Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai langkah - langkah yang digunakan dalam kampanye politik untuk membangun citra yang dilakukan oleh caleg yang berpindah partai, dengan demikian berubah orientasi politiknya khususnya di dalam kampanye politik di tingkat lokal, disamping itu diperlukan sebuah penggunaan strategi persuasi yang maksimal untuk dapat membuat khalayak kampanye percaya dan menjatuhkan pilihannya kepada caleg tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat membangun citra tertentu dibutuhkan kombinasi antara media komunikasi. Semakin banyak media komunikasi yang digunakan besar kemungkinan citra yang diinginkan akan dibentuk dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Disamping itu penyampaian pesan kampanye dalam waktu yang lama dan berkelanjutan melalui semua media komunikasi yang ada akan semakin membantu caleg untuk dapat membentuk citra yang diinginkan.

---

This study focus on the use of building a new image in political campaign, especially for a candidate moving to another political party with means changing political orientation in context of local general election. This study also analysis strategy used by the candidate to persuade voter. This study suggested that the combination of media communication is important for that strategy. Multimedia of communication will affect the possibility of new image reaching wider public. Beside that, this study also suggested that the campaign message should be send by the various media conununication in long term and continue."

"Tesis ini membahas mengenai langkah - langkah yang digunakan dalam kampanye politik untuk membangun citra yang dilakukan oleh caleg yang berpindah partai, dengan demikian berubah orientasi politiknya khususnya di dalam kampanye politik di tingkat lokal, disamping itu diperlukan sebuah penggunaan strategi persuasi yang maksimal untuk dapat membuat khalayak kampanye percaya dan menjatuhkan pilihannya kepada caleg tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat membangun citra tertentu dibutuhkan kombinasi antara media komunikasi. Semakin banyak media komunikasi yang digunakan besar kemungkinan citra yang diinginkan akan dibentuk dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Disamping itu penyampaian pesan kampanye dalam waktu yang lama dan berkelanjutan melalui semua media komunikasi yang ada akan semakin membantu caleg untuk dapat membentuk citra yang diinginkan.

---

This study focus on the use of building a new image in political campaign, especially for a candidate moving to another political party with means changing political orientation in context of local general election. This study also analysis strategy used by the candidate to persuade voter. This study suggested that the combination of media communication is important for that strategy. Multimedia of communication will affect the possibility of new image reaching wider public. Beside that, this study also suggested that the campaign message should be send by the various media communication in long term and continue."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."

"Kemerdekaan Republik lndonesia yang teiah diraih semenjak 1945 masJh menempuh jalan panjang unhlk membawa masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan sosial sebagai cita-cita nasionalnya sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, Perkembangan dan kemajuan ekonomi, politik dan budaya belum benar-benar rnendekati kata baik, dan bahkan dalam hal-hal tertentu, menunjukkan kemunduran dari era-era pemerintahan sebelwnnya. Sebagai partai bam GERINDRA telah memperoleh 4,6% perwakiian dan lolos batas minimal parliamentary threshold. Ini merupakan kebanggaan bagi GERINDRA sebagai keberhasilan melaksanakan strategi komunikasi politik kontemporer (meskipun sebagian pimpinan puncak Partai GERINDRA menganggap 4,6% terlatu rendah). GERINDRA dalam melakukan pemasaran politik di dukung dengan 3 institusi yaitu: (l) Bumas GERINDRA; (2) GERINDRA Media Centre (GMC); dan (3) Konsultan Komunikasi. Ketiganya berkolaborasi sinergis demi terciptanya strategi komunikasi politik yang tepat dan efekrif gWia meraih voters sebanyak-banyaknya. Secara ilmiah peneJitlan ini bertolak berdasar paradigma subjektivisme. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, bersifat deskriptif yang ditulis dalam bentuk sebuah narasi pada bagian analisis informan. Penelitian ini menggaii data empirik melalui indepth interview dengan mekanisme probing. Teknik pemilihan informan adalah purposive judgement artinya peneliti memilih sendiri informannya yang dir.asa memiliki pengetahuan yang menarik dan memiliki pengetahuan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini akan pula mengungkap di antaranya fungsi kehumasan Partai GERINDRA, fungsi konsultan politik GERINDRA. Strategi kampanye Partai GERINDRA, pencitraan Prabowo Soebianto. pengcmasan pesan-peSan politik GERlNDRA. Peran Gerindra Media Centre (GMC) dalam berkampanye politik melasanakan media relations dan community relations, disertai upaya pengemasan isu-isu politik Partai GERINDRA. Penelitian ini menjadi jawaban dari pertanyaan bagaimana upaya marketing politik yang dilakukan GERINDRA mampu memenangkan kursi di DPR Rl 4,6%. Dalam penelitian ini ditelaah lebih jauh lagi upaya-upaya teknik pemasaran politik, political advertising dan political public relations. Secara implisit tesis ini mengandung hipotesa: makin efektif melaksanakan political marketing makln banyak meraih suara Hipotesa ini tidak terbukti, karena asumsi citer/s paribus (terutama profesionalisme KPU) tidak teJPenuhi dan muneulnya fenomena "black swan" ini tidak terbayangkan.

