Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada dua perasalahan utama pembangunan di bidang kehutanan yaitu : (1) tingginya laju kerusakan hutan (deforestrasi) dan (2) kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mcnjawab dua permaealahan tersebut adalah program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjaga keamanan sumbcr daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempenganuhi partisipasi masyarakat dalam program PHBM dan menganalisa dampak program texhadap pendapatan masyarakat desa hutan. Penelitian ini dilaksanakan di desa hutan pada tfga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Data yang digunakan adalah data primer hasil survei terhadap 160 responden yang dipilih sccara acak dengan sistcmatis sampling. Metode estimasi yang digunakan adalah trearmem ejéct model. Hasil estimasi regresi menunjukkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik rumah tangga tidak mempengaruhi keputusan partisipasi masyarakat dalam program. Hanya persepsi terhadap lingkungan saja yang mcmpengaruhi keputusan mengikuti program. Hasil penelitian ini juga menunjukkan ada pcrbedaan pendapatan antnra yang ikut program dan tidak ikut program. Mereka yang mengikuti program pendapatannya justeru lebih rcndah sebesar Rp 312.838,-. Peranan PI-IBM terhadap pcningkatan pendapaxan kurang berhasil.

---

There are two main problem in forestry development, they are: 1. The high speed of deforestation and, 2. The poveny of society around the forest. One of govemment policies to answer the two problems is the community based forest resources management (CBFM). This program has the aims to increase people's welfare around the forest and to maintain the forest resource safety. This research has the aims to find out the factors that influence peopIe's participation in forest resource management together with the society and then to analyze the effect of the program on forest rural society income.

This research was carried out in rural forest in three district area that is District of Patikraja, Kebasen and Kedungbanteng, Banyumas Regency. The data were collected from primary data as the result of survey on |60 respondents chosen randomly using systematic sampling method. Then the estimation method is treatment effect model.

The result of regression estimation shows that the social economic condition and characteristic of households do not influence people's participation on the program . Only perception on the environment etTects their decision to follow the program. The result of research also shows that there is income difference among the people who participate the program and people who do not participate the program. The people who participate the program in fact accept lower income as much as Rp. 312,838,- As implication, the role of community based forest resources management is in fact less successful."

"Pendapatan rata-rata masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga masih belum ideal. Kondisi ini di duga menjadi pemicu masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga untuk memanfaatkan lahan di dalam Hutan Desa yang berada pada kawasan hutan. Oleh karena itu, perlu diketahui pengaruh pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga dari luar dari dalam Hutan Desa pada lahan kelola masyarakat sebagai salah satu indikator kelestarian kawasan hutan lindung. Pendekatan kuantatif digunakan dalam riset ini dipergunakan untuk menganalisis data hasil lapangan dan data sekunder sebagai data pembanding. Hasil riset menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang lebih besar dari luar Hutan Desa Pattaneteang sebesar Rp. 14.060.500/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa sebesar Rp. 3.338.000/KK/tahun. Pendapatan masyarakat Hutan Desa Campaga lebih besar dari luar Hutan Desa sebesar Rp. 14.567.000/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa Campaga sebesar Rp. 7.682.750/KK/tahun. Pendapatan tersebut berpengaruh pada lahan kelola masyarakat sebagai indikator kondisi kelestarian kawasan hutan lindung di kedua desa.

