Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDKI Jakarta sebagai kota metropolitan telah berkembang ke prakondisi sebagai kota jasa. Selama PJP I transformasi perekonomian telah membawa DKI Jakarta ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan selain meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus telah mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun di sisi lain meningkatnya pendapatan belum diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Gini ratio telah meningkat dari 0,29 pada 1984 menjadi 0,36 pada 1996.Keberhasilan pembangunan ekonomi selain telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berdampak pada peningktab jumlah penduduk yang menuntut tersedianya lahan untuk pemukiman, lapangan kerja dan supplai bahan panagan dan non pangan dari pertanian serta berdampak kepada semakin terdesaknya daerah hijau pertanian hutan dan taman kota serta daerah-daerah resapan.Kondisi krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak pertengangahan 1997 menimbulkan kelesuan kegiatan perekonomian dan berdampak langsung kepada sector-sektor modern yang bercirikan pada ketergantungan pada meningkatnya pengangguran yang berasal dari angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja dan dari pemutuasan hubungan kerja (PHK).Ditinjau dari potensi sumber daya, DKI Jakarta memiliki cukup tenaga kerja dan potensi lahan yang perlu dimanfaatkan, lahan di daerah dengan koefisien dasar bangunan rendah, melalui pengembangan system agribisnis yang menggunakan bahan baku impor relative kecil.System agribisnis diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhaan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud ada hubungannya dengan arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kebijakan pembangunan pertanian subsector pertanian tanaman pangan dan hortikuktura DKI Jakarta dalam pengembangan system agribisnis dengan metode pengambilan keputusan the analytical hierarchy process (AHP).AHP adalah metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki. Dalam penelitian ini untuk keperluan simulasi, dilakukan penilaian oleh lima orang responden yang dianggap ekspert dalam masalah pertanian pada umumnya dan permasalahhan agribsnis di DKI Jakarta pada khususnya dengan menggunakan daftar kuesioner.Analisis mengenai strategi kebijakan pembangunan pertanian TPH DKI Jakarta diawali dengan melakukan kajian tentang gambaran umum perekonomian DKI Jakarta dengan titik berat pada subsector pertanian TPH melalui mdel pendekatan transformasi struktur perekonomian terhadap PDRB DKI Jakarta khususnya pergeseran kontribusi subsector pertanian TPH. Dengan analisis ini dimaksudnkan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dihadadpi dalam pembangunan pertanian system agribisnis. Kemudian hirarki permasalahan dianalisa dengan mengaplikasikan pendekatan AHP.Berdasarkan hasil kajian terhadap rata-rata pendapatan petani dibandingkan dengan rata-rata pendapatan regional Jakarta perkapita dan terhadap indek produktivitas relative petani (IPR) serta meningkatnya gini ratio maka secara tidak langusng menunjukkan bahwa probabilitas distribusi pendapatan terendah dari pertanian makin signifikan.Sementara itu, hasil kajian terhadap kendala peluang dan tantangan dalam pengembnagan agribisnis di DKI Jakrta ternyata menunjukkan bahwa upaya pengembangan industry dan jasa yang menunjang dan ditunjang oleh kegiatan usaha pertanian makin terbuka lebar.Hasil sintesa akhir terhadap hirarki system agribisnis dari jawaban ke lima responden dengan pendekatan AHP ternyata sasaran satu mendapat prioritas tinggi di atas ke dua sasaran lainnya yaitu peningktan lapangan kerja dan peningktan pendapatan. Hasil ini juga sama dengan prioritas consensus. Dan kebijakan yang paling diinginkan responden dalam pengembangan system agribisnis di DKI Jakarta adalah kebijakan pengembnagna SDM dan kelembagaan pertanian.Dengan menjalankan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian maka peluang atau kesempatan usaha di bidang agribisnis, ekspor-impor, perdaganagn pascpanen, rental tanaman, konsultan agribisnis dan lain-lain sejlaan dengan peningkatan penduduk, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan permintaan hasil pertanian dan bahan baku dari hasil pertanian untuk industry dan perdaganagan di tingkat nasional maupun internasional. Kenytaaan ini merupakan tantangan bagi pemda untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kebijakan pembangunan pertanian TPH."

