Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 92630 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syaifuddin
"Tesis ini dilatarbelakangi oleh penyatuan ekonomi Eropa (Integrasi Uni Eropa) yang ditandai dengan penyatuan mata uang negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa yaitu Euro. Sejak tanggal 1 Januari 2002. Peredar.m Euro sebagai alat tukar baru menggantikan uang nasional 12 negara anggota UE (Austria, Belgia, Belanda, Finlandia, frlandia, ltalia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Portugal, Spanyol, Yunani) berlangsung relatif mulus. Apakab penyatuan mata uang tersebut akan berpengarub terbadap ekspor Indonesia, maka kam.i menganaJisa 6 (euarn) negara EU (Perancis, Jerman, Italia, Belgia Luxemburge, Belanda).
Tujuan tesis ini adatah untuk mengkaji ekspor Indonesia terhadap 6 {eanam) Negara Uni Eropa, sejak mulai 1995 hingga tahun 2008 dan mengetahui sejauh mana pengaruh GDP 6 {enam) negara Uni Eropa terhadap perkembangan Ekspor Indonesia. Analisis dalam tesis ini menggunakan data sekunder runtun waktu (time series). yang diambil dari data yang telah dipublikasikan oleh BPS dan European Statistic (Eurostat) dan data primer. Hasil yang diperoleh berdasarkan data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis regresllinier berganda dengan metode Fix Effect. Dengan metode ini maka dapat dijelaskan variable-variabe1 yang mempengaruhi ekspor lndonesia, cara meningkatkan ekspor pemerintah, dan seberapa besar.

This thesis is motivated by the economic unification of Europe is marked by the currency union countries that joined the European Union. Since January 1, 2002. Circulation of the Euro as a new tender to replace the national currency of 12 EU members (Austria, Belgium, the Netherlands, Finland, Ireland, Italy, Germany, Luxembourg, France, Portugal, Spain, Greece) took place relatively smoothly. Is the currency union will affect the exports of Indonesia, then we analyze the 6 (six) EU countries (France, Germany, Italy, Belgium Luxemburg, Netherlands).
The purpose of this thesis is to examine exports of Indonesia to 6 (six) European Union member, since the beginning of 1995 until the year 2008 and determine how far the influence of GDP, Exchange Rate (ER) and Single currency implementation of the European Union member on the development of Indonesian exports. The analysis in this thesis uses secondary data time series, derived from data published by BPS and the European Statistics (Eurostat) and the primary data. The results obtained on the basis of these data were analyzed using multiple linear regression analysis by the method of Fix Effect."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T21023
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Luthfi Mahendra
"Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia sehingga berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir CPO terbesar di dunia, di mana salah satu tujuan utamanya adalah Uni Eropa. Namun demikian, Uni Eropa justru menerapkan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) I pada tahun 2009 dan dilanjutkan dengan RED II pada tahun 2018 yang berisikan tentang peralihan konsumsi dari energi fosil menjadi energi terbarukan, di mana energi tersebut harus diproduksi dan diolah secara berkelanjutan. Dampaknya, Uni Eropa mulai mengurangi impor CPO dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga Kebijakan RED I dan II berpotensi dapat memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

Crude Palm Oil (CPO) is Indonesia's main export commodity, which has led Indonesia to become the world's largest CPO exporter, where one of its main destinations is the European Union. However, the European Union implemented the Renewable Energy Directive (RED) I in 2009 and followed with RED II in 2018. These directives aim to transition consumption from fossil fuels to renewable energy sources, requiring sustainable production and processing. As a result, the European Union has started reducing CPO imports from various countries, including Indonesia. Consequently, RED I and II Policies could potentially affect Indonesia's CPO exports to the European Union."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anika Widiana
"ABSTRAK
The relationship between Indonesia and European Union has already bond since years ago. An economic cooperation, especially in trade, was the beginning of it relation that made European Union an important business partner for Indonesia. Chapter one explains how European Union has a significant position in trade with Indonesia, where the percentage is more or less of 13 percent of Indonesian total trade worldwide. Mapping should be done in order divide Indonesian commodities into two parts, which are competitive commodities and uncompetitive commodities in European Union's market. There are several leading Indonesian commodities in European Union's market that should be secured ,and increased. Thus Indonesia is able to be more responsive to the European Union about the alternatives to increase market share. Commodities in this thesis are divided into five (5) categories such as fuels, agricultures and raw materials, food, ores and metals, and manufactures.
