Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampai saat ini masalah tuberkulosis masih rnenjadi masalah kesehatan di Indonesia. Dari segi pendanaan, program penanggulangan tuberkulosis belum mendapat perhatian yang memadai. Pembiayaan tuberkulosis semakin bervariasi antar daerah. Sumber pembiayaan masih didominasi oleh bantuan luar negeri. Pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang kepada kepala daerah dalam menyusun perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah Pecan dan komitmen para policymakers (pengambil kebijakan) sangat besar dalam pengalokasian anggaran program tuberkulosis yang berasal dari pemerintah. Penel1tian ini bertujuan untuk melihat peta pembiayaan program tuberkulosis di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004 - 2006. Penelitian ini juga melihat komitmen pengambil kebijakan dan peran mereka dalam menetapkan anggaran. Jika dilihat dari elernen kegiatan menunjukkan sebagian besar dana dialokasikan untuk gaji personil program tuberku1osis yaitu Rp 35.653.478.-(37,5%) tahun 2004 menjadi Rp 52.926.516,-(36,72%) tahun 2006. Berdasarkan fungsi program diluar perhitungan gaji, program kuratifmendapat a1okasi terbesar antara Rp 46.181.665,­ (77,6%) pada 2004 sarnpai Rp 62.822.458,- (68,88%) tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari fungsi pelayananprogram personal care mendapat alokasi tertinggi masing-masing Rp 46.181.665,-(77,6%) tahun 2004, Rp 64.940,.610,- (68,7%) tahun 2005 dan Rp 62.822.458,- (68,9%) pada tahun 2006. Menurut estimasi kebutuhan anggaran KW-SPM, pembiayaan program tuberkulosis adalah Rp 445.544.336,- sementara a1oka'i angganm yang tersedia pada tahun 2006 adalah Rp 144.131.474,-. Terdapat gap yang sangat besar antara alokasi dan kebutuhan biaya program tuberkulosis yang normatif. Komitmen para pengambil kebijakan dalam pengalokasian dana untuk program tuberkulosis baru sebatas wacana namun masih lemah penempan dalam pengalokasian dana, Agar pengalokasian pembiayaan tuberkulosis sesuai dengan kebutuban, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan advokasi dengan pengrunbil kebijakan (policymakers).

---

At present, tuberculosis (TB) still becomes a major health problem in indonesia. From the financial aspect, little attention has been given for TB programs. There are huge variety in TB funding across region. Major funding for TB is dominated by donors (loan). The implementation of regional autonomy has provided district head an opportunity to plan, tinance and undertake health development in region. Role and commitment of policymakers are very significant in allocating budget from the Central Government for TB programs.

This research is aimed at studying financial map of TB programs in South Solok Regency from 2004 to 2006. The research also wants to see commitment and role of policymakers in determining budget for funding TB programs. This is operational research. Data used are primary and secondary. Secondary data were analyzed by document analysis, while primary data were analyzed by content analysis.

The result show that funding for TB programs in South Solok Regency comes from some sources, that are Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD), National Revenues and Expenditure Budget (APBN), and BLN. Total budget for funding TB programs tends to increase from IDR95,160,143 (2004) to IDR144,131,474 (2006)."

