The ad vocation performed by the Health Bureau is quite well done. It can be seen from the allocation raise by 17,36 % from Rp. 10,7 billion in year 2001 to Rp. 13,0 billion in year 2002,

To optimize the implementation of decentralization system of the health service and healthy paradigm, it is suggested that the Heat of the Bureau propose to the regent to provide a list of qualified civil servants, from which to be selected two candidates to fill the available two positions of the Heat of Sub-Bureaus and four positions of the Heads of Divisions. It is also suggested that the Health Planning Team to be effectuated as an alternative for the absence of the structural Sub-Bureau of Health Program Planning and Designing.

Bibliography : 38 (x990 - 2001)"

"Pembangunan sektor kesehatan terlihat belum merupakan priozitas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Lahat, hal ini dapat dilihat dari rendahnya anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan selarna empat tahun terakhi: tahun 2005 - 2008, berkisar antam 3,86% - 4,98% dari total APBD. Kebijakan pengalokasian anggaran kesehatan yang nelatif masih rendah ini tentunya dapat berdampak dengan masih rendahnya status kesehatan masyarakat, ini terlihai dari bebempa indikator kesehatan yaitu masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematiau ibu melahirkan di Kabupatcn Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penganggaran kesehatan beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya anggaran kcsehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat tahun 2009. Desain penditian ini adalah penclitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Dinas Kesehatan, Tim Anggaran Pcmerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lahat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lcesehatan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan, namun proporsi alokasi anggaran tidak menggambarkan sebagai prioritas. Proses perencanaan penganggaran kesehatan tergantung pada pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemcrintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat besar namun demikian tidak dapat meningkatkan proporsi anggaran. Pemerintah Daerah kurang berkomitmen untuk pembangunan kesehatan. Kewenangan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan. Kebijakan daerah dau kemampuan keuangan daerah belum berpengaruh tcrhadap proporsi anggaran kcsehatan. Dalam melakukan perencanaan penganggaran mengacu kepada prioritas pembangunan dan mengusulkan anggaran berdasarkan proporsi yang disepakati oleh Pimpinan Daerah. Dalam menentukan pagu anggaran rnengacu kepada kebutuhan dasar manusia sehingga dapat membiayai kebutuhan per kapita masyarakat dan memperhatikan sektor-sektor yang menjadi prioritas. Peran yang besar dapat digunakan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sehingga dapat tetap konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen terhadap sektor kesehatan. "

"Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government."