---

The Independence of the Republic of Indonesia that was proclaimed in 1945, still had a long way to go for bringing the Indonesian people to the goal of realizing social justice, as contained in the 1945 Constitution. The achievements thus far attained in the economic, political, and cultural fields have not yet approached the stipulated. goal, and in certain aspects, had become worse that in the previous government. As anew party, GERJNDRA has gained 4.6 percent of the par1iamentary seats and had passed the parliamentary threshold requirement. This is indeed a grand achjevement for GERINDRA that has been made possible by conducting a contemporary political communications strategy (in spite of some of the top leaders of the GERINDRA Party thinking that 4,6 percent is too low).

In conducting of political marketing, the GERINDRA Party is supported by 3 institutions, namely (1} the Public Relations of GERINDRA; (2) the media Centre of GERINDRA; and (3) the Communication Consultant. AU three institutions have in synergy collaborated for attaining the right and effective poUtical communication sttategy that is directed at attracting the largest number of voters.

Scientifically, this study is based on the subjectivism paradigm. The approach of this study is qualitative and descriptive, that is written in the fonn of a narration in the infonnant analysis section. This study collects empirical data from ln depth interviews with a probing mechanism. The infunnant selection technique is purpose judgment,in the sense that the researcher himself selects his informant, who is believed to have an attractive information and has the knowledge that is related to the study.

This study will also reveal the pubtic relations function, and the political consultant function of the GERINDRA Party, The campaign strategy of the GERINDRA Party covers the imaging of Prabowo Subianto and packaging of political messages of GERINDRA. In the political campaign, the role of the Gerindra Media Centre (GMC) is to conduct media relations and community relations, and to package political issues brought to the surface by the GERlNDRA Party.

This study provides the answer to the question on how the polltical marketing ofGERJNDRA has been able to win 4.6 percent of the DPR~RI seats. This study first looks at the technical means in political marketing, political advertising, and in conducting political public relations.

This thesis implicitly contains the hypothesis that: the more effective the political marketing efforts, the greater number of votes is obtained. This hypothesis has not been proven because the assumption on the ceteris paribus {mainly professionalism of the KPU/General Election Commission) is not met and the appearance of the "'black swan" was not taken into account."

"Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview).Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy.

This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview.

Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election."