"Di Provinsi Jambi dibeberapa Kabupaten/Kota malaria masih merupakan permasalahan kronis. Di Kota Jambi angka AMT tahun 2004-2006 masib diatas toleransi Nasional dan pencapaian clan indikator SPM masih dibawah target. Program pemberantasan malaria mernpakan salah satu pelayanan esensiai yang dalam pelaksanaanya hams disubsidi (sebagian atau seluruhnya) oleh pemerintah. Denga.n adanya otonoun daerah anggaran bidang kesehatan masingmasing daerah sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Daerah, kecuali dilakukan advokasi yang efektif dengan didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi peta pembiayaan yang bersumber dari pemerintah yang dialokaslkan untuk program pemberantasan malaria Tabun Anggaran 2004-2006 berdasarkan sumber, alokasi pemanfaatanrrya dan komitmen pejabat terkait Berta resource gap antara perhitungan estimasi kebutuhan program berdasarkan costing KW-SPM dengan ketersediaan dana. Ruang lingkup penelitian adalah pembiayaan program pemberantasan malaria yang bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2004-2006. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh meialui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan. Hasil analisis pembiayaan program pemberantasan malaria diperoleh gambaran bahwa pembiayaan program pemberantasan malaria tahun 2004-2006 semakin meningkat dari Rp 41,6 juta - Rp.I4,8 miliar (Program Kelambunisasi). Total pembiayaan diluar program kelambunisasi lzanya nark dan Rp. 41,6 juta menjadi Rp 214,8 juta. Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota meningkat, sedangkan pembiayaan yang bersumber APBD Provinsi tidak ada, pembiayaan bersumber APBN mulai ada di th 2005. Sementara pada tahun 2006 pembiayaan yang terbesar dari BLNIHibah yang mencapai 14,8 miliar hal ini karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan eleman kegiatan hampir setiap tahun alokasi terbesar untuk kegiatan freedmen yang sebagian besar berupa obat. Berdasarkan fumgsi program hampir setiap tahun alokasi untuk kuraiif yang sebagian besar berupa obat, sedangkan kegiatan preventif pada tahun 2006 mempunyai alokasi terbesar karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan mata anggaran hampir setiap tahun belanja operasional obat yang terbesar sedangkan belanja perjalanan mendapat alokasi yang terendah. Tabun 2006 belanja investasi mempunyai alokasi terbesar_ Berdasarkan perhihmgan esfimasi KW-SPM malaria dan ketersediaan alokasi dana di tahun 2006 terdapat resource gap sebesar 46% atau Rp.253.885.035, Jika di luar perhitungan gaji personil program kesenjangannya sebesar 33,3% atau Rp.312.872.831. Dari basil wawancara mendalam dengan pejabat terkait diperoleh gambaran bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi. Demikian pula dengan permasalahan malaria merupakan permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Pemeriatah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan malaria sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai somber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dari Dinas Kesehatan Kota Jambi serta melakukan koordinasi pada sektor-sektor yang terkait didalam program pemberantasan malaria. Dalam penyusunan anggaran program pemberantasan malaria perlu memperhatikan kebijakan dari gerakan Gebrak Malaria serta memperhatikan kesenambungan anggaran.

---

Malaria is a chronic problem in same district micifalities in province of Jambi. ANII rate is above national tolerance and SPM indicator is under target at period of 2004-2006. Malaria eradication program is one of essential service which must be subsided by government (a half or all of them) on implementation. The presence of district autonomy of health budget for each district is depend on district government commitment, except if it has been done an effective advocation based on an accurate financial information.

This study purpose is getting information about financial planning based on government which allocated for Malaria eradication program at period of 2004-2006 based on source, used allocation and commitment from authority government and resource gap between estimated calculation of program need based on KW-SPM costing of fund.

This study covered cost of Malaria eradication program of government funding District Health Office of Jambi at period of 2004-2006. This study used primary and secondary data. Primary data was collected from in-depth interview with stakeholder and secondary data was collected from financial document. From the cost analysis of Malaria eradication program was obtained an illustration that cost analysis of Malaria eradication program at period of 2004-2006 went up from 41,6 million rupiahs until 14,8 billion rupiahs because kelambunisasi program. Total cost out of Kelambunisasi program went up from 41,6 billion rupiahs until 214,8 billion rupiahs. There is not fend from Province budget, with contribution from central government begins in 2005. While the biggest cost of BLN/donation is 14,8 billion because of Kelambunisasi program. Based on activity element, the biggest allocation for treatment activity every year is medicine. According to program function., the biggest allocation for curative every year is medicine, white preventive activity in 2006 has a big allocation because of Kelambunisasi program. Based on budget, operational cost of medicine gets the biggest allocation, while traveling purchase of medicine gets the lowest allocation every year. Investation cost gets the biggest allocation in 2006. Based on KW-SPM Malaria estimation calculated and fund allocation in 2006 got 46% resource gap or 254 million rupiahs. Out of calculation of program personal salary, the different is 33,3% or 313 million rupiahs.