Indonesia hopes that the integration of European Union will increase the export value of Indonesia to EU market, although there are some barriers in trading activities. One of the barriers is EU import policy that had been imposing to Indonesia export commodity, either tariff policy or non-tariff policy.
Apparently, there are many perspectives about those trade policies that can be seen from European Union's (as the importer countries) and Indonesia's (as the exporter country) point of view. Because of that reason we have to recognize and identify -several factors that set up those policies such as Economic factor and Social-Politic factors.
Finally, after the mapping and formulating factors of export activities, Indonesia is able to describe threat and opportunities in exporting commodities to the European Union's market. As results, the writer would like to give some opinions about alternative efforts to increase Indonesian export to European Union.
"
2007
T 17560
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Yudhistira Henuhili
"Selama beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan perdebatan mengenai kedaulatan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Salah satu titik krusial yang mendorong perdebatan ini adalah terbentuknya Uni Eropa melalui Maastricht Treaty pada tahun 1992. Setelah itu, terdapat beragam literatur yang membahas mengenai kedaulatan di Uni Eropa, sehingga diperlukan sebuah kajian kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, studi ini memetakan perkembangan literatur mengenai kedaulatan di Uni Eropa pasca Maastricht Treaty. Dari tiga puluh artikel jurnal/buku/chapter edited volume yang dikaji, terdapat empat tema besar yaitu (1) karakteristik kedaulatan di Uni Eropa; (2) dinamika kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa: antara intergovernmentalisme dan supranasionalisme (3) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap perubahan bentuk kedaulatan di Uni Eropa dan (4) kritik terhadap penerapan kedaulatan di Uni Eropa. Setelah melakukan pemetaan dan analisis literatur, kajian kepustakaan ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, karakter kedaulatan di Uni Eropa memiliki penafsiran yang berbeda-beda, mulai dari kedaulatan dipandang disatukan (pooled sovereignty), dibagi (shared sovereignty), hingga dianggap masih berada di negara. Kedua, penerapan kedaulatan dalam tatanan praktis dalam level kebijakan di Uni Eropa dapat bertahan maupun berubah, menyesuaikan preferensi negara-negara anggotanya. Ketiga, penerimaan negara terhadap beragam bentuk kedaulatan di Uni Eropa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor interdependensi, dan faktor keamanan. Keempat, dinamika serta cara pandang terhadap kedaulatan di Uni Eropa tampaknya dipengaruhi oleh fenomena-fenomena empirik atau perkembangan yang terjadi di Uni Eropa. Terakhir, dari keseluruhan literatur, studi ini mengindentifikasi celah literatur yang terdapat dalam sedikitnya analisis mengenai kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa, serta kurangnya studi komparatif yang membandingkan kedaulatan di Uni Eropa dengan kedaulatan dalam entitas politik lainnya.

Over the last few decades, the topic of Sovereignty has been increasingly discussed in International Relations. One of the crucial factors leading to the debate was the establishment of the European Union through the enactment of Maastricht Treaty in 1992. As an effect, various literature discussing sovereignty in the European Union emerged and subsequently neccessitates a literature review on it. This study mapped various literature on sovereignty in the European Union after Maastricht Treaty. By taking into account thirty journal articles/books/chapters of edited volume, this study found four major themes in the literature: (1) the characteristics of sovereignty in the European Union; (2) the dynamics of sovereignty in the European Union policies: between intergovernmentalism and supranationalism; (3) the factors influencing the acceptance of the changing form of sovereignty in the European Union; and (4) the critiques on the implementation of sovereignty in the European Union. After mapping and analyzing the literature, this study found several important points. First, the characters of sovereignty in the European Union result in various interpretations such as pooled sovereignty, shared sovereignty, and sovereignty that are embedded within member states. Second, the implementation of sovereignty in the European Union policies could both be static or dynamic, depending on the member states' preferences. Third, member states’ acceptance of various sovereignty forms in the European Union are influenced by economic, interdependence, and security factors. Fourth, the dynamics of the sovereignty in the European Union are perceived to be influenced by events happening in the European Union. Lastly, this study identifies several literature gaps on the lack of literature analyzing sovereignty aspect of European Union’s policies and the minimum amount of comparative studies between sovereignty in the European Union and sovereignty in other political entities."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rida Rohmawati
"Penyebab belum selesainya negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) adalah masih adanya poin pembahasan yang belum disepakati kedua belah pihak, salah satunya adalah usulan Uni Eropa untuk menghapus kebijakan bea keluar Indonesia. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas ekspor kode harmonized system enam digit dalam rentang waktu 2007-2019 secara bulanan, dan mengaplikasikan metode fixed effect model, simultaneous equation model serta seemingly unrelated regression. Hasil estimasi menunjukkan bahwa bea keluar dan volume ekspor berkorelasi secara simultan. Peningkatan permintaan ekspor dari Uni Eropa secara signifikan meningkatkan tarif bea keluar Indonesia, dan tarif bea keluar Indonesia secara signifikan mengurangi volume ekspor ke Uni Eropa. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan bea keluar Indonesia atas ekspor tujuan Uni Eropa dapat meningkatkan suplai di dalam negeri."
