Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepemilikan asuransi kesehatan mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan sarana layanan kesehatan. Di Provinsi Jambi orang yang memiliki asuransi kesehatan dan memanfaatkan sarana layanan kesehatan masih rendah bila dibandingkan dengan persentase nasional asutansi kesehatan baru mencapai 33% dari jumlah penduduk, sedangkan yang memanfaatkan sarana layanan keseha1an rawat jalan baru mencapai 34,70% dan rawat inap baru mencapai 2,25%. Selain kepemilikan asuransi kesehatan pemanfaatan sarana layanan kesehatan dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, wilayah tempat tinggal (kota/desa) dan keluhan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dan bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan asuransi kesehatan di Propinsi Jambi mempengaruhi pemanfaatan sarana layanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap, baik milik pemerintah maupun swasta. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada tahun 2006 dengan menggunakan kuesioner VSEN2006.K. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk Propiosi Jambi, sedangkan sampel adalah semUa individu yang diwawancarai atau yang di data oleh petugas pencacah. Untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel digunakan uji bivariat, kemudian dilanjutkan dengan uji multivariat Uji statistik yang diperlukan pada analisis bivariat digunakan uji kai kundrat dan uji T, sedangkan untuk uJi analisis multivariat memakai uji regresi logistik. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kepemilikan asuransi kesenatan, kelompok umur, wilayah (kota/desa), dan ke1uhan sakit berhubungan dengan pemanfaatan sarana layanan kesehatan rawat jalan. Untuk rawat inap faktor yang berhubungan adalah kepemilikan asuransi kesehatan, kelompok umur, wilayah (kota/desa), keluhan sakit dan pendapatan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang merata, memberikan perhatian yang serius terhadap asuransi untuk orang miskin di Propinsi Jambi, baik dari segi pendataan maupun pendanaan.

---

Health insurance has influence on utilizalion of health care facilities in Jambi Province. Persentage of people who had health insurance and have utilized health care facilities were lower than national percentage. Health insurance covered only 33% in Jambi and only 34,7% of them have utilized out patient care, 2,25% of them have utilized in patient care of health centres. Bisides health insurance, health care utilization are influenced by other factors such: as sex, age, education, employment status, income, geogrofiphic (urban/rural) and symptoms illness.

This research was designed as cross sectional study, aimed to know whether health insurance ownership in Jambi Province influenced the utilization of public or private health care centres, for out patient care and inpatient care. This research used data from the 2006 Nasional Socioeconomic Survey, called Susenas, Only data from questioner VSEN 2006.K was used in this research.

Populations of the research was an people in Jambi province. All individuals interviewed in Susenas were enrolled as samples in this research. Bivariate analysis was to fird the relationship among variables. Those variables were then analyzed by multivariate analysis. Statistical test that was used for bivariate analysis were chi-square test and T-test, and test for multivariate analysis were logistic regretion test,

The research findings found that factors such health insurance ownership, age, geographic (urband/rural), symptom of illness were related to outpatient health care. Utilization of inpatient hearth care were related to health insurance ownership, age, geographic (urband/rural), symptom of illness, and income.

The findings of this research recommended government to increase equity in health care services, to give great intentios in health insurance for the poor in Jambi Province especia1ly in collecting data of the poor and funding system."

"Jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Secara nasional, Aceh merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi. Meski angka kepemilikan jaminan kesehatan tergolong tinggi, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal pada masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 4.204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16.8% masyarakat Aceh yang memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal. Responden yang paling banyak memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal adalah pada kelompok usia lanjut (25.0%), kelompok perempuan (19.1%), kelompok dengan status pendidikan rendah (17.9%), kelompok dengan status perkawinan kawin (19.0%), kelompok dengan status bekerja (18.6%), dan kelompok yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan (18.4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = 0.041, OR = 2.112) dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Kepemilikan jaminan kesehatan BPJS PBI sangat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Hasil penelitian ini menyarankan agar BPJS Kesehatan & Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten dalam memasifkan program Universal Health Coverage khususnya pada masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat memiliki jaminan kesehatan, cara penggunaan jaminan kesehatan, dan benefityang diterima sama adilnya. Penelitian juga mengusulkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dalam penambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan khsususnya pada berbagai fasilitas kesehatan tingkat primer selakugatekeeper.