---

Average income of Pattaneteang and Campaga rural community aren rsquo t ideal. This condition is resulting land utilization of rural forest in preserved forest area to increase their income and threats the forest sustainability in both rural community. Therefore, it is necessary to note the influence from both rural community income either from inside nor outside the rural forest on community management land as one of the indicators of to preserved forest sustainability. The quantitative approach used in this research is used to analyze field and secondary data as comparative data. From the research it is know, the biggest Pattaneteang income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.060.500 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 3.338.000 Family Year. For the Campaga income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.567.000 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 7.682.750 Family Year. This income affects the community management land as an indicator of the condition of preservation of protected forest areas in both of the rural.Keyword rural community income, rural forest, income from outside rural forest, income from inside rural forest, and sustainability of preserved forest area."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan melalui Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain serta meningkatkan Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yaitu sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan) dimana informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan latar belakang yang cukup mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan informan dengan metode keterwakilan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di wilayah KPH Gundih belum menciptakan kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang sepenuhnya memahami kebijakan PHBM, setiap proses implementasi yang dijalankan menunjukan dominasi Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan, Pembuatan segi-segi implementasi kebijakan PHBM merupakan kebijakan dengan sistem top down, Masyarakat desa hutan tidak dapat menikmati akses yang dijanjikan dalam substansi kebijakan PHBM, dan keterkaitan dengan ketahanan daerah Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM menjadi sumber dari Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan

---

This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Gundih unit has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal that has been reached by the Perhutani Public Company of Gundih unit through the PHBM policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest preservation on the other hand.

This research with Qualitative approach is a something is seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the Perhutani Public Company of Gundih unit. The kind of data in this research consists of primary data and secondary data. The sample with drawal is done by using purposive sampling method and is analyzed by Qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of PHBM policies in the area of ​​KPH Gundih has not created the conditions surrounding forest villagers who fully understand the PHBM policies, the implementation process is carried out every show the dominance of Perhutani as a forest management mandate in Grobogan Regency, making implementation aspect PHBM policy is a policy with a top-down system, forest village communities can not enjoy the promised substance PHBM policies, and linkages with local resilience community empowerment through PHBM be the source of the Regional resilience Grobogan Regency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan melalui Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain serta meningkatkan Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan) dimana informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan latar belakang yang cukup mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan informan dengan metode keterwakilan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di wilayah KPH Gundih belum menciptakan kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang sepenuhnya memahami kebijakan PHBM, setiap proses implementasi yang dijalankan menunjukan dominasi Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan, Pembuatan segi-segi implementasi kebijakan PHBM merupakan kebijakan dengan sistem top down, Masyarakat desa hutan tidak dapat menikmati akses yang dijanjikan dalam substansi kebijakan PHBM, dan keterkaitan dengan ketahanan daerah Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM menjadi sumber dari Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan

---

This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Gundih unit has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal that has been reached by the Perhutani Public Company of Gundih unit through the PHBM policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest preservation on the other hand.

This research is a research with Qualitative approach is a something is seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the Perhutani Public Company of Gundih unit. The kind of data in this research consists of primary data and secondary data. The sample with drawal is done by using purposive sampling method and is analyzed by Qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of policies in the area of ​​KPH Gundih PHBM has not created the conditions surrounding forest villagers who fully understand the PHBMpolicies, the implementation process is carried out every show the dominance of forestry as a forest management mandate Grobogan, making implementation aspect PHBM policy is a policy with a top-down system, forest village communities can not enjoy the promised substance PHBM policies, and linkages with local resilience community empowerment through PHBM be the source of the Regional resilience Grobogan."

"Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dibentuk oleh perhutani untuk lebih melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan di Pulau Jawa. Partisipasi aktif dalam program ini menjadi kunci utama keberhasilan program PHBM. Tulisan ini menganalisis pengaruh karakteristik petani hutan terhadap tingkat partisipasinya dalam program PHBM yang berlokasi di Desa Buniwangi, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Riset menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi dan deskriptif. Sebagian besar petani hutan berpartisipasi dalam rapat perencanaan PHBM, pelaksanaan dan evaluasi PHBM. Umur petani hutan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani hutan dalam perencanaan dan evaluasi program PHBM."

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."

"ABSTRAKHutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rawan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena spesies biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar (Alikodra, 1995).Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut dan hingga saat ini tinggal + 3,24 juta ha. Penyebarannya yang terluas kurang lebih 3 juta ha di Irian Jaya dan sisanya tersebar secara sporadis di Daerah Istimewa Aceh dan propinsi-propinsi : Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).Peran serta masyarakat yang hanya terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove, dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Peran serta seperti ini perlu diubah, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk turut mencegah kerusakan hutan mangrove, yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, agar manfaat hutan mangrove tersebut dapat berlangsung terus menerus.Hutan mangrove di Segara Anakan perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilindungi dan dilestarikan, mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang mengancam keberadaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Segara Anakan adalah (ASEAN/US, 1992):1. Penyusutan hutan mangrove karena diambil kayunya oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan dan kayu bakar, serta adanya konversi hutan mangrove untuk lahan pertanian dan empang (tambak). Di antara tahun 1974-1978 telah terjadi kerusakan hutan mangrove kurang lebih 1.454 ha.2. Belum mantapnya koordinasi dan masih lemahnya sistem informasi serta adanya tumpang tindih fungsi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab serta yurisdiksinya.3. Banyaknya tanah timbul yang belum jelas status dan peruntukannya, mengakibatkan pemanfaatan yang kurang benar dan atau tidak terkendali. Hal ini juga mempengaruhi status kepemilikan lahan di beberapa kawasan di Segara Anakan, seperti kawasan Perum Perhutani, tanah milik penduduk dan Kawasan Nusakambangan.4. Kondisi jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan air bersih sangat terbatas.5. Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya persepsi masyarakat tentang arti penting hutan mangrove dan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.Keberadaan hutan mangrove Segara Anakan saat ini mendapat ancaman yang sangat serius, karena di samping adanya pemanfaatan oleh masyarakat, seperti dilakukannya penebangan kayu mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa dilakukan usaha rehabilitasi, juga adanya usaha membuka hutan mangrove untuk tambak dan kegiatan pertanian lainnya. Guna menjamin berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian potensi perairan laut akan produksi ikan, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian hutan mangrove.Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.Atas dasar hasil penelitian tersebut, ditetapkan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi serta melestarikan hutan mangrove, melalui strategi yang meliputi, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ketiganya sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia.Untuk melaksanakan strategi tersebut, masing-masing dilakukan dengan :1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang mencakup perlindungan, pelestarian, penelitian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove.2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem empang parit (silvofishery).3. Pengembangan kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah penelitian dan secara langsung melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH Mangrove).4. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan melalui pemasyarakatan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar atau perusak hutan mangrove.Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan :1. Kondisi hutan mangrove yang ada di daerah penelitian telah mengalami kerusakan dan luasnya mengalami penyusutan, baik diakibatkan oleh adanya penebangan secara ilegal, maupun usaha konversi lahan mangrove untuk kegiatan lain seperti pertambakan dan pertanian.2. Kerusakan dan penyusutan hutan mangrove di daerah penelitian erat kaitannya dengan peran serta masyarakat, di mana mereka hanya memanfaatkan hutan mangrove tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya.3. Pada umumnya kondisi masyarakat Segara Anakan berpendidikan rendah, kondisi sosial ekonomi rendah dan persepsi terhadap konservasi rendah.4. Kondisi kelembagaan di daerah penelitian belum berjalan secara optimal, demikian juga pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan5. Berdasarkan hal tersebut di atas (angka 1,2,3 dan 4) perlu dikembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang meliputi :a. Pengembangan sumber daya manusia melalui, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, menggunakan Cara Training of Trainers.b. Pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan empang parit (silvofishery).c. Pengembangan kelembagaan dengan menambah struktur organisasi di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan tugas serta fungsi lembaga yang telah ada baik formal maupun informal.d. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Upaya penaatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah.6. Perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan koordinasi antar instansi terkait di Segara Anakan.

---

ABSTRACT

Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition between terrestrial ecosystem and marine ecosystem. Its physical environmental condition which is very special has caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity and this ecosystem is very fragile towards the presence of external influences, especially since the biota species in mangrove forest have limited tolerance towards the presence of changes from outside (Alikodra, 1995).

Mangrove forests in Indonesia is ever decreasing in size and at present only 3.24 million ha remain. The most extensive distribution is about 3 million ha in Irian Jaya and the remainder are scattered sporadically in areas of special territory of Aceh and provinces, including : North Sumatera, Jambi, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, Central Jawa, East Jawa, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-east Sulawesi, North Sulawesi and Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).