From in-depth interview result with stakeholder got art illustration that health sector is one of development priority in Jambi Problem of Malaria also need right handling and more attention.

It was suggested to district government to improve an estimated allocation of Malaria eradication program based on program need by mobilizing funds from various sources considering district capacity of budget. It is important to give support by advocation effort effectively from District Health Office of Jambi and coordination with other sectors on Malaria eradication program. It is important to give attention of policy from Gebrak Malaria movement and giving more attention of fund sustainability on fund arrangement of Malaria eradication program."

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan program penanggulangan tuberkulosis (TB) di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2006 - 2008, tujuannya mendapatkan peta dan gambaran kesenjangan sumber pembiayaan, baik yang bersumber pemerintah maupun donor. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan data skunder yang berasal dari dokumcn keuangan dan data primer dari wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukan pembiayaan program TB bersumber dari APBN, Global Fund dan APBD Kota Jayapura yang sebagian besar untuk membayar gaji staf program TB. Pada tahun 2008 diluar perhitungan gaji, realisasi pembiayaan TB dari berbagai sumber Rp. 478.566.000,-, sedangkan dengan perhitungan KW-SPM kebutuhan normatifnya sebesar Rp.883. 1 07.064, terdapat funding gap yang masih besar yaitu sebewr Rp.404.54l.064,-. Komitmen para pengambil kebijakan anggaran sudah ada, namun belum tergambar dalam besarya alokasi anggaran. Pemerintah Kota Jayapura perlu mewujudkan komitmennya dengan meningkatkan alokasi anggaran TB untuk menutupijimding gap dan kesinambungan program.

---

This study focus in iinancing analysis of tuberculosis (TB) programs at Jayapura Health District in 2006 - 2008, that lay out financing map and identify funding gap, both budget from government and donors. This research is a analytical approach uses both primary and secondary data. In depth interview with policymakers was taken for primary data and the secondary data from the financial documents at Jayapura Health District. This study finds that linancial sources of stop TB programs is coming from national budget (APBN), donor (Global Fund) and Jayapura district budget (APBD) which is mostly for TB programs staff salary.

In 2008 out of stat? salary, total budget realization for TB programs from all resources budget is Rp.478.566.000,-, where by using KW-SPM accounting system shows budget needed is an amount of Rp.883,l07.064,- showing funding gap amount Rp.404.541.064,-. The commitment among local govemment providers in J ayapura district toward TB program has seemed but still not reflected in the budget allocation sufficiently. Jayapura district government should implement its commitment by increasing sufficient budget allocation for TB program in order to fill funding gap and the sustainability ofthe program."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang model kejadian penyakit TB paru berbasisi wilayah di Kabupaten Solok, dimana model teoritis kejadian penyakit TB paru yang terbentuk dilakukan pengujian dengan data TB paru yang ada di Kabupaten Solok. Penelitian ini adalah jenis penelitian analitik kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Hasil penelitian setelah dilakukan analisis structural equation modelling pada model menyatakan bahwa model kejadian penyakit TB paru yang paling cocok dengan data adalah model respesifikasi. Penelitian ini menyarankan agar model respesifikasi kejadian penyakit TB paru ini di jadikan sebagai acuan dalam mengambil langkah kebijakan penanggulangan penyakit TB paru di Kabupaten Solok, model kejadian penyakit TB paru ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, seperti pendekatan analsis spasial untuk melihat sebaran kasus dengan pengembangan model melalui analisis SEM.