"ABSTRAKTesis ini menelaah penerapan strategi pemasaran politik dan sebab-sebabkekalahan Partai SIRA. Pemilu 2009 merupakan pemilu pertama pasca damai diAceh dengan keikutsertaan 6 (enam) partai lokal sebagai kontestan. Lahirnyapartai lokal tidak terlepas dari hasil perundingan damai antara Pemerintah RI danGAM, 15 Agustus 2005 di Helnsiki, Findlandia.Partai SIRA lahir dari gerakan sosial SIRA (Sentral InformasiReferendum Aceh) yang mentransformasikan diri menjadi partai politik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Mengingat Partai Lokal di Indonesia hanya ada di Aceh dan menjadi instrumenpolitik resmi para pihak untuk menyuarakan aspirasi melalui jalur politik.Strategi-strategi pemasaran sudah diterapkan SIRA dalam pemenanganpemilu. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah berubah dankemajuan tehnologi informasi dan komunikasi. Tapi hal itu berlangsung alamiahdan masih belum cukup.Sebagai Partai Politik Lokal, SIRA tidak mampu membangunposisioning, ideologi, dan diferensiasi dengan partai lain untuk menunjukkanidentitasnya. SIRA menerapkan model Market Oriented Party (MOP) ala LessMarshment (2001) sebagai karakter partai, dimana untuk menang dalam pemilu,harus merancang produk-produk politik yang sesuai kebutuhan (needs), keinginan(wants), dan tuntutan (demands) pemilih.Sukses stori SIRA sebagai gerakan sosial tidak diikuti saat menjadipartai. Kegagalan Partai SIRA juga dipengaruhi oleh fakta khusus sebagai daerahpost konflik. Perdamaian Aceh dianggap berhasil dan berkontribusi positifterhadap perkembangan demokrasi, tapi Aceh masih menjadi pasar yangterdistorsi (defective democracy). Penerapan strategi pemasaran politik padamasyarakat post conflict yang pilihan kekerasan dan teror masih kebiasaantidaklah efektif. Karena domain kekerasan menjadi lebih dominan danmempengaruhi psikologi dalam menentukan preferensi pilihan politik.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the strategic implementation of politicalmarketing and the cause of failure of SIRA (the central information for Acehreferendum) as a local political party in Aceh in the legislative election in 2009.The 2009 election was the first election in the era of peace in Aceh which wasparticipated by 6 local parties. The establishment of those parties was supportedby the peace talks between the government of Indonesia and the free AcehMovement on 15th August 2005 in Helsinki, Finland.The party of SIRA was transformed from the social movement. Thestudy was conducted by using a qualitative method through a study case approach.The study case would be interesting since the emerging of local parties onlyoccurred in Aceh province. Later those parties are functioned as a legal instrumentto vote the people aspiration.The SIRA had implemented several marketing strategies to win theelection by taking into account the society condition and the changes ininformation and technology. However, the process run as natural and was notsufficient to win the election.As a local political party, SIRA cannot perform its own identity,ideology, and therefore it cannot differentiate with other parties. The SIRA hadused the Market Oriented Party (MOP) from Less Marshment (2001) as the partycarácter which was believed to win the election. The party should design politicalproducts based on needs, wants and demands of the people.It can be said that the successfullness of SIRA as social movementwas not followed by the same condition in the era of political party. The defeat ofSIRA was influenced by the facts post conflict. The peace in Aceh is success andcontributes positively to the developmnet of democracy. However, Aceh alsodevelopes as a defective market for democracy. There were violance and pressurethat forced the people to vote a certain party. Thus, the implementation of politicalmarketing was not effective in such condition."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pasca Reormasi 1998. PKB merupakan partai politik yang sudah tiga kali mengikuti Pemilu pasca reformasi. Partai ini didirikan oleh PBNU dan memiliki basis massa warga Nahdliyin yang dianggap masih memiliki perspektif patriarki dalam menempatkan perempuan dalam agenda politik. Akibatnya peran dan posisi perempuan masih kurang terwakili baik di struktur partai maupun dalam lembaga legislatif. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana PKB mengimplementasikan kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik di struktur kepengurusan partai maupun pada Pemilu 2009 dan bagaimana pola rekrutmen caleg dilakukan serta peran elit PKB dalam menentukan nomor urut dan dapil bagi caleg.Penelitian ini menggunakan teori demokrasi Henry B. Mayo dan Iris Marion Young yang menitikberatkan pada keadilan, persamaan dan kesetaraan politik yang merupakan nilai-nilai demokrasi. Selain itu juga digunakan teori rekrutmen politik dan keterwakilan politik perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berdasarkan wawancara dengan tujuh narasumber dan sekunder.Berdasarkan hasil penelitian diperlihatkan bahwa PKB megimplementasikan kebijakan afirmasi dalam dua hal: pertama, tindakan afirmasi pada Internal partai dimana PKB menempatkan lebih 38% perempuan dalam struktur kepengurusan partai (DPP PKB). Kedua,tindakan afirmasi pada Pemilu 2009. PKB telah memenuhi ketetuan UU Pemilu dengan megikutsertakan 33,7% perempuan dalam daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2009 dan menerapkan sistem semi zipper yang menempakan satu perempuan diatara tiga caleg. Dalam proses seleksi caleg pada Pemilu 2009 di PKB dlakukan oleh Tim Mantap, Lembaga Pemenangan Pemilu, Pengurus DPP PKB dan juga perwakilan dari PBNU. Pihak-pihak tersebut yang menyeleksi dan menentukan nomor urut bagi caleg. Akan tetapi, karena waktu yang tidak memungkinkan, PKB tidak mengadakan uji kompetensi/tes wawancara kepada caleg sehingga penilaian hanya didasarkan pada seleksi berkas, rekam jejak caleg, pengalaman organisasi caleg, dan rekomendasi dari PBNU serta pertimbangan/lobi-lobi politik.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa PKB telah melakukan demokratisasi interal di partai dengan menempatkan 38% perempuan dalam struktur partai dan juga mengikutsertakan perempuan sebanyak 33,7% dalam DCT Pemilu 2009 dan beberapa caleg perempuan potensial mendapat nomor urut kecil. Melalui penerapan kuota tersebut maka PKB telah berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik yang merupakan nilai-nilai demokrasi.