Community participation that is only related to exploitation activities without observing the preservation of the mangrove forest may destroy the mangrove forest ecosystem. This participation should be changed, namely by raising the awareness to participate in preventing mangrove forest destruction covering activities like protection, preservation and utilization in a proper can manner so that the benefit arising from the mangrove forest can be harvested continuously.

The mangrove forest in Segara Anakan needs serious attention to protect and preserve its existence, since increasing problems threatened its very existence. Several problems related to its management include (ASEAN/US, 1992) :

1. The mangrove forest is reduced in size, due to the need of wood as building material and energy source of the surrounding community, as well as its conversion into agricultural land and fish ponds. Between 1974-1987 some 1.454 ha of mangrove forest was destroyed.

2. The lack of coordination and weak information system As well as overlapping functions between related institutions in mangrove forest management resulted in obscure authority, responsibility and respective jurisdiction.

3. The unclear status of land and its respective allocations, resulted in improper utilization and or uncontrollable situation. These, also influenced the ownership of land in several areas of Segara Anakan, like Perum Perhutani complex, inhabitants ownership and the Nusakambangan complex.

4. The condition of roads, health facilities, educational facilities and clean water is very much limited.

5. The community educational level that is still low as well as the lack of community perception as to important meanings of the mangrove forest. resulted in limited community participation in endeavors of protection and preservation of mangrove forest.

Segara Anakan mangrove forest is at present being seriously threatened because besides. Its utilization by the community without rehabilitation efforts, there is also the activity of clearing and opening up the mangrove forest for fish ponds or other agricultural activities. To guarantee the continuation of community socio-economic life and coastal marine potential preservation of fish production proper management and regulations are needed that will guarantee the preservation of mangrove forest.

Hence, this study : Community participation in mangrove forests management" is carried out. The purpose of this study is to formulate a thesis as a requirement to obtain a Master of Science degree (MSi) in Environmental Sciences at the Postgraduate Program University of Indonesia. The objective is to produce a community participation development concept in mangrove forest management.

Based on the results of the study, community participation development in mangrove management is determined. The objective is to promote community socio-economic status and protect as well as preserve the mangrove forest through a strategy that covers the promotion of community socio-economic condition, institution and observance of laws and regulation implementation, all of which are very much dependent on the capacity of human resources.

To implement the strategy, each is carried out by :

1. Development of human resource quality by way of education and training activities as well as communication, information and education which cover protection, preservation, research and utilization in mangrove forest management.

2. Community socio-economic development by way of silvo-fishery system.

3. Institutional development by improving the task and functions of available institutions in the study area and directly involve community participation by establishing mangrove forest farmers group.

4. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization of laws and regulations relating to mangrove forest management as well as stressing the implementation of sanctions towards trespassers or mangrove forest destroyers.

Based on the findings of the study, the following conclusions were made :

1. The mangrove forest condition in the study area has suffered damage and its size is reduced, both due to illegal felling and efforts towards conversing the mangrove grounds for agricultural and fish ponds purposes.

2. Mangrove forest damage and reduction in the study area is closely related to community participation, such as mangrove utilization without considering the aspects of preservation.

3. The condition of socio-economic, education and perception the local community in the study area are limited.

4. The capability of institution and law enforcement in the study area are weakness.

5. Based on the finding of the study, the following conclusions for development of human participation for the mangrove forest management :

a. Human resource development by way of education, training and communication, information and education to the community using the "Training Of the Trainers" method.

b. Community socio-economic development by way of silvofishery.

c. Institutional development as well as for the kecamatan level by raising the duty and .functions of available institutions both formal as well as informal.

d. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization endeavours of laws and regulations related to mangrove forest management as well as strict sanctions implementation toward trespassers. This observance endeavours is carried out in a comprehensive and coordinated manner, both to the community as well as government apparatus.

6. To develop the capability of government apparatus and coordination between related institutions for management of Segara Anakan."