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022
336 ITR 7:2 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Bhella Pertiwi
"ABSTRAK
Penelitian ini merumuskan latar belakang Uni Eropa melakukan sentralisasi data
populasi dan perumahan Uni Eropa dalam sebuah sistem daring diberi nama
Census Hub, serta dampaknya terhadap jumlah tunawisma dan ketersediaan
hunian di Negara Anggota Uni Eropa. Permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah latar belakang Uni Eropa menciptakan aplikasi daring untuk
sentralisasi data populasi dan perumahan di Eropa. Permasalahan kedua yang
dibahas adalah fenomena jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian kosong di
Negara Anggota Uni Eropa. Periodisasi penelitian diambil dari tahun 1980-2020.
Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber data
diambil dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Teori yang
digunakan adalah konstruktivisme untuk integrasi Eropa oleh Jeffrey T. Checkel
menekankan pada perspektif politik domestik untuk merumuskan latar belakang
inisiatif sentralisasi data populasi dan perumahan di Uni Eropa. Konsep yang
digunakan adalah analisis pasar perumahan dilihat melalui faktor permintaan,
penawaran, dan legal dari Erick Eschker untuk merekonstruksi dampak
sentralisasi sensus terhadap jumlah tunawisma dan ketersediaan hunian di Negara
Anggota Uni Eropa. Dari kedua proses analisis untuk menjawab kedua masalah,
peneliti menemukan, bahwa sentralisasi sensus populasi dan perumahan Uni
Eropa melalui Census Hub tidak dapat menjadi indikator dalam mengatasi
peningkatan jumlah tunawisma dan tingkat kekosongan hunian di Negara
Anggota Uni Eropa.

ABSTRACT
This research formulates the background of the European Union centralizing
population and housing data of the European Union in an online system called the
Census Hub, and its impact on the number of homeless and housing availability in
EU Member States. The problem raised in this research is the background of the
European Union creating an online application for centralizing population and
housing data in Europe. The second issue discussed is the phenomenon of the
number of the homeless and the availability of empty dwellings in EU Member
States. The research period is taken from 1980 to 2020. The research method is
qualitative and quantitative research methods. The data sources are taken from
official publications issued by the European Union. The theory used is
constructivism for European integration by Jeffrey T. Checkel emphasizes the
domestic political perspective to formulate the background of the population and
housing data centralization initiative in the European Union. The concept used is
an analysis of the housing market from Erick Eschker seen through demand,
supply, and legal factors to reconstruct the impact of census centralization on the
number of homeless people and the availability of dwellings in EU Member States.
From the two analysis processes to answer the two problems, the researcher found
that the centralization of the population and housing census of the European
Union through the Census Hub cannot be an indicator in overcoming the increase
in the number of the homeless and in the level of vacancy dwellings in the EU
Member States."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Kajian Wilayah Eropa, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Ajeng Zahrotun Noor
"Tesis ini berangkat dari hipotesis penulis bahwa ruang politik Uni Eropa memfasilitasi Greenpeace untuk dapat menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Tesis ini menganalisis strategi Greenpeace dalam menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia melalui Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka. Analisis kajian tesis ini menggunakan penggabungan konsep transnasional advocacy networks (1998) dan konsep kesempatan politik Dellmuth dan Bloodgood (2019). Berdasarkan konsep konsep transnasional advocacy networks (1998), ada empat taktik politik. Dari keempat taktik politik, Greenpeace hanya menggunakan dua taktik politik untuk mempengaruhi Uni Eropa, yaitu taktik politik pengaruh dan akuntabilitas. Kedua taktik ini bisa dikatakan secara tidak langsung dapat dimanfaatkan Greenpeace untuk menekan industri minyak kelapa sawit. Kendati demikian, kedua taktik tersebut memiliki pengaruh terbatas kepada kebijakan Uni Eropa. Salah satu penyebab terbatasnya pengaruh Greenpeace adalah lambannya pembuatan rencana aksi Uni Eropa dalam melakukan komitmen global. Sementara itu, konsep kesempatan politik menjelaskan bahwa pengaruh politik Uni Eropa terbatas. Keterbatasan pengaruh disebabkan sempitnya ruang politik dari dalam institusi, koalisi organisasi non pemerintah dalam tidak menunjukkan peranan penting dan kompleksitas isu yang disebabkan oleh tidak realistisnya komitmen Uni Eropa. Dengan demikian, Greenpeace tidak dapat menggunakan Uni Eropa sebagai tekanan terhadap industri minyak kelapa sawit.