---

ABSTRAK This thesis discusses a model-based incidence of pulmonary TB disease in Solok region, where the theoretical model of pulmonary TB disease incidence formed testing with pulmonary TB of data that exist in Solok. This research is a kind of quantitative analytical study with cross-sectional research design. The results of the study after the structural equation modeling analysis on the model states that the model of pulmonary TB disease events that best fits the data is the model respesifikasi. This study suggests that the model respesifikasi incidence of pulmonary TB disease is in use as a reference in taking steps pulmonary TB disease prevention policy in Solok, pulmonary TB disease incidence models can also be used as a basis for the development of further research, such as the analysis of spatial approaches to see distribution of cases with the development of the model through SEM analysis."

"Di era otonomi daerah, seiring dengan tuntutan reformasi di sektor publik, peningkatan kualitas pelayanan menjadi harapan dari masyarakat luas. Otonomi daerah bertujuan untuk lebih mendekatkan dan menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pelayanan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) merupakan salah satu tugas dan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kualitas pelayanan pengurusan SIUP pada Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan. Metode yang digunakan adalah Metode Service Quality ( ServQual ) yang mengukur kualitas pelayanan SIUP berdasarkan lima dimensi yaitu : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan perizinan belum mampu memuaskan para pelanggan. Dimensi yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah dimensi tangible, kemudian emphaty, reliability, responsiveness dan assurance. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, disarankan agar segera membenahi kebersihan dan kenyamanan kantor beserta ruang tunggu, membuat maklumat pelayanan, serta mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pegawai yang bertugas melayani pelanggan

---

In the regional autonomy era, in line with the demands of public sector reform, improved quality of service to public become crucial. Regional autonomy aims to get closer to public and make public services better. Business License Services (SIUP) is one of the duties and functions of the public service performed by the Office of Public Service and Licensing South of Solok. This study aimed to analyze the level of service quality management of trade license to the Office of General Services and Licensing South of Solok. Method used in thos study is Service Quality (ServQual) that measures the quality of service SIUP based on five dimensions: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, empathy. The results showed that overall licensing services have not been able to satisfy the customers. The most urgent dimension is the tangible dimension, then empathy, reliability, responsiveness and assurance. Based on the research objectives and the research results, it is advisable to immediately fix the cleanliness and comfort of the office with waiting room, making edicts services, and conduct training for staff who serve customers"

"[Puskesmas Muara Labuh mempunyai persentase TMDR relatif tinggi (71,1%) dan Puskesmas Talunan mempunyai persentase TMDR yang relatif rendah (15,1%). Berfokus pada dua puskesmas ini, penelitian ini mengevaluasi promkes TMDR dengan teori CDC dan Bowen dengan menganalisis stakeholder, uraian program, disain evaluasi, pengumpulan bukti yang kredibel, kesimpulan yang diambil dari evaluasi, serta sharing pembelajaran dari temuan evaluasi. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner kader dan pelaksana promkes di puskesmas dan wawancara mendalam kepada stakeholders. Temuan penelitian ini adalah: 1. Keterlibatan wali nagari dan tokoh masyarakat ternyata berperan penting dalam keberhasilan TMDR, 2. Belum semua stakeholder terlibat dalam promkes TMDR, 3. Sumber daya belum memadai untuk promkes TMDR, 4. Belum ada perencanaan khusus untuk kegiatan promkes TMDR, 5. Advokasi dan kemitraan terkait promkes TMDR belum pernah dilakukan, dan 6. Teori CDC dan Bowen (Canadian Institute of Health Research) dapat digunakan untuk mengevaluasi program kesehatan. Disarankan agar disusun peran yang jelas dari wali nagari dan tokoh masyarakat untuk promkes TMDR, dibentuknya kebijakan lokal TMDR, dan menyususn indikator strategi promkes untuk TMDR.