"Penelitian ini membahas tentang pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh warga di Dusun Bogoran, Wonosobo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hutan rakyat merupakan salah satu bentuk guna lahan yang dominan di Bogoran. Dalam hutan tersebut terdiri dari berbagai jenis tanaman. Hutan rakyat sudah sejak lama dikelola oleh warga Bogoran. Ini disebabkan karena wanatani adalah bidang pekerjaan utama warganya sejak dahulu. Hutan rakyat ini menjadi sumber produksi, penghasilan warganya, dan juga sumber pakan ternak. Warga Bogoran menyadari pentingnya arti hutan secara ekonomi dan ekologis bagi kehidupan mereka. Petani hutan di Bogoran memiliki pola pikir yang sederhana terhadap hutan rakyat yaitu mereka hidup dari hutan sehingga hutan harus dikelola dengan baik agar hutan dapat terus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Warga Bogoran melihat hutan sebagai kehidupannya.

---

This study focuses on forest management based on local community in Bogoran Hamlet, Wonosobo. The research was conducted by using qualitative research approach through observation, interview, and literature study method. The result of this study showed that forest management based on local community is one of the dominant land use in Bogoran. This is because agroforestry is community's main occupation since old times. Forest community becomes product resources, community's income, and also the source of livestock feed. Bogoran community not only recognize the importance of forest on ecomony value, but also the importance of forest ecological value for their lives. Farmers in Bogoran have simple mindset, they live in forest so the forest must be managed properly for making money to fulfill their needs. Bogoran community seeing forest as their lifes."

"ABSTRAK Ekosistem perairan dan daratan di sepanjang jalur pantai utara Pulau Jawa membentuk ekosistem mangrove menjadi ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati yang saling berinteraksi, salah satunya di Desa Pantai Bahagia yang berada di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kenyataannya, dari tahun 1999 hingga 2014, hutan mangrove di desa ini terus mengalami degradasi karena faktor antropogenik, yakni konversi lahan mangrove menjadi tambak oleh masyarakat pesisir yang menyebabkan penggerusan pantai terus terjadi di kawasan ini, karena tidak adanya penghalang ombak, sehingga intrusi air laut menjadi tinggi dan terjadi banjir rob yang menyebabkan kerugian besar bagi warga yang sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani tambak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Desa Pantai Bahagia dikategorikan rusak parah dan kondisi biodiversitas yang rendah, sehingga urgensi untuk melakukan rehabilitasi tergolong tinggi. Hingga tahun 2018 sudah mulai muncul partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi hutan mangrove, namun masih tergolong rendah dan belum dapat menandingi laju kerusakannya. Karenanya, dilakukan studi pada 30 masyarakat Desa Pantai Bahagia yang memiliki kepedulian dan tingkat partisipasi mengelola mangrove yang tinggi untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, serta menyusun strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi mangrove Desa Pantai Bahagia.

---

ABSTRACT Aquatic and terrestrial ecosystems along the northern coastline of Java Island form a mangrove ecosystem into an ecosystem rich in interacting biodiversity, one of which is in Pantai Bahagia Village in Muara Gembong District, Bekasi Regency, West Java. In fact, from 1999 to 2014, mangrove forests in this village continued to experience degradation due to anthropogenic factors, namely the conversion of mangrove land into ponds by coastal communities which caused coastal erosion to continue to occur in this region, due to the absence of wave barriers, so that seawater intrusion became high and there was a tidal flood which caused huge losses for residents who mostly had livelihoods as pond farmers. The results of this study indicate that the mangrove conditions in Pantai Bahagia Village are categorized as severely damaged and have low biodiversity conditions, so the urgency to carry out rehabilitation is classified as high. Until 2018 community participation has begun to emerge in rehabilitating mangrove forests, but is still relatively low and has not been able to match the rate of damage. Therefore, a study was conducted on 30 Pantai Bahagia villagers who have a high level of care and participation in managing mangroves to analyze factors that can increase overall community participation, and develop strategies to increase community participation in rehabilitating mangrove Pantai Bahagia Village.

"