---

ABSTRACTThe Thesis is directed by the women under representation in parliament after political reform in 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is one of the political party which has followed three times of the election after reform. This party was initiated by PBNU and has a lot of masses from Nahdliyyin societies, which they have a patriarchy perspective to place women in the political agenda. As the result from patriarchy perspective, position of women in politic still under representated in party structure and also in the parliament body. This research was also done to answer how PKB adopted affirmative action to increase women political representation in politic and how recruitment process of the candidate in 2009 election to be done. Beside that, in this research also want to know how the position of PKB‟s elites determining the consecutive number and electoral area.This research uses democracy theory by Henry B. Mayo and Iris Marion Young, especially the democratic value such as justice and political equality. Beside that, it uses political recruitment theory and women political representation. The method that is being used in this research is the qualitative method with a primary and secondary data usage and 7 respondent interview.As the result from the research showed that PKB has implementated affirmative action in 2 matters: first, affirmative action at the party internal, which PKB has accommodated 38% of women representation in party structure. Second, affirmative action at the 2009 election. PKB has accommodated 33,7% women representation in candidate list (DCT) at the 2009 election and implemented semi-zipper system, which placed one women among three candidates list. At the process of candidate selection in 2009 election was done by Tim Mantap, Lembaga Pemenangan Pemilu, members of DPP PKB and representation from PBNU. They select the candidate and give the consecutive number and electoral area. Because of the limited time, PKB didn‟t do interview for candidate, so scoring given from administrative verification, candidate‟s track records, organization experiences and recommendation from PBNU and also political lobbying.Implication of the theory showed that PKB has done the democratization in party internal with placed 38% women in party structure and accommodated 34% women in candidate list (DCT) at the 2009 election. And among the potencial women get beautifull number. With implemented quota system, PKB has tried to create justice and political equality which is the democratic values."