---

, Puskesmas Muara Labuh shows high NSH percentage (71,1%) and Puskesmas Talunan

has low NSH percentage (15,1%). Focusing on these two Puskesmas, this study evaluated

the health promotion program using on theories of CDC and Bowen (analysis of

stakeholder, program implementation, evaluation design, evidence based data, highlights

of evaluation and sharing of the evaluation findings). The study used quantitative and

qualitative approach. The findings were: 1. The involvement of wali nagari and

community leaders play high role in the success of the activities of health promotion

NSH, 2. Not yet all relevant stakeholders were involved, 3. Low resources, 4. Not

specific plan for health promotion NSH, 5. Lack of advocacy on health promotion NSH,

and 6. The theories of CDC and Bowen (Canadian Institute Of Health Research) could be

used for evaluating health program. It is recommended to create clear role of the wali

nagari and community leaders, the need for local regulation on NSH and to create

indicators to measure the achievements of the activities on NSH]"

"Dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004?2009 yang memuat 10 program, yang diamanatkan kepada Departemen Kesehatan salah satunya adalah program lingkungan sehat yang dalam pelaksanaannya telah disusun Rencana strategis Departemen Kesehatan tahun 2005?2009 termasuk indikatornya (Depkes RI, 2007). Salah satu kegiatan Program lingkungan sehat adalah penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Program penyehatan air bersih dilaksanakan untuk pemenuhan akses masyarakat terhadap air bersih, tidak hanya untuk pemenuhan segi jumlah/debit, namun kualitas/mutu air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat juga harus menjadi prioritas. Untuk itu diperlukan kerja keras dari pemegang program penyehatan air, khususnya sanitarian puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan progran tersebut di tingkat puskesmas. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai Mei 2007 di Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah didapatkannya gambaran kinerja petugas Sanitasi Puskesmas dan faktor-faktor yang berperan pada kinerja petugas sanitasi puskesmas dalam pelaksanaan program penyehatan air di Kabupaten Solok Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, Diskusi Kelompok Terarah dan observasi, dengan informan Sanitarian puskesmas dilanjutkan triangulasi sumber dengan Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang PL & PKM Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Rendahnya kinerja sanitarian puskesmas dalam pelaksanaan program penyehatan air bersih dilihat dari Cakupan IS rendah, Penyuluhan Kurang, Pembinaan Pokmair Kurang, Pengawasan air Kurang , Sistem informasi program tidak jalan. Faktor yang berperan dalam kinerja sanitarian tersebut adalah; kemampuan dan keterampilan sanitarian yang kurang terasah, supervisi baik dari Kabupaten maupun Kapala Puskesmas kurang; pelatihan sanitarian frekwensi yang kurang serta tidak sesuai kebutuhan, motivasi sanitarian yang rendah, imbalan dan dana operasional kurang, adanya beban kerja tambahan, sarana dan prasarana tidak memadai, kurang prioritas program oleh Kepala Puskesmas, akses sebagian wilayah kerja yang tidak lancar terutama untuk kecamatan terisolir, serta kebijakan Dinas Kesehatan terutama kebijakan anggaran yang belum memprioritaskan anggaran program kesehatan lingkungan atau program air bersih. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah agar kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok pada program penyehatan air pelaksanaanya diintegrasikan dengan kegiatan puskesmas luar gedung dengan didukung tersedianya sarana dan prasarana, alokasi dana opersional sesuai dengan kebutuhan; Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan; Pelaksanaan supervisi yang berkesinambungan, Pelatihan sanitarian sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan, pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program sesuai kebutuhan sanitarian, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, pengadaan sarana dan prasaran sanitarian, merancang program pemberian reward bagi sanitarian teladan.

---

President Regulation No 7 in 2005 concerning National Development Planning at Middle Period (RPJMN) of 2004-2009 which conclude 10 programs that are instructed to Health Department. One of them is health environment program which its accomplishment arranged a strategic planning of Health Department at period of 2005- 2009 including its indicator (Health Department of Indonesian Republic, 2007). One of health environment program activity is preparing hygienic water and basic sanitation. Healthy program of hygienic water is accomplished to fulfill public access to hygienic water, not only a quantity supplied, but quality of hygienic water which is consumed by public must become a priority. Therefore, it needs a hard work from water healthy program holder, especially for sanitation officer at primary health care as leader of this program accomplishment at primary health care level.