---

Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers."

"Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang terbukti efektif dalam mengurangi atau menurunkan hambatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal biaya pelayanan. Meskipun provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia, pemanfaatan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat inap formal pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3,3% masyarakat DKI Jakarta yang memanfaatkan layanan rawat inap. Berdasarkan karakteristiknya, kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan rawat inap adalah kelompok yang memiliki jaminan kesehatan ganda (8,2%), berusia lanjut (6,5%), berjenis kelamin perempuan (3,9%), memiliki tingkat pendidikan tinggi (3,5%), berstatus menikah (4,2%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (3,9%), memiliki keluhan kesehatan (7,2%) dan bukan perokok (3,8%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = <0.001) dengan pemanfaatan layanan rawat inap, dengan kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat meningkatkan peluang pemanfaatan rawat inap sebanyak 7,2 kali dibandingkan kelompok yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong capaian UHC (Universal Health Coverage) dengan meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan, mekanisme penggunaan jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada fasilitas kesehatan misalnya dengan memastikan ketersediaan obat, perlengkapan alat kesehatan, kepedulian tenaga kesehatan kepada pasien dan lain-lain. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

---

Health insurance ownership is one of the efforts that has proven effective in reducing or lowering barriers to community access to health facilities, especially in terms of service costs. Although DKI Jakarta province is the province with the highest health insurance ownership in Indonesia, the utilization of health services in DKI Jakarta has not been maximized. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and the utilization of formal inpatient facilities in the community in DKI Jakarta Province. This study is an observational study with a cross-sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for DKI Jakarta Province. The results showed that only 3.3% of DKI Jakarta residents utilized inpatient services. Based on their characteristics, the group that utilized inpatient services the most was the group that had multiple health insurance (8.2%), was elderly (6.5%), female (3.9%), had a high level of education (3.5%), was married (4.2%), with a work status of not working (3.9%), had health complaints (7.2%) and was a non-smoker (3.8%). There was a significant association between health insurance ownership (p value = <0.001) and utilization of inpatient services, with having multiple health insurance coverage increased the odds of inpatient utilization by 7.2 times compared to the uninsured group. This suggests that having multiple health insurance coverage can provide wider and easier access to health services. The results of this study suggest that the government encourages the achievement of UHC (Universal Health Coverage) by increasing JKN membership, one of which is by conducting socialization about the benefits of health insurance ownership, the mechanism for using health insurance and the benefits obtained. In addition, it is necessary to improve the quality of existing services at health facilities, for example by ensuring the availability of drugs, medical equipment, health workers' concern for patients and others. The government and BPJS Kesehatan also need to ensure that the targeting of BPJS Beneficiary Contribution (PBI) participants is right on target so as to increase access to health services to the groups that need it most."

"Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities."

"Tujuh tahun semenjak skema jaminan kesehatan nasional (JKN) diperkenalkan, cakupan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 85% dari populasi, akan tetapi secara rata-rata out-of-pocket (OOP) pengeluaran kesehatan penduduk DKI Jakarta dua kali lipat dari pengeluaran Nasional. Tingginya cakupan JKN ternyata tetap diiringi dengan naiknya OOP pada Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan utilisasi layanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan tunai di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2021. Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini mencakup dua tahap, tahap pertama dengan menggunakan data tingkat individu untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan individu terhadap utilisasi layanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan data tingkat rumah tangga untuk mengetahui kecenderungan pemanfaatan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa status ekonomi penduduk kuintil satu (Q1) dan kuintil dua (Q2) merupakan kelompok penduduk terbesar yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hasil analisis pada tahap pertama menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta lebih memilih fasilitas kesehatan layanan yang dikelola oleh swasta untuk utilisasi rawat jalan sedangkan untuk utilisasi rawat inap fasilitas layanan kesehatan yang dioperasikan oleh pemerintah sedikit lebih unggul. Penduduk yang memiliki JKN akan memanfaatkannya untuk utilisasi rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan hasil pada tahap kedua menunjukkan bahwa out-of-pocket pengeluaran kesehatan tunai penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ganda/kombinasi (JKN dan swasta) saat utilisasi layanan kesehatan adalah menggunakan asuransi kesehatan swasta. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi juga pengeluaran kesehatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perlu memperhatikan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan pada penduduk dengan status ekonomi rendah/miskin. Selain itu juga perlu mendorong penduduk lebih memanfaatkan JKN saat utilisasi rawat jalan dan rawat inap agar lebih dapat menurunkan risiko keuangan, terutama pada penduduk yang memiliki anggota rumah tangga kelompok rentan.

