Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Direktif Television Without Frontiers merupakan fondasi kebijakan audiovisual Komunitas Eropa, terkait skema subsidi, distribusi produk, dan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Globalisasi telah mengubah arah dan visi kebijakan sektoral. Sisi lain, dinamika politik dan budaya muncul pada tingkat Negara Nasional, terkait tahap implementasi kebijakan tersebut. Upaya perlindungan terhadap sektor pertelevisian kemudian dilakukan oleh pemerintah Prancis, dengan mengatur tatapenyiaran dan kuota acara televisi. Hal ini merepresentasikan peran Negara dalam perlindungan konten kultural terhadap kebijakan pada tingkat supranasional. Sebagai hasilnya, konsep ruang publik dalam pertelevisian berubah, terkait fungsinya dalam konteks globalisasi dan sebagai salah satu pilihan kebijakan Komunitas Eropa yang berdimensi sistem ekonomi neoliberalisme.

---

Television Without Frontiers Directive is a cornerstone of the European Community audiovisual policy, related to the subsidy schemes, the European product distribution, the advertising and the protection of minors. Globalization and the development of satellite had altered the direction and vision of the European Community sectoral policies. Inversely, political and cultural dynamics occurred at the National level, related to the implementation of the Directive. Efforts to protect television sector were carried out by the French government by setting up rules of broadcasting. It represents the government's role in the protection of cultural content or cultural exception vis à vis policy imposed by the European Community. As a result, the concept of public space in European television had shifted, related to its functions in the context of globalization and as policy choices of a neoliberalism dimension."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti persaingan usaha dalam industri televisi swasta nasional, serta menginvestigasi pengaruh konsentrasi kepemilikan serta karakteristik industri televisi terhadap harga iklan dan pendapatan iklan pada industri televisi swasta nasional tidak berbayar.Penelitian ini menggunakan metode SCP dan persamaan simultan, menemukan bahwa struktur pasar Industri televisi swasta nasional bercorak Oligopoli ketat serta faktor teknologi memiliki dan jumlah pemirsa mempengaruhi keuntungan dan harga iklan sebuah industri siaran televisi swasta nasional.

---

This study aims to examine competition in the national private television industry, as well as to investigate the effect of concentration of ownership and industrial characteristics on the price of television advertising and advertising revenues at the national private television industry free to air.

This study uses SCP and simultaneous equations finds that the market structure of the industry national private television patterned tight oligopoly and technological factors affecting the audience has and the amount of profit and price advertising a national private television broadcasting industry."

"Buku ini merupakan hasil kajian yang mendalamtentang televisi Indonesia. Hampir semua aspek dibahas mulai dari sinetron, warna pemberitaan masing-masing stasiun hingga masalah intervensi dan monopoli pemerintah dalam industri televisi."

"Perkembangan teknologi komunikasi bermanfaat untuk memproses dan menyampaikan informasi dengan cara yang semakin modern. Salah satu bentuk penyiaran dapat dilakukan melalui siaran televisi. Dalam skripsi ini membahas mengenai putusan pengadilan dalam Perjanjian Penunjukan Pelaksana Siaran Televisi Swasta Umum antara TVRI dan Indosiar. Perjanjian tersebut dimulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014, dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa TVRI sebagai pihak pertama menunjuk Indosiar untuk menjadi siaran televisi swasta umum, kemudian Indosiar berjanji untuk memberikan 12,5% dari seluruh penghasilannya kepada TVRI selama 20 tahun. Pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan peraturan baru yang mengubah status TVRI dari Yayasan ke Perusahaan Jawatan. Hal tersebut membuat pihak Indosiar merasa tidak perlu lagi melaksanakan prestasinya. Kemudian TVRI mengajukan permohonan gugatan kepada Indosiar karena Indosiar tidak melakukan prestasinya sampai dengan tahun 2000. Namun sampai dengan putusan akhir, hakim menolak permohonan dari TVRI tersebut dan menyatakan bahwa Indosiar tidak melakukan wanprestasi.

---

Development of communication technology is useful to process and convey information in a way that the more modern. One form of broadcasting can be done via television broadcasts. This thesis concerning judgment of a court in agreement appointment of execution private television broadcast common between TVRI and Indosiar. The deal is started from 1994 until 2014, in the treaty states that TVRI as the first party constitute Indosiar to become a television broadcast of public, then Indosiar promised to give 12.5% of all income is to TVRI for 20 years. In 2000, the government adopt new rules that change the status TVRI from the foundation into the company jawatan. It makes Indosiar feel no longer have to carry out the performance. Then TVRI submit the application for a lawsuit to Indosiar because Indosiar did not do the performance until the end of year 2000. But until the end of the court, with a verdict the judge refused the request of TVRI and expressed that Indosiar not doing the tort."