"Peningkatan Pendapatan Penduduk sebagai salah satu aspek penting yang perlu terus dibina dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor perlu terus dibina dan dikembangkan melalui potensi sumberdaya yang tersedia dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah serta keadaan sosial budaya masyarakat sehingga memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mampu dan mandiri dalam meningkatkan mutu kehidupannya dan ikut andil dalam keberhasilan pembangunan.Tanaman pinang sirih (areca catechu) merupakan tanaman perkebunan yang sudah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfar sejak dahulu karena tanaman ini bisa dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya setiap hari terutama bijinya dapat dimakan dengan kapur dan sirih untuk menjaga kesehatan gigi agar gigi tidak bau dan tetap kuat juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upacara--upacara adat serta untuk penyembuhan-penyembuhan lainnya. Dengan sudah dikenalnya tanaman ini dan memasuki tingkat perkembangan ekonomi pasar dewasa ini maka tanaman ini (biji pinang) semakin banyak diminati sehingga permintaannya pun cukup banyak di pasar lokal yang ada dan hal ini menjadi positif karena terciptanya lapangan kerja bagi peningkatan pendapatan penduduk/petani pinang sirih walaupun lahan pinang sirih yang ada adalah lahan yang sudah dikembangkan secara tradisional dan sebagiannya adalah merupakan warisan generasi sebelumnya yang kebanyakan kini sudah tua dan pemanfaatan batangnya untuk kebutuhan hidup masyarakat.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Nurnfor dalam mengembangkan tanaman pinang sirih (arecha catechu) sebagai tanaman unggulan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengembangannya.Secara umum yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan komoditas tanaman pinang sirih scbagai salah satu potensi yang dapat diunggulkan dalam peningkatan pendapatan penduduk, marimba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komoditas tanaman pinang sirih di Kabupaten Biak Numfor.Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pengembangan tanaman pinang sirih (arena catechu) di Kabupaten Biak Numfor yang terdiri dari kondisi sosial budaya masyarakat, kecocokan tanah, pemasaran, pemanfaatannya dan peran pemerintah daerah.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Informan dalam peneiitian ini dapat diambil sebanyak 28 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat petani pinang sirih atau pemilik lahan pinang sirih, dan beberapa anggota masyarakat lain. Informan pada masing-masing unsur dapat dipilih dan diambil sebanyak dua orang. Tempat penelitian yang dipilih yaitu pada Kantor BP3D, Dinas Perkebunan, Kecamatan Supiori Utara, Kecamatan warsa dan Kecamatan Biak Timur di Knbupaten Biak NumforDari hasil pengamatan di lapangan serta wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Tanaman Pinang sirih (biji pinang) sangat disukai oleh masyarakat sehingga mempunyai dampak pada permintaan pasar lokal yang ada dimana sangat laku dijual dan hal ini sangat baik untuk peningkatan pendapatan penduduk.Saran yang disampaikan adalah agar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pengembangan tanaman Pinang Sirih (arecha catechu) karma tanaman pinang sirih sangat mudah untuk dikembangkan dan sangat cocok dengan tanah di wilayah Kabupaten Biak Numfor serta mempunyai peluang pasar yang baik untuk peningkatan pendapatan penduduk atau keluarga."