---

Seven years since the national health insurance scheme (JKN) was introduced, coverage in DKI Jakarta Province has reached 85% of the population, but the average out-of-pocket (OOP) health expenditure of DKI Jakarta residents is twice that of the national expenditure. The high JKN coverage was accompanied by an increase in OOP in DKI Jakarta Province. This study focuses on understanding how health insurance ownership relates to health service utilization and cash health expenditure in DKI Jakarta Province. This study uses secondary data from Susenas Kor in 2021. The quantitative analysis conducted in this study includes two stages, the first stage using individual-level data to determine the determinants of individual health behavior on health service utilization. The second stage was carried out using household-level data to determine the tendency of health insurance utilization with out-of-pocket health expenditure in DKI Jakarta Province.

This study found that the economic status of the population in quintile one (Q1) and quintile two (Q2) is the largest group of people who do not have health insurance. The results of the first stage of analysis show that DKI Jakarta residents prefer privately-run health facilities for outpatient utilization, while government-operated health facilities are slightly superior for inpatient utilization. Residents who have JKN will use it for outpatient and inpatient utilization. The results of the second stage showed that the out-of-pocket cash health expenditure of people with national health insurance (JKN) was lower than that of people without health insurance. Residents who have dual/combination health insurance (JKN and private) when utilizing health services are using private health insurance. The higher the economic status of the population, the higher their health expenditure. This study suggests that the government should pay close attention to the coverage of health insurance among people with low economic status. It also needs to encourage people to make more use of JKN when utilizing outpatient and inpatient care in order to further reduce financial risk, especially for people with vulnerable household members."

"Latar Belakang : Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk nyata untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat menurunkan angka keluhan kesehatan sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat serta menghailkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan produktif.Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2011 (Susenas 2011) dengan spesifikasi Provinsi DKI Jakarta yang memggunakan form VSEN11.K yang berasal dari BPS. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain studi cross sectional. Menggunakan uji chi-square dan uji –t. Besar sampel adalah 17.794 responden.Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang diperoleh yaitu persentase pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 29,3%, dari kelompok umur yang paling banyak menggunakan adalah balita, dari pendidikan responden yang tidak tamat SD, tidak bekerja, berpendapatan < = mean (Rp 1.101.044,58), wilayah Kepulauan Seribu dan yang memiliki keluhan. Kesimpulan : Pemanfaatan pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta adalah 29,3%. Ada hubungan signifikan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah, pendapatan, jenis kepemilikan asuransi kesehatan dan keluhan kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

---

Background: Utilization of health services is a real form to achieve optimal health status. By utilizing health facilities held by both government and private sector are expected to reduce the number of health complaints that will create a healthy society and produced Human Resources intelligent and productive.

Methods : This is a descriptive analytic study using secondary data from the National Social Economic Survey in 2011 (Susenas 2011) with specifications that used Jakarta VSEN11.K form derived from the BPS. This study was a cross sectional study design. Using the chi-square test and t-test. The sample size was 17,794 respondents.

Results : The results obtained by the percentage of outpatient health care utilization in Jakarta 29.3%, from the age group of the most widely used is the toddler, from the education of respondents who did not complete primary school, no work, income <= mean (USD 1,101,044.58), the Thousand Islands region and who have complaints.

Conclusions: Utilization of health services in Jakarta was 29.3%. There is a significant relationship between age, gender, educational level, occupation, region, income, type of ownership of health insurance and health complaints with the utilization of health services."