"Program kesehatan pokok untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 diantaranya pengembangan manajemen pembangunan yang bertujuan meningkatkan fungsi perencanaan kesehatan. Perencanaan adalah hal yang penting pada era desentralisasi, karena itu daerah dituntut mempunyai kemampuan menyusun program kesehatan secara akurat dan sesuai kebutuhan daerah, termasuk penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga yang menjadi program unggulan Departemen Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme sistem perencanaan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan telaahan dokumen data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme sistem bottom up planning telah dilaksanakan di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan puskesmas, Dinkes dan Kessos, Bappeda dan DPRD. Kegiatan program yang sebelumnya dibiayai APBN maka pada tahun 2001 pembiayaannya diusulkan dari anggaran block grant (DAU) dan pada masa transisi penyusunan program di daerah tetap mengacu pada program kesehatan di Depkes pusat. Kedudukan unit perencanaan di bawah bagian tata usaha dan tingkat eselon yang tidak setara dengan Subdin teknis program dapat menghambat pelaksanaan sistem perencanaan di Dinkes dan Kessos. Perubahan struktur organisasi baru belum banyak berpengaruh terhadap kinerja perencanaan program. Secara kuantitas tenaga perencana yang ada sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan lagi.Tidak tersedia dana khusus di unit perencanaan untuk penyusunan program kesehatan. Target program disusun tidak berdasarkan pagu anggaran tapi sesuai dengan kebutuhan program. Sarana komputasi dan telekomunikasi masih belum memadai, sedangkan sarana transportasi sudah mencukupi. Secara kuantitas data yang ada sudah cukup baik sedangkan secara kualitas data kurang valid. Komponen proses berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan telah dilaksanakan untuk penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga dengan memperhatikan juga usulan tahun lalu. Kontribusi dari pusat kepada daerah berupa bimbingan teknis dan memberikan arahan berkaitan dengan pembiayaan program. Pelaksanaan koordinasi lintas program sudah cukup baik, namun dalam koordinasi lintas sektor perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada Bappeda tentang program kesehatan. Petunjuk perencanaan yang digunakan berasal dari Bappeda (sumber dana DAU dan APBD II) dan pedoman satuan biaya yang digunakan berasal dari Pemda. Jadwal kegiatan penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga telah dibuat dan pelaksanaannya relatif tepat waktu. Komponen keluaran berkaitan dengan kualitas dokumen perencanaan secara umum cukup baik, namun jenis kegiatannya tidak beda dengan program tahun lalu. Pembiayaan program perbaikan gizi tahun 2001 meningkat 26,8% dan kesehatan keluarga meningkat dananya 3,1% jika dibandingkan tahun 2000. Saran untuk jangka pendek dapat dibuat tim perencana di kabupaten, peningkatan kualitas tenaga perencana, penyediaan dana khusus perencanaan. peningkatan sarana komputasi, peningkatan kualitas data dan advocacy terutama dengan Rappeda/Pemda.

---

Planning System of Nutrition Improvement and Family Health Program Analysis in Bekasi District, West Java, 2001The among main health programs for achieving "Healthy Indonesia 2010" is expansion of development program which has to increase planning function as a purpose. Planning is the most important part in decentralization era. Therefore local government is pursuit for having ability to arrange health programs accurately and conform to local necessity including the arrangement of nutrition improvement and family health program that is the prime program in Health Department.

The aim of this research is having a description of planning system mechanism about nutrition improvement and family health program in Bekasi District, West Java, 2001.

The method of research is a qualitative approach and data collection is using broaden interview, observation, and analyse secondary data document.

Result of this research shows that bottom-up planning system mechanism have already implemented in Bekasi District which is involving Public Health Service, Local Health and Social Welfare Office, Provincial Level Development Planning Agency, and Provincial Level People's Representative Council. The previous activity program was cost by National Budget (APBN) and in year 2001. the budgeting is proposed from block grant budget (DAU) and in transition era, the program in region will still pointed in health program at Central Health Department.

The position of planning unit is under Administration Department and echelon level which not equal with technical program Sub-service can impede planning system implementation in Local Health and Social Welfare Office. The change of new organization structure influence a little for planning program activity. Amount of planner is enough in quantity but for quality still have to improve. There is no special budget in planning unit to arrange health program_ The target of program composed by program necessity not budget ceiling. Computer and means of telecommunication are not sufficient while means of transportation are sufficient. The presence data in quantity is quite enough but invalid as quality.

Process component that related with planning of nutrition improvement and family health program arrangement have been done by take note of proposal last year. The central gives contribution to local health with technical guidance and direction on program budgeting. Implementation of cross-program coordination is good while cross-sector coordination in Provincial Level Development Planning Agency needs comprehension about health program. Planning instruction based on Provincial Level Development Planning Agency (budget source from DAU and APBD Ill and financial unit guidelines comes from Local Government. The schedule of nutrition improvement and family health program arrangement has been made and implemented punctuality.

Output component that related with quality of planning document generally is good whereas the activity grogram is not different from last year. The expenses of nutrition improvement year 2001 are increased 26,8 % and family health program increases 3,1% compared with last year.

Suggested for a short term can make the planner team in district, the increasing a quality planner power, to prepare a specialist planning fund , the increasing a computacy facilities, the increasing a quantity data and the most important to approarch with the Provincial Level Development Planning Agency or Local Goverment. "