"Penelitian ini dimotivasi oleh kondisi Kabupaten Bogor yang mempunyai lokasi sangat strategis, yakni relatif dekat dengan ibukota negara dengan akses ke daerah lain yang relatif mudah dan lancar. Hal tersebut dapat menjadi peluang tetapi juga dapat merupakan ancaman apabila Kabupaten Bogor tidak dapat mengelola sumber daya alam dan manusianya dengan baik. Peluang yang diperoleh adalah apabila sumberdaya yang ada dapat dikelola dan dipasarkan dengan baik, baik dalam wilayah internal Kabupaten Bogor sendiri maupun dalam wilayah Jabotabek, Jawa Barat dan Nasional, Tetapi ancamannya adalah apabila produksi dan kualitas yang dihasilkan sektoral rendah, maka daerah lain yang berdekatan akan segera menggantikan posisi Kabupaten Bogor sebagai penghasil produk sektoral tersebut. Dan tentu saja Kabupaten Bogor hanya akan bertindak sebagai pengguna produk sektoral daerah lain saja.Penelitian ini mencoba menganalisis kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor. Selajutnya penelitian ini akan mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. Sektor strategis yang akan dikembangkan adalah sektor yang memenuhi keunggulan ekonomi dan institusional baik di wilayah internal Kabupaten Bogor sendiri, maupun dalam lingkup Jabotabek, Propinsi Jawa Barat dan Nasional. Metode yang digunakan adalah analisis pertumbuhan sektor, analisis peranan sektor dalam PDRB, analisis Tabel Input-Output, analisis LQ, Shift Share dan Multiplier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor strategis yang mempunyai performance lebih dominan dibandingkan sektor sejenis dalam lingkup Nasional dan lingkup Propinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan dan sub sektor restoran. Sektor strategis dalam lingkup Jabotabek adalah sub sektor peternakan, sektor industri pengolahan dan sub sektor restoran.Sedangkan untuk internal Kabupaten Bogor, sektor yang mempunyai peranan terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Sektor yang dapat dikembangkan baik internal Kabupaten Bogor maupun dalam iingkup Jabotabek, Jawa Barat dan Nasional adalah sektor Industri 1 pengolahan dan sub sektor Restoran. Dalam hal ini industri pengolahan yang dimaksud adalah industri pengolahan yang mampu mengolah produksi sektor pertanian dan potensi lokal lainnya.Sedangkan perkembangan sub sektor restoran sangat berkaitan erat dengan potensi pariwisata Kabupaten Bogor yang juga perlu lebih dikembangkan lagi.Diversifikasi potensi sektor ekonomi dirasakan semakin penting berkaitan dengan otonomi daerah, dimana daerah harus ditopang oleh seluruh potensi yang ada dalam wilayah tersebut. Untuk itu Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan setiap arahan kebijakan sehingga sektor-sektor strategis tersebut dapat lebih dikembangkan."

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"RINGKASANDengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya perekonomian, meningkatnya pendapatan per kaplta dan taraf hldup masyarakat, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dlpenuhi, sehingga semakin banyak pula keglatan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tlnggi,.. sedangkan dl pihak lain sumber-sumber penerimaan daerah terbatas. Untuk' mengurangi kesenjangan itu harus diusahakan menutupinya melalul penyusunan program yang efektif dan perencanaan anggaran yang efislen. Untuk itu perlu pengelolaan dan pengalokaslan sumber dana yang terbatas pada program atau proyek yang dapat memberikan benefit (manfaat) kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi.Bertolak dari pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonomi di Propinsi Bengkulu, maka permasalahan yang perlu dlcarikan jawabannya dan dibahas dalam penelitlan ini adalah; mellhat struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah Propinsi Bengkulu, potensi sektor-sektor ekonomi, struktur dan pertumbuhan APBD, kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta proyeksi pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan APBD tahun 2001-2005 serta implikasinya terhadap perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonom! Propinsi Bengkulu. Dengan demikalan penelltaan dapat dilakukan langkah langkah dalam penelitlan ini yaitu; (1) Menganalisis struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, (2) Menganalisis potensi sektor-sektor ekonomi daerah dan proyekslnya dalam lima tahun ke depan, (3) Menganalisis struktur dan pertumbuhan serta kemampuan APBD Propinsi Bengkulu dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, (4) Menganalisis