This study was conducted from March until May 2007 at district of Solok. This study aim is to get describing of sanitation officer performance at primary health care and the factors which related to sanitation officer performance at primary health care on accomplishment of water healthy program at district of Solok in 2007. This study used a qualitative method by in depth interview, directed group discussion and observation, informant is sanitation officer at primary health care, and then source triangulation with a leader of primary health care and leader of PL and PKM of Health Service Department at district of Solok.

Low performance of sanitation officer at primary health care on accomplishment healthy program of hygienic water if it was seen from low IS coverage, less counseling, less training of Pokmair, less monitoring of water, information system program is not functioned. The factors which are important on sanitation officer performance such as : less ability and skill of sanitation officer, less supervision of district and primary health care leader, less training frequency of sanitation officer and the need is not available, low motivation of sanitation officer, less reward and operational fund, many extra jobs, facility and basic facility are not adequate, less program priority by leader of primary health care, work area access is not good especially for isolated district, and Health Service Department policy especially for budget policy which does not prioritized budget of development health program or hygienic water program.

It was suggested to Health Service Department policy at district of Solok on water healthy program in order its accomplishment is integrated with primary health care activity out of building by supporting of available facility and basic facility, operational fund allocation is available with the need, health information system development, accomplishment of continuity supervision, sanitation officer training is available with job need at work area, making of accomplishment guide and program technique guide are available with sanitation officer need, training to improve ability and skill, levying facility and basic facility of sanitation officer, arranging reward program for expert sanitation officer. "

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba menjelaskan alasan yang memotivasi anak bekerja di pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari sudut pandang anak itu sendiri dengan menggunakan teori pilihan rasional Coleman. Yang dilakukan penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai alasan anak bekerja dilihat dari pandangan orang lain di luar dirinya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada alasan anak bekerja dari sudut pandang mereka, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka bekerja karena keinginannya sendiri. Meskipun dipaksa oleh keadaan di luar diri mereka seperti ekonomi keluarga yang kurang sejahtera dan ketiadaan peran orang dewasa sebagai pencari nafkah utama. Melalui perhitungan keuntungan dan resiko pertambangan emas ilegal dianggap sebagai pilihan yang paling rasional bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada lima pekerja anak pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Kata Kunci : Pekerja Anak, Pertambangan Emas Ilegal, Pilihan Rasional, Alasan Bekerja

---

ABSTRACTThis research attempts to give an explanation of the various reasons that motivate children to work in illegal gold mining industry in the District Sangir South Solok regency of West Sumatra Province. This study applies the rational choice theory to describe the children rsquo s motivation. If previous studies discuss about the reasons why children work depending on the external factors such as the economy and unemployed parents, this research is focused on the internal reasoning from the children rsquo s perspective. The results show that they were working for their own motivation, despite being forced by circumstances beyond themselves, coming from less economically prosperous family, and the weak of parents rsquo role as the source of income. Through the calculation of risk and benefits, working in the illegal gold mining industry is still regarded as the most rational choice for them. This case study applies qualitative method about five child labour in the illegal gold mining industry in the District Sangir, South Solok, West Sumatra Province. Data were collected through interviews and observations.Keywords Child Labor, Illegal Gold Mining, Rational Choice, Reason to Work"

"For over more than a decade, the mutual funds industry in Indonesia showed its dynamic development. Thanks to the advantage of small-amount investment characteristic, this investment product had reached brooader scope of sicety as its investors, compared to the conventional type of investment tools such as equities and bonds. As a stock-based instrument, equity funds offers the highest expected return, complied with greater risk for the bearer. This type of investment is a great deal for aggressive investors that is looking for highest benefit from the market. This study uses Data Envelopment Analysis (DEA) and the Malmquist Index method to measure the relative efficiency of equity funds in Indonesia, as well as the productivity change for the 2004-2006 period. The result shows that for the period observed there has been an increase of the productivity change for equity funds in Indonesia. "