"Peningkatan cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, hal ini terlihat dari laporan total kunjungan di fasilitas kesehatan. Selain faktor kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi mengenai kondisi sakit dapat menggambarkan kebutuhan yang mendorong perilaku pengobatan seseorang. Penelitian ini menggunakan tehnik ekonometri untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan pada era JKN. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dan Potensi Desa 2014, didapatkan 289.720 sampel untuk dianalisis Kebutuhan merupakan variabel komposit yang dibentuk dari keparahan, terganggunya aktifitas dan jumlah hari sakit dengan polychoric principal component analysis (PCA). Model Probit digunakan lebih lanjut karena hasil uji Durbin-Wu-Hausman dengan variabel instrumental memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan terbukti tidak mengalami permasalahan endogenitas. Secara signifikan, hasil probit marginal effects memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan formal untuk rawat jalan, dan kenaikan persepsi sakit meningkatkan kemungkinan responden memanfaatkan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan. Sebagai implikasi kebijakan, masyarakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan tepat dan segera. Keterlambatan yang terjadi dapat berpotensi menurunnya kualitas hidup, meningkatnya persepsi sakit, bertambahnya komplikasi, biaya perawatan yang lebih tinggi dan periode rawat inap menjadi semakin panjang.

---

The increasing coverage of participation in the National Health Insurance (JKN) program is able to increase access to health services, as evidenced by the total number of visits to health facilities. In addition to health insurance status, perceptions of illness may reflect the needs that drive medical seeking behavior. This study uses econometric techniques to analyze the utilization of formal health facilities for outpatient in the era of JKN. Using data from the 2016 National Socioeconomic Survey (2016) and Village Potential 2014, 289,720 samples were obtained for analysis. Needs were composite variables formed from severity, disturbed activity and number of sick days with polychoric principal component analysis (PCA). The Probit model is used further because the Durbin-Wu-Hausman test results with selected instrumental variables indicate that the ownership of health insurance is proven to be exogenous. Significantly, the probit marginal effects resulted that health insurance status increases access to outpatient care utilization, and increased illness perception will increase the likelihood of respondents utilizing outpatient care as well. As a policy implications, the community needs to be facilitated to get their needed health services promptly. Any delays can potentially decrease the quality of life, increased perception of illness, increased complications, higher costs maintenance and longer hospitalization period."

"ABSTRAKPeningkatan cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, hal ini terlihat dari laporan totalkunjungan di fasilitas kesehatan. Selain faktor kepemilikan jaminan kesehatan, persepsimengenai kondisi sakit dapat menggambarkan kebutuhan yang mendorong perilakupengobatan seseorang. Penelitian ini menggunakan tehnik ekonometri untukmenganalisis pemanfaatan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan pada era JKN.Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2016 dan PotensiDesa 2014, didapatkan 289.720 sampel untuk dianalisis Kebutuhan merupakan variabelkomposit yang dibentuk dari keparahan, terganggunya aktifitas dan jumlah hari sakitdengan polychoric principal component analysis PCA . Model Probit digunakan lebihlanjut karena hasil uji Durbin-Wu-Hausman dengan variabel instrumentalmemperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan terbukti tidak mengalamipermasalahan endogenitas. Secara signifikan, hasil probit marginal effectsmemperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan akses terhadaplayanan kesehatan formal untuk rawat jalan, dan kenaikan persepsi sakit meningkatkankemungkinan responden memanfaatkan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan.Sebagai implikasi kebijakan, masyarakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanankesehatan yang dibutuhkan dengan tepat dan segera. Keterlambatan yang terjadi dapatberpotensi menurunnya kualitas hidup, meningkatnya persepsi sakit, bertambahnyakomplikasi, biaya perawatan yang lebih tinggi dan periode rawat inap menjadi semakinpanjang.