pengalokasian anggaran daerah berdasarkan identifikasi sektor-sektor unggulan, (5) Memberikan rekomendasi untuk perencanaan anggaran belanja pembangunan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan di masa datangHasll kajian ekonomi daerah tersebut dEpadukan dengan manganalisis kebiajakan anggaran untuk perencanaan pembanguinan ekonomi dl Propinsi Bengkulu tersebut, digunakan beberapa alat analisls yaitu (1) Analisls Struktur dan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB selama tahun 1993-2000, (2).Analisis Sektor Unggulan dengan cara mengldentiflkasi Sektor Basis dengan LQ (Location Quotient) dan mengldentiflkasi sektor unggulan dengan analisis shift share. (3) Analisls Struktur dan Pertumbuhan APBDselama delapan tahun (1993-2000) akan dlhltung dengan menggunakan persamaan trend exponential. (4) Analisis Kemampuan APBD dengan mellhat raslo penerimaan terhadap PDRB dan raslo penerimaan terhadfcp anggaran belanjain pembangunan. (5) Analisis Sektor-sektor Unggulan dan APBD Lima Tahun ke depandengan menggunakan alat anallsis trend linier.Dari hasil analisis tersebut dlketahui bahwa Struktur ekonomi Propinsl Bengkulu didominasl oleh sektor primer (pertanian) dan sektor tersier, yaitu sektor jasa-jasa, perdagangan, dan angkutan, dengan sektor tersier siap menggeser sektor pertanian dalam jangka panjang. Sektor lain diluar empat sektor yang dibicarakan di atas dikategorikan sebagai sektor bukan basis yang dlanggap kurang berpotensi untuk dlkembangkan lebih lanjut di Bengkulu (LQ<1). Berdasarkan analisis shift share periode tahun 1997-2000 menunjukkan bahwa dalam masa krisls ekonomi, pertekonomian Bengkulu dapat terselamatkan. Kenyatannya pertumbuhan ekonomi Bengkulu lebih cepat bila dibandingkan dengan nasional, karena dalam struktur perekonomian daerah berspesialisasi pada sektor primer, terutama sektor pertanian yang tumbuh cepat dibanding sektor yang sama di tlngkat nasional. Sehlngga masa krisis dapat menolong perekonomian secara umum. Hasil analisis shift share dapat dilihat dari nilai G>R serta Sp dan Sd-nya posltif, dengan demikian Propinsi Bengkulu termasuk wilayah dalam kategorl I (Sp posltif dan Sd positlf), yaitu wilayah yang tumbuh sangat cepat karena pada umumnya daya saing sektor-sektornya yang kuat (kompetitif)-Dalam struktur APBD, dari sisi penerimaan daerah menunjukkan struktur yang rapuh sebagian besar ditunjang oleh bagian subsfdl pusat. Sedangkan peranan PAD semakin kecil, dari kinerja APBD kelihatan kurang efektif, hal Itu tampak pada pengelolaan kuangan daerah seharusnya sumberdaya keuangannya setiap tahun anggaran dapat teralokasikan dalam program secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sisa lebih anggaran tahun lalu yang cenderung menlngkat. Dari Rasio APBD terhadap PDRB tahun 2005 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Perencanaan aloksi anggaran belanja pembangunan sektor-sektor ekonomi tetap berpegang pada kebutuhan sektor yang perpotensi untuk dikembangkan berdasarkan hasil analisis perekonomian daerah. Dengan analisis kinerja perekonomian daerah, untuk perencanaan kedepan diketahui porsi yang ideal serta besarnya dana yang akan di realisasikan kepada setiap program pembangunan ekonomi, dalam hal ini disesuaikan dengan sektor-sektor dalam struktur PDRB 2005 terutama untuk keempat sektor-sektor yang dominan yang telah teridentifikasi sebagai sektor unggulan yang memberikan kontrlbusi yang besar terhadap perekonomian daerah."

"Sehubungan dengan semakin besarnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai kewenangan penuh yang wajib dilaksanakan oleh daerah, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Jambi mampu menggaii potensi sumber daya yang dimiliki secara efisien . Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi maka hal tersebut masih sulit untuk dicapal. Untuk itu perlu dilakukan studi guna merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota iambi agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian, dimana perumusan kebijakan ekonomi tersebut dimulai dengan menetapkan sektor-sektor prioritas untuk dikembangkan.Berdasarkan basil penelitian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Jambi terhadap Propinsi Jambi maupun terhadap perekonomian Nasional diarahkan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran subsektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi yaitu pada subsektor Pengangkutan."

"Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan."