This thesis is based on hypothesis that European Union facilitates political space for Greenpeace in order to be able press the palm oil industry. This thesis analyzes the strategy of Greenpeace in pressing Indonesian palm oil industry through European Union. This qualitative research used literature research regarding palm oil and objects of analysis. Theoretical framework that uses in this research is combination between transnational advocacy networks concept (1998) and political opportunity (2019) concept. Based on transnational advocacy network concept (1998), there are four political tactics which are used by Greenpeace in running the palm oil campaign. Four political tactics are information, symbolic, leverage and accountability. From four political tactics, Greenpeace only uses two political tactics to influence European Union, namely leverage political tactic and accountability political tactic. It can be said that the two political tactics are used indirectly to press palm oil industry by Greenpeace. However, Greenpeace’s influence to European Union policy is limited. One of the reason is the slow progress of European Union in doing global commitment. Meanwhile, political opportunity concept explain that limitation caused by the narrow political space inside European Institution. Besides that, coalition between Greenpeace and other organization non-governments had not shown significant role in influencing European Union policy. The complexity of this issue also limits Greenpeace’s influence on the European Union."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Milka Marissa
"Tesis ini menganalisa mengenai konsistensi kebijakan dan metodologi/ tindakan Uni Eropa dalam memberlakukan tindakan anti-dumping (BMAD) terhadap ekspor biodiesel Indonesia, terhadap ketentuan hukum WTO, khususnya ADA (Anti-Dumping Agreement). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar memastikan adanya konsistensi regulasi nasional dengan seluruh ketentuan ADA demi meminimalisir pemberlakuan kebijakan maupun tindakan anti-dumping yang menyimpang dari ketentuan ADA dan ketentuan hukum WTO lainnya, dan dengan demikian menjaga kepentingan perdagangan internasional negara-negara sebagai sesama anggota WTO. WTO perlu melakukan peninjauan kembali atas legislasi anti-dumping nasional (misalnya, sebagaimana yang dilakukan terhadap komitmen anggota WTO melalui Trade Policy Review Mechanism), dengan tujuan menemukan atau mencegah inkonsistensi regulasi ?as rules? terhadap ketentuan hukum ADA, sehingga jika terdapat inkonsistensi tersebut, tidak sampai berlanjut diberlakukan ?as conduct? terhadap negara-negara lain dalam praktek perdagangan internasional. Selain itu, negara-negara berkembang juga perlu mendapat perhatian khusus dari WTO sehubungan dengan isu dominasi negara-negara maju (developed country) dalam menerapkan tindakan anti-dumping terhadap negara-negara berkembang (developing country) yang berpotensi memiliki latar belakang proteksionisme terhadap industri domestik negara maju tersebut.

This thesis analyzes the consistency of policies and methodologies as well as EU?s action in imposing anti-dumping measures (BMAD) against Indonesia?s biodiesel exports, in accordance with the WTO law, especially the ADA (Anti-Dumping Agreement). This thesis uses the method of normative legal research as to result in a prescriptive advice. The results of this study suggest that a country (WTO Member) ensures consistency of their national legislation, in accordance with the WTO laws in general and the provisions of ADA in particular, in order to minimize the implementation of anti-dumping measures that deviate from the provisions of the ADA and the WTO laws in general, and thus will save the trade interests of countries as fellow members of the WTO. It is also important for the WTO to conduct a review towards the national anti-dumping legislation (such as, the Trade Policy Review Mechanism which is implemented upon the accession commitments of the WTO Members), in regard to find as well as prevent inconsistency ?as rules? to the provisions of ADA, and in the event of such inconsistency, the inconsistent rules shall not be executed "as conduct" as misconducts towards any countries within the international trade practice. Moreover, developing countries need special concern from the WTO in respect of the issue of domination by the developed countries regarding the implementation of anti-dumping measures against the developing countries, which is potentially based on protectionism to their domestic industries.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41742
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Serafina Muryanti H.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S26046
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Towy Aryanosa
"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>