---

ABSTRACTThe increasing coverage of participation in the National Health Insurance JKN program is able to increaseaccess to health services, as evidenced by the total number of visits to health facilities. In addition to healthinsurance status, perceptions of illness may reflect the needs that drive medical seeking behavior. This studyuses econometric techniques to analyze the utilization of formal health facilities for outpatient in the era ofJKN. Using data from the 2016 National Socioeconomic Survey 2016 and Village Potential 2014, 289,720samples were obtained for analysis. Needs were composite variables formed from severity, disturbedactivity and number of sick days with polychoric principal component analysis PCA . The Probit model isused further because the Durbin Wu Hausman test results with selected instrumental variables indicate thatthe ownership of health insurance is proven to be exogenous. Significantly, the probit marginal effectsresulted that health insurance status increases access to outpatient care utilization, and increased illnessperception will increase the likelihood of respondents utilizing outpatient care as well. As a policyimplications, the community needs to be facilitated to get their needed health services promptly. Any delayscan potentially decrease the quality of life, increased perception of illness, increased complications, highercosts maintenance and longer hospitalization period."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui peran jaminan kesehatan dan determinan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan data Susenas Maret 2021. Variabel terikat penelitian ini adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKRTL. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Diketahui variabel kepemilikan jaminan kesehatan, pemanfaatan JKN, jenis disabilitas, tingkat keparahan disabilitas, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, status kawin, jumlah anggota rumah tangga, dan karakteristik tempat tinggal serta status ekonomi berpengaruh signifikan pada pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap (p-value 0,000 <0,005). Kepemilikan jaminan kesehatan non JKN atau kepemilikan jaminan kesehatan ganda (JKN dan non JKN) meningkatkan peluang pemanfaatan layanan baik rawat inap maupun rawat jalan. Terjadi penurunan kepemilikan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi penyandang disabilitas (propoor). Sebaliknya terjadi tren peningkatan pemanfaatan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi keluarga penyandang disabilitas (prorich).

---

This research aims to determine the role of health insurance and the determinants that influence the use of health services by people with disabilities in Indonesia in 2021 using Susenas data for March 2021. The dependent variable of this research is the use of outpatient and inpatient health services at FKTP and FKRTL. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using the logit model. It is known that the variables of ownership of health insurance, utilization of JKN, type of disability, severity of disability, gender, education, employment status, marital status, number of household members, and characteristics of residence and economic status have a significant effect on the utilization of outpatient and inpatient services ( p-value 0.000 <0.005). Ownership of non-JKN health insurance or ownership of dual health insurance (JKN and non-JKN) increases the chances of utilizing both inpatient and outpatient services. There has been a decrease in ownership of health insurance due to an increase in the economic status of people with disabilities (propoor). On the contrary, there is a trend of increasing use of health insurance towards increasing the economic status of families of people with disabilities (prorich). "

"ABSTRAKSalah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan sistem kesehatan mencapai keadilan dalam pembiayaan kesehatan (fairness of financing) adalah dengan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan pada provinsi Bali dan Jambi berdasarkan RISKESDAS tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan desain cross sectional dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh individu di rumah tangga di provinsi Bali dan Jambi pada sampel Riskesdas tahun 2013. Dengan desain efek dua, maka jumlah sampel minimal adalah 5004 responden. Total sampel individu di provinsi Bali dan Jambi adalah 43.008 responden. Faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan di provinsi Bali dan Jambi adalah tingkat pendidikan seseorang. Dimana penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi mempunyai peluang 2.66 kali lebih besar untuk memiliki jaminan kesehatan dibandingkan dengan responden dengan pendidikan tamat SD kebawah setelah dikontrol oleh variabel kelompok umur, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, status ekonomi, wilayah tempat tinggal, riwayat penyakit menular, riwayat penyakit tidak menular, riwayat cedera, pengalaman rawat jalan dan rawat inap responden.

---

ABSTRACTHealth is a human right of every human being, the cost of health day by day increasingly soared. One of the government's efforts to achieve the goal of health systems is achieve fairness in health financing is by organize the health insurance program. This study aims to determine the factors that affect the ownership of health insurance in Bali and Jambi provinces based on National Basic Health Research/ RISKESDAS 2013. This type of research is descriptive with cross sectional design using data from the National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. The sample in this study are all individual in households in the province of Bali and Jambi on samples National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. With two design effects, the minimum sample size was 5004 respondents. Total sample of individuals in the province of Bali and Jambi is 43.008 respondents. Factors relating to the ownership of health insurance in the province of Bali and Jambi is the level of education. Where the population with higher education levels have a 2.66 times greater chance of having health insurance compared to respondents with elementary school education down after being controlled by the variable age group, gender, marital status, number of family members, employment, economic status, region of residence , history of infectious disease, a history of non-communicable diseases, injury history, the experience of outpatient and inpatient respondents. "