"ABSTRAKDengan jumlah input dan proses produksi yang sama, tiap-tiap daerah akan menghasilkan akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Perbedaan efisiensi input antar wilayah akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Tesis ini bertujuan untuk melihat perilaku faktor produksi perusahaan pengolahan pangan antar wilayah di Jawa dalam kaitannya dengan efisiensi input dan output antar wilayah. Fungsi produksi mesa yang bersifat translog digunakan untuk mengestimasi perbedaan efisiensi kapital, tenaga kerja dan output antar wilayah. Variabel yang digunakan adalah kapital, tenaga keija dan nilai tambah. Karma sifat parameter yang disetimasi tidak linier maka estimasi parameter dilakukan dengan NLS (non linear square). Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi penurunan efisiensi kapital pada semua perusahaan di Jawa, kecuali pada satu perusahaan terbesar yang posisinya di DKI Jakarta. Penurunan efisiensi [ersebut paling cepat terjadi pada perusahaan yang berada di wilayah DKI Jakarta. Akan tetapi dilihat dari elastisitas kapilal terjadi peningkatan. Semua tenaga kerja pada perusahaan pengolahan pangan di Jawa mengalami peningkatan efisiensi. Akan tetapi elastisitasnya cenderung menurun. Peningkatan efisiensi tenaga kerja paling cepat terjadi pada perusaihaan yang berada di DKI Jakarta dari peningkatan paling lambat di Jawa Barat. dengan demikian terjadi trade off antara efisiensi input dan elastisilasnya. Upah pekerja di DKI Jakarta dibayar melebihi produktivitas marginalnya, sebaliknya pekerja di wilayah Jawa Barat upah pekerja dibayar lebih rendah dari produktivitas marginalnya. Hal ini berkaitan dengan rendahnya efisiensi pekerja di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa. Perubahan efisiensi input mempengaruhi besar elastisitas, produktivitas marginal, skala usaha dan laju kemajuan teknik antar wilayah. Hubungannya menunjukkan bahwa semakin besar peningkatan efisiensi kapital akan meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja, tetapi peningkatan efisiensi tenaga kerja justru menurunkan produktivitasnya. Semakin besar peningkatan efisiensi kapital atau tenaga kerja cenderung makin meningkatkan produktivitas marginal kapital. Elastisilas tenaga kerja juga mempunyai pola yang sama dengan produktivitas marginalnya. Semakin besar peningkatan efisiensi tenaga kerja semakin menurun elastisitasnya, dan semakin besar peningkatan efisiensi kapital semakin meningkat elastisitas tenaga kerja. Elastisitas kapital semakin meningkat dengan semakin besarnya peningkatan efisiensi kapital maupun tanaga kerja. Perubahan efisiensi juga mempengaruhi laju kemajuan teknik. Penambahan tenaga kerja cenderung menurunkan laju kemajuan teknik walaupun efisiensi tenaga kerja menunjukkan peningkatan. Sebaliknya penambahan kapital justru akan meningkatkan efisiensi teknik walaupun telah terjadi penurunan efisiensi kapital."

"Latar Belakang: Pemerataan pembangunan merupakan salah satu topik cukup hangat dibicarakan dalam memasuki rencana pembangunan lima tahun ke depan (Repelita VI), baik pemerataan antara kelompok masyarakat maupun pemerataan antar wllayah. Salah satu bentuk pemerataan yang cukup mendapat perhatian di Indonesia adalah pemerataan antar wilayah terutama antara Kawasaki Barat Indonesia OCR, dengan Kawasaki Timur Indonesia PI yang merupakan dua wilayah utama di Indonesia. Kurang adanya pemerataan antar daerah di Indonesia terutama antara KRI dan KTI dapat ditunjukkan dari hasil analisis (tampion) performance ekonomi dengan mengidentifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regionalnya. Hasil analisis tersebut mound Maildl (1997), pada tahun 1994- hampir sebagian besar propinsi-propinsi di KTI, antara lain : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan regional rendah. Propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah propinsi-propinsi yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya atau dengan kata lain propinsi yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi pada tahun 1994 ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 1991, dimana propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan rendah masih termasuk propinsi yang berada pada kawasan barat Indonesia, antara lain : Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Hai ini menunjukkan adanya perubahan performance yang semakin memperburuk kesenjangan antara KTI dan KRI selama kurun waktu 1991 sampai